DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Warga Graha Indah, Balikpapan Utara, kembali mengeluhkan dampak dari aktivitas pengupasan lahan yang dilakukan oleh PT 52 Prosperindo di wilayah mereka.

Meskipun mediasi telah dilakukan hingga tiga kali, belum ada solusi yang jelas terkait masalah tersebut. Anggota DPRD Balikpapan yang juga merupakan warga setempat, Sarifuddin Oddang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan dan minimnya pengawasan dari pihak terkait.

"Kami sangat menyayangkan, karena sudah ketiga kalinya mediasi dilakukan," ujar Andi Odang pada Rabu (23/10/2024). Menurutnya, seharusnya, sejak awal, pihak kelurahan menyampaikan masalah ini kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia menilai ketidakmampuan dalam menghentikan kegiatan ini sangat disayangkan. "Yang pertama kita melihat izinnya gimana?. Peruntukannya untuk apa? Karena hampir semua di Balikpapan, bermasalah tentang masalah pembukaan lahan," jelasnya. Ia menyoroti bahwa persoalan serupa sering terjadi di berbagai wilayah di Balikpapan, di mana lahan dibuka tanpa melalui prosedur perizinan yang benar. Ia menyayangkan, kenapa kasus seperti ini terus terulang.

Kekecewaan warga kian memuncak, terutama setelah tiga kali mediasi yang tidak menghasilkan solusi konkret. Menurut Andi, salah satu alasan utama kekecewaan ini adalah lambannya tindakan dari pihak berwenang. Menurutnya, setiap kali hujan deras dan air pasang, warga harus menghadapi banjir karena masalah ini.

"Tadi ibu Kadis PU mengatakan sambil menunggu, berarti nanti kalau hujan, pasang, terimakasih air masuk lagi," keluhnya.

Andi juga menyinggung kurangnya pengawasan di lapangan oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia mempertanyakan mengapa pihak-pihak tersebut baru turun ke lapangan setelah ada reaksi dari masyarakat dan masalahnya sudah parah.

"Kenapa meski ada action begini baru turun? Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa setiap kegiatan semacam ini seharusnya ada pengawasan khusus untuk melihat kegiatan di lapangan," jelasnya.

Sebagai warga yang juga berperan sebagai anggota DPRD, Andi merasa bahwa masyarakat Graha Indah telah lelah dengan proses birokrasi yang lambat dan tidak efektif. "Warga sudah bosan," tegasnya.

Andi melanjutkan, warga mengharapkan tindakan yang nyata, bukan sekadar mediasi tanpa solusi. Berharap kedepannya, pengawasan harus ditingkatkan dan izin-izin harus jelas sebelum kegiatan pembukaan lahan dilakukan serta berharap masalah ini bisa segera diselesaikan dengan baik dan tidak lagi mengorbankan warga serta lingkungan. (J/ADV)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Alwi Al Qadri secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk periode 2024-2029. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang II tahun 2024, yang digelar di Hotel Grand Tjokro Balikpapan pada Selasa (15/10/2024).

Agenda rapat paripurna ini meliputi peresmian dan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD. Pelantikan para pimpinan DPRD Kota Balikpapan didasarkan pada Keputusan Pj Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor 100.1.4.2/404/B.POD.II/2024, yang menetapkan struktur kepemimpinan DPRD periode 2024-2029.

Selain Alwi, tiga Wakil Ketua juga dilantik, yaitu Yono Suherman sebagai Wakil Ketua I, Muhammad Taqwa sebagai Wakil Ketua II, dan Budiono sebagai Wakil Ketua III. Pengucapan sumpah/janji para pimpinan DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan disaksikan oleh seluruh anggota DPRD. Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Pjs Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, serta unsur Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, seperti Abdulloh, S.Sos, ME, Nurhadi, Kamaruddin Ibrahim, dan Sabaruddin Panrecalle, juga hadir sebagai tamu undangan.

Dalam sambutannya, Alwi Al Qadri menegaskan bahwa dirinya dan seluruh anggota DPRD akan memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah rakyat. "Pelantikan hari ini menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab kami dalam menjalankan fungsi DPRD untuk lima tahun ke depan," ungkap Alwi.

Alwi juga menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari berbagai komisi dan panitia khusus. AKD ini, termasuk Komisi I hingga Komisi IV, akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program-program DPRD.

Selain itu, DPRD akan membentuk Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) untuk mendukung fungsi legislatif. "Setelah pelantikan ini, kami akan segera membentuk AKD agar pekerjaan DPRD dapat berjalan optimal," jelasnya.

Alwi menambahkan bahwa pembentukan AKD akan segera dilakukan dalam waktu dekat guna mempercepat pelaksanaan program-program kerja DPRD. "Kami akan segera mengambil langkah cepat agar semua rencana dapat berjalan sesuai target. Mudah-mudahan proses ini bisa selesai dalam waktu singkat," kata Alwi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa DPRD memiliki tugas-tugas penting di depan mata, termasuk penyusunan program legislasi daerah tahun 2025 serta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan tahun 2025. Menurut Alwi, semua langkah ini sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan Kota Balikpapan di masa mendatang.

(Jm)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan periode 2024-2029, Ari Sanda, hadir dengan semangat baru untuk mendorong perubahan positif. Politisi muda kelahiran Makassar, 18 Januari 1994 ini, menyatakan bahwa keterlibatannya dalam politik berangkat dari keinginan kuat untuk memberi kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Dorongan dari masyarakat dan perkembangan situasi lingkungan membuat saya ingin berbuat lebih banyak,” ungkap Ari Sanda kepada awak media. Ari menyadari pentingnya DPRD sebagai mitra strategis pemerintah. Ia pun berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik demi memajukan Kota Balikpapan.

“Saya ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Di tengah minimnya partisipasi anak muda dalam politik, Ari menilai hal ini sebagai tantangan yang harus diatasi. Ia berharap lebih banyak generasi muda mau terjun ke dunia politik. “Seluruh kebijakan, bahkan hingga kebutuhan dasar masyarakat, tidak lepas dari keputusan politik.

Jika alergi terhadap politik, anak muda tidak akan mampu membangun kota yang lebih baik,” ujarnya.

Sebagai wujud nyata komitmennya, Ari mengusung program prioritas yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di Balikpapan. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan sarana dan prasarana penting, termasuk pembangunan rumah sakit umum di Balikpapan Barat.

“Kami berkomitmen untuk tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Masalah air bersih dan pembangunan fasilitas kesehatan menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ari juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor pendidikan. Ia berencana mendorong pembangunan sekolah baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Keluhan terkait minimnya fasilitas pendidikan harus segera ditangani. Ini demi masa depan generasi penerus kita,” jelasnya.

Melalui langkah-langkah konkret ini, Ari Sanda ingin memastikan bahwa kiprahnya di DPRD Balikpapan tidak hanya membawa perubahan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terlibat aktif dalam politik dan pembangunan daerah.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kesibukan sebagai Ketua DPRD Kota Balikpapan tidak menghalangi Abdulloh S. Sos untuk terus melanjutkan pendidikannya. Pada akhir pekan ini, Abdulloh S. Sos berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat lanjutnya dengan meraih gelar Magister Ekonomi (ME), setelah diwisuda di Universitas Negeri Malang (UM) pada Jumat (15/3/2024).

Dalam wawancara melalui WhatsApp dengan awak media, Abdulloh menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran penyelesaian studi tersebut. "Alhamdulillah, saya berhasil menyelesaikan studi pascasarjana ini dengan lancar. Saya merasa bersyukur bisa mencapai tahap ini dan mengikuti prosesi wisuda," ujarnya.

Abdulloh menegaskan pentingnya pendidikan baginya, karena ia percaya bahwa pengetahuan yang didapat dari pendidikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Pilihan untuk mengambil program Magister Ekonomi dipengaruhi oleh minatnya dalam studi manajemen yang ingin terus dikembangkan. "Ilmu harus terus diperoleh sepanjang hidup. Saya yakin pengetahuan yang saya peroleh akan bermanfaat di masa depan. Saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin," katanya.

Abdulloh juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Universitas Negeri Malang yang telah membimbingnya selama dua tahun terakhir dalam menempuh studi pascasarjana. Abdulloh menghadiri prosesi wisuda bersama dengan ratusan wisudawan lainnya dari UM pada siang hari tadi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Balikpapan atas dukungannya. Ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat," tambahnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 akan segera dilaksanakan. seluruh masyarakat datang ke TPS untuk menentukan pilihannya dihari pencoblosan. Untuk menjaga Kondisifitas selama pesta demokrasi di 2024 tiba. netralitas TNI dan Polri merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

(14/11/2023) Menyikapi hal ini anggota DPRD kota Balikpapan Syarifuddin Oddang mengungkapkan secara tegas bahwa dikalangan pemerintah khususnya Aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral selama pemilu berlangsung.

"Untuk menjaga Kondisifitas selama pemilu berjalan kami minta ASN netral. Karena dengan netral adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi bagi setiap ASN", jelasnya kepada awak media

Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara ini, juga mengimbau kepada ASN agar menghindari sebagai narasumber dalam kegiatan partai politik seperti deklarasi, rapat, kampanye, hingga pertemuan dengan para relawan partai politik.

Imbauan Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar penyelenggara pemilu seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar bersikap netral menjelang Pemilu 2024. Jadikan pesta demokrasi ini sebagai pesta rakyat dimana masyarakat menentukan pilihannya secara jujur dan adil .

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Ada titik terang Ditahun 2024 mendatang pembangunan rumah sakit tipe D diwilayah Balikpapan timur akan segera terealisasi. Meskipun proses terlihat lamban namun teman teman didewan terus berupaya untuk memastikan pembangunan rumah sakit tersebut tetap di bagun di Balikpapan Timur.

Anggota komisi III DPRD kota Balikpapan H Nurhadi Saputra sempat melakukan komunikasi dengan walikota Rahmad Mas'ud dan sekretaris Daerah Muhaimin terkait lokasi yang akan dibangun, (17/11/2023)

"Balikpapan Timur akan dicarikan lahan yang baru dan lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah kota yang lokasinya berada di RT 10 Lamaru."ucapan walikota kepada H Nurhadi. Nurhadi mengaku cukup senang, dan tidak mempermasalahkan jika lahan pembangunan rumah sakit tersebut berubah, meski pada awalnya memakai lahan Puskesmas Lamaru.

"Pertimbangan itu termasuk alasan yang tepat menurut saya. Alasan pertama, karena kalau ingin membangun di lahan Puskesmas Lamaru, mesti menghancurkan rumah dinas yang terbilang bangunan tersebut masih layak," ungkapnya.

Sesuai dengan kesepakatan di rapat banggar, disebutkan untuk anggaran Rumah Sakit Balikpapan Timut sekitar Rp 35 Miliar. Kita doakan saja proses pembangunan rumah sakit ini cepat terlaksana.Yang terpenting sekarang, bangunan rumah sakit tersebut dibangun di Balikpapan Timur, jelasnya diwilayah Lamaru bukan daerah Manggar," Pungkasnya..

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Melihat dari sudut kaca mata yang ada saat ini kota Balikpapan semakin dipenuhi dengan tempat Eat Cafe & Coffee yang diminati remaja atau generasi muda . Beragam model usaha yang di geluti masyarakat Balikpapan saat ini adalah cenderung suasana yang diminati generasi Z apalagi Balikpapan saat ini menjadi satu satunya penyangga ibukota negara Nusantara.

Salah satu tempat coffee shop yang menyediakan hiburan seperti live music, tengah berada di Sungai Ampal hingga ke ujung simpang Jalan Beller, Balikpapan Tengah. Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Asep Ahmad Septuri mengungkapkan memiliki sebuah usaha seperti cafe tentu disaat sekarang ini terlihat sangat menjanjikan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah tempat usaha yang harus betul betul aman dari segala gangguan dilingkungan yang ada. Seperti cafe yang diiringi dengan live music tentu akan menjadi pengaruh di warga dengan mendengar kebisingan di waktu malam,

keberadaan nya sebuah cafe tersebut membuat warga setempat merasa terganggu," Pada kesimpulannya, memang kami perlu bertemu dengan pemilik cafe untuk membahas persoalan ini, tapi sama sekali belum terealisasikan, tuturnya. Keinginan dari warga hanya meminta batasan waktu disaat melakukan live music, pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD kota Balikpapan Edy Alfonso Mambang, SE menyikapi positif Dengan diberitahukan imbauan dari Bawaslu kepada seluruh pimpinan partai politik tentang larangan kampanye sebelum waktu yang sudah ditentukan .

Kamis, (9/11/2023), Politisi asal Golkar ini menyampaikan sebagai warga negara yang taat hukum harus mengikuti semua aturan yang dijalankan bagi peserta pemilu 2024.

"Kami selaku anggota Dewan berterimakasih kepada Bawaslu yang telah mengingatkan kita khususnya yang akan bertarung di pemilihan legislatif 2024 dan ini pasti disampaikan kepada ketua partai masing masing yang akan diteruskan kepada para caleg ya,"

Jika masih ada yang tidak mematuhi himbauan dari Bawaslu, sebaiknya segera mentaatinya. Sedangkan untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) atau Alat Peraga Kampanye (APK) itu merupakan wewenang Bawaslu dan Satpol PP, sesuai dengan kapasitasnya.

Jika masih ada caleg yang menerobos aturan itu kami minta Bawaslu untuk menindaknya. Jika hanya memasang baliho saja itu tidak jadi soal, Logo Partai bisa dipasang asal jangan mencantumkan Nomor Urut Partai. Nomor Urut Caleg juga diperbolehkan, asal tidak ada tanda untuk mencoblos, jelas Edy Alfonso.

BALIKPAPAN SWARAREPUBLIKA.com, Provinsi Kalimantan Timur.semakin membuat geram ketua komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri. Pengerjaan proyek DAS Ampal merupakan proyek yang menggunakan anggaran besar dimana pengerjaannya sangat Murat Marit tidak rapi, (9/11/2023)

PT Fahreza Duta Perkasa selalu selalu lepas dari progres yang ditentukan. " Desember 2023 akhir saya yakin proyek ini tidak akan selesai dengan progres yang ada, lihat saja fakta dilapangan sangat amburadul," jelas Alwi kepada media.

Pemkot Balikpapan punya niat Baik dan sangat bagus untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun demikian memang kontraktor pelaksana yang tidak beres mengerjakannya.

Untuk itu dirinya kembali berharap agar Pemkot Balikpapan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja kepada PT. Fahreza. Karena semua ini memang wewenang Pemkot Balikpapan. Sementara DPRD hanyalah sebagai pengawas, sesuai dengan fungsinya. Untuk mencari solusi terbaik.

Lanjut Alwi,pihaknya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan. Tentang langkah-langkah apa yang harus diambil. Sehingga proyek tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kami selaku anggota DPRD kota Balikpapan di komisi III tidak panjang cerita PT Fahreza pekerjaannya amburadul hasilnya, pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan Akan menyelenggarakan ajang BKD Award dengan melibatkan insan Pers. Hal ini disampaikan oleh H Ali Munsjir Halim selaku ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Balikpapan.

Dijelaskan, ajang BKD Award akan mempersembahkan Pin emas dan plakat bagi anggota DPRD Balikpapan yang mendapatkan juara I, II, III, jelas Ali Munsjir pada Kamis ,(9/11/2023) "Seluruh anggota DPRD akan diambil 10 nominasi dan akan dilakukan dengan tahapan berikutnya,"

Ali Mundur menjelaskan. Ide ini muncul dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mana sudah melaksanakan dia tahun lalu. Begitu juga BKD Provinsi yang juga telah melaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada Anggota DPRD. Untuk Panitia Pelaksana langsung dibawah Sekretaris Dewan.

Panitia Pengarah nantinya yang bertindak selaku Tim Penilai yang terdiri dari staff Komisi dan pakar. Kemudian untuk unsur pimpinan seperti ketua DPRD dan Ketua BKD apakah nanti akan diikutkan sampai saat ini masih dalam pertimbangan, ungkapnya.

Disini diajang BKD Award insan Pers juga punya peranan dan memang dilibatkan sebagai bahan penilaian tentang sikap dan perilaku para anggota DPRD saat didalam maupun diluar kantor.baik pada saat reses dan pada saat melayani masyarakat nya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD kota Balikpapan wirana Oey merespon terkait dengan imbauan dari Bawaslu kepada Pimpinan Partai Politik yang melarang pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dari tanggal 4 November sampai dengan 27 November 2023

Anggota dewan dari partai PDI perjuangan ini mengungkapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Asisten I, Kesbang Pol, Satpol PP dan Pimpinan Parpol peserta Pemilu, sejak 13 November 2023 sudah ditertibkan Tim Gabungan, Terkait yang belum diturunkan oleh Parpol.

Masih menurut Wiranata, Pihak Bawaslu juga meminta untuk sekretariat yang belum ada kepada Pemkot Balikpapan. Berikut BPJS untuk tenaga kerja Bawaslu sekitar 2047 TPS untuk kebutuhan satu bulan saja.

Permintaan Bawaslu semua sudah disiapkan, demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Namun Terkait Sekretariat memang perlu mengajukan Surat Permohonan kepada Pemkot Balikpapan, ” ujar Wiranata kepada media ini di ruang kerjanya.

Senin (6/11/2023) Dirinya menghimbau kepada seluruh Calon agar sekiranya dapat mentaati mekanisme yang sudah diatur/ dibuat oleh Bawaslu.kami berharap pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dapat berjalan dengan damai.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com, Program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 saat ini dalam proses persiapan Penyusunan.Mulai dari persiapan raperda dan pembentukan produk hukum daerah sebagai langkah Inventarisasi kebutuhan kajian akademik.

Anggota DPRD kota Balikpapan Budiono mengungkapkan akan ada 9 Raperda yang akan digodok, Disitu terdapat Raperda usulan inisiatif DPRD Balikpapan.

Disebutkannya, pembahasan Raperda itu terlebih dahulu dilakukan pengusulan, kemudian membuat kajian yang akan ditingkatkan menjadi sebuah naskah akademik, setelah itu dilakukan pembahasan antara Bapemperda dengan mitranya instansi pemerintah

"Setelah semua tahapan dilalui, nanti akan ada draft Raperda, yang akan diusulkan kembali melalui nota penjelasan (nopen) Walikota. Setelah itu dijawab melalui pandangan umum fraksi, dan kembali lagi di Pertanggungjawaban Walikota, lalu pendapat akhir fraksi, dan tahapan terakhir menjadi Raperda," tuturnya.

Budiono menyampaikan, adapun Raperda yang sedang dalam proses kajian, salah satunya Sistem Kesehatan Kota Balikpapan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dan lainnya.