SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2025.
Dalam pandangan yang disampaikan Jafar Sidik selaku juru bicara, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,58 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menyumbang Rp1,3 triliun, atau sekitar 36 persen dari total pendapatan.
Fraksi Gabungan PKS dan PPP optimistis bahwa target PAD dapat ditingkatkan, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah kota akan menerima 66 persen dari penerimaan PKB dan BBNKB mulai tahun 2025," ungkap Jafar pada Senin (18/11/2024).
Namun, Jafar menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan optimalisasi potensi pendapatan dari sektor tersebut. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya kendaraan luar daerah yang tetap menggunakan plat nomor asal, meski beroperasi di Balikpapan.
Kendaraan ini memanfaatkan infrastruktur kota dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Fraksi Gabungan PKS dan PPP mengusulkan regulasi yang mendorong kendaraan luar daerah beralih ke plat nomor Balikpapan. Langkah ini diyakini dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota tersebut.
Selain itu, fraksi ini juga meminta penjelasan pemerintah kota mengenai target pendapatan transfer sebesar Rp2,28 triliun, yang mengalami penurunan 9,42 persen dibanding perubahan APBD 2024. Menurut Jafar, hal ini perlu diklarifikasi, mengingat Balikpapan memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Fraksi Gabungan PKS dan PPP menegaskan pentingnya pemerintah kota mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal. "Dengan langkah strategis, diharapkan Balikpapan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik secara lebih maksimal," tutup Jafar.
(ADV/J)