SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Politisi partai Golkar ini mendorong agar dilakukan sosialisasi keberadaan DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional. Anggota DPRD Kaltim Salehuddin mengomentari keberadaan DBON di Kalimantan Timur sudah terbentuk dengan Kepala Pelaksana Sekretariatnya Zairin Zain.
“banyak warga belum paham, terutama terkait program-programnya, sehingga menurunkan minat partisipasi warga untuk ikut berkontribusi”ujar Salehudin.
Salehuddin mengatakan, pengurus DBON perlu memperkenalkan organisasi dan program-program ke depan. Setelah mengenal, baru kemudian akan muncul minat masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya.
Untuk itu DBON Kalimantan Timur diharapkan segera mensosialisasikan program-program DBON tersebut ke masyarakat yang ada di daerah Lanjutnya beberapa cabang olahraga yang menjadi prioritas dalam desain besar olahraga nasional itu kan mungkin banyak di masyarakat, terutama di pelosok daerah dengan adanya campurtangan pemerintah melalui DBON diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi atlet berprestasi yang ada di daerah.
“Potensi-potensi yang ada di daerah agar bisa terbaca dan bisa dimaksimalkan “,” ujar politisi asak daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
Hal ini tentunya demi mencetak atlet yang berprestasi ditingkat nasional sampai tarap internasional yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia.(ADV/DPRD Kaltim)
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat untuk segera menyelidiki penyebab dari kematian massal ratusan ikan Toman.
Politikus asal PDIP itu menekankan perlunya akuntabilitas dalam menangani kasus ini dan bahwa pihak yang mencemari perlu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Kondisi memprihatinkan tersebut diketahui terjadi di perairan Muara Muntai, Kutai Kertanegara.
Samsun menyebut jika DPRD mengalami keterbatasan dalam melakukan tindakan langsung terkait kasus ini, karena urusan teknis penanganan masalah perikanan menjadi wewenang instansi terkait.
“Kami hanya mengimbau agar OPD teknis segera bertindak, dan memberikan dorongan maupun pengawasan agar kasusnya selesai,” ujarnya, Selasa (31/10/2023) lalu.
Sementara itu untuk saat ini DKP sedang melakukan uji laboratorium untuk mencari tahu penyebab kematian ikan toman tersebut, Samsun menegaskan pentingnya menunggu hasil uji laboratorium tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Politikus asal PDIP itu menekankan perlunya akuntabilitas dalam menangani kasus ini dan bahwa pihak yang mencemari perlu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Hasil dari uji laboratorium akan menjadi kunci untuk menentukan apakah kematian massal ikan toman disebabkan oleh pencemaran atau faktor lainnya. “Kalau ada pencemaran harus ada yang tanggung jawab,” ujarnya (ADV/DPRD Kaltim)
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Kenaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov menjadi sorotan anggota legislative. Hal itu diutarakan Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu. Dirinya mempertanyakan dasar atau tolok ukur yang dipakai Pemprov Kaltim menaikkan TPP di lingkungan Pemprov Kaltim hingga 50 persen terhitung dibayarkan mulai Bulan Oktober 2023 lalu.
“Ada catatan terkait kenaikan TPP ini. Apakah kenaikan ini sesuai dengan kinerja pejabat di berbagai OPD atau tidak. Jangan sampai TPP dinaikkan tinggi, tapi kinerjanya tahun 2022 dan periode Januari-September biasa-biasa saja,” kata Baharuddin Demmu kepada niaga.asia saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).
Diketahui, kenaikan TPP ASN itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Surat keputusan itu disebutkan bahwa TPP ASN untuk Sekdaprov Kaltim sebesar Rp 99 juta/bulan, Asisten Sekda Rp69,3 juta. Inspektur Rp69,4 juta, kepala BPKAD dan Bappeda masing-masing Rp62,9 juta, Sekwan/kepala dinas/kepala badan Rp 48 juta, direktur RSUD Kelas A Rp46,5 juta, staf ahli gubernur Rp 45 juta, Kasatpol PP Rp 42 juta/bulan.
Baharuddin Demmu menilai, jika TPP ASN terbaru pejabat setingkat Sekdaprov Rp 99 juta/bulan, maka kinerjanya harus lebih baik, termasuk mengkoordinir semua OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, agar kinerja masing-masing OPD tahun 2023 melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran di atas 95% ke atas.
“Kita akan lihat nanti pada akhir tahun anggaran 2023, apakah dengan kenaikan TPP, kinerja pemerintah ada peningkatan atau tidak” ucap Baharuddin Demmu. Untuk mengetahui kinerja baik atau buruknya OPD, nanti akan terlihat pada serapan APBD Katim Tahun 2023 setelah Perubahan.
Kalau ternyata serapan anggaran tidak sesuai target dan menimbulkan banyak Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), maka kenaikan TPP itu bisa dianggap pemborosan anggaran dan tentu saja merugikan rakyat Kaltim.
“Kita akan lihat nanti, berapa Silpa dari APBD. Silpa memang ada dua. Pertama, ada Silpa sisa pekerjaan dan Kedua, Silpa yang berasal dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, tapi sama sekali tidak dikerjakan. Silpa yang kedua ini tidak baik, merugikan rakyat,” ujar Politikus PAN ini.
Menurut Baharuddin, pihaknya tidak akan mempersoalkan terkait kebijakan kenaikan TPP itu, jika memang diikuti dengan kualitas kinerja pejabat di Pemprov Kaltim. “Soal akan dinaikkan TPP pada Triwulan III-2023, tidak pernah didiskusikan atau diberitahukan Pemprov Kaltim ke DPRD, sehingga anggota Dewan tak mengira dalam APBD-P 2023 ada pnambahan alokasi anggaran untuk kenaikan TPP,” ungkapnya.
Meski gubernur bisa menaikkan TPP ASN dengan surat keputusannya sendiri, tapi setidaknya disampaikan ke DPRD. Kalau sudah begini kan jadinya kita bertanya-tanya, mengapa TPP naik di akhir tahun anggaran 2023, bukan di APBD Kaltim Tahun 2024″ ungkapnya.
Meski demikian, Baharuddin berharap kenaikan TPP harus diikuti dengan peningkatan kinerja pejabat dan Sekdaprov Kaltim untuk lebih tegas kepada semua pejabat di OPD agar memaksimalkan serapan anggaran.
“Saya minta kepada Sekdaprov (Sri Wahyuni) agar semua OPD itu “ditongkrongi” terus. Kan ada beberapa OPD yang merah, artinya kan OPD yang bersangkutan belum mampu merealisasikan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan,” tegas Baharuddin.(ADV/DPRD Kaltim)
Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur Nurhadi Saputra
SWARAREPUBLIKA.com ,Balikpapan - Meningkatnya angka perceraian di Kota Balikpapan memunculkan keprihatinan berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi persoalan rumah tangga semata, tetapi juga tekanan ekonomi dan perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, SH, MH dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga yang digelar di RT 04, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Dr. Siti Rahmayuni, SE., MM sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Nurhadi Saputra mengatakan tingginya angka perceraian di Balikpapan harus menjadi perhatian bersama. Ia menyebut, berdasarkan data yang ada, Balikpapan menjadi daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Kalimantan Timur sepanjang 2025.
Menurutnya, persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga. Tingginya biaya hidup, ketidakstabilan pendapatan, hingga maraknya praktik pinjaman online dinilai menjadi tekanan tersendiri bagi banyak keluarga. “Persoalan ekonomi sering kali menjadi pemicu awal konflik dalam rumah tangga.
Ketika kebutuhan hidup meningkat sementara penghasilan terbatas, pertengkaran menjadi lebih mudah terjadi,” ujar Nurhadi. Ia juga menilai banyak pasangan muda belum memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kurangnya komunikasi yang sehat serta campur tangan lingkungan sekitar kerap memperburuk persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara baik-baik.
“Pasangan muda biasanya masih dalam tahap penyesuaian. Ada keluarga yang mampu menjadi penengah dengan bijak, tetapi ada juga yang justru memperuncing persoalan,” katanya.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga, pemerintah daerah disebut berupaya memperkuat ketahanan rumah tangga melalui edukasi, pendampingan, dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.
Sementara itu, Dr. Siti Rahmayuni menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup keharmonisan, kerja sama, dan kemampuan setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing.
“Ketahanan keluarga adalah kondisi ketika keluarga mampu bertahan dan tetap harmonis, baik secara lahir maupun batin,” jelasnya di hadapan peserta sosialisasi. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga, khususnya bagi para ibu. Kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.
Menurutnya, banyak persoalan rumah tangga bermula dari pola pengeluaran yang tidak terkontrol. Karena itu, kebiasaan menabung sejak awal menerima penghasilan perlu diterapkan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang sehat. “Menabung jangan menunggu sisa pengeluaran. Kalau menunggu sisa, biasanya tidak akan ada yang tersisa,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pinjaman online yang kini semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak yang telah memiliki identitas pribadi. “Pinjaman online bisa menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga jika tidak digunakan secara bijak. Banyak konflik rumah tangga dipicu persoalan utang,” tegasnya.
Nurhadi Saputra berharap keberadaan Perda Ketahanan Keluarga dapat menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Ia menilai keluarga yang kuat akan melahirkan lingkungan sosial yang sehat dan masyarakat yang lebih tangguh. “Ketahanan keluarga merupakan pondasi utama pembangunan masyarakat. Jika keluarga kuat, maka daerah juga akan ikut kuat,” tutupnya.
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendorong partisipasi aktif semua pihak termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas).
Menurutnya, Ormas adalah wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yang memiliki peran yang strategis dan signifikan. Ormas juga memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Hasanuddin mendorong partisipasi Ormas untuk suksesi Pemilu 2024.
Dengan partisipasi aktif ormas, , pilkada 2024 akan menjadi lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. “Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ormas harus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Ormas harus menjadi salah satu pemantau dalam proses pilkada, agar berjalan dengan baik,” terangnya, Senin(13/11) lalu.
Ia mengatakan, jangan sampai ada ormas yang masih bersikap pasif dan apatis dalam menghadapi pilkada, dan lebih mementingkan kepentingan internal atau kelompoknya, daripada kepentingan umum. Atau ada ormas yang justru membuat kegaduhan, tidak menjaga kondusifitas pilkada.
Legislator Golkar ini pun mendorong, ormas di Kaltim turut terlibat bersama pemerintah dan penyelengaran pemilu, melakukan edukasi, sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada. “Supaya masyarakat betul-betul paham bahwa yang dia pilih adalah yang menentukan nasib mereka untuk 5 tahun kedepan,” tandas Hamas begitu sapaannya.
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) masih terdapat yang hidup dalam kemiskinan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,11 persen.
Namun Kaltim masih cukup baik karena di bawah rata-rata nasional, sebesar 9,36 persen. Sehingga dengan dilantik menjadi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, pada 1 Oktober 2023 lalu, sejumlah harapan dimunculkan oleh para wakil rakyat.
Bagaimana angka kemiskinan bisa turun. Menurut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dengan masa jabatan memimpin Kaltim yang akan berlangsung selama setahun, Akmal Malik diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan pada Benua Etam.
“Salah satu tantangannya adalah bagaimana Pj Gubernur mampu menekan angka kemiskinan di Benua Etam”ujarnya. Politisi dari Fraksi Golkar itu memahami bahwa tentu tak mudah untuk menghapus kemiskinan di Kaltim. Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi apapun yang akan dilakukan Akmal Malik.
Hasanuddin Mas’ud mendorong digencarkannya program Rumah Layak Huni (RLH) seperti yang telah diinisiasi pada periode kepemimpinan Isran Noor bersama Hadi Mulyadi. Akmal Malik disebut Hasanuddin siap untuk melanjutkan program yang sudah ada dikepemimpinan sebelumnya, yakni saat Isran Noor-Hadi Mulyadi masih memimpin Kaltim.
Walau masih belum tahu pasti, ke depan akan ada kebijakan apa yang akan dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Akmal Hasanuddin juga berharap adanya pertemuan rutin dengan Akmal Malik. Diupayakan bisa terlaksana selama satu bulan sekali. DPRD Kaltim juga akan mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) Kaltim untuk pertemuan tersebut.
“Kami yakin pertemuan itu nanti akan mempererat hubungan dan komunikasi untuk membahas kegiatan-kegiatan dan program yang sudah disusun dari semua pihak. Kami harapkan, supaya angka kemiskinan di Kaltim bisa terus turun,” tandas Hasanuddin.(ADV/DPRD Kaltim)
Hasanudin Mas'ud dampingi Kunjungan kerja ke Kutai Barat Gubernur dan wakil Gubenur Kaltim
Kubar, SWARAREPUBLIKA .com - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang belum lama ini turut mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Hulu (Mahulu). Perjalanan lebih 10 Jam dengan jarak tempuh kurang lebih 296 Km.
Rombongan memulai perjalanan dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim pada pukul 09.45 WITA dan tiba di Kabupaten Kutai Barat sekitar pukul 18.00 WITA. Hasanuddin Mas’ud mengaku, setelah melihat dan merasakan langsung, akses dari Kecamatan Tenggarong hingga Kota Bangun dirasa masih minim perbaikan jalan. Termasuk jalan poros arteri dari Kukar menuju Kubar yang masih perlu perbaikan, (19/9/2023)
“Banyak ya (koreksinya), termasuk infrastuktur jalan, tidak dipungkiri bahwa bukan semua tanggung jawab Provinsi, lebih banyak jalan negara,” kata dia. Namun demikian kata dia, seharusnya Pemprov Kaltim bisa mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat, meski jalan tersebut berstatus jalan nasional.
Pasalnya, persoalan jalan rusak ini bukan tahun ini saja, meski ada yang telah mendapat perbaikan rigid maupun cor beton. “Ini sebenarnya komunikasi antara provinsi dan pusat harus dibangun, karena ini terlalu lambat menurut saya ya, karena ini berjalan bukan 1-2 tahun"tegasnya.
Legislator Partai Golkar ini juga ingin, ke depan Pemprov melalui OPD terkait bisa memberi atensi. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bisa ditempuh melalui jalur alternatif di Kecamatan Jonggon, Kukar, tentu harus ditunjang infrastruktur mumpuni.
Agar tiap daerah di Kaltim bisa menjadi mitra yang dapat senantiasa bersinergi dan melibatkan diri dalam pembangunan ibu kota baru ini. “Apalagi ini kan sudah masuk IKN, jalan kan termasuk infrastruktur sangat krusial untuk penunjang pembangunan.
Kita hampir menempuh perjalanan 10 jam, banyak yang mesti kita perbaiki,” jelas pria yang akrab disapa Hamas ini. “Jalan ini kan penghubung antar daerah ya, tentu menjadi sangat penting, jalan arteri harus mulus,” tegasnya.(ADV/DPRD Kaltim)
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud meninjau kesiapan logistik KPU kota Balikpapan
SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, bersama Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir dan jajaran Forkopimda, meninjau persiapan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Dalam kunjungannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa kesiapan KPU dan Bawaslu di Balikpapan sudah cukup baik dan matang. “Pada prinsipnya, Balikpapan siap. Persiapan panitia sudah bagus, tinggal menunggu hari pelaksanaan saja. Kami datang ke sini bersama Forkopimda untuk memastikan semua berjalan lancar,” ujarnya.
Ketika ditanya tentang evaluasi dari hasil peninjauan tersebut, Hasanuddin menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada hal yang perlu diperbaiki di Balikpapan. "Semuanya masih baik, tidak ada temuan yang harus dievaluasi di sini. Namun, kami masih akan melakukan pemantauan di daerah lain, seperti Penajam Paser Utara dan beberapa wilayah lainnya," jelasnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa Balikpapan, bersama Samarinda dan Kutai Kartanegara, dianggap sebagai barometer dalam pelaksanaan Pilkada di Kaltim karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Oleh karena itu, ketiga daerah ini mendapat perhatian khusus agar persiapan Pilkada lebih maksimal.
Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir turut memberikan pandangannya setelah melakukan pengamatan langsung bersama rombongan Forkopimda Kaltim. “Logistik sudah lengkap dan proses pelipatan surat suara sedang berlangsung. Harapannya, semuanya bisa selesai hari ini, sehingga distribusi ke kelurahan bisa segera dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan adanya dukungan tambahan berupa vitamin dan makanan ringan bagi para petugas yang bekerja dalam proses pelipatan logistik tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, PJs Wali Kota Ahmad Muzakkir menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kendala berarti. “Sejauh ini, tidak ada kendala. Kalaupun ada, Bawaslu bersama Forkopimda akan bekerja sama untuk menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Ia juga berharap agar KPU tetap melibatkan Forkopimda dalam menetapkan jadwal dan teknis pelaksanaan Pilkada, untuk menjaga kondisi kota tetap kondusif. “Semoga semuanya berjalan lancar dan partisipasi masyarakat meningkat dalam Pilkada mendatang,” tutupnya.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Balikpapan optimis dapat menyelenggarakan Pilkada dengan aman dan lancar, serta mencapai target partisipasi pemilih yang tinggi.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Sosper di gunung bahagia Balikpapan Selatan
SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
Perda yang disosialisasikan ini, yakni Perda No. 4 Tahun 2022, berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat dalam memerangi narkotika di Kaltim. Sosialisasi tersebut berlangsung di Jalan Belibis III, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, pada Selasa (12/11/2024).
Dalam sambutannya, Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi ancaman narkotika yang berdampak pada masa depan generasi muda di Kaltim. "Semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dari ancaman narkoba," ujar Hamas.
Menurutnya, Perda ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan bahaya narkotika dan lebih proaktif dalam melawan peredarannya.
Perda No. 4 Tahun 2022 mengatur berbagai langkah strategis, mulai dari upaya preventif hingga penindakan tegas terhadap pelanggar. Hamas juga menyoroti peran keluarga dan komunitas dalam memantau dan mendeteksi peredaran narkoba secara dini. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan sinergi kuat antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Kehadiran masyarakat dalam kegiatan ini terlihat antusias. Hamas pun menyampaikan apresiasi atas respons positif warga yang hadir. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membentuk benteng yang kokoh dalam menghadapi ancaman narkotika di Kaltim.
Sebagai narasumber, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan, Risnoto, juga turut hadir dan memberikan penjelasan mendalam terkait bahaya narkotika serta peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 yang dilangsungkan di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (25/11/2023). Dalam kesempatan itu, Reza mengucapkan selamat hari guru kepada seluruh guru, khususnya guru-guru yang ada di Kaltim, dan selamat juga kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang kini usianya menginjak 78 tahun.
“Peringatan HGN Ke-78 ini, menjadi ruang apresiasi yang diberikan kepada para guru atas semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam merdeka belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik,” kata Reza. Reza mengatakan, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendidik generasi penerus bangsa.
“Guru adalah orang tua kedua bagi para siswa. Merekalah yang membimbing dan mengarahkan siswa untuk menjadi orang yang berilmu, berakhlak, dan berguna bagi bangsa dan negara,” ujar Reza. Reza berharap, para guru selalu semangat dalam mendidik dan membimbing peserta didik. Ia juga berharap, para guru dapat terus berinovasi dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan.
“Saya yakin, dengan semangat dan kerja keras para guru, maka pendidikan di Indonesia akan semakin maju dan berkualitas,” pungkas Reza. Dalam upacara tersebut, hadir pula beberapa guru yang memberikan kesaksian tentang perjuangan mereka dalam mendidik peserta didik.
Salah satunya adalah Ibu Aini, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kutai Kartanegara. Ibu Aini mengatakan, menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia. Namun, pekerjaan ini juga tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari peserta didik yang kurang motivasi belajar, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
“Namun, semua tantangan itu tidak menyurutkan semangat saya untuk mendidik. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswa,” kata Ibu Aini. Ibu Aini berharap, para orang tua dapat mendukung para guru dalam mendidik anak-anak mereka. Ia juga berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan. (ADV/DPRD Kaltim)
Komisi I DPRD Kaltim RDP bersama kelompok tani di Berau
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi I DPRD Kaltim baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan kelompok tani dari Kabupaten Berau dan perwakilan dari perusahaan penambangan batu bara, PT Berau Coal. Pertemuan digelar di Gedung E Lantai I DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar – Karang Paci, Kota Samarinda pada Kamis, (16/11) lalu, ditemukan adanya tudingan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan di atas lahan milik warga tanpa memberikan ganti rugi.
Anggota DPRD Kaltim, M Udin, yang turut serta dalam RDP tersebut menjelaskan bahwa kelompok tani merasa tanah mereka digunakan untuk operasional perusahaan tanpa adanya kompensasi. Dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, legislator Fraksi Golkar ini menyampaikan bahwa rapat tersebut diselenggarakan untuk memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani dan perwakilan PT Berau Coal.
“Menurut keterangan kelompok tani, PT Berau Coal beraktivitas di lahan mereka, tapi belum ada ganti rugi. Tetapi ada kelompok tani yang lain yang sudah menerima ganti rugi dari perusahaan. Inilah yang mereka sampaikan ke DPRD Kaltim melalui komisi I,” ungkap M Udin. Kamis (16/11) lalu. DPRD berupaya melakukan mediasi dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak.
Udin juga menekankan pentingnya mendapatkan dokumen lengkap terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Berau Coal. Pihaknya meminta dokumen-dokumen keseluruhan yang dianggap telah dibayarkan oleh Berau Coal, yang menurut masyarakat belum dibayarkan.
Ini penting agar kita bisa menilai lokasi-lokasi yang belum dibayarkan oleh perusahaan Lebih lanjut, Udin menyebut bahwa terdapat dugaan penambangan diluar konsesi atau hak yang diberikan, sementara PT Berau Coal seharusnya beroperasi di dalam konsesi hutan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
“Kalau Berau Coal menambang di luar konsesi, itu berarti ada pelanggaran dalam kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, kami akan meminta dokumen-dokumen dan berharap agar PT Berau Coal bisa bersikap aktif dan terbuka,” tambahnya. Udin juga mengungkapkan bahwa Komisi I berencana untuk turun langsung ke lokasi guna memverifikasi klaim yang disampaikan oleh masyarakat dan PT Berau Coal.
Sebagai politisi yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Udin berharap bahwa pada RDP selanjutnya, perwakilan dari PT Berau Coal yang hadir adalah individu yang berkompeten, memiliki pemahaman tentang pembebasan lahan, dan mampu mengambil keputusan.(ADV/DPRD Kaltim)
SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono Nidya mengapresiasi kegiatan Mahakam Investment Forum (MIF) yang digelar Pemprov Kaltim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, di Jakarta, beberapa waktu lalu
.
Nidya menyampaikan segudang potensi investasi yang menjadi daya tarik investor nasional dan asing, ada di Benua Etam. Di Kaltim paparnya ada banyak sektor usaha yang bisa dikembangkan, seperti pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya .
“Melalui ajang MIF kita dapat mempromosikan potensi daerah ke investor lokal dan internasional” Namun, Nidya mengharapkan Pemprov Kaltim dapat pula mengundang para investor lokal dan asing dalam ajang MIF ataupun langsung ke Kaltim.
Di MIF, Pemprov Kaltim mempromosikan potensi dari 10 kabupaten dan kota. Mereka juga menunjukkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor jika berinvestasi.
Misalnya, kemudahan perizinan, insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan lain-lain,” ujarnya. Hanya saja, Nidya Listiyono belum dapat memastikan tentang keberadaan investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kaltim lewat MIF. Dia optimistis MIF akan memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi.
Derdasarkan data DPMPTSP Kaltim, pada triwulan II 2023, tercatat tiga besar negara yang menanamkan investasinya di Kaltim. China menempati peringkat pertama, disusul Singapura dan Malaysia.
Ketiganya mendominasi realisasi investasi berdasarkan asal negara dalam peringkat tiga besar. Total Penanaman Modal Asing (PMA) di Kaltim triwulan II 2023 sebesar Rp 4,54 triliun.(ADV/DPRD Kaltim)
