DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan mengajak seluruh mitranya di Pemerintahan Kota Balikpapan untuk melaksanakan Rapat Kerja dalam persiapan penyusunan program pembentukan Daerah tahun 2024, serta inventarisasi kebutuhan kajian akademik dan naskah akademik.

Penyampaian materi pada Rapat kerja dilaksanakan dihotel Novotel Balikpapan yang di kordinatori oleh Sabaruddin Panrecalle terkait dengan kebutuhan kajian akademik.

Dalam rapat tersebut ada beberapa masukan yang disampaikan oleh mitra OPD Hari ini telah dilakukan diskusi untuk mengsinkronisasikan mana saja yang dianggap urgensi.agar kajian akademik itu dapat ditingkatkan menjadi naskah akademik,

"Karena inisiasi pembentukan Perda itu ada inisiasi dari DPRD ada juga dari Pemerintah Kota," Namun Perda itu sejatinya, harus dipadukan dari persetujuan pendapat bersama semua pihak yang bersangkutan yakni Komisi III dan mitranya OPD Pemerintahan.

"Jadi kami sampaikan kepada OPD yang bersangkutan, kalau Naskah Akademik itu sudah dianggap final, maka itu mesti ditingkatkan menjadi Perda," terang pria yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Balikpapan.

Supaya naskah yang bersifat urgen segera di up menjadi Perda,"maka kami undanglah mitra kami untuk meminta masukan dan memutuskan mana yang final dan yang belum supaya tidak terjadi keputusan sepihak, Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD kota Balikpapan menggelar Rapat bersama OPD terkait dengan produk Hukum Daerah, inventarisasi kajian akademik dan naskah Akademik, Rabu (8/11/2023) Adapun kegiatan Rapat ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Hal ini disampaikan ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri di Hotel Novotel Balikpapan. dirinya kecewa karena ada beberapa kepala dinas yang tidak hadir dalam undangan Rapat. Padahal rapat ini bahas kajian Akademik San beberapa Raperda juga dalam pembahasan dikegiatan ini, tegas Alwi.

Rapat ini mengundang beberapa mitra di masing masing komisi Adapun yang tidak hadir dikonfirmasi sedang dalam perjalanan dinas," kami maklumi saja karena rapat ini juga dadakan," ucap Alwi.

Disebutkan OPD yang tidak hadir diantaranya Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, DPPR, dan dinas Pengelolaan Barang Dan Jasa, serta Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. "Kami meminta para OPD terkait untuk berkomunikasi, karena ini terkait Pengusulan Kajian, yang akan ditingkatkan nantinya menjadi Naskah Akademik," jelasnya.

Alwi menambahkan, kajian ini berasal dari para OPD, dimana nantinya akan diambil dua untuk menjadi skala prioritas. OPD ini yang akan melihat segala permasalahan yang paling krusial, Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Balikpapan dari partai Nasdem H Kamaruddin Ibrahim menjalankan agenda kedewanan dalam menyapa warganya.

Senin, (6/11/2023) Program Dialog warga di RT 37 kelurahan Damai. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan H Kamaruddin Ibrahim mendapat sambutan yang hangat dari warga yang hadir.

Selain mempererat tali silaturahmi namun juga memberikan masukan serta menerima usulan usulan yang selama ini belum tersampaikan. Dalam sambutannya Kamaruddin Ibrahim mengungkap terimakasih kepada seluruh warga yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan Dialog warga ini.

Artinya komunikasi yang selama ini berjalan kita lengkapi dengan obrolan santai antar warga dengan wakil rakyatnya, terangnya. Adapun yang perlu disampaikan kepada kami selaku anggota dewan yang tugas pokoknya adalah fungsi pengawasan pelayanan kami untuk warga selalu terbuka lebar.

Kegiatan Dialog warga ini mengusung tema " peran aktif warga dalam pembangunan berkelanjutan sebagai penyangga Ibukota Negara Nusantara. Dirinya berharap agar warga Balikpapan bersiap menghadapi IKN seperti adanya kemacetan, pertambahan penduduk dan kurangnya air bersih.

“Jika kita persiapkan diri dengan matang akan berdampak positif seperti UMKM akan maju, maka kita harus bisa manfaatkan dampak IKN jangan sampai kita hanya jadi penonton,” tegasnya.

Dalam Dialog Warga kali ini berbagai keluhan disampaikan Masyarakat di antaranya mengenai tempat pembuangan sampah di kawasan Bukit Cinta, perbaikan jalan, air Bersih dan antrian BBM.

Berbagai usulan baik ide ide yang disampaikan warga akan kami tindak lanjuti kepada dinas terkait, termasuk dengan masalah antrian BBM. Kami akan agendakan pertemuan dengan pihak terkait, pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam memanfaat tanah milik negara untuk dijadikan status kepemilikan yang sah masih mengalami kendala bagi warga. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dengan alasan tidak mengeluarkan izin tersebut.

Anggota DPRD Balikpapan dari Komisi I Laisa Hamisah mengungkapkan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Balikpapan itu adalah program strategis Pemerintah, (6/11/2023)

Program tersebut harus dilaksanakan dengan Sebanyak mungkin karena masyarakat ingin melakukan kepengurusan ini lebih nyaman dan dipermudah." Ada banyak persoalan yang tidak kunjung tuntas dalam melengkapi dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan," ucapnya.

Problem yang ada saat ini ada warga yang sudah memiliki IMTN dana ada yamg belum. Ketika ingin mengurus melalui program PTKL atau PTSL syaratnya harus IMTN. Syarat inilah yang dijadikan dasar Legalitas untuk dijadikan dasar, tegasnya.

“Prosedur pengaturannya, memang tidak dipersulit, karena untuk mencapai target ini. Apalagi anggarannya dari pusat. Jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal, maka anggaran tersebut akan kembali ke pusat,” ungkap politisi PKS ini.

Dari hasil diskusi saat reses lalu, kata Laisa, untuk bisa diakui sebagai pemilik atau menguasai tanah meski hanya memiliki kwitansi pembelian, maka masyarakat harus bisa membuktikan dengan membuat kronologis tanah, tanda tangan kanan kiri sebagai saksi penguasaan fisik. Dan, ketiga tanah tersebut tidak tumpang tindih kepemilikannya.

“Bila pemilik tanah memiliki surat segel, maka segel tersebut bisa diajukan untuk PTKL dengan syarat warga memang menguasai tanah tersebut, tanda tangan kanan kiri, dan tidak ada tumpang tindih,” pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - ada Regulasi baru penggunaan air tanah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Mendapat sorotan beberapa anggota dewan Balikpapan Asal PDI perjuangan Muhammad Najib.

Dengan adanya peraturan baru masyarakat menjadi resah dimana selama ini izin tersebut dikelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. pemerintah Provinsi Kaltim tidak mempunyai kekuatan lagi untuk memberikan izin.

Disisi lain, terkait Bantuan Keuangan Pemprov diambil dari pajak tersebut sudah tidak ada lagi untuk Kota Balikpapan,”apabila memang betul betul diambil oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM, terangnya.

(6/11/2023), Najib mengungkapkan hal ini menjadi kendala jika menggunakan lahan untuk dibuat sumur tanah dimasyarakat untuk keperluan fasilitas umum." Masa masyarakat harus izin menggunakan sumur di lahannya sendiri,"

Untuk itu, kami akan memanggil Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan guna meminta penjelasan terkait izin penggunaan air tanah,”

Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara Kami berharap aturan ini perlu di kaji kembali sebab masyarakat tidak mengerti. Dan kami selaku anggota dewan meyakini regulasi ini diberikan tidak menjurus kepada kebutuhan masyarakat banyak, Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam meningkatkan tali silaturahmi anggota DPRD kota Balikpapan Dari fraksi PDI Perjuangan H Haris menggelar Dialog warga di lapangan RT 13 Kelurahan klandasan ulu Balikpapan kota, Jumat (3/11/2023)

Dialog warga ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan masukan serta saran warga apa yang menjadi persoalan selama ini yang mungkin belum tersampaikan kepada wakil rakyatnya agar dapat disampaikan di kegiatan ini. tema “Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Perubahan Terhadap lingkungan Masyarakat”

H. Haris mengatakan, Dialog Warga ini merupakan sebuah program yang diformulasikan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat yang belum sempat disuarakan kepada wakil rakyat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

“Dengan mendengar secara langsung kondisi dan keadaan yang tengah dihadapi masyarakat maka fungsi pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan baik,” kata H Haris. Di sisi lain, kata Dia, melalui Dialog Warga ini juga diperoleh masukan dari masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah.

“Ada beberapa masukan dan usulan yang disampaikan warga diantaranya pengecoran jalan, perbaikan posyandu, penambahan fasilitas lapangan voli, serta ditiadakan penggiliran air PDAM,” ujarnya.

Kegiatan Dialog warga ini semoga saja memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua, dengan harapan semoga kesejahteraan dilingkungan kita ini dapat terpelihara dengan baik, Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Oknum guru yang melakukan pengancaman pada Susiati (66) wanita lansia yang tinggal bersama suaminya di Perumahan Pondok Karya Agung Kelurahan Sungai Nangka, mendapat kecaman dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang.

Sebagai seseorang yang berlatar pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri) Balikpapan sungguhlah tidak pantas tindakan tersebut. Apalagi infonya guru tersebut mengajar berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Parlindungan Sihotang yang merupakan anggota politik dari Nasdem ini menyampaikan, bahwa sebagai seorang guru bisa memberi leboh bijaksana menyelesaikan permasalahan. Bukan menggunakan kekerasan.

“Melakukan pemukulan dan pengancaman tidaklah layak bagi seorang yang berlatar belakang pendidik, sangat tidak pantas”ujarnya.

Menurut Parlin, pihak korban yang tinggal berada di wilayahnya memang perlu menjadi perhatian semua pihak. Apalagi jika sepasang suami istri sudah berusia lansia. Jika permasalahan karena hutang piutang kedua belah pihak bisa mencari jalan musyawarah dan solusi.

Karena korban ada niat mengembalikan dan si guru sebagai pelaku sampaikan apa yang diharapkan. “Perjanjian awalnya untuk pinjam meminjam ini seperti apa kesepakatannya”ungkap Parlin

Masih terang Parlin, jika memang dari pinjam meminjam tersebut, sipemberi pinjamanan meminta adanya besara denda atau bunga memang harus dipelajari. Agar semua pihak dapat mendudukan permasalahan ini dengan baik.

Sayang nya hingga berita dimuat, media ini sudah mencoba mengklarifikasi keterangan dari pelaku Ali Imron, melalui nomor ponselnya. Namun belum mendapat balasan dan klarifikasi.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali turun ke masyarakat guna mencari tahu apa yang terjadi di daerah pemilihannya ( Dapilnya).

Dengan melaksanakan kegiatan Reses masa sidang III tahun 2023 Hj kasmah menggelar reses dikediamannya RT 20 kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat,(27/10/2023)

Adapun yang hadir diantaranya perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Balikpapan, Tokoh masyarakat, dan ketua RT Graha Indah, ketua Karang Joang, ketua RT Gunung Samarinda.

Reses anggota Dewan dari partai Golkar ini diwarnai berbagai usulan dan keluhan salah satunya terkait pendidikan yang mana selama ini belum ada sarana pendidikan untuk diwilayah perumahan pesona Bukit Batuah.

Warga perumahan pesona Bukit Batuah sangat berharap kepada Anggota DPRD dari partai Golkar ini, semoga dapat direalisasi apa yangenjadi usulan warga Menyikapi hal itu, Hj Kasmah mengatakan, akan terus mengawal juga memperjuangkan pembangunan SD di Perumahan Pesona Bukit Batuah dan bagaimana kedepannya.

“Walaupun saya bukan anggota Badan Anggaran (Banggar), mudah-mudahan pembangunan SD di Perumahan Pesona Bukit Batuah terealisasi,” kata Hj Kasmah.

“Mudah-mudahan saya terpilih kembali sebagai anggota legislatif tahun 2024. Insya Allah saya akan terus mengawal, dan mohon doanya,” ungkapnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Setelah menempati posisi sebagai wakil ketua DPRD kota Balikpapan H Laisa Hamisah akan bekerja lebih maksimal disisa masa jabatan yang sekarang ini, Kamis, (2/11/2023)

H Laisa Hamisah mengungkapkan sampai detik ini persoalan yang ada di Daerah pemilihannya belum ada penyelesaian terkait dengan permasalahan lahan dimana warga meminta haknya dalam legalitas surat sertifikat Hak Milik, terangnya.

" persoalan warga di dapil saya yang selalu saja menjadi persoalan yang menonjol adalah masalah sertiipikat hak milik warga yang belum diterbitkan karena berbagai macam alasan yang disampaikan oleh pengembang " tuturnya.

"Disaat dalam proses angsuran saja warga dikejar-kejar ketika sudah lunas hak warga diperlambat ini namanya kan akala akalan saja,"

hal ini terjadi diwilayah dapil saya BDS I kasian warga, ucap Laisa diruang kerjanya. Dengan dikawalnya permasalahan ini oleh dewan otomatis pihak pengembang akan serius menyelesaikan masalah ini dan ini dapat dilihat sebagian kecil sudah pada diberikan haknya, jelasnya.

"Ada yang progres penyelesaian SHM, dan ada yang sudah terima. Begitupun dengan perumahan lainnya di Balikpapan Selatan," sambungnya. 

Adapun kami menambahkan mestinya pihak BTN harus menekan pengembang yang sudah menjalin komitmen dengan BanK BTN jika ditemukan persoalan seperti warga saya di BDS I.

Harapan kami persoalan warga terkait lahan ini kita semua berdoa dapat diselesaikan tanpa harus terburu buru tapi insya Allah ini akan selesai , Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Suwanto Anggota DPRD Balikpapan sekaligus ketua Komisi II menggelar Reses masa sidang III tahun 2023 dikelurahan Daerah pemilihannya. Agenda Reses ini sudah diatur dalam PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

Reses merupakan masa para anggota DPRD mengunjungi konstituen di Dapilnya masing-masing guna menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat. Adapun pelaksanaan reses masa sidang III tahun 2023 digelar selama lima hari kerja mulai 23-27 Oktober.

Legislator dari PDI Perjuangan ini menggelar reses secara maraton untuk sejumlah wilayah di Kecamatan Balikpapan Tengah.Dimulai dari Kelurahan Mekar Sari. Dari situ, Suwanto melanjutkan reses dengan mengunjungi warga di Kelurahan Gunung Sari Ilir (GSI).

Reses Anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan Suwanto di Kelurahan GSI didominasi kaum remaja. Berbagai usulan disuarakan di ajang tersebut. Di antaranya dukungan pemerintah menyiapkan generasi muda agar tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh warga yaitu peningkatan program pelatihan kerja guna memberikan tambahan pengetahuan bagi ramaja yang belum mendapatkan pekerjaan. Suwanto mengungkapkan semua yang telah diusulkan warga akan ditampung dan akan di diselesaikan dalam rapat kerja anggota Dewan.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Program BPJS Kesehatan gratis untuk dikelas 3 adalah salah satu visi misi walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud. Namun hal ini tidak terlepas dari peran DPRD kota Balikpapan dalam hal penganggarannya.

Rabu, (1/11/2023) Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S,sos menyampaikan anggaran yang digunakan untuk membayar BPJS kesehatan itu disahkan di DPRD Balikpapan hal ini disampaikan pada saat reses Doris Eko Rian Desyanto di telogerejo RT 28 beberapa hari yang lalu.

"Kami membahas anggaran untuk BPJS Kesehatan cukup melelahkan. Menggelar rapat bersama OPD dari pagi hingga malam hari. Sampai harus berseteru dengan anggota DPRD lainnya.

Namun kami tetap semangat agar program BPJS Kesehatan kelas 3 gratis ini bisa berjalan sesuai harapan dan bisa dinikmati seluruh masyarakat,” tandasnya

Abdulloh berharap, warga tidak menyia-nyiakan program BPJS Kesehatan gratis yang dilaksanakan Pemkot Balikpapan dibawah kepemimpinan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud ini dan memanfaatkannya untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Semoga program BPJS Kesehatan gratis ini memberikan manfaat bagi masyarakat Balikpapan karena tidak perlu lagi membayar karena sudah ditanggung pemerintah kota khusus dikelas IIi, Pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Memasuki masa reses di penghujung tahun anggota DPRD kota Balikpapan Suriani menggelar Reses masa sidang III tahun 2023 Di kelurahan Manggar RT 09 kecamatan Balikpapan Timur. Adapun yang hadir dalam reses ini perwakilan dari DKK kita Balikpapan , dan perwakilan dari kelurahan, warga RT 66, RT 68 dan RT 69 beserta tokoh masyarakat setempat.

Ada beberapa usulan dan keluhan warga yang menjadi catatan dimana warga sampai saat inj masih ada anak anak yang mengalami putus sekolah dan ini terjadi dalam setiap tahunnya baik SD, SMP maupun SMA/SMK.

Warga hanya ingin solusi apa yang bisa dilakukan kepada anggota DPRD Balikpapan khususnya dapil Balikpapan Timur melihat adanya anak anak yang PP urus sekolah.bahkan masih banyak pula yang belum bisa membaca, Senin(30/10/2023)

Menyikapi hal tersebut, Suriani mengatakan, masalah pendidikan memang sangat penting dan menjadi salah satu program prioritas legislatif dan eksekutif Balikpapan. Sebab, ini merupakan modal utama generasi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Dan saat ini dirinya pun sudah ikut berperan dalam mengatasi hal tersebut. Dengan menyuarakan pembangun gedung sekolah di Balikpapan Timur, pemberian beasiswa ribuan PIP untuk anak sekolah se-Balikpapan Timur.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga telah memberikan program seragam sekolah gratis (tiga stel baju). "Artinya, kami terus berjuang dan tidak pernah tutup mata terhadap dunia pendidikan.

Dalam hal apapun. Kalau mereka putus sekolah karena biaya, di Balikpapan juga ada yang namanya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan itu gratis. Mau dari usia muda hingga dewasa boleh masuk," jelasnya.

Suriani menambahan, Selain masalah sekolah, atensi warga lainnya juga akan diupayakan terlaksana. Seperti peremajaan fasilitas olahraga di RT 09, semenisasi dan pemberian pelatihan dan pendampingan usaha bagi Ibu-ibu.

Semoga apa yang menjadi keluhan bapak ibu akan kami perjuangkan.karena itu lah tujuan dilaksanakannya reses ini, pungkasnya.