DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Perlunya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini disuarakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin.

Pentingnya masalah ini membuat Udin mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini.

Ia telah mendengar keluhan dari sejumlah siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi, namun tetap tidak diterima di sekolah negeri. Salah satunya adalah siswa dari keluarga kurang mampu, yang terpaksa mendaftar di sekolah swasta.

“Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan jika terjadi kecurangan”terang Udin.

Udin juga menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan pembentukan tim khusus yang bertugas menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di semua kabupaten dan kota di Kaltim

"Kami harus menyelidiki semua dugaan kecurangan ini dengan cermat. Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili mereka," ujar Udin.

Indikasi kecurangan ini semakin menguat dengan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang merasa terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri,(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA .com - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan merupakan pintu masuk dan akses utama ke IKN. Peningkatan dan pengembangan layanan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan sudah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim mulai 2024. Peningkatan layanan Bandara tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Menurutnya bandara tersebut merupakan pintu masuk dan akses utama ke IKN.

Bandara Sepinggan harus siap melayani penumpang domestik maupun internasional yang akan menuju IKN Sapto mengatakan bahwa berdasarkan data PT Angkasa Pura I, landasan pacu Bandara Sepinggan akan diperpanjang menjadi 3.250 meter dari sebelumnya 2.500 meter. Selain itu, gedung bandara juga akan diperlebar untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang seiring pemindahan IKN.

“Bandara Sepinggan harus siap melayani penumpang domestik maupun internasional yang akan menuju IKN. Meskipun ada bandara VIP khusus, tetap saja bandara Sepinggan akan menjadi pilihan utama bagi banyak orang,” ujar Sapto saat ditanya media beberapa waktu lalu.

Dilain pihak, Direktur Operasional PT Angkasa Pura I, Indah Preastuty, mengatakan bahwa BUMN pengelola bandara itu akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan fasilitas Bandara Sepinggan.

Salah satu langkah awal untuk meningkatkan layanan dan fasilitas Bandara Sepinggan adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pihak, terutama pelaku penerbangan dan pariwisata.

FGD itu bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan penerbangan, termasuk pemenuhan fasilitas Masih lanjutnya, Bandara Sepinggan saat ini memiliki rute penerbangan domestik dan internasional, seperti ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Bandara Sepinggan juga menjadi salah satu pusat penghubung maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink. “ Kami ingin memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna bandara,” ungkapnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, mendukung rencana perubahan atas kebijakan pelarangan ternak domba masuk ke Provinsi Kaltim. Sehingga tidak membeda-bedakan ternak satu dan lainnya, sehingga ada nanti peternak domba buka usaha di Kaltim. Tiyo menyampaikan tidak boleh membedakan peternak domba, kambing, sapi, dan seterusnya.

Karena dirinya yakin masyarakat ada juga membutuhkan itu (domba) juga. Politikus Partai Golkar ini berharap peternak domba di Kaltim juga bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan usahanya lewat perubahan kebijakan peternakan itu.

Meski demikian, ia meminta agar sebelum ternak tersebut masuk ke Kaltim diharapkan ada kajian ilmiah terkait potensi virus penyakit yang bisa ditularkan sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit pada hewan yang lain.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim telah membahas Rancangan Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 520/K.509/2020 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda beserta stafnya.

Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Himpunan Peternak Domba dan Kambing Cabang Kalimantan Timur, Stasiun Karantina Kelas 1 Samarinda, serta para pelaku usaha peternak sapi di wilayah di Kaltim. Pertemuan tersebut bertujuan membahas rencana perubahan kebijakan terkait pelarangan pemasukan ternak domba di Kalimantan Timur.

Keputusan Gubernur Nomor 520/K.509/2020 yang masih berlaku, membatasi impor domba di Bumi Etam. Dalam pembahasannya tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan pendapat mereka terkait dampak pelarangan tersebut terhadap industri peternakan dan kesejahteraan masyarakat.(ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA.SWARAREPUBLIKA.com - Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang, Anggota DPD RI Nanang Sulaiman, dan Ketua TGUP3 Kaltim Adi Buchari Muslim, serta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim tinjau akses jalan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Hulu. Kunjungan dilakukan selama 4 hari, Rabu-Sabtu 13-16 September 2023.

Hari pertama kunjungan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi melakukan peninjauan kondisi ruas jalan nasional mulai dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat hingga Mahakam Ulu. Rabu malam, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi bersilaturahmi dengan masyarakat Kutai Barat di Lapangan Itho, Barong Tongkok, Kutai Barat. Kamis, Gubernur dan Wagub melanjutkan perjalanan menuju Mahakam Ulu di Lapangan Ujoh Bilang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang mengaku bangga bisa Bersama Gubernur Kaltim dan melihat langsung kondisi jalan di Kubar dan Mahakam Hulu. “Karena memang, setiap rapat dengan Pemprov Kaltim, selalu saya cerewet mengenai jalan yang ada di Kubar dan Mahulu.

Ini tolong diperhatikan saya bilang. Akhirnya, melalui kunjungan kerja gubernur, Pak Isran bisa merasakan langsung bagaimana kondisi jalan menuju Kubar,” sebutnya. Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Veri ini mengapresiasi kepada Pemprov Kaltim yang terus berupaya meningkatkan pembangunan khususnya akses jalan menuju Kubar dan Mahulu.

“Saya bersyukur, pemerintah tidak tinggal diam. Saat perjalan, beberapa akses jalan sudah tampak ada perbaikian jalan rigit dan beton semen,” ujarnya.

Memang kata dia, kondisi jalan menuju Kubar dan Mahulu selama ini cukup memperihatinkan. Apalgi saat hujan turun. Kondisi jalan bahkan sulit untuk dilalui kendaraan. “Semoga ini menjadi titik terang perbaikan jalan Kubar dan Mahulu,” harapnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menegaskan bahwa guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, namun merupakan penentu laju peradaban. Hal itu disampaikan bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2023.

Sabtu (25/11/2023) “Guru menjadi jembatan anak-anak masa kini untuk melangkah ke masa depan. Di pundak guru tersampir harapan orang tua, masyarakat, dan bangsa yang besar,” kata politisi PKS ini. Fitri mengatakan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Gurulah yang menanamkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keterampilan kepada para siswa.

“Guru harus menjadi teladan bagi siswanya. Guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni, baik secara akademis maupun pedagogis,” ujarnya. Fitri juga berharap guru dapat menjadi agen perubahan. Guru harus mampu mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa.

“Guru harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia. “Guru harus mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru di Indonesia. Ia berharap guru dapat terus berkarya dan mengabdi untuk pendidikan Indonesia.

Guru adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Gurulah yang menjadi teladan dan inspirasi bagi para siswanya. Teladan guru dapat dilihat dari cara mereka mengajar, bersikap, dan bertutur kata. Guru yang baik adalah guru yang dapat menjadi panutan bagi siswanya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun kembali menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) di Balai Pertemuan Umum Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa, (21/11) lalu.

Dihadapan puluhan warga, Haji Alung sapaan akrab Politisi Golkar ini menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang diatur dalam empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. "Mencintai NKRI adalah harga mati. Jangan mudah terpengaruh dengan upaya pecah belah bangsa," kata dia.

Haji Alung menegaskan, sosbang yang saat ini menjadi agenda rutin kedewanan di Karang Paci sebutan DPRD Kaltim tepat laksana di masa pemilihan umum saat ini. Di tengah kontestasi, tak jarang ada saja oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk memecah barisan masyarakat yang berbeda pilihan dalam memilih pemimpin.

Haji Alung menegasakan, sosialisasi wawasan kebangsaan yang digelar oleh tiap anggota dewan di Karang Paci merupakan upaya untuk merajut kembali simbol-simbol persatuan di tengah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pada kesempatan tersebut, politisi yang akrab disapa Haji Alung itu juga menghadirkan Ahmad Fadillah, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Ahmad katakan bahwa wawasan kebangsaan yang digelar kali ini memang patut diapresiasi ditengah degradasi moral akan paham liberal dan radikal yang mendoktrin sejumlah masyarakat. "Pemerintah dan DPRD harus gencar menggelar sosialiasi kebangsaan seperti ini, makanya perlu diapresiasi," sebut dia.

Ahmad turut mengulas sejarah panjang Pancasila sebagai ideologi bangsa yang diibaratkan olehnya sebagai pondasi utama sebuah gedung. "Jadi, Indonesia bukan hanya milik satu golongan saja. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kesatuan," pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com— Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menghadiri Rapat Paripurna Ke-32 DPRD Kaltim bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci pada Selasa (12/9/2023). Dalam kesempatan tersebut Gubenur Kaltim Isran Noor menyampaikan sejumlah capaian selama periode menjabat bersama Wagub Hadi Mulyadi selama satu periode (2018-2023).

Tak lupa dalam kesempatan tersebut dirinya juga berpamitan dan menyampaikan bahwa ini merupakan kali terkahir dirinya dan Wagub hadir di depan anggota dewan yang terhormat, sebelum masa jabatannya habis pada 30 September mendatang.

Tak lupa dalam kesempatan tersebut Isran Noor berpamitan sekaligus menyampaikan permohonan maafnya karena jarang hadir dalam berbagai rapat paripurna bersama DPRD Kaltim.

"Kami akan segera mengakhiri masa jabatan kami. Banyak hal yang sudah dilalui dan dicapai, meskipun ada beberapanya yang belum puas. Saya bersama Pak Wakil Gubernur mengucapkan mohon maaf kepada anggota DPRD Kaltim, terutama kepada Ketua DPRD karena sudah membuat tidak nyaman," ucapnya.

Diketahui, saat ada agenda rapat paripurna di DPRD Kaltim, Isran Noor acapkali absen dan diwakilkan oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Asisten yang hadir.

Kendati demikian, alasan ketidakhadirannya bukan karena 'melecehkan' lembaga DPRD ataupun menganggap DPRD tidak penting. "Bukan berarti kami menganggap DPRD itu tidak penting. Secara pribadi saya memohon maaf karena sudah menimbulkan perasaan tidak nyaman," jelasnya.

Meskipun demikian, perasaannya menjadi bangga dan bahagia melihat interior baru pada gedung ruang rapat berlangsung. Direnovasi pada 2021, Gedung B Kantor DPRD Kaltim akhirnya selesai dikerjakan dan sudah bisa digunakan per Desember 2022 lalu.

Selain itu, Ia memuji screen layar yang besar, sehingga yang berpidato terlihat jelas pada audience. Isran mengungkapkan, bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk perhatian dan kerjasamanya bersama DPRD Kaltim. "Lebih dari 30 tahun tidak pernah direhab. Ini merupakan salah satu yang dilakukan Pemprov dengan DPRD," tukasnya.

Orang nomor satu di Kaltim itu juga menyebutkan terkait masa jabatannya selama satu periode, masih banyak hal yang belum dicapai, beberapa hal yang telah dicapai juga belum memuaskan, ia menyinggung terkait angka kemiskinan di Kaltim menginjak angka 6,11 persen. Hal ini yang menjadikannya beban sebelum ia dan Wagub puran tugas.

"Kaltim termasuk provinsi terkaya, tetapi angka kemiskinannya cukup lumayan. Ini yang membuat saya dan pak Wagub merasa belum puas," pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI Jakarta, pada 23 November 2023 lalu.

Kegiatan tersebut bertajuk Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023. PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara. Selain itu, program ini juga menyediakan pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.

Adapun peserta kegiatan yang diselenggarakan KPK RI itu, pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023. Fokus area tersebut meliputi sumber daya alam, tata kelola keuangan, birokrasi dan hukum, politik dan pelayanan publik.

Hamas -sapaan akrabnya- mengungkapkan, dirinya merasa terbantu dan terinspirasi oleh program PAKU Integritas. ia juga mengakui bahwa sebagai penyelenggara negara tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan memberantas korupsi di daerahnya.

“Program ini dapat menumbuhkan komitmen dan integritas yang tinggi di kalangan para penyelenggara negara”Ujarnya. Hasanuddin sangat mengapresiasi program ini karena sangat bermanfaat bagi yang berkecimpung di pemerintahan.

Peserta mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana mencegah dan menangani korupsi secara efektif dan profesional. Kami juga mendapatkan motivasi dan dukungan dari KPK dan pasangan kami untuk berintegritas dalam menjalankan tugas dan Amanah.

.“Kami berharap agar program ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi penyelenggara negara lainnya. Kami juga berharap agar KPK dapat terus bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi,” terangnya.

Politisi Golkar tersebut melanjutkan program ini juga memberikan kesempatan bagi para penyelenggara negara untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan KPK dan sesama peserta. Ia berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan diperluas ke daerah-daerah lain agar semakin banyak penyelenggara negara yang terlibat dan teredukasi(ADV/DPRD Kaltim)

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pelabuhan ini juga menjadi bagian dari Tol Laut Jalur VIII yang menghubungkan Sulawesi dan Pulau Jawa dengan Kalimantan Timur.

Pelabuhan Kenyamukan dibangun sejak tahun 2012 dengan anggaran Rp120 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Pembangunan menggunakan sistem Multi Years Contract (MYC). Pelabuhan ini memiliki fungsi penting bagi warga Kutim, terutama untuk mempermudah akses transportasi laut dan logistik bagi masyarakat lokal.

Menurut Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), pelabuhan ini dapat mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat. dirinya yakin jika pelabuhan tersebut beroperasi, pasti bisa mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat. “Pelabuhan itu juga akan menjadi ikon baru bagi Kutim yang tentu efeknya bisa meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Politikus PDI-Perjuangan ini.

Pelabuhan Kenyamukan juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan wilayah perairan di Pelabuhan Kenyamukan sebagai salah satu Tol Laut Jalur VIII pada tahun 2017 lalu. Apalagi letaknya sangat strategis, masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

“Pelabuhan itu mulai dibangun saat saya masih anggota DPRD Kutim. Itu tentu untuk mempermudah distribusi bahan pokok yang didatangkan dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Aksesnya akan semakin mudah, bahkan nanti harga bisa lebih murah. Karena selama ini distribusi logistik masih berpusat di Pelabuhan Samarinda,” kata Agiel.

Ia berharap pengerjaan pelabuhan tersebut dapat segera rampung sesuai target yang telah ditentukan, sehingga bisa segera beroperasi oleh warga setempat. Proses pengerjaannya memang lumayan lama.

“Saya berharap pengerjaannya bisa segera rampung dan beroperasi sesuai target,” harap Legislator Dapil Bontang-Kutim-Berau ini. Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan, awal tahun 2023 sudah dimulai pembangunan jalan pendekat sepanjang 650 meter dengan lebar 25 meter yang didukung dana CSR PT KPC Rp 20 miliar. “Termasuk perbaikan jembatan yang rusak. Mudah-mudahan Oktober mendatang bisa selesai,” sebutnya.

Pembangunan jalan pendekat ini dibagi menjadi dua seksi. Seksi I sepanjang 700 meter dikerjakan oleh BBPJN, sedangkan seksi II sepanjang 650 meter dikerjakan oleh KPC. Dengan demikian, keseluruhan jalan pendekat bisa selesai sesuai target yang diharapkan. Mengingat, seksi I memang menjadi kewenangan BBPJN.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pemerintah Kota Bontang mulai mendistribusikan motor untuk ketua RT. Hal ini disambut antusias oleh ketua RT di Bontang. Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid mengapresiasi pemberian motor untuk ketua RT di Kota Bontang. Menurutnya, pemberian motor ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan mobilitas ketua RT dalam menjalankan tugasnya. “Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bontang yang memberikan motor untuk ketua RT.

Ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan mobilitas ketua RT dalam menjalankan tugasnya,” kata Harun, Kamis (16/11/2023). Harun mengatakan, ketua RT memiliki peran penting dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Mereka memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ketua RT harus bisa cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Motor ini akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya,” kata Harun. Harun berharap, pemerintah dapat memberikan bantuan operasional dan perawatan motor RT. Hal ini agar motor tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh ketua RT. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, penyerahan motor untuk ketua RT akan dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, Kecamatan Bontang Barat telah menerima 93 unit motor.

“Masih ada wilayah lain yang akan menerima motor RT. Kami berharap seluruh motor RT dapat didistribusikan hingga akhir tahun,” kata Basri Rase. Basri Rase mengatakan, pemberian motor untuk ketua RT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ketua RT. Dengan adanya motor tersebut, ketua RT diharapkan dapat lebih cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian motor untuk ketua RT merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kinerja ketua RT. Dengan adanya motor tersebut, ketua RT dapat lebih cepat dan mudah dalam melaksanakan tugasnya. “Mereka ini memiliki tugas yang tidak mudah seperti membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Melaksanakan program pembangunan di tingkat kelurahan. Membina masyarakat di lingkungannya dan Mengkoordinir kegiatan masyarakat di lingkungannya,” tuturnya. Dengan adanya motor, ketua RT dapat lebih cepat dan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Misalnya, jika ada warga yang membutuhkan bantuan, ketua RT dapat segera mendatanginya tanpa harus menunggu lama.

Selain itu, motor juga dapat digunakan oleh ketua RT untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Misalnya, ketua RT dapat menggunakan motor untuk mengunjungi warga yang sakit, memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, atau menghadiri kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.

Pemberian motor untuk ketua RT disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat berharap, pemberian motor ini dapat meningkatkan kinerja ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya senang ketua RT di Bontang diberikan motor. Ini akan memudahkan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nurul seorang warga Bontang.

Warga lainnya berharap, pemerintah dapat memberikan bantuan operasional dan perawatan motor RT. Hal ini agar motor tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh ketua RT. “Semoga pemerintah juga memberikan bantuan operasional dan perawatan motor RT .(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Kalimantan Timur Harun Al Rasyid menggelar reses yang berbeda dan berkesan di Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Acara reses tersebut diadakan di Posko AMANAH Harun Al Rasyid Berau, Rabu (25/10/2023).

Reses yang digelar di Posko AMANAH Harun Al Rasyid Berau ini membuktikan bahwa anggota DPRD masih peduli dengan aspirasi rakyat, dan siap bertindak nyata dalam mencari solusi bagi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut,

Harun Al Rasyid berdialog dengan warga setempat, khususnya para emak-emak dan pelajar. Para emak-emak dengan tulus mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan tingginya harga kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur, dan sembako lainnya.

“Mereka merasa beban ekonomi semakin berat, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi semakin sulit”ungkap Harus yang mendapat keluhan emak-emak. Tidak hanya itu, mahasiswa yang hadir juga menyampaikan keluhan mereka terkait biaya kuliah yang terus meningkat.

Mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala utama bagi para generasi muda yang berjuang untuk menggapai mimpi melalui pendidikan tinggi. “Adik-adik mahasiswa mengaku pendidikan mahal,” ujarnya. Politisi PKS ini mendengarkan dengan seksama keluhan dan aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan komitmennya untuk membawa permasalahan tersebut ke forum DPRD Kaltim, serta berusaha mencari solusi yang dapat membantu meringankan beban ekonomi warga Berau, khususnya para emak-emak dan mahasiswa.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi mereka ini. Dan yang penting adalah pemerintah harus memberikan layanan dan mengatasi masalah ini,” tandasnya.

Harapan Harun, tindakan positif seperti ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan bagi warga Kabupaten Berau. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mengingatkan agar masyarakat berhat-hati dengan investasi bodong dan pinjaman online (Pinjol). Saat ini kian maraknya penawaran investasi dan pinjaman online (Pinjol) melalui berbagai media sosial.

“Masyarakat harus berhati-hati, sudah banyak korban “terang Nidya Listiyono Ditambahkannya masyarakat jangan mudah tergiur dengan kemudahan dan kecepatan pencairan dana karena bisa jadi kebiasaan buruk.

Lanjut Nindya, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sering menjadi sasaran penawaran investasi bodong dan pinjaman online. Untuk para pelaku UMKM berhati-hati dan meneliti lebih dulu ketika ingin melakukan investasi maupun meminjam secara daring.

“Kehati-hatian yang pertama adalah dengan memeriksa apakah perusahaan yang menawarkan investasi atau pinjamam legal, terdaftar memiliki izin dari otoritas yang berwenang”terangnya. Sedangkan hal kedua lanjutnya yang harus menjadi kehati-hatian adalah, logis.

Sebab salah satu karakter penawaran oleh perusahaan bodong atau ilegal adalah janji-janji yang tidak wajar, keuntungan dalam waktu yang cepat, hingga klaim tanpa risiko.

Anggota DRPD Fraksi Golkar itu menyampaikan telah banyak kelompok masyarakat, termasuk di Kalimantan Timur, juga terjebak investasi bodong . Salah satu indikator investasi bodong yaitu modal kecil, tapi hasilnya besar dan waktunya singkat.

Komisi II DPRD Kaltim bersama mitranya yang bergelut dengan usaha perbankan dan juga OJK, menurut politisi yang yang akrab disapa Tio itu, akan terus mendorong dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya investasi bodong dan pinjaman daring.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pinjol dan investasi bodong. “Kami harap masyarakat tidak mudah tertipu dan melaporkan jika ada yang mencurigakan,” tegasnya.(ADV/DPRD Kaltim)