DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Gabungan PKS dan PPP melalui juru bicara mereka, Jafar Sidik, dalam pandangan umum terhadap APBD 2025 menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Hal ini dianggap mendesak mengingat peran strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Jafar menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang tepat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. "Pembangunan infrastruktur harus meliputi perbaikan jalan, drainase, pemukiman, dan pengelolaan sampah.

Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih menjadi prioritas utama, karena hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat," ujar Jafar pada Senin (18/11/2024). Fraksi ini juga mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan kota di tengah peningkatan jumlah penduduk.

Mereka menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang signifikan membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik guna menjaga kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek pelayanan publik, Jafar menyoroti perlunya efisiensi birokrasi dan peningkatan akses layanan. "Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan harus ditingkatkan agar masyarakat merasakan layanan yang cepat dan berkualitas," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pelayanan publik yang optimal akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, Fraksi Gabungan PKS dan PPP mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak sosial akibat pertumbuhan penduduk. "Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan akan menghadapi lonjakan jumlah penduduk, baik dari pekerja maupun pendatang," jelas Jafar.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan langkah mitigasi, termasuk pembangunan fasilitas umum dan peningkatan layanan sosial. Dengan strategi yang matang dan alokasi anggaran yang tepat, Jafar optimis Balikpapan mampu menghadapi perannya sebagai kota penyangga IKN. "Pemerintah kota diharapkan memanfaatkan peluang ini untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Berbagai usulan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang sebagai penyangga utama IKN.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan, Suwardi Tandiring, menyampaikan beberapa catatan penting terkait pelayanan air bersih yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dalam Sidang Paripurna Dewan pada Senin (18/11/2024).

Dalam pandangannya, Suwardi mengungkapkan bahwa meskipun PDAM telah berusaha memberikan layanan terbaik, beberapa aspek penting dalam pelayanan air bersih di Balikpapan masih perlu diperbaiki agar lebih maksimal.

“Hingga saat ini, masih ada daerah-daerah tertentu yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air secara kontinu. Bahkan, ada wilayah yang harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan aliran air yang cukup.Selain itu, kualitas air yang diterima oleh sebagian masyarakat terkadang keruh, yang tentunya sangat berisiko bagi kesehatan,” ujar Suwardi.

Tanggapan atas Penghargaan PTMB Balikpapan Swardi juga menyoroti situasi yang berkembang setelah PTMB Balikpapan menerima penghargaan atas pencapaiannya. Meskipun penghargaan tersebut diakui sebagai prestasi, namun ia menilai hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang merasa pelayanan air bersih masih belum optimal.

“Kami memahami adanya pencapaian yang diraih oleh PDAM, namun di sisi lain, keluhan masyarakat mengenai distribusi dan kualitas air masih cukup signifikan,”katanya.

Fraksi Nasdem pun berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Pjs Wali Kota, dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi ini agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas.

Dukungan terhadap RAPBD 2025 dan Usulan Perbaikan Layanan PTMB Dalam kesempatan yang sama, Suwardi juga menyampaikan pandangan Fraksi Nasdem terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Fraksi Nasdem juga mendorong PDAM untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait distribusi dan kualitas air.

Selain itu, mereka juga mengusulkan untuk mencari sumber air alternatif guna mengatasi kelangkaan yang terjadi di beberapa wilayah. Dengan pendekatan yang konstruktif, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung langkah-langkah perbaikan agar pelayanan air bersih dapat lebih optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Golkar Dorong Penguatan Program dan Infrastruktur Pendidikan di Balikpapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna pada Senin (12/11/2024) untuk menyampaikan pandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Salah satu suara penting datang dari Gasali, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, yang menyoroti berbagai isu strategis, terutama di sektor pendidikan. Gasali mengungkapkan bahwa Fraksi Partai Golkar tidak menemukan perubahan signifikan dalam rancangan APBD 2025. Namun, pihaknya mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan sinergi antar sektor guna memperkuat pelayanan publik.

"Kami berharap program-program yang sudah berjalan, seperti seragam sekolah gratis dan BPJS gratis, dapat terus dilanjutkan. Ini langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegas Gasali dalam rapat tersebut.

Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya di tingkat SMP. Gasali menyebutkan bahwa dua proyek pembangunan SMP di kawasan Balai Kota dan Balai Kota Timur tengah berjalan sesuai jadwal. "Progres pembangunan kedua SMP ini sangat baik dan tidak mengalami kendala berarti. Kami optimis proyek ini akan selesai sesuai target pada akhir Desember 2024," jelasnya.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Fraksi Partai Golkar berharap program pelayanan kesehatan gratis yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Menurut Gasali, konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan.

"Harapan kami, siapapun yang memimpin daerah ini nanti, dapat melanjutkan program yang sudah terbukti memberikan dampak positif. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas," tambahnya.

Dengan pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap APBD 2025 tidak hanya menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan Balikpapan yang lebih maju dan sejahtera.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025. Dalam rapat paripurna, juru bicara Fraksi Gerindra, Rahmatia, mengusulkan agar sebagian dari 20% anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk memberikan subsidi kepada siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Rahmatia menjelaskan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Balikpapan memaksa banyak siswa dari keluarga kurang mampu memilih sekolah swasta. Namun, biaya tinggi seperti uang pangkal, seragam, dan kebutuhan lainnya menjadi beban berat bagi mereka. "Kami berharap sebagian anggaran pendidikan dapat dialokasikan untuk subsidi uang pangkal di sekolah swasta. Dengan begitu, pendidikan menjadi lebih inklusif dan merata," ujarnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Rahmatia menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas, terutama sebagai bagian dari upaya mendukung Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah daerah untuk memperhatikan pelatihan dan peningkatan kualitas guru. Menurut Rahmatia guru yang kompeten akan melahirkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global. “Kualitas pendidikan bergantung pada kualitas tenaga pengajar. Program pelatihan guru yang berkelanjutan harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Selain pemerataan akses pendidikan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. "Dengan pengelolaan dana yang tepat, kami yakin kualitas pendidikan di Balikpapan dapat meningkat, dan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu menjadi lebih baik," tutup Rahmatia.

Pandangan ini menegaskan komitmen Fraksi Gerindra terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi muda yang berdaya saing tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2025 pada Senin (18/11/2024), Fraksi Partai Gerindra DPRD Balikpapan menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi Gerindra, Rahmatia, menegaskan bahwa optimalisasi sektor pajak dan retribusi merupakan langkah mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Rahmatia, Balikpapan memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, khususnya dalam sektor retribusi.

Salah satu sektor yang menjadi sorotannya adalah retribusi parkir. Ia menyebutkan target retribusi parkir pinggir jalan tahun 2024 sebesar Rp 4 miliar masih jauh dari optimal. Ia membandingkan dengan Kota Malang, yang mampu menargetkan Rp 17 miliar, termasuk melalui pengelolaan parkir vertikal. "Kota Malang, misalnya, sudah memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan parkir vertikal dengan baik.Balikpapan juga harus mengeksplorasi potensi serupa untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Rahmatia.

Ia juga menyarankan agar pemerintah kota memanfaatkan lahan-lahan strategis serta meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui teknologi dalam pengelolaan parkir. Fraksi Gerindra mengapresiasi penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum untuk menggali potensi baru. Namun, Rahmatia mengingatkan bahwa inovasi, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi.

Selain sektor parkir, Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan retribusi dari sektor lain, seperti pengelolaan kawasan wisata dan pengolahan limbah. "Pendekatan berbasis teknologi dan pemanfaatan potensi lokal harus menjadi fokus untuk mendukung peningkatan PAD secara signifikan," tambahnya.

Rahmatia yakin, pengelolaan pajak dan retribusi yang maksimal tidak hanya akan memperkuat kemandirian keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Balikpapan. Dengan PAD yang kuat, pemerintah dapat menyusun anggaran lebih fleksibel untuk pembangunan infrastruktur serta program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Melalui kebijakan inovatif dan pengelolaan yang efisien, Fraksi Gerindra optimis Balikpapan dapat menciptakan sistem keuangan daerah yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. "Kami percaya, kemandirian keuangan daerah adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan," tutup Rahmatia.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna pada Senin (12/11/2024) untuk menyampaikan pandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Dalam kesempatan ini, Gasali, anggota Fraksi Partai Golkar, menyoroti sejumlah program yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Gasali menegaskan pentingnya keberlanjutan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang mendapat apresiasi luas adalah seragam sekolah gratis. Ia menyebutkan bahwa program ini telah meringankan beban ekonomi banyak keluarga, terutama yang kurang mampu. “Program seragam sekolah gratis sangat dinantikan masyarakat, terutama orang tua dengan anak usia sekolah. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan pendidikan tetap terjangkau bagi semua kalangan,” ujarnya dalam rapat.

Lebih lanjut, Gasali mendorong agar program ini terus dilanjutkan pada tahun 2025, bersamaan dengan program lain seperti BPJS gratis. Menurutnya, program-program ini adalah solusi nyata yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi. “Semoga program seperti seragam sekolah gratis dan BPJS gratis dapat berlanjut di 2025. Ini aspirasi warga yang sangat relevan karena menyentuh langsung kebutuhan mereka. Kami berharap pemerintah kota dapat mempertahankan dan meningkatkan program-program ini,” tambahnya.

Selain itu, Gasali menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi warga agar kebijakan dalam APBD 2025 benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. “Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan program dalam APBD 2025 menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Fraksi Partai Golkar berharap APBD 2025 dapat menghadirkan perubahan nyata, terutama melalui program sosial yang efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat. Pandangan ini mencerminkan komitmen DPRD untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Balikpapan secara berkelanjutan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Senin (18/11/2024) di Gedung Parkir Klandasan, Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Kota Balikpapan 2024-2044.

Pandangan ini disampaikan oleh Halili Adinegara, perwakilan Fraksi PKB, yang menyoroti berbagai prioritas pembangunan. "Fraksi kami mengapresiasi komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjadikan kota ini kawasan industri mega. Namun, rencana tersebut harus selaras dengan rencana induk pembangunan nasional, kebijakan industri, dan tata ruang kota," ujar Halili.

Fraksi PKB juga mendorong sinergi antara Pemkot Balikpapan dan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya kelistrikan. Menurut Halili, Balikpapan harus mampu memposisikan diri sebagai prioritas pembangunan nasional. "Kota ini perlu menetapkan sektor industri unggulan yang mendukung perekonomian daerah dan menggali potensi baru sesuai karakteristik lokal. Ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan kemandirian daerah atau menarik investasi luar," tegasnya.

Halili menambahkan, ketersediaan infrastruktur menjadi kunci pengembangan industri. Pemkot diminta merencanakan penyediaan lahan, jaringan energi, telekomunikasi, sanitasi, serta transportasi sesuai tata ruang kota untuk keberlanjutan pembangunan. "Industri yang berkembang baik akan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sambil menjaga kelestarian lingkungan," jelasnya.

Selain itu, Fraksi PKB meminta Pemkot menyusun program prioritas dengan evaluasi tahunan untuk memastikan implementasi rencana berjalan efektif. Ketelitian dalam memilih sumber pendanaan juga ditekankan agar terhindar dari masalah hukum. "Perencanaan matang dan pelaksanaan transparan akan memastikan pembangunan berjalan lancar dan minim sengketa," tambah Halili.

Melalui pandangan ini, Fraksi PKB berharap pembangunan industri di Balikpapan mampu memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Kolaborasi yang kuat dinilai penting untuk menciptakan pembangunan berintegritas.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 serta rencana pembangunan industri Kota Balikpapan untuk periode 2024-2044. Pandangan tersebut disampaikan oleh Halili Adinegara, mewakili Fraksi PKB yang juga terdiri dari Partai Hanura dan Demokrat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pjs Wali Kota Balikpapan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD dan rencana Peraturan Daerah tentang pembangunan industri,” ujar Halili, Senin (18/11/2024).

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah atas penyusunan nota keuangan yang komprehensif. Fraksi PKB menekankan pentingnya sinergi antara rencana pembangunan daerah dan nasional, terutama terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Halili menyebut, “Penyusunan RAPBD harus mencermati dinamika pembangunan, termasuk dampaknya seperti pertumbuhan penduduk, pembukaan permukiman baru, meningkatnya kemacetan, dan risiko peningkatan kejahatan.” Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mereka mendukung kebijakan penggalian potensi pendapatan baru di luar sektor pajak serta mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Penggalian potensi pendapatan baru harus terus dilakukan untuk mendorong kemandirian daerah. Selain itu, BUMD perlu ditingkatkan efisiensi dan pelayanannya agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Halili.

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus lainnya adalah pelayanan publik di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. “Kami berharap OPD lebih responsif dalam melayani masyarakat dan tidak mempersulit dengan birokrasi yang berbelit,” tambahnya.

Terkait perizinan usaha, Fraksi PKB meminta evaluasi terhadap sistem perizinan reklame dan usaha ritel besar untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Selain itu, Halili mengingatkan agar program yang disetujui dalam APBD segera dilaksanakan tanpa pergeseran kegiatan yang tidak jelas. “Kami berharap seluruh OPD menjalankan program dengan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran demi kemajuan Kota Balikpapan,” tutup Halili.

Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Nasdem, melalui anggotanya Suwardi Tandiring, menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Dalam pemandangan umumnya, ia menilai bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp3,58 triliun merupakan angka yang realistis jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dioptimalkan. Menurut Suwardi, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan dari sektor pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.

Ia menyoroti perlunya identifikasi objek pajak dan retribusi sebagai langkah penting yang harus segera dilaksanakan. "Masih banyak objek pajak yang belum teridentifikasi dan retribusi yang belum optimal. Hal ini memerlukan perhatian serius," ujarnya saat diwawancarai, Senin (18/11/2024).

Ia mengingatkan bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian terkait, perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian penerimaan daerah dari pusat.

Hal ini telah disampaikan sejak periode sebelumnya ketika Fraksi Nasdem masih bergabung dengan PKB. Selain itu, Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya pendekatan maksimal kepada wajib pajak guna menyelesaikan piutang pajak yang belum tertagih. "Kami memandang piutang pajak yang belum tertagih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan PAD Balikpapan," tambah Suwardi.

Lebih lanjut, Suwardi mengungkapkan bahwa Balikpapan memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi, khususnya pengelolaan parkir. "Kita harus mengeksplorasi potensi parkir, termasuk parkir vertikal, tepi jalan, dan lahan strategis lainnya. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang besar, sektor ini harus dimaksimalkan," tegasnya.

Fraksi Nasdem juga mendorong pemerintah kota untuk mengembangkan retribusi dari kawasan wisata dan pengelolaan limbah. Namun, Suwardi mengingatkan bahwa semua kebijakan tersebut harus didukung dengan inovasi, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Fraksi Nasdem berharap target pendapatan daerah pada APBD 2025 dapat tercapai, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Balikpapan

(ADV/J).

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pada Senin (18/11/2024), Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-27, Masa Sidang I Tahun 2024-2025, digelar di Gedung Parkir Klandasan. Rapat kali ini membahas pemandangan umum yang disampaikan oleh berbagai Fraksi, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam kesempatan tersebut, PDI Perjuangan memberikan sorotan khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024-2044.

Perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, mengungkapkan pandangannya mengenai peran penting sektor industri dalam mendorong perkembangan ekonomi di daerah ini. Najib menegaskan bahwa sektor industri di Balikpapan saat ini belum berfungsi secara optimal sebagai pendorong utama perekonomian.

“Industri di Balikpapan masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan nilai tambah, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, dan pembentukan daya saing yang kuat,” katanya.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih optimal, sektor industri di Kota Balikpapan perlu mendapatkan perhatian serius dan pengembangan yang lebih jauh.

Salah satu langkah penting yang disarankan adalah percepatan pembangunan infrastruktur industri yang memadai. “Pemerintah Kota Balikpapan harus segera membangun infrastruktur industri yang memadai agar pemerataan penyebaran industri di seluruh wilayah Balikpapan dapat terwujud.

Kami berharap, dengan adanya infrastruktur yang cukup, tujuan pembangunan industri yang tercantum dalam raperda ini dapat tercapai secara maksimal dan berkesinambungan,” tambah Najib.

Infrastruktur yang solid, menurutnya, akan mendukung perkembangan industri, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya pembangunan kawasan industri yang terarah dan terintegrasi, baik dengan pusat pemerintahan provinsi maupun daerah.

“Melalui raperda ini, kami berharap dapat terwujud kawasan industri yang memiliki daya saing dan mendukung target pembangunan Kota Balikpapan. Raperda ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah kota, pengusaha industri, serta lembaga terkait dalam melaksanakan program pembangunan industri,” ujar Najib.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengembangan industri di Kota Balikpapan. “Raperda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan daya saing dan memperkuat keunggulan Kota Balikpapan,” pungkasnya.

Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap Raperda tentang Pembangunan Industri ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Kota Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti kondisi Pantai Manggar Segara Sari di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, yang dinilainya masih jauh dari standar destinasi wisata unggulan.

Menurutnya, banyak potensi yang belum dimanfaatkan maksimal akibat keterbatasan anggaran. “Banyak area yang berpotensi menarik perhatian wisatawan, namun kurang dikelola dengan baik. Minimnya penerangan, penataan parkir yang kurang teratur, dan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum tertata menjadi masalah utama,” ujar Taufik pada Jumat (15/11/2024).

Taufik menyatakan, tiga aspek tersebut merupakan elemen krusial yang harus segera dibenahi. Untuk itu, ia berencana mengusulkan anggaran revitalisasi dalam APBD 2025 agar Pantai Manggar dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. “Dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar, bahkan bisa lebih, untuk mempercantik kawasan Pantai Manggar. Penerangan harus optimal, parkir perlu tertata rapi, dan pelaku UMKM harus ditempatkan di satu area yang terorganisir sehingga tidak terkesan semrawut,” jelasnya.

Selain perbaikan fasilitas dasar, Taufik menekankan pentingnya pengembangan area khusus untuk berbagai kegiatan dan hiburan. Ia mengusulkan penyelenggaraan event rutin di akhir pekan yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. “Sabtu dan Minggu bisa menjadi waktu untuk menggelar berbagai acara menarik.

Hal ini akan meningkatkan daya tarik Pantai Manggar, bukan hanya bagi wisatawan lokal tetapi juga pengunjung asing,” tambah Taufik.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pantai Manggar menyediakan kawasan eksklusif untuk wisatawan asing. Area ini dirancang agar memberikan kenyamanan ekstra bagi pengunjung tertentu dan memastikan fasilitasnya tidak digunakan sembarangan.

“Kawasan eksklusif ini penting untuk memberikan pengalaman wisata premium. Hal ini juga menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan mancanegara,” tegas Taufik.

Dengan usulan ini, DPRD berharap Pantai Manggar dapat menjadi ikon wisata Balikpapan yang berstandar internasional dan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengapresiasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Grand City, Kecamatan Balikpapan Utara. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kecamatan lain untuk menggelar agenda serupa. Menurut Alwi, CFD bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga langkah penting dalam mendorong pola hidup sehat di masyarakat.

“Mudah-mudahan CFD di Grand City ini menjadi percontohan, tidak hanya di Balikpapan Utara, tetapi juga di seluruh kecamatan yang ada di Balikpapan,” ujarnya usai menghadiri uji coba CFD Grand City pada Minggu pagi, 17 November 2024.

Alwi melihat potensi besar di wilayah lain untuk menyelenggarakan CFD. Ia mencontohkan Balikpapan Timur, di mana Stadion Batakan bisa dijadikan pusat kegiatan olahraga. Sementara itu, Lapangan Merdeka di Balikpapan Kota telah rutin digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat.

Untuk Balikpapan Barat, ia mengusulkan rute yang dimulai dari depan Hotel Blue Sky hingga Lapangan Poni sebagai lokasi alternatif. “Kegiatan seperti ini sangat baik untuk membiasakan masyarakat hidup sehat. Saya berharap kecamatan lain, seperti Balikpapan Selatan, Timur, Barat, dan Tengah, juga ikut mengadakan CFD di lokasi masing-masing,” tambahnya.

Alwi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, pihak kecamatan, dan masyarakat dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Ia mendorong camat di setiap wilayah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan penyelenggaraan CFD berjalan lancar. “Komunikasi yang baik antara camat dan pihak terkait sangat penting. Kita upayakan agar setiap kecamatan bisa menggelar kegiatan serupa,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi, Alwi optimistis bahwa CFD dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan seluruh masyarakat Balikpapan. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berkembang di Balikpapan Utara, tetapi juga menjadi tradisi yang membawa manfaat positif bagi kesehatan dan lingkungan di setiap kecamatan.

(ADV/J)