DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA .com - Tewasnya seorang pemberi makan harimau di Samarinda beberapa waktu lalu menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim). Salah satunya dari Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono.

Ia menyebut hal itu menjadi perhatian lantaran berdasarkan informasi, majikan tersebut tidak memiliki izin resmi untuk memelihara harimau tersebut. Tiyo mengungkapkan penanganan masalah tersebut tentunya akan diserahkan kepada pihak kepolisian dan proses hukumpun akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pasti akan menjadi perhatian dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, khususnya pihak-pihak yang terkait,” ucapnya. Dengan kejadian ini Tiyo berharap harus dijadikan pembelajaran bagi masyarakat dan pihak terkait.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemeliharaan hewan, terutama hewan buas, harus mengikuti aturan yang ketat. “Karna kejadian ini sangat berbahaya, apalagi ini binatang buas. Tentu harusnya ada pengawasan, kemudian regulasi terkait hewan-hewan ini tentu perlu diperhatikan dengan benar,” jelasnya.

Tiyo meminta perhatian Pemprov Kaltim melalui instansi terkait agar turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan jika ada isu atau tidak ada izin terkait pemeliharaan hewan, khususnya hewan buas. Politisi partai Golkar tersebut juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

Atas kejadian ini, sebut Tiyo menjadi peringatan untuk lebih memperketat aturan terhadap pemeliharaan hewan berbahaya. “Harus lebih diperketat lagi aturannya”pungkas Tiyo.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Perbaikan akses listrik di daerah terpencil merupakan salah satu prioritas penting bagi Pemerintah Daerah. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono nyatakan komitmennya dalam mengatasi permasalahan akses listrik di wilayah Kaltim, khususnya di daerah terpencil yang masih belum terjangkau oleh listrik.

Terkait permasalahan listrik di daerah terpencil, lanjut Listyo pihaknya saat ini siap untuk disampaikan, beserta data lokasi yang memerlukan perhatian khusus dari PLN “Kita siap untuk secara aktif berkoordinasi dengan PLN dalam mengatasi masalah ini”ungkap Listyo

Listyo menjelaskan, meskipun ada kendala seperti jarak yang jauh dan akses yang sulit ke daerah-daerah terpencil, pihaknya telah merespon dengan tindakan konkret untuk mengatasinya. "Untuk progres dari PLN saat ini memang cepat, cuman masalah kendala memang jaraknya jauh.Sehingga infrastrukturnya juga perlu dibangun," tambah listyo

Lebih lanjut, Listyono juga menyoroti komitmen serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyelesaikan permasalahan listrik di desa-desa yang masih belum terjangkau listrik.

Ia menegaskan bahwa perbaikan akses listrik di daerah terpencil merupakan salah satu prioritas penting bagi Pemerintah Daerah. “Prioritas penting yang akan kami perjuangkan”tutup Tiyo. (Adv/dprdkaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (20/11) lalu.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun dan Seno Aji, serta ketua fraksi dan komisi, dengan agenda tindak lanjut Surat Edaran Ketua KPK Nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Seno Aji menyampaikan bahwa ada beberapa perencanaan yang menurut inspektorat itu salah atau keliru, maka DPRD Provinsi Kaltim memanggil TAPD untuk menyelaraskan. “Tadi sudah ditengahi oleh pihak inspektorat bahwa kesalahan-kesalahan dalam perencanaan itu harus sesuai dengan aturan-aturan dari kementerian dalam negeri (Kemendagri),” katanya.

Menurut legislator Fraksi Gerindra ini, bahwa untuk perencanaan tahun 2024 perubahan dan tahun 2025, semua rencana kerja OPD harus disesuaikan dengan jadwal bulan yang ada, yaitu bulan Maret sampai bulan Mei. “Itu yang kita lakukan, karena sebelumnya ada perencanaan yang setelah bulan tersebut baru dimasukkan pada perencanaan, sehingga inspektorat melihat ini sudah di luar prosedur,” katanya.

Lebih lanjut Seno Aji menyampaikan, bahwa inspektorat sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait hal ini. Solusinya, masih diizinkan untuk tahun 2023 ini, tetapi ini adalah tahun terakhir dan tahun depan sudah harus sesuai dengan bulan yang ada di Kemendagri.

Terkait serapan anggaran 2023, Seno Aji menyampaikan bahwa sudah berjalan 93,5 persen dan sudah sesuai dengan target, mencakup semua sampai dengan akhir tahun nanti. “Serapan di tahun 2023 sangat baik, dan nanti di tahun 2024 kita menunggu dari kemendagri dan kita evaluasi ulang sebelum tanggal 15 desember 2023,” tandasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Paripurna Ke-32,di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (12/9/2023). Dalam paripurna tersebut, DPRD Kaltim resmi membentuk dua panitia khusus (pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kaltim tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan pansus pembahas Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

.

Rapat yang diambil oleh Wakil Ketua I Muhammad Samsun didampingi alih oleh Seno Aji dan Sigit Wibowo tersebut juga beragendakan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2018-2023, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Pendapat Gubernur Kaltim Atas Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Nota Penjelasan Tiga Ranperda Inisiatif Pemprov Kaltim Tahun 2023.

Sementara, agenda terakhir ditutup dengan penetapan pembahas pansus. Atas kesepakatan dan melalui diskusi bersama anggota pansus, maka telah disetujui bahwa Ketua Pansus Pembahas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diketuai oleh Harun Ar-Rasyid dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Wakil Ketua Rima Hartati Ferdian dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan pansus pembahas Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren diketuai oleh Mimi Feriami dari fraksi PPP dengan Wakil Ketua Abdul Kadir Tappa dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

"Berdasarkan kesepakatan bersama hasil diskusi pansus, maka telah disahkan pembentukan panitia khusus pada agenda rapat hari ini," ujar Samsun.

Terpisah, ditempat yang sama Ketua Pansus Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Harun Ar-Rasyid menyampaikan bahwa ia bersama anggota pansus akan memaksimalkan kinerja sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari tahun 2024 berlangsung.

"Segera setelah ini kita akan rapat dengan staf ahli untuk merancang kegiatan selama 3 bulan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, semoga bisa selesai dalam waktu 3 bulan ke depan, sebelum pemilu," pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) gelar Rapat Paripurna Ke-34 pada Senin (18/9/2023) malam, di Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo.

Rapat dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Unsur Koordinasi Kaltim, dan Pimpinan Lembaga Vertikal. "Dengan dihadiri sejumlah 39 anggota dewan, maka kuorum terpenuhi dan rapat saya buka dengan sifat terbuka dan untuk umum," ucap Hasanuddin Mas'ud saat membuka Rapat Paripurna.

Agenda pertama diisi dengan acara Pengesahan Revisi Agenda Masa Sidang III Tahun 2023. Dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dipaparkan oleh Norhayati selaku Sekretaris Dewan DPRD Kaltim.

Selanjutnya, agenda ketiga yaitu Persetujuan DPRD Kaltim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam agenda ini, Hasanuddin Mas'ud meminta persetujuan dari para anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut.

"Maka, langsung saja saya sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat. Apakah laporan akhir Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diterima dan disetujui?" tanya Hamas, sapaan akrabnya kepada kuorum rapat.

Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan bersama, maka dilanjutkan dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Agenda terakhir ditutup dengan Pendapat Akhir Gunernur Kaltim.

Dalam pidatonya, Isran Noor memaparkan beberapa hal terkait program dan beberapa pencapaian selama lima tahun masa kepemimpinannya. Mulai dari angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks demokrasi manusia (IDM), serta pendapatan perkapita.

(ADV/DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Unsur pimpinan DPRD Kalimantan Timur sepakati peran sektor pertanian untuk menggantikan dominasi sektor Migas (minyak dan gas) di Benua Etam. Terlebih setelah hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diprediksi bakal menambah jumlah penduduk dan kebutuhan makanannya. Mulai dari, Hasanuddin Mas'ud (Ketua), Muhammad Samsun (Wakil Ketua), Seno aji (Wakil Ketua) dan Sigit Wibowo (Wakil Ketua).

Keempatnya memberikan keterangan secara terpisah, pekan tadi. Hasanuddin Mas'ud mengatakan, upaya meningkatkan ketahanan pangan tidak bisa ditawar lagi. Sektor pertanian yang berkelanjutan, karena itu, menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga produksi pangan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengungkapkan dukungannya sektor pertanian menjadi primadona. Ketika Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan pasangannya Rendi Solihin meletakkan sektor pertanian Kukar sebagai lumbung pangan IKN, Seno Aji menyambutnya. Begitu pula Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Menurut Sigit yang merupakan lulusan fakultas ekonomi Universitas Mulawarman, sektor pertanian Kaltim tidak bisa dikelola secara tradisional lagi. Jika ingin meletakkan sektor ini menjadi pengganti Migas, maka yang harus dilakukan adalah menciptakan pertanian modern. "Kaltim perlu fokus ke sektor ini. Pertanian modern," ucap Sigit, beberapa waktu lalu.

Sedangkan Muhammad Samsun menyebutkan, para wakil rakyat di "Karang Paci" rata-rata tidak keberatan jika sektor pertanian menjadi andalan di masa depan. Lantaran itu, Pemprov Kaltim mulai harus fokus menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan, dengan program peningkatan produksi dalam rentang waktu jangka panjang dan berkelanjutan. Muhammad Samsun mengatakan, keinginan bersama ini harus diwujudkan dalam bentuk komitmen yang disertai alokasi anggaran.

Apalagi sudah ada IKN yang diprediksi dalam waktu dekat, begitu terjadi perpindahan, akan menambah jumlah penduduk Pulau Kalimantan sekitar 2 juta jiwa. "Kami harap, Pemprov Kaltim bisa manfaatkan peluang ini untuk hadirkan pemenuhan pangan yang mandiri dan berkualitas. Kami juga harap, sektor pertanian bisa beri kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah," kata Samsun. (*/ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Penyandang disabilitas mendapat perhatian serius dari salah satu Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jahidin.

Dirinya mendesak agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan perhatian khusus pada peningkatan pelayanan selama proses pencoblosan dalam pemilu 2024 mendatang. Jahidin berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan layanan yang lebih baik dengan jemput bola.Yaitu mendekati dan mendatangi para penyandang disabilitas dan bahkan masyarakat yang tengah sakit.

"Karena itu, aksesibilitas harus menjadi prioritas. Ini mencakup upaya memberikan pelayanan kepada mereka yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik, termasuk penyandang disabilitas," ungkap Jahidin

Bagi Jahidin, setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi dalam Pemilu, oleh karena itu, ia terus mendorong agar pelaksanaan Pemilu mematuhi standar yang berlaku.

"Penting untuk diingat, pemilih disabilitas juga memiliki hak yang sama dan berperan penting dalam membentuk masa depan politik di daerah ini," tekannya.

Ia menegaskan langkah-langkah ini esensial ini dilakukan, guna menjamin hak pilih bagi seluruh masyarakat dan mengurangi tingkat golongan putih (golput) dalam pemilu 2024.

(ADV /DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender, DPRD Kaltim ajak pemerintah rangkul masyarakat untuk mewujudkan hak perempuan. Salah satunya adalah Wakil ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Daerah baru saja disahkan pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-40 DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023) lalu.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan realisasi perda dimaksud dapat wujudkan hak perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender.

Setiap individu memiliki hak atas rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa label atau status negatif yang melekat, termasuk perempuan. Diungkapkan Seno, sekarang bukan seperti zaman lampau, wanita yang seringkali dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Sehingga peran pentingnya sejajar dengan kaum pria.

“Wanita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan wilayah,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Dalam implementasinya, Seno menegaskan, pemprov dan seluruh stakeholder harus memenuhi hak perempuan di dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana yang diatur dalam perda dimaksud. Serta, menegakan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan.

Pemerintah harus berperan aktif, dengan cara menjalin kerja sama dengan lembaga hukum dan kelompok masyarakat. Agar implementasi perda dapat berjalan sesuai sasaran. Dengan segala dukungan ini, dari pemerintah hingga payung hukum. Ia berharap, semua perempuan bisa termotivasi untuk mengembangkan diri dan memberikan inovasi baru dalam kemasyarakatan.

“Partisipasi aktif perempuan dalam pendidikan, ekonomi dan politik juga kami harapkan, agar bisa berperan aktif dalam membangun suatu wilayah,” lanjutnya Dirinya juga menginginkan, agar perempuan memiliki peran yang lebih besar dan berkesempatan untuk berkembang secara maksimal.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Peran perbankan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno, mengingatkan pentingnya pentingnya peran perbankan dalam meningkatkan perekonomian, khususnya sektor perdagangan dan industri, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan melalui perbaikan ekonomi rakyat.

Peran perbankan terkhusus Bank Kaltimtara yang merupakan Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) Kaltim, harus aktif dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tidak hanya itu, mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kesejahteraan masyarakat harus lakukan. ” ujar Agiel kepada awak media.

Bank Kaltimtara, sebutnya harus dapat membantu dalam permodalan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan, khususnya pelaku usaha baik besar, menengah maupun pelaku usaha kecil. Jangan sampai sebutnya, mereka hanya memberikan permodalan kepada pihak-pihak atau perusahaan yang besar. “Kita berharap Bankaltimtara itu jangan hanya berikan bantuan kepada korporasi yang besar-besar.

Tapi UMKM daerah yang memang butuh disupport, ya kasih,” ujar Agiel kepada awak media beberapa lalu. Lanjut Agiel dengan UMKM yang mendapat dukungan dari perbankan, dapat membuat ekonomi Kaltim di masa mendatang bertumbuh pesat seiring dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “ Jangan sampai kita tak mampu mengambil peluang ini,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Upaya pelestarian seni dan budaya daerah menjadi semakin penting. Para pelaku seni dan budaya di Kaltim harus menjaga eksistensinya, terutama di tengah pesatnya pengaruh budaya Pop Korea (K-Pop) dan Jepang (J-Pop) yang disukai oleh kalangan muda.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati menyampaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya beragam kebudayaan asing ke Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diantisipasi.

Ia menyerukan untuk menjaga kelestarian seni daerah, diperlukan upaya seperti pengadaan fasilitas untuk mendukung aktivitas seni masyarakat dan sosialisasi seni yang ada di Kaltim. " Kesenian Kaltim harus bisa di tampilkan sebagai unggulan pariwisata. Seperti tarian dayak, pesisir dan Kraton Kutai Kartanegara," ungkapnya.

Seni asli dari Kaltim memiliki daya tarik yang unik. Terutama dalam hal pakaian tradisional yang digunakan oleh para penari tradisional. Jika seni ini diberi perhatian khusus dan dikembangkan, maka dapat menjadi daya tarik pariwisata masyarakat, terutama wisatawan dari luar.

Puji menyebutkan, upaya dalam mendukung aktivitas seni masyarakat di Kaltim masih belum optimal, terutama dalam hal sosialisasi jenis seni yang ada di Kaltim dan penyediaan wadah untuk aktivitas seni bagi generasi muda.

Lebih lanjut, Puji berharap agar pihak terkait seperti Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, serta pemangku kebijakan terkait lainnya dapat bekerja sama untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas seni.

Sejak peresmian pembangunan IKN di Kaltim, semakin banyak wisatawan dari luar daerah bahkan mancanegara berkunjung ke Samarinda. Keberadaan kawasan ekonomi khusus (IKN) di Kaltim diharapkan dapat menjadi potensi bagi masyarakat Kaltim.

“Perlu ditingkatkan penyelenggaraan pertunjukkan seni di daerah, seperti di Desa Pampang untuk memanfaatkan potensi pariwisata secara lebih optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian daerah”pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim. Rapat kerja tersebut membahas tentang program dan anggaran pembangunan Kaltim untuk tahun 2024.

Salah satu Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, menyoroti dua hal utama dalam rapat kerja tersebut yaitu infrastruktur dan kedaulatan pangan. Menurutnya, kedua hal tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan di Kaltim, khususnya di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

"Kami ingin memastikan bahwa program dan anggaran PUPR Kaltim bisa terealisasi 100 persen, tanpa ada yang tidak terserap. Kami juga ingin memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang bisa memperlancar arus logistik, seperti jalan desa, jalan antar kabupaten, dan jalan pesisir," ujar Bagus di Samarinda, Jumat (10/11/2023) lalu.

Bagus menambahkan, bahwa infrastruktur juga berkaitan dengan kedaulatan pangan, yang merupakan salah satu visi misi Kaltim. Ia mengatakan bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik, maka hasil bumi dan hasil pertanian masyarakat bisa lebih mudah diangkut dan dipasarkan.

"Kami juga ingin mendorong program pencetakan sawah baru dan peningkatan teknik irigasi persawahan, sehingga bisa panen tiga kali setahun. Ini juga sejalan dengan cita-cita untuk kedaulatan pangan, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Adv/DPRD Kaltim)

 

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) sedang terus dibahas. Hal ini yang membuat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) DPRD Kaltim, Mimi Meriami Br Pane bersama anggotanya serta tenaga ahli dan staf pansus berkunjung ke Ponpes Al Bahjah di Cirebon, Jawa Barat.

“Kunjungan ke Ponpes Al Bahjah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren yang sedang ditugaskan lembaga legislatif itu kepada Pansus”terang Mimi.

Melalui kunjungan tersebut, pihaknya masukan dari para pengasuh Ponpes Al Bahjah sebagai bahan penyusunan Ranperda. ” kata Mimi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Mimi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan Al-Bahjah Cirebon cukup terkenal di Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Dakwah (LPD). Lembaga Pendidikan Dakwah ini bertujuan untuk menghadirkan generasi muda bangsa yang berakhlak Al-Qur’an.

Sekolah ini menghadirkan program pendidikan formal yang mengedepankan hafalan Al-Qur’an di usia 7-15 tahun dengan program SD dan SMP Tahfidzul Qur’an, Hafalan Al-Qur’an dijadikan sebagai pelajaran terpenting di usia tersebut, tanpa harus tertinggal dengan ilmu-ilmu umum.

“Kami mendapatkan banyak masukan dari pimpinan dan pengasuh ponpes. Ini sangat penting sebagai bahan peny¬usunan Ranperda tentang Pengem¬bangan Ponpes,“ kata Mimi.

Ranperda tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan dalam fungsi pendidi¬kan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan perlind-ungan hukum kepada pesantren dalam menjalankan peran dan me¬maksimalkan pesantren sebagai bagian dari warisan.(ADV/DPRD Kaltim)