DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menggelar dialog warga pada Rabu (6/11/2024) di kediamannya. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua LPM Gunung Sari Ilir serta sejumlah warga sekitar yang antusias membahas peran Ketua RT dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 di Balikpapan.

Dialog tersebut bertujuan untuk mengajak para Ketua RT aktif berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayahnya selama masa pemilihan. Andi Arif menekankan bahwa Ketua RT memiliki posisi strategis untuk mendukung terselenggaranya Pemilukada yang aman dan kondusif.

“Kami berharap Ketua RT bisa menjadi pilar utama dalam menciptakan suasana yang tertib selama Pemilukada berlangsung.Dengan keterlibatan mereka, kita dapat menghindari segala bentuk tekanan dan kecurangan, sehingga masyarakat dapat memilih dengan bebas,” jelas Andi Arif.

Di samping membahas peran penting Ketua RT, Andi Arif juga menyampaikan data terbaru terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil pleno KPU, jumlah DPT untuk Pemilukada Balikpapan 2024 mencapai 520.986 pemilih, tersebar di enam kecamatan.

Kecamatan Balikpapan Utara mencatat jumlah pemilih tertinggi dengan 132.359 orang, disusul Balikpapan Selatan sebanyak 112.517 pemilih. Kecamatan lainnya, yaitu Balikpapan Timur, Barat, Tengah, dan Kota masing-masing memiliki 70.409, 68.582, 76.250, dan 60.869 pemilih.

Andi Arif juga mendorong partisipasi aktif Ketua RT dan warga dalam mengawasi proses Pemilukada, guna meminimalisir potensi kecurangan dan menjaga ketertiban lingkungan.

“Partisipasi warga, terutama Ketua RT, sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan atau tindakan yang merusak ketertiban.Kami berharap Ketua RT dapat menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan panitia pemilihan,” imbuh Andi Arif.

Dengan adanya dialog ini, Andi Arif berharap sinergi antara warga, Ketua RT, dan penyelenggara pemilihan dapat terus terjalin demi terciptanya Pemilukada yang aman dan damai, serta mencerminkan kedewasaan demokrasi di Balikpapan.

(ADV/R)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) telah menyampaikan 11 tuntutan kepada DPRD Balikpapan terkait perlindungan hak-hak pekerja lokal di wilayah tersebut. Audiensi yang berlangsung di Kantor DPRD Balikpapan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, S.P., bersama anggota Komisi IV.

Pertemuan ini menjadi ajang bagi POAK untuk mengungkapkan aspirasi mereka mengenai perlindungan tenaga kerja lokal. H. Alwi Al Qadri mengungkapkan dukungannya terhadap tuntutan yang diajukan oleh POAK dan berjanji akan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya sudah mempelajari isi tuntutan ini dan mendukung adanya tindakan nyata.

Saya meminta kepada Ketua Komisi IV agar secepatnya  menindaklanjuti tuntutan ini sesuai prosedur. Jika perlu membentuk panitia khusus (Pansus), saya akan berada di barisan terdepan untuk menyetujui,” ujar Alwi Al Qadri.

Beberapa tuntutan utama yang disampaikan POAK antara lain:

1. Menghentikan tindakan tidak adil yang dilakukan Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap pekerja lokal.

2. Memperimbangkan kuota tenaga kerja antara pekerja lokal dan luar daerah.

3. Menyesuaikan upah pekerja agar setara dengan Upah Minimum Kota (UMK).

4. Memastikan pembayaran upah lembur sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

5. Memberikan kepastian kontrak kerja kepada setiap pekerja.

6. Mengusut insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

7. Merealisasikan komitmen penyerapan 4.000 tenaga kerja lokal yang telah disepakati antara POAK, DPRD, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

8. Memperbaiki sistem pembayaran gaji yang selama ini terlambat hingga dua bulan.

9. Menghapus diskriminasi terhadap pekerja lokal.

10. Menjamin keselamatan kerja yang layak bagi pekerja.

11. Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa surat peringatan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali, turut memberikan respon positif terhadap tuntutan tersebut. Ia berjanji untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan tuntutan tersebut ditangani dengan serius. “Kami akan segera bergerak untuk memastikan hak-hak pekerja lokal diakomodasi dengan baik.

Setiap tuntutan akan kami kawal agar tercipta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Kalimantan,” ungkap Gasali. POAK berharap agar DPRD Balikpapan dapat segera merespons tuntutan mereka, demi menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan adil bagi pekerja lokal di Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melaksanakan tinjauan lapangan pada pembangunan dua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), yakni SMPN 27 dan SMPN 28, yang kini sedang dalam tahap pengerjaan.

"Kami melihat kesiapan tenaga kerja dan material yang sudah tersedia. Tinggal kita dorong agar pengerjaan bisa efisien dalam hal waktu, sehingga target pembangunan bisa tercapai dengan baik," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, saat memimpin tinjauan di lokasi SMPN 28, Kamis (7/11/2024).

Gasali menyampaikan pentingnya percepatan tenaga kerja agar kedua proyek ini dapat selesai tepat waktu, sehingga bisa digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025. “Kita perlu memberikan dorongan agar mereka termotivasi. Melihat kesiapan material dan tenaga yang ada, kami berharap pengerjaan bisa berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya optimis.

Dengan adanya SMPN baru di Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Tengah, Gasali berharap daya tampung siswa di wilayah tersebut dapat meningkat. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi tekanan penerimaan di sekolah-sekolah di wilayah lain. “Harapan kami, target ini bisa terpenuhi sehingga sekolah-sekolah ini dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun depan,” ujar politisi dari Partai Golkar.

Kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD Balikpapan bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Saat ini, pembangunan SMPN 27 dilaporkan telah mencapai 50 persen, sementara SMPN 28 mendekati 63 persen. “Kami terus mendorong agar pembangunan selesai sesuai target.

Kami ingin memastikan bahwa fasilitas ini siap digunakan untuk PPDB 2025,” tegas Gasali. Dengan kemajuan yang signifikan di kedua lokasi ini, Komisi IV DPRD Balikpapan optimis bahwa proyek akan rampung sesuai jadwal, memberikan tambahan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan SMPN 27 di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Kota, pada Kamis (7/11/2024).

Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sekolah tersebut dalam menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, serta memantau progres pembangunan yang ditargetkan selesai pada akhir Desember tahun ini.

Gasali menyampaikan bahwa kelengkapan tenaga kerja dan material di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan proyek, yang diharapkan rampung tepat waktu. "Kami telah memantau kesiapan proyek ini, baik dari sisi tenaga maupun material. Dengan kondisi saat ini, kami optimis SMPN 27 dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga bisa digunakan saat PPDB mendatang," ujar Gasali.

Lebih lanjut, Gasali menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara kontraktor dan masyarakat sekitar, terutama terkait potensi gangguan yang mungkin timbul selama pembangunan. Ia menekankan bahwa aspirasi warga harus diakomodasi demi menciptakan keharmonisan.

“Masyarakat sempat mengeluhkan kebisingan di malam hari. Kami meminta kontraktor untuk mempertimbangkan hal ini dan berkomunikasi dengan warga sekitar guna mengurangi dampak negatif," tambahnya.

Ketua Komisi IV ini juga menjelaskan bahwa pemilihan lokasi SMPN 27 telah melalui kajian kelayakan yang matang, memastikan proyek ini aman dan sesuai perencanaan. "Studi kelayakan telah dilakukan secara komprehensif. Kami yakin lokasi ini tidak akan menimbulkan masalah lingkungan yang berarti di masa mendatang," tegas Gasali.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Aminuddin, menyoroti manfaat yang akan diperoleh masyarakat dengan hadirnya SMPN 27. Sekolah ini memiliki kapasitas 24 ruang kelas yang dapat menampung hingga 768 siswa, sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean siswa di sekolah-sekolah negeri lainnya.

"Dengan tambahan kapasitas ini, SMPN 27 akan memberikan alternatif bagi orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri," jelas Aminuddin.

Aminuddin juga mengapresiasi kerja keras para pekerja proyek yang telah lembur hingga malam hari demi memenuhi target penyelesaian pada 28 Desember 2024. Namun, ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan warga sekitar meski proyek ini memiliki tenggat waktu yang ketat.

Komisi IV DPRD Balikpapan berharap, dengan selesainya pembangunan SMPN 27 sesuai jadwal, sekolah ini dapat menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan di Balikpapan. Gasali pun optimis bahwa langkah ini akan mendukung pemerataan pendidikan di kota ini serta memberikan pilihan yang lebih luas bagi para siswa dan orang tua.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pendidikan berkualitas tidak hanya bergantung pada pengajaran dan kurikulum, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, yang mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan di Balikpapan.

Menurut Budiono, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. “Pemerintah hadir untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari lingkungan sekolah yang bersih hingga fasilitas yang mendukung kenyamanan siswa," kata Budiono pada Rabu, 6 November 2024.

Budiono menyoroti pentingnya ketersediaan ruang kelas yang layak sebagai salah satu langkah awal dalam upaya peningkatan sarana pendidikan. "Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas ruang kelas yang memadai bagi siswa. Ini menjadi perhatian kita bersama," tambahnya.

Tak hanya soal fasilitas fisik, alokasi anggaran untuk pendidikan di Balikpapan juga menjadi fokus utama. Budiono menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 803 miliar, dengan Rp 730 miliar dikhususkan untuk sektor pendidikan. "Anggaran yang besar ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana," ujarnya.

Lebih lanjut, Budiono menegaskan bahwa fasilitas pendidikan yang layak tidak kalah penting dibandingkan prestasi akademik. “Prestasi tentu penting, tetapi sarana dan prasarana juga harus diperhatikan agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan maksimal,” jelasnya.

Budiono berharap upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi para siswa di Balikpapan. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di kota ini.

Dengan komitmen kuat pemerintah, Budiono optimis bahwa siswa di Balikpapan akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung pencapaian akademik mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendorong pembangunan pendidikan yang berkualitas di Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Optimalisasi Pertanian untuk Kemandirian Pangan Balikpapan di Tengah Perkembangan IKN Sebagai kota penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi lonjakan kebutuhan pangan dan sandang yang diprediksi meningkat seiring perkembangan kota.

Tantangan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pertanian lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, menyampaikan kekhawatirannya terhadap tingginya ketergantungan Balikpapan pada bahan pangan dari luar daerah.

Menurutnya, ketergantungan ini bisa menjadi masalah serius di masa depan jika tidak ditangani dengan segera. Dalam wawancaranya, Jafar menekankan pentingnya menggali potensi lokal di Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara untuk meningkatkan produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pertanian lokal agar produksi dapat ditingkatkan. Ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi tersebut,” ujar Jafar pada Kamis, 7 November 2024.

Dengan proyeksi meningkatnya jumlah penduduk, khususnya dengan hadirnya IKN di Kalimantan Timur, Jafar menilai bahwa kebutuhan pangan dan sandang akan terus bertambah. Karena itu, antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan harus dipersiapkan sejak

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai kajian akademik penyertaan modal Bank Kaltimtara, yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kaltimtara untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Fauzi menegaskan bahwa dana yang disertakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan ke Bank Kaltimtara merupakan dana publik, sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari program CSR yang lebih inklusif.

"Uang yang diinvestasikan oleh Pemkot Balikpapan ini bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus merasakan manfaat dari dana tersebut," ujarnya.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada Bank Kaltimtara hingga saat ini telah mencapai Rp150 miliar. Fauzi berharap CSR yang disalurkan oleh Bank Kaltimtara dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya untuk pemerintah kota, tetapi juga untuk masyarakat secara langsung.

Selain itu, Fauzi menginginkan agar program CSR dari Bank Kaltimtara dapat diakses dengan persyaratan yang lebih mudah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaat tanpa harus menghadapi hambatan administrasi yang berbelit-belit. "CSR harus lebih maksimal dan inklusif, tidak terbatas hanya untuk kalangan pemerintah," tegasnya.

Sebagai wakil rakyat yang membawa aspirasi masyarakat, Fauzi juga ingin memastikan bahwa program CSR Bank Kaltimtara dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kota Balikpapan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak terikat pada kewajiban persentase tertentu dari APBD yang harus disalurkan.

Meskipun penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak sebesar yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim yang mencapai Rp5 triliun, Fauzi menilai komitmen pemerintah daerah Balikpapan untuk berinvestasi di Bank Kaltimtara sangat signifikan.

Dengan semakin meningkatnya perhatian dari pemerintah dan DPRD terhadap pengelolaan CSR Bank Kaltimtara, Fauzi berharap masyarakat Balikpapan dapat lebih aktif dalam mengajukan program-program CSR yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Ia juga mengingatkan agar Bank Kaltimtara, sebagai lembaga yang menerima penyertaan modal publik, dapat mengembangkan program CSR yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pada Rabu (6/11/2024), Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, memimpin diskusi kelompok terarah (FGD) di Hotel Grand Senyiur. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) dan membahas langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam sistem perizinan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Andi menekankan pentingnya kesepahaman antara pemerintah kota dan DPRD terkait pengawasan dan pengembangan sistem perizinan, terutama dengan adanya Online Single Submission (OSS). “Meski OSS sudah diterapkan untuk mempermudah perizinan, kami menemukan banyak kendala di lapangan.

Kami harus mencari solusi yang efektif agar kualitas izin usaha di Balikpapan lebih baik,” ujar Andi. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha UMKM yang mengajukan izin restoran melalui OSS, tetapi saat diperiksa, banyak yang tidak memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan.

Andi Arif Agung juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi tegas bagi pelanggaran izin. Beberapa kafe dan tempat hiburan yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol, misalnya, sering kali melanggar ketentuan yang berlaku. “Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap izin yang diberikan disertai dengan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan hukum yang tegas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Arif Agung yang biasa disapa A3 juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengungkapkan, tidak semua anggota OPD memiliki kemampuan yang cukup dalam menyusun regulasi, terutama dalam penyusunan naskah akademik PERDA.

“Jika terjadi pergantian personel di OPD, pengetahuan tentang penyusunan regulasi bisa terputus dan ini menjadi tantangan besar,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Andi mengusulkan agar Bapemperda melakukan kajian menyeluruh terhadap PERDA yang ada, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau duplikasi dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas terkait naskah akademik agar tidak terjadi kebingungan di kemudian hari. Andi juga menekankan perlunya keterbukaan publik dalam setiap tahapan penyusunan PERDA. “Keterbukaan sangat penting agar masyarakat dan pihak terkait dapat memahami dengan jelas urgensi dan tujuan dari setiap peraturan yang disusun,” jelasnya.

Melalui FGD ini, Andi berharap dapat dihasilkan panduan yang jelas untuk penyusunan PERDA ke depan. “Kami ingin setiap PERDA yang disusun memiliki prioritas yang jelas dan bisa diimplementasikan dengan baik, bukan hanya menjadi dokumen kosong, tetapi benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang terencana, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif, transparan, dan relevan dengan kondisi di lapangan, demi mendukung kemajuan daerah.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan pada Rabu, 6 November 2024, di halaman Gedung KPU. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada tahun mendatang.

Yono Suherman menekankan pentingnya simulasi ini dalam mempersiapkan masyarakat dan pihak terkait menjelang Pilkada 2024. “Simulasi ini sangat penting agar semua pihak memahami tahapan dan prosedur pada hari pemungutan suara.

Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai proses Pilkada, sehingga partisipasi pemilih meningkat,” ujar Yono saat diwawancarai di lokasi acara.

Kehadiran Yono dan Forkopimda mencerminkan komitmen DPRD dalam mendukung KPU untuk memastikan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Balikpapan turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, termasuk melalui sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Simulasi ini juga memberikan edukasi praktis kepada masyarakat tentang prosedur pencoblosan yang benar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi keraguan dan mencegah kesalahan saat pemungutan suara berlangsung. Kegiatan ini juga merupakan upaya mendorong masyarakat agar lebih antusias dalam berpartisipasi pada Pilkada mendatang.

Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada, DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan KPU serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga agar seluruh proses demokrasi dapat berjalan sesuai harapan, aman, dan transparan.

Dengan adanya simulasi ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi pemilih di Kota Balikpapan meningkat, serta proses Pilkada 2024 berlangsung sukses tanpa kendala berarti.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com Balikpapan - Menjelang Pilkada Serentak 2024, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menunjukkan optimisme tinggi bahwa partisipasi pemilih dapat mencapai 80 persen.

Menurut Yono, keberhasilan target ini sangat bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan. "Penting agar masyarakat memahami hak pilih mereka," ungkapnya dalam wawancara pada Rabu, 6 November 2024.

Yono menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan suara dalam Pilkada 2024. “Melalui sosialisasi yang intens, kami berharap masyarakat semakin termotivasi untuk berpartisipasi.

Dengan begitu, target partisipasi 80 persen bisa tercapai,” jelasnya. Selain itu, Yono memberikan apresiasi atas persiapan KPU Kota Balikpapan, yang telah mencapai 95 persen, termasuk dalam distribusi logistik dan kesiapan kertas suara. Ia menilai bahwa persiapan matang ini akan meminimalisir potensi hambatan pada hari pemungutan suara.

Meskipun ada tantangan dalam memobilisasi pemilih, kesiapan dari KPU diharapkan dapat memastikan kelancaran jalannya Pilkada. Lebih lanjut, Yono mengungkapkan bahwa tingginya partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi kuat pada hasil Pilkada, yang penting untuk kelangsungan demokrasi yang sehat. "Tingkat partisipasi tinggi akan mencerminkan demokrasi yang sah dan kuat.

DPRD Balikpapan akan terus mendorong masyarakat agar tidak ragu menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkada di Kota Balikpapan berjalan lancar, tertib, dan aman, sehingga bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Yono mengungkapkan harapannya bahwa Pilkada 2024 di Balikpapan akan menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu membawa kemajuan bagi kota dan memperkuat demokrasi lokal.

Dengan persiapan matang dari KPU dan dukungan penuh dari masyarakat serta DPRD Balikpapan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diharapkan berjalan sukses. Partisipasi yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan teknis, tetapi juga mencerminkan tingkat kepedulian warga terhadap masa depan daerah mereka.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Setiap tahun, sekitar 12.500 anak di Kota Balikpapan menyelesaikan pendidikan dasar dan berhak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, data menunjukkan hanya sekitar 7.000 siswa yang dapat diterima di SMP Negeri, jauh dari kebutuhan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menampung 70 persen lulusan SD di SMP Negeri, atau sekitar 9.000 siswa, sesuai aturan yang berlaku. "Saat ini, kita hanya bisa menampung sekitar 7.000 siswa. Masih ada kekurangan 2.000 tempat yang perlu segera diatasi," ujarnya pada Rabu, 6 November 2024.

Sebagai langkah awal, Budiono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun dua SMP baru, masing-masing di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Sekolah-sekolah ini diharapkan dapat beroperasi pada PPDB tahun 2025, guna mengurangi beban pada SMP Negeri yang ada.

Meski demikian, Budiono menilai pembangunan dua SMP baru tersebut masih belum cukup. “Kita masih butuh lebih banyak sekolah untuk menampung seluruh lulusan SD. Ini harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya, menekankan pentingnya upaya yang lebih signifikan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua anak.

Selain SMP Negeri, Budiono juga mengapresiasi kontribusi sekolah swasta dalam menyediakan pilihan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa sekolah swasta di Balikpapan umumnya menawarkan standar pendidikan yang baik, meskipun biaya yang ditawarkan lebih tinggi. "Kita harus memastikan pendidikan di sekolah swasta juga mendapat perhatian dari pemerintah, karena ini menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak mereka," lanjutnya.

Budiono berharap upaya penambahan SMP serta perhatian terhadap kualitas sekolah swasta dapat membantu mengatasi kekurangan daya tampung ini. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, ia optimis pemerintah kota dapat menjamin hak pendidikan bagi semua anak di Balikpapan sesuai aturan yang ada.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, melalui Komisi IV, menyatakan komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga di kota ini, terutama bagi atlet dan pelatih dari National Paralympic Committee (NPC) yang telah mengharumkan nama daerah di kancah provinsi.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan apresiasinya atas prestasi atlet NPC dalam ajang Pekan Paralympic Provinsi (Perpaprov) IV Kalimantan Timur. “Kami sangat bangga dengan prestasi para atlet NPC Balikpapan yang telah berhasil mengangkat nama Kalimantan Timur di Perpaprov IV.Bonus yang diberikan ini diharapkan mampu memotivasi mereka untuk terus berprestasi dan menginspirasi masyarakat,” kata Gasali pada Selasa (5/11/2024).

Gasali menegaskan bahwa DPRD Balikpapan siap mendukung penuh, khususnya dalam aspek anggaran, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap kesetaraan dan penghargaan bagi para atlet disabilitas. “Kami akan memastikan adanya dukungan anggaran bagi atlet dan pelatih berprestasi agar mereka termotivasi terus mengukir prestasi dan membawa nama baik kota,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan bonus sebesar Rp 7,8 miliar kepada atlet dan pelatih NPC yang berhasil mengharumkan nama Kota Balikpapan di Perpaprov IV. Penyerahan bonus dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir, di Auditorium Balai Kota pada Senin (4/11/2024).

Pada ajang Perpaprov IV Kaltim, NPC Kota Balikpapan mengirimkan atlet yang bertanding di 13 cabang olahraga, termasuk catur, bulu tangkis, angkat berat, atletik, tenis lapangan, tenis meja, sepak bola, voli duduk, boccia, renang, menembak, goalball, dan panahan.

Para atlet NPC Balikpapan sukses meraih total 268 medali dengan rincian 142 medali emas, 77 perak, dan 49 perunggu, mengukuhkan Balikpapan sebagai juara umum. Dukungan dari DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan ini diharapkan tidak hanya menjadi motivasi bagi para atlet tetapi juga memperkuat fondasi olahraga paralimpik di kota ini.

Harapannya, dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, prestasi atlet paralimpik Balikpapan dapat terus meningkat dan semakin membanggakan di masa mendatang.

(ADV/J)