DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Menjelang bulan suci Ramadan, permintaan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg diperkirakan meningkat signifikan.

Untuk memastikan ketersediaan dan distribusi yang lancar, Komisi II DPRD Kota Balikpapan merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke agen dan pangkalan LPG di seluruh wilayah Balikpapan. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa sidak ini akan dilakukan bersama Dinas Perdagangan serta Pertamina Patra Niaga.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan LPG subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak dan menghindari kendala distribusi yang bisa merugikan warga, terutama saat Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. "Kami ingin memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tidak ada kenaikan harga yang tidak wajar akibat spekulasi atau permainan oknum tertentu," ujar Fauzi pada Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan bahwa sidak ini juga akan difokuskan pada pencegahan praktik penimbunan yang kerap menjadi penyebab kelangkaan LPG di pasaran. Jika ditemukan indikasi penimbunan, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami juga akan memantau harga di pasaran. Jika terjadi lonjakan yang tidak wajar, kami akan mencari solusi bersama stakeholder terkait agar harga tetap stabil,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipatif lainnya, Fauzi menyebut bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan pelaksanaan operasi pasar. Jika harga LPG 3 kg mengalami lonjakan signifikan atau terjadi gangguan distribusi, operasi pasar akan dijadikan solusi untuk menjaga kestabilan pasokan.

DPRD juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan yang bisa memperburuk situasi. Jika ada indikasi penimbunan atau pelanggaran distribusi, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti.

Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRD dan langkah-langkah yang disiapkan, diharapkan distribusi LPG subsidi 3 kg di Balikpapan tetap lancar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Simpang Muara Rapak kembali menjadi perhatian publik setelah kecelakaan tragis yang merenggut korban jiwa baru-baru ini. Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Kota Balikpapan, terutama karena kondisi jalan yang menurun curam serta tingginya volume kendaraan, termasuk truk-truk besar.

Situasi ini menuntut perhatian serius agar kejadian serupa tidak terus berulang. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyoroti pentingnya pengetatan aturan jam operasional kendaraan berat di kawasan tersebut. Menurutnya, kendaraan besar sering kali menjadi faktor utama dalam kecelakaan fatal di Muara Rapak.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai jam operasional kendaraan berat. Jangan sampai kendaraan besar tetap melintas di jam sibuk karena ini bukan hanya soal aturan, tetapi menyangkut keselamatan banyak orang,” tegas Wahyullah pada Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan bahwa kendaraan berat seharusnya dilarang melintasi kawasan tersebut pada jam-jam padat, seperti pagi dan sore hari. Selain itu, regulasi yang diterapkan harus didukung dengan pengawasan ketat agar benar-benar efektif dalam mencegah kecelakaan. “Harus ada aturan yang jelas dan pengawasan yang tegas.

Jika perlu, manfaatkan teknologi seperti tilang elektronik untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” tambahnya. Selain membatasi jam operasional kendaraan berat, Wahyullah juga mengusulkan pembangunan jalur darurat yang dapat digunakan oleh kendaraan yang mengalami kendala teknis, seperti rem blong.

Ia meyakini bahwa infrastruktur semacam ini bisa menjadi solusi konkret dalam mengurangi risiko kecelakaan fatal di Muara Rapak. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kampanye keselamatan lalu lintas yang lebih masif, terutama bagi pengemudi kendaraan berat. Menurutnya, edukasi dan pelatihan berkala perlu diperkuat agar para pengemudi memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan di jalan raya.

“Kita harus memastikan para pengemudi memahami risiko yang ada dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan di jalan. Edukasi dan pelatihan berkala bisa menjadi langkah strategis,” ujarnya.

Wahyullah berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini sebelum lebih banyak korban berjatuhan. “Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita tidak boleh menunggu kejadian serupa terus berulang sebelum bertindak,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Menjelang bulan suci Ramadan, Komisi II DPRD Balikpapan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok guna memastikan kestabilan harga di pasar. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat serta memastikan pasokan tetap lancar tanpa hambatan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang memicu kenaikan harga adalah gangguan dalam distribusi. “Kami berkomitmen untuk memastikan rantai distribusi dari produsen hingga ke pasar berjalan dengan baik.

Jika ada kendala di tingkat distributor atau pedagang besar, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh konsumen,” ujarnya. Selain memantau pergerakan harga, DPRD juga berupaya menelusuri asal pasokan bahan pokok, baik dari dalam kota maupun luar daerah.

Jafar menjelaskan bahwa banyak kebutuhan pokok di Balikpapan bergantung pada pasokan dari luar daerah. “Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kendala lainnya, maka potensi kelangkaan dan kenaikan harga sangat besar,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, DPRD Balikpapan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mencegah praktik penimbunan barang. “Kami tidak ingin ada pihak yang sengaja menimbun stok demi keuntungan pribadi. Jika terbukti, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” tegas Jafar.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, pengelola pasar, serta distributor utama guna memastikan pasokan tetap terjaga. Mereka juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan yang bisa memicu panic buying.

“DPRD dan pemerintah daerah akan terus mengawasi kondisi pasar. Jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, kami akan segera mengambil langkah yang diperlukan. Harapan kami, Ramadan tahun ini tetap kondusif dan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga,” tutupnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Balikpapan mulai mengalami kenaikan. Meskipun belum mencapai lonjakan drastis, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga yang lebih tinggi seiring meningkatnya permintaan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, mengonfirmasi adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama, seperti cabai, bawang, dan daging. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut masih dalam batas wajar. “Dari pemantauan kami, harga sejumlah bahan pokok memang mengalami peningkatan, tetapi masih dalam taraf yang dapat dikendalikan. Kami akan terus mengawasi perkembangan ini,” ujarnya.

Berdasarkan laporan para pedagang di Pasar Klandasan, harga cabai rawit mengalami kenaikan sekitar 10% dalam sepekan terakhir. Tren serupa juga terjadi pada harga daging ayam dan sapi, yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang mulai bersiap menyambut Ramadan.

“Setiap tahun menjelang Ramadan, permintaan memang selalu naik. Hal ini yang menyebabkan harga ikut terdorong,” ujar seorang pedagang.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna menjaga stabilitas harga. Jafar Sidik menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan langsung di pasar serta berdialog dengan pedagang guna memahami tantangan yang mereka hadapi.

“Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Jika ditemukan indikasi spekulasi harga, kami akan meminta dinas terkait untuk segera mengambil langkah tegas,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying yang justru dapat memperburuk keadaan. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat, tetapi belanja secara berlebihan hanya akan menyebabkan kelangkaan yang tidak perlu,” tambah Jafar Sidik.

Dalam beberapa hari ke depan, Komisi II DPRD Balikpapan berencana melakukan inspeksi langsung ke pasar dan pusat distribusi guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap mencukupi. “Kami ingin memastikan bahwa Ramadan tahun ini berjalan lancar, dengan harga yang terkendali sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan berencana menggelar operasi pasar dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan.

Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg yang sering mengalami kelangkaan pada momen tertentu. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan serta Patra Niaga untuk mendistribusikan gas elpiji 3 kg secara merata.

Operasi ini akan dimulai di wilayah Batu Ampar, RT 42, dan akan diperluas ke wilayah lain sesuai kebutuhan. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan harga yang sesuai, tanpa adanya permainan harga di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, Fauzi menegaskan bahwa sidak ini juga bertujuan untuk mengantisipasi praktik penimbunan barang yang bisa menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Jika ditemukan indikasi penimbunan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami tidak akan membiarkan adanya praktik yang merugikan masyarakat. Jika ada penimbunan, maka langkah hukum akan ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fauzi berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang menjelang Ramadan.“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok, terutama gas elpiji 3 kg yang menjadi kebutuhan utama,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Menjelang bulan suci Ramadan, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar pada Senin, 24 Februari 2025.

Pasar yang akan dikunjungi meliputi Pasar Klandasan, Pasar Pandansari, dan Pasar Sepinggan. Menurut Fauzi, sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok yang sering mengalami lonjakan menjelang Ramadan. “Kami ingin melihat langsung bagaimana kondisi pasar saat ini, apakah ada kenaikan harga yang signifikan atau masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga ingin mendengar langsung dari pedagang terkait pasokan barang dan harga di lapangan. “Kami ingin tahu apakah distribusi barang berjalan lancar atau ada kendala yang menyebabkan kenaikan harga,” tambahnya.

Fauzi menekankan bahwa kenaikan harga bahan pokok memang sering terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, namun pihaknya ingin memastikan bahwa lonjakan tersebut tidak merugikan masyarakat.

Jika ditemukan indikasi permainan harga, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjutinya. Lebih lanjut, Fauzi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga stabilitas harga.

“Kami tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan masalah, kami akan segera mencari solusi bersama,” tegasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi III DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan di kota ini. Langkah tersebut dilakukan dengan rutin meninjau langsung ke lapangan guna memastikan pengerjaan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifudin Oddang, menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga aktif melakukan inspeksi ke berbagai lokasi proyek pembangunan.

Menurutnya, pengawasan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak terkait, bukan untuk menekan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. "Komisi III saat ini lebih sering turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bukan untuk mengintimidasi perusahaan, tetapi guna memperkuat komunikasi yang konstruktif dengan mereka," ujar Syarifuddin Odang pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam setiap kunjungannya, Komisi III menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang masih menjadi tantangan di Balikpapan, seperti banjir dan kerusakan jalan. Salah satu contoh yang mendapat perhatian khusus adalah kawasan Grand City, yang telah lama dikeluhkan warga karena permasalahan serupa, namun hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Masyarakat sering mempertanyakan mengapa banjir dan infrastruktur yang rusak belum teratasi. Kami terus mengawasi permasalahan ini, termasuk di Grand City, yang sejak beberapa tahun lalu menjadi perhatian kami, tetapi hingga kini belum ada perubahan berarti," tambahnya.

Selain itu, Syarifuddin juga mengungkapkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam upaya perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, Komisi III mendorong sinergi dengan perusahaan-perusahaan di Balikpapan agar turut berkontribusi dalam pemeliharaan fasilitas umum.

"Kami mengajak perusahaan untuk ikut serta dalam perbaikan infrastruktur melalui komunikasi yang baik. Dengan demikian, pengawasan ini diharapkan lebih efektif dan perbaikan fasilitas umum bisa berjalan optimal, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," jelasnya.

Komisi III optimistis bahwa dengan pendekatan komunikasi yang intensif dan kerja sama berbagai pihak, permasalahan infrastruktur di Balikpapan dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan. Keduanya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).

Dalam pernyataannya, Sufyan berharap kepemimpinan mereka mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Sufyan, kepemimpinan Rahmad Mas’ud sebelumnya telah membawa berbagai perubahan positif bagi Balikpapan.

Namun, ia menegaskan bahwa tantangan di masa mendatang masih besar dan membutuhkan langkah konkret. “Kami berharap Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo bisa memperkuat program-program yang pro-rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan pelayanan publik agar berjalan lebih optimal.

“Komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan program BPJS gratis dapat diakses masyarakat dengan maksimal, serta meningkatkan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Sufyan juga memberikan apresiasi atas pelantikan Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah sangat penting untuk mendukung Balikpapan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami di DPRD siap bersinergi untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Semoga kepemimpinan yang baru ini membawa kemajuan lebih besar bagi Balikpapan dan Kalimantan Timur secara keseluruhan,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (21/2/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Koordinator aksi, Tion, menyoroti kebijakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai dapat memangkas anggaran untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, terutama dengan dialihkannya anggaran ke program makan bergizi gratis.

"Kami melihat kebijakan ini justru membebani APBN dan mengorbankan sektor-sektor yang lebih mendesak. Seharusnya, pemerintah memprioritaskan anggaran pada kebutuhan yang lebih fundamental," ujar Tion.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi kabinet Koalisi Indonesia Maju, yang dinilai terlalu gemuk dengan banyaknya tambahan posisi menteri dan staf khusus. Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan pada pos-pos yang tidak esensial, bukan pada sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

"Kami ingin efisiensi anggaran diterapkan dengan adil. Jangan sampai sektor vital yang justru terkena dampaknya, sementara pemborosan tetap terjadi di lingkup pemerintahan," tegas Tion.

Aksi tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, yang turun langsung menemui mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPRD tidak dapat hadir karena sedang bertugas di luar kota, namun ia memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kami menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai perwakilan rakyat," kata Simon. Simon juga mengimbau agar aksi tetap berlangsung secara damai dan kondusif.

"Kami berharap demonstrasi ini tetap tertib, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak," tambahnya.

Meskipun telah mendapatkan tanggapan dari DPRD, suasana sempat memanas saat mahasiswa mencoba memasuki gedung dewan. Petugas keamanan yang berjaga segera menghalau mereka untuk mencegah ketegangan lebih lanjut.

Meski demikian, mahasiswa tetap berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang mereka nilai tidak berpihak pada masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung kepemimpinan baru Kalimantan Timur usai pelantikan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk periode 2025-2030.

Pelantikan yang berlangsung di Mess Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan daerah. Alwi berharap duet Rudy-Seno mampu membawa perubahan positif bagi Kalimantan Timur. “Selamat kepada Bapak Rudy Mas’ud dan Bapak Seno Aji atas amanah baru ini.

Kami optimistis kepemimpinan mereka akan membawa kemajuan bagi Kalimantan Timur,” ujarnya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Alwi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama dengan peran strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). DPRD Balikpapan, kata dia, siap mendukung kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat serta mendukung pertumbuhan wilayah.

“Kehadiran kami dalam pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen untuk berkolaborasi demi masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pelantikan serentak kepala daerah mengingatkan pentingnya pelayanan kepada rakyat. “Saudara adalah pelayan rakyat. Tugas kita adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” pesannya.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Kalimantan Timur. Pernyataannya ini merespons maraknya tagar “Indonesia Gelap” yang ramai diperbincangkan di media sosial. “Kaltim akan selalu bersinar. Kami yakin Kalimantan Timur akan menjadi wilayah yang maju dan sejahtera,” ujarnya optimistis.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi di Kaltim semakin pesat berkat pembangunan IKN, yang menjadi katalis bagi sektor-sektor strategis. Mengenai kekhawatiran mahasiswa terkait efisiensi anggaran pendidikan, Rudy memastikan bahwa dampaknya tidak signifikan meskipun Kaltim mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

“Mungkin ada sedikit penyesuaian, tetapi program prioritas tetap berjalan. Yang terpenting, anggaran digunakan secara efektif untuk pembangunan sumber daya manusia,” jelas Rudy.

Wakil Gubernur Seno Aji turut memberikan motivasi kepada generasi muda Kaltim agar tetap optimis dan percaya diri dalam menghadapi masa depan. “Jangan berkecil hati. Pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat, PDRB menunjukkan tren positif, dan UMKM berkembang pesat. Mari bersama membangun Kaltim yang lebih cerah,” serunya.

Rudy dan Seno menegaskan bahwa kolaborasi, efisiensi, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi pijakan utama kepemimpinan mereka hingga tahun 2030. Mereka mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam pembangunan Kalimantan Timur agar sejajar dengan provinsi maju lainnya di Indonesia.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Golkar, Subari, mengungkapkan harapannya terhadap kepemimpinan Wali Kota Rahmad Mas'ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo.

Ia menekankan perlunya perhatian lebih terhadap wilayah Balikpapan Timur, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur, Subari menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik.

Ia menilai ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. "Kami berharap ada peningkatan fasilitas yang lebih signifikan di Balikpapan Timur. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang optimal, serta infrastruktur yang baik menjadi kebutuhan mendesak masyarakat," ujar Subari dalam wawancara, Jumat 21 Februari 2025.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur jalan. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, akses jalan yang lebih baik sangat dibutuhkan guna mendukung mobilitas warga. Terlebih, sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan diperkirakan akan mengalami lonjakan populasi yang signifikan. "Jalan yang memadai sangat penting untuk menunjang mobilitas warga.

Saat ini, Balikpapan Timur masih memiliki banyak keterbatasan dalam akses jalan, terutama selepas Batakan yang masih menggunakan satu jalur. Ini perlu segera ditingkatkan agar tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah," jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, Subari juga menyoroti rencana pembangunan flyover yang sempat diwacanakan oleh Gubernur Kaltim terpilih. Menurutnya, proyek ini merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi potensi kemacetan yang semakin meningkat di Balikpapan Timur.

"Kami mendukung penuh rencana pembangunan flyover. Ini akan menjadi solusi yang efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas," tambahnya.

Subari menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan DPRD sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan kerja sama yang solid, ia optimistis Balikpapan Timur dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Golkar, Subari, menegaskan komitmennya dalam mendukung kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2025-2030, Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo. Pernyataan ini disampaikan Subari setelah keduanya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan bahwa dukungan penuh dari DPRD sangat penting untuk memastikan kelancaran program-program pembangunan yang telah direncanakan. "Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo. Ini adalah momentum penting bagi Balikpapan.

Sebagai bagian dari Partai Golkar, tentu kami merasa bangga dan semakin termotivasi untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ujar Subari dalam wawancara pada Jumat, 21 Februari 2025. DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal realisasi program-program prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk keberlanjutan program BPJS gratis. "BPJS gratis adalah program yang sangat bermanfaat bagi warga. Kami ingin memastikan layanan kesehatan ini semakin optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat," tegasnya.

Tak hanya sektor kesehatan, Subari juga menyoroti peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Ia menilai, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus semakin diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat lebih responsif. "Kami di DPRD siap bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Pemerintahan harus semakin terbuka, cepat, dan ramah dalam melayani warga," tambahnya.

Subari juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Balikpapan tidak hanya bergantung pada eksekutif, tetapi juga memerlukan peran aktif DPRD serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersatu mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

"Kami bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis yang memberikan masukan konstruktif. Semua kritik yang disampaikan bertujuan untuk perbaikan bersama. Harapan kami, Balikpapan semakin maju, sejahtera, dan menjadi kota yang nyaman bagi seluruh warganya," pungkas Subari.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, diharapkan program-program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)