DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke 18 masa sidang III Tahun 2023, pada Senin (4/9/2023).

Dalam kesempatan, Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh memimpin jalannya Rapat Paripurna yang berlangsung dalam kesempatan tersebut.Usai Paripurna, Ketua DPRD kota Balikpapan mengatakan,agenda ini membahas kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023.

Selain itu, turut hadir pada rapat paripurna, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Pejabat dilingkungaln Pemkot Balikpapan, anggota DPRD sertanPimpinan Instansi Vertikal.

"Walaupun dengan perjalanan pembahasan yang cukup panjang, mulai pembahasan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Balikpapan, akhirnya dapat disepakati.Alhamdulillah hari disepakati untuk KUA senilai Rp 4,1 Triliun.

APBD-P setelah perubahan menjadi Rp 4,1  Triliun," ujarnya. Ia terangkan, untuk nominal tersebut saat masih prognosis, sebagai acuan yang lalu seperti mempertimbangkan DPA Pusat, DPA Provinsi kemudian pendapatan -pen dapatan yang lain dari beberapa bulan ini yang belum tercapai.

Meskipun prognosis ada dasar aturan perundang-undangan yang membolehkan untuk diparipurnakan. "Mudah-mudahan tercapai semuanya, karena implementasi dari APBD ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan Kota Balikpapan," hadapnya.

Usai kesepakatan, akan ditindak lanjuti rapat paripurna pada hari Senin mendatang (11/9/2023) tentang nota penjelasan Wali Kota untuk APBD Perubahan dulu, karena APBD Murni tahun 2024 sudah kesepakatan KUA-PPAS. Sedangkan, APBD P diberikan batas waktu sampai bulan September 2023 harus disepakati dari RAPBD menjadi APBD.  

"Kami masih meminta dinas terikait untuk memaksimalkan potensi yang ada apalagi Balikpapan ini sebagai penyangga IKN. Semua bergulir mulai dari investasi dan pelaku usaha yang mulai berdatangan. Mudah-mudahan tercapai," terangnya.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, salah satunya potensi disektor jasa, karena Balikpapan dikenal sebagai kota jasa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyampaikan bahwa rapat paripurna ini telah menyepakati anggaran yang telah dianggarkan.

Untuk itu dapat segera direalisasikan, untuk kepentingan masyarakat Kota Balikpapan. "Kita berbuat untuk kepentingan masyarkat Kota Balikpapan,"pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggaran Sebesar Rp 30 miliar telah dialokasikan untuk membiayai pembangunan sekolah di Kecamatan Balikpapan Tengah. Rencana pembangunan tersebut telah dialokasikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2024 mendatang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ardiansyah mengatakan, rencananya lokasi pembangunan sekolah di Kecamatan Balikpapan Tengah di Jalan Joko Tole, Sungai Ampal.

Lahan yang dipergunakan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan, dengan luas mencapai 1,3 hektar."Kalau memang itu tanah pemerintah dan siap dibangun, saya berharap dibangun saja. Supaya tidak ada pembebasan lahan lagi. Karena anggaran fisiknya sudah ada sekitar Rp 30 miliar sudah disiapkan dari APBD Kota Balikpapan," kata Ardiansyah ketika diwawancarai wartawan, Rabu (9/8/2023).

Ia menjelaskan, lahan yang akan dipergunakan untuk lokasi pembangunan sekolah tersebut juga sangat strategis karena berada tidak jauh dari ruas jalan utama.

"Saya harap itu bisa cepat. Karena uang sudah ada, lahan sudah ada. Jangan sampai itu tidak terbangun lagi. Kan sayang, masyarakat juga kasihan," terangnya. Dia menuturkan, pembangunan sekolah di Balikpapan Tengah ini sangat diperlukan,

karena Balikpapan Tengah memang kekurangan fasilitas sekolah. "Semua juga sudah tahu bahwa proses PPDB di Balikpapan bagaimana. Selama ini pilihan SMP terbatas. Misalnya SMP 1 masuk zonasi Balikpapan Kota, SMP 6 masuk zonasi Balikpapan Utara," pungkasnya 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA. Com - Permasalahan ketersedian air bersih masih menjadi keluhan masyarakat kota Balikpapan. Pasalnya, masih banyak warga kota Balikpapan yang belum bisa menikmati sebagian besar air baku yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Sehingga masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, bahwa kendala yang ada di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) adalah kendala klasik.

Menurut Taufik, PDAM ini sudah banyak melakukan kajian sampai keluar daerah. Terkait masalah air, masalah pipanisasi, namun, hasilnya sama saja sehingga membuang uang rakyat.

"PDAM seharusnya sudah mengetahui untuk sarana dan prasarana yang bisa diambil untuk sumber pasokan air. Sebab PDAM sudah pernah lakukan kajian sampai ke luar daerah," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (8/8/2023) Ia menyampaikan, bahwa PDAM sudah pernah melakukan kajian air laut diubah menjadi air tawar, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan air di kota Balikpapan. Salah satunya kota Batam sudah melakukan hal itu.

"Pembenahan di PDAM harus betul-betul dilakukan. Sehingga orang-orang yang ada di PDAM betul tahu teknik dan memahami itu semua," terangnya. Padahal, lanjut Taufik, pemerintah kota Balikpapan telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM.

Seharusnya permasalahan ini sudah bisa terselesaikan. Namun masih ada keluhan dari masyarakat kota Balikpapan. "Banyaknya para warga yang mendaftar untuk pemasangan PDAM, namun tidak ada airnya. Alasannya penyediaan air baku kurang, ini alasan klasik dari jaman ke jaman," pungkasnya

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Adanya isu pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah beredar di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan. Sehingga isu ini tentu sampai ke telinga Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono.

Menurut Budiono, bahwa masyarakat merasa resah dengan adanya sumbangan seperti Dana Kas Sekolah, pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Padahal, semua segala kebutuhan siswa atau peserta didik sudah ditanggung oleh pemerintah, melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pihaknya akan melakukan koordinasikan dengan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan serta dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan. Sehingga segala keresahan masyarakat bisa terjawab secepatnya," kata Budiono kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Menurut dia, dari informasi yang diterima oleh pihaknya, bahwa semua itu adalah kegiatan Komite Sekolah, sehingga komite sekolah membebani peserta didik. Pasalnya, tidak semua murid mampu. "Setahu saya, kepala sekolah mana mungkin melakukan ini. Kami akan mendalami permasalahan tersebut," terangnya.

"Untuk sekolah negeri sudah semua difasilitasi mulai dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sehingga tidak ada pungutan biaya lagi. Begitu juga dengan seragam sekolah gratis yang diberikan pemerintah kota Balikpapan," ungkapnya.

Dia menghimbau agar masyarakat bersabar, tentunya pihaknya sebagai wakil rakyat tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini. Pihaknya juga akan melakukan Sidak ke sekolah-sekolah. 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta agar setiap kantor pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ditambah fasilitas Playground atau tempat bermain untuk anak. Hal itu dilakukan untuk mendukung status Kota Balikpapan sebagai predikat Kota Layak Anak (KLA).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Asep Ahmad Sapturi mengatakan, bahwa saat ini kota Balikpapan telah menduduki predikat Kota Layak Anak (KLA). Sehingga kategori utama bisa dipertahankan.

"Jadi salah satu caranya yaitu, mengadakan tempat bermain atau playground di dalam ruangan atau indoor di masing-masing kantor pemerintahan, khususnya di tempat perkantoran pelayanan yang bisa menarik publik untuk datang," kata Asep kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, lanjut Asep untuk mendukung program DP3AKB Kota Balikpapan dalam upaya pemenuhan gizi anak yang tergolong stunting.Yakni masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Hal ini juga bagian dari upaya mempertahankan status Balikpapan. "Itu salah satu yang termasuk kami harapkan agar bisa diperbesar anggarannya," pungkasnya

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Pengerjaan proyek instalasi jaringan pipa gas yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN Solution) di sepanjang jalan Soekarno Hatta Balikpapan Utara mendapatkan keluhan dari masyarakat, Jumat(4/8/2023)

Menanggapi Hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Alwi Al Qadri mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan pengerjaan galian di sepanjang jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara, yang tengah dikerjakan oleh pihak PGN Solution.

Pasalnya, banyak warga menilai, dampak galian jargas ini membuat polusi debu dan kemacetan, serta berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sebab sejauh ini ada juga laporan masyarakat terkait munculnya lumpur dari dalam tanah.

Menurut Alwi, pihaknya saat ini belum bisa terlalu banyak komentar, karena pihaknya belum melihat langsung kondisi terkini pengerjaan galian di sepanjang tepi jalan sekitar Soekarno Hatta, Kilometer 4, Balikpapan Utara. "Kami juga cukup tahu bahwasannya di kawasan Kilometer 4 ke bawah itu rananya (jalan) Balikpapan, sedangkan Kilometer 4 ke atas jalan nasional," terangnya.

Meski sebagian pengerjaan galian jargas itu melalui jalan nasional, kata dia, bukan berarti DPRD Balikpapan tidak dapat meninjau secara langsung dampak galian yang belum rapi di kawasan tersebut.

"Kami akan melihat dan memanggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait (Dinas Pekerjaan Umum), termasuk PGN Solution. Mudah-mudahan bisa cepat dilaksanakan," tuturnya.

Menurut Alwi, bila kondisi ini dibiarkan maka dikhawatirkan dampak pengerjaan galian bisa lebih parah. "Yang jelas, informasinya ini (dampaknya) sampai keluar lumpur. Jangan sampai ini kejadian longsor, sehingga mengganggu aktivitas karena (longsor) membelah jalan.

Harus cepat diatasi atau ditangani," katanya. "Pihaknya akan segera menggelar rapat internal di Komisi III DPRD Kota Balikpapan, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengerjaan galian jargas di kawasan Jalan Soekarno Hatta," pungkasnya 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dua rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2024 mendatang. "Alhamdulillah adalah kabar gembira buat masyarakat kota Balikpapan, khususnya warga Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur.

Pasalnya, kita sudah selesai membahas postur anggaran APBD murni tahun 2024. Ada alokasi anggaran untuk pembangunan dua rumah sakit di dua lokasi tersebut," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa ketika diwawancarai wartawan, Kamis (3/8/2023).

Menurut Taqwa, bahwa sesuai pembahasan anggaran APBD 2024, ada dua rumah sakit sakit yang akan dibangun yakni, rumah sakit di Balikpapan Barat yang merupakan penyempurnaan dari Rumah Sakit Sayang Ibu dan Puskesmas Lamaru yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit.

"Kita tinggal menunggu waktu aja lagi karena di tahun 2024, memang anggaran ini belum disahkan tapi kita sudah bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan, dan juga banggar DPRD. Anggarannya sudah muncul dan skemanya dilaksanakan secara multiyears," terangnya.

Dia menuturkan, tentunya ini menjadi informasi yang baik dan menggembirakan bagi masyarakat kota Balikpapan, karena pembangunan kedua rumah sakit ini sudah lama dinantikan khususnya oleh masyarakat Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur.

"Alhamdulillah bisa direalisasikan di tahun 2024. Untuk Rumah Sakit balapan Barat di awal pelaksanaannya akan dialokasikan sebesar Rp 35 miliar. Dan juga penyempurnaan puskesmas menjadi rumah sakit di Balikpapan Timur sebesar Rp 35 miliar," pungkasnya .

(ADV)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Ratusan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tenaga Bantuan (SP Naban) Bersatu PT Pertamina RU V Balikpapan mendatangani Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kamis (3/8/2023).

Kegiatan ini merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya di halaman HSSE Center Demo Room, pada Senin, 31 Juli 2023 lalu untuk menuntut kenaikan pembayaran upah Naban. "Kami minta kenaikan upah yang nilainya sama dengan nilai UMK Balikpapan, nilainya kecil saja bagi Pertamina.

Kenaikan yang diberikan hanya sebesar Rp170.000 sedangkan kami meminta sebesar Rp 205.000 sesuai dengan besar kenaikan UMK pada tahun ini," kata Ketua SP Naban, Rudi Hartono ketika diwawancarai wartawan usai menggelar RDP di kantor parlemen, Kamis (3/8/2023).

Menurut Rudi, meskipun saat ini besaran gaji yang ditetapkan di lingkungan Pertamina untuk naban paling rendah, yakni sebesar UMK kota Balikpapan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebab pertamina merupakan perusahaan besar, sehingga harus memperhatikan nasib para naban yang sudah bekerja puluhan tahun.

"Jadi harusnya gajinya sesuai dengan standar Migas, jangan disamakan dengan perusahaan-perusahaan biasa yang ada di luar," terangnya. "Pertamina adalah perusahaan besar masa untuk kami tenaga ahli yang sudah bekerja puluhan tahun tidak bisa. Kami hanya minta ditambah Rp 35.000 saja masa tidak bisa," pintanya.

Dia menyampaikan, bahwa setelah pertemuan ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan akan memfasilitasi pihaknya untuk bertemu pimpinan PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) di Jakarta, yang akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat ini.

"Bisa juga PT KPI yang datang kesini untuk bertemu dengan kami. Karena memang belum ditentukan tadi kami yang berangkat ke sana atau pihak PT KPI hadir ke sini. Yang penting tuntutan kami segara direalisasikan demi kondusifnya Kota Balikpapan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto menjelaskan, bahwa pihaknya tidak bisa mengambil tindakan karena besaran gaji yang dibayarkan sudah diatas standar UMK Balikpapan.

Doris menuturkan, dalam pertemuan ini, para pekerja naban hanya menuntut adanya kenaikan sebesar Rp 205 ribu. Kalaupun nanti tidak ada kesepakatan, pihaknya akan melakukan pemanggilan lagi karena ini adalah masalah internal di dalam perusahaan.

"Kami dari Komisi IV dan juga Disnaker dari segi aturan tidak bisa menindak, karena pembayaran gajinya sudah sesuai standar UMK. Kecuali di bawah UMK, Disnaker baru bisa menindak," kata dia "Jadi upah yang dibayarkan kepada naban tersebut sudah di atas UMK Balikpapan. Tapi ada tuntutan dari mereka (naban). Yakni kenaikan sebesar Rp 205.000," pungkasnya.

(ADV)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Adanya keluhan dari orang tua murid soal pembelian seragam khas sekolah, dan beberapa atribut yang dianggap tidak perlu, mendapatkan perhatian dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto, Menurut Doris, bahwa pihak sekolah tidak perlu membebankan biaya yang dianggap tidak perlu untuk dijual di dalam sekolah.

"Jadi baju seragam khas sekolah tidak boleh dijual, karena program Pemerintah Kota Balikpapan sudah digratiskan," kata Doris ketika diwawancarai wartawan, Rabu (2/8/2023).

Ia menjelaskan, bahwa ada tiga stel seragam sekolah telah didistribusikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu seragam pramuka, seragam batik Khas Balikpapan, serta putih/merah untuk SD dan putih/biru untuk SMP.

"Dengan adanya keluhan masyarakat terkait pembelian seragam dan atribut sekolah tersebut. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu bersama dengan anggota Komisi VI," tuturnya. Doris meminta agar sekolah yang berada di Balikpapan dapat berfungsi dengan baik. Hal ini demi kepentingan pendidikan di Balikpapan.

"Memang ada beberapa aturan yang harus kita perjelas untuk sekolah-sekolah. Tidak boleh menjual atas nama koperasi dalam lingkup sekolah. Membebankan biaya yang tidak semestinya," ujarnya. "Nanti kami akan pelajari terlebih dahulu bersama anggota Komisi VI DPRD Balikpapan.

Setelah itu, kita akan melakukan sidak ke sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan," tambahnya. "Kami dari komisi VI hanya bisa mengawasi, kalau ada laporan akan kami tindak lanjuti. Jadi nanti kita akan lihat ke lapangan agar kita tahu sekolah-sekolah mana yang memberlakukan itu," pungkasnya 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan menyoroti berbagai persoalan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan. Pasalnya banyak pihak pengembang membangun, namun izinnya belum lengkap.

"Pihaknya sudah sering melakukan Inspeksi Mendadak atau Sidak terkait izin. Seperti RTH (Ruang Terbuka Hijau), IPAL (Instalasi pengolahan air limbah). Sehingga kami minta ini dirapikan jangan sampai setelah sidak baru banyak temuan-temuan," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, ketika diwawancarai wartawan, Selasa (1/8/2023).

Sebab persoalan ini, lanjut Alwi, sering menjadi keluhan dan laporan masyarakat yang ditujukan kepada komisi III DPRD Balikpapan. "Contohnya warga Regency yang mempermasalahkan WTP (Water treatment Plant).

Hal-hal ini menjadikan perhatian khususnya bagi kami," terangnya. Menurutnya, pihak DPRD Kota Balikpapan tidak pernah menutup keran investasi di sektor pengembang perumahan. Baik dari investor lokal maupun investor dari luar.

Namun, semua harus dipenuhi, seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. "Kami juga sudah sampaikan ke OPD jangan terlalu memback-up pengembang perumahan. Kalau memang salah atau ada yang kurang (ditegur) dan jangan dibiarkan," kata dia.

Hal itu, dikatakannya, agar pihak pengembang berupaya menyelesaikan persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh pihak pengembang. "Misalnya terkait perizinannya. Nanti kami akan bantu komunikasikan dengan OPD terkait, agar mengurus perizinannya tidak dipersulit," ujarnya.

Selain itu, Alwi juga menyampaikan, Komisi III DPRD Kota Balikpapan masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pada 2024 mendatang. Hal ini dibahas dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

"Pihaknya sudah berkoordinasi dengan mitra kerjanya yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan terkait kelanjutan program skala prioritas penanganan banjir yang ada di kota Balikpapan," pungkasnya 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Rencana pembangunan sekolah baru di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Tengah menjadi prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, usulan ini disampaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, di mana pihaknya menemukan masih adanya beberapa wilayah belum memiliki fasilitas sekolah di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Tengah.

"Sekarang kita sedang membahas APBD murni 2024. Maka sesuai pengamatan dan pelajaran dari PPDB pada 2023 ini, pihak Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah mengunjungi beberapa lokasi yang akan dibangun sekolah," kata Budiono kepada wartawan ketika ditemui di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Selasa (1/8/2023).

Ia menjelaskan, bahwa ada dua lokasi di Balikpapan Tengah yang rencananya akan dibangun sekolah. Tepatnya di Jalan Joko Tole dan Jalan Beller. Kebutuhan pembangunan sekolah di sana, kata dia, karena secara zonasi cuma ada 1 SMP yang ada di Balikpapan Tengah. Yakni SMPN 23. Selain itu, Pemkot Balikpapan bersama DPRD Balikpapan juga membahas pembangunan sekolah di Balikpapan Timur.

Lokasi yang sudah dikunjungi DPRD Kota Balikpapan, kata dia, berada di Kelurahan Manggar. "Kami sudah kunjungi dua lokasi itu, di Balikpapan Tengah dan Timur. Upaya kami untuk merealisasikan pembangunan itu untuk mengantisipasi PPDB. Sementara untuk Balikpapan Selatan sedang dibangun sekolah di Perumahan Regency," terangnya.

Ia menyampaikan, bahwa saat ini ada 12 ribu lulusan SD. Di mana, tidak sampai 70 persen tertampung di sekolah negeri, padahal ini adalah kewajiban pemerintah. "Seharusnya yang bisa ditampung itu, 70 persen lulusan SD. Sehingga pembangunan sekolah itu adalah salah satu upayanya," tuturnya.

Selain itu, Budiono juga menyebut bahwa pemerintah bersama lembaga legislatif Kota Balikpapan juga harus peka dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah swasta. Di Balikpapan, kata dia, ada 3 SMP PGRI dan ada sekolah swasta seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Azhar yang kondisinya memprihatinkan.

"Istilahnya hidup segan mati tak mau, ini contoh sekolah swasta yang harus diperhatikan agar mereka hari ini yang muridnya sedikit, mungkin karena dari sisi sarana dan prasarananya belum memadai. Salah satunya juga kualitasnya guru, maka pemerintah harus hadir," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas sekolah swasta dilakukan dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru-guru atau tenaga pendidik. Selanjutnya memperhatikan kesejahteraan para guru. "Pemerintah hanya bisa membantu biaya perawatan gedung bagi sekolah swasta. Maka kedepannya kalau ada regulasi yang membolehkan, harus diperhatikan sekolah swasta," pungkasnya. 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Keberadaan ruang menyusui atau ruang laktasi sangat diperlukan oleh ibu-ibu menyusui. Terutama di tempat-tempat keramaian seperti mall hingga kantor pelayanan publik. Namun keberadaan ruang laktasi tersebut dinilai masih kurang. Sebab banyak kawasan umum yang belum menyediakan ruang laktasi.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, kantor pelayanan publik itu harus memiliki ruang khusus laktasi. Seperti Bandara, Mall dan Fasilitas Umum (Fasum). Sebab ruang laktasi sangat dibutuhkan bagi ibu yang sedang menyusui untuk memberikan Asi bagi bayi agar mendapatkan asupan gizi.

"Program penyediaan ruangan laktasi bagi ibu menyusui sudah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota Balikpapan. Jadi tinggal gimana terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat," terang Parlindungan ketika diwawancarai wartawan, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, bahwa penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui tidak perlu terlalu mewah, yang penting, ada kursi dan ruangan itu serta tertutup sudah cukup.

Sehingga masyarakat harus bisa bersinergi dengan pemerintah kota Balikpapan dan DPRD kota Balikpapan, jika ada kantor pelayanan publik yang belum memiliki ruang laktasi.

"Adanya ruangan laktasi sangat diperlukan bagi ibu menyusui untuk memberikan asi bagi bayi. agar mendapatkan asupan gizi tepat waktu. Sehingga jangan sampai waktunya bayi diberi asi, tapi tidak mendapatkan asi, karena tidak ada tempat," tuturnya.

"Jadi di setiap tempat pelayanan publik maupun di tempat fasilitas umum wajib ada ruangan laktasi, agar bayi tetap mendapatkan asi walaupun berada diluar rumah," pungkasnya (*)