SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Besaran retribusi pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu aspek yang dikaji Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar bersama Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).

Kajian tersebut menilai tarif yang berlaku perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pedagang agar pungutan tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha. Selain besaran tarif, penelitian juga menemukan adanya objek pungutan yang belum sepenuhnya memiliki pengaturan dalam ketentuan retribusi daerah.

Salah satu temuan tersebut terdapat di kawasan Tenggarong Square. Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo, mengatakan hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembenahan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, kebijakan pungutan perlu memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang. Ia menyebut pemerintah juga perlu menghitung kembali kebutuhan biaya pengelolaan pasar sebelum menentukan besaran retribusi.

Beban pembiayaan operasional dan pelayanan pasar dinilai tidak semestinya seluruhnya dialihkan kepada pedagang. “Jangan sampai kebutuhan pembiayaan pasar sepenuhnya dibebankan kepada pedagang. Pemerintah daerah juga perlu mengambil bagian melalui dukungan fiskal, sehingga pasar tetap bisa menjadi ruang penggerak ekonomi masyarakat,” ungkap Bahari.

Bahari menegaskan, pasar memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar sumber pendapatan asli daerah (PAD). Aktivitas perdagangan di dalamnya juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.

Karena itu, penetapan tarif retribusi perlu mempertimbangkan kemampuan pedagang. Tarif yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban pelaku usaha, sementara dukungan fiskal pemerintah daerah dapat membantu menjaga kualitas pengelolaan pasar tanpa menaikkan tekanan biaya bagi pedagang.

Dalam kajian tersebut, tim Polnes turut menyusun sejumlah alternatif perhitungan tarif retribusi. Berbagai skema itu dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menentukan besaran pungutan yang lebih proporsional dengan kondisi di lapangan. Kajian juga menyoroti aspek regulasi, khususnya kelengkapan pengaturan terhadap objek retribusi.

Temuan di kawasan Tenggarong Square menjadi salah satu contoh perlunya penyesuaian aturan agar setiap objek pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Hasil penelitian selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang menyeimbangkan kepastian regulasi, kebutuhan pengelolaan pasar, dan kemampuan ekonomi pedagang.

Dengan pembenahan itu, retribusi pasar di Kukar diharapkan tidak semata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha pedagang dan fungsi pasar sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)