DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengajak seluruh warga untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah dan lingkungan.

Ia menekankan, pengibaran bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol negara dan wujud rasa syukur atas kemerdekaan. Imbauan tersebut disampaikan Budiono setelah melihat maraknya fenomena pemasangan bendera bergambar karakter serial animasi populer seperti One Piece di beberapa titik kota.

Menurutnya, momen sakral kemerdekaan semestinya diwarnai dengan atribut resmi negara, bukan simbol hiburan yang tidak memiliki keterkaitan dengan perjuangan bangsa. “Semua warga wajib mengibarkan merah putih. Ini sudah diatur dalam ketentuan, sekaligus menjadi bukti kecintaan kita pada Indonesia,” ujar Budiono, Kamis (7/8/2025).

Ia menegaskan, mengibarkan bendera bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi cerminan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. “Bukan hanya seremonial. Ini adalah penghormatan kepada mereka yang berkorban demi berdirinya negara ini,” tegasnya.

Budiono turut menyampaikan selamat ulang tahun kepada bangsa Indonesia dan mengingatkan tema peringatan HUT RI tahun ini, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia berharap semangat kemerdekaan menjadi energi positif untuk membawa Indonesia semakin maju dan rakyat semakin sejahtera.

Secara khusus, ia mengajak masyarakat Balikpapan memanfaatkan momen kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pusat. “Kita harus tetap menjadi satu kesatuan yang kokoh demi kemajuan bersama,” katanya.

Terkait fenomena bendera hiburan, Budiono meminta warga bijak memilih atribut perayaan. “Silakan berekspresi, tapi pada momen kemerdekaan, prioritaskan merah putih. Itu adalah identitas dan kebanggaan bangsa kita,” imbuhnya.

Ia juga mendorong pemerintah kota untuk gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan agar semangat nasionalisme tetap terjaga. “Tunjukkan cinta pada negeri ini dengan hal sederhana, salah satunya mengibarkan bendera merah putih sepanjang Agustus,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas ship to ship atau bongkar muat batu bara antar kapal di Teluk Balikpapan. Aktivitas ini dinilainya rawan menimbulkan pencemaran laut yang dapat menghancurkan ekosistem dan mengancam mata pencaharian nelayan.

Ia mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memperketat pengawasan. Budiono menegaskan, KSOP memegang peran kunci dalam mengatur jalur pelayaran sekaligus memastikan setiap kapal mematuhi aturan. “KSOP yang lebih paham mana yang melanggar, termasuk soal muatan. Harapannya, ceceran batu bara di Teluk Balikpapan bisa ditertibkan agar terumbu karang tetap hidup, ikan melimpah, dan nelayan sejahtera,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia mengingatkan bahaya muatan berlebih pada tongkang batu bara. “Kalau muatan berlebihan, saat kapal diterpa ombak, batu bara bisa tumpah ke laut. Tumpahan itu bisa mematikan terumbu karang,” tegasnya.

Kerusakan terumbu karang, lanjut Budiono, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi. “Jika terumbu karang mati, populasi ikan berkurang. Nelayan akan kesulitan mendapatkan tangkapan. Ini bukan hanya soal estetika laut, tapi soal perut dan kesejahteraan warga pesisir,” katanya.

DPRD, menurut Budiono, siap menjadi corong aspirasi nelayan. Ia menyebut keluhan terkait pencemaran Teluk Balikpapan telah banyak diungkapkan dan diliput media. “Kami akan menyuarakannya hingga ke tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.

Ia juga memberi apresiasi kepada para nelayan yang berani bersuara. “Kemarin nelayan sudah menyampaikan keluhannya, dan banyak media memberitakannya. Kami akan ikut memperjuangkannya,” tandasnya.

Budiono menekankan bahwa melindungi Teluk Balikpapan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. “Kalau laut kita sehat, terumbu karang terjaga, ikan melimpah, maka otomatis nelayan akan sejahtera. Semua pihak harus bergerak,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Gazali, menerima kunjungan Forum Musisi Penyanyi Borneo di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi para pelaku seni musik lokal untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait minimnya kesempatan tampil di berbagai acara di kota minyak.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan forum mengungkapkan bahwa Balikpapan memiliki banyak penyanyi dan pemain musik berbakat, namun keterlibatan mereka dalam panggung hiburan, baik di kafe, acara resmi, maupun kegiatan komersial, masih sangat terbatas. Ironisnya, banyak kegiatan justru lebih sering menghadirkan musisi dari luar daerah.

“Teman-teman musisi berharap bisa lebih dilibatkan, tidak hanya di acara swasta, tetapi juga dalam kegiatan yang digelar pemerintah kota,” ujar Gazali usai pertemuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gazali menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi komunikasi antara musisi lokal dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel, penyelenggara event, hingga dinas teknis seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Ia menilai, sinergi ini penting untuk mengoptimalkan potensi musisi lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan seniman dari luar daerah. Politisi ini juga mengajak pihak swasta dan event organizer agar memberi ruang lebih luas bagi talenta Balikpapan. Menurutnya, dengan adanya panggung yang memadai, para musisi dapat menampilkan karya dan kemampuan terbaik mereka, sekaligus memperkaya warna hiburan di kota.

“Kami menghimbau agar setiap event, baik berskala lokal maupun nasional yang digelar di Balikpapan, turut melibatkan musisi lokal. Mereka punya skill, karya, dan pengalaman—tinggal diberi kesempatan,” tegasnya. Forum Musisi Penyanyi Borneo sendiri menaungi berbagai talenta, mulai dari penyanyi solo, grup band, pencipta lagu, hingga pelaku musik dangdut.

Keberagaman ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan hiburan dalam berbagai format acara. Gazali berharap forum ini dapat menjadi wadah terstruktur untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kualitas, serta memperjuangkan hak para pelaku seni. Pemberdayaan musisi lokal diharapkan bukan hanya meningkatkan penghasilan mereka, tetapi juga menghidupkan ekosistem musik di Balikpapan.

“Kalau komunikasi dan koordinasi berjalan baik, saya optimis Balikpapan tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota yang bangga dengan para musisinya,” tutup Gazali.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024-2044.

Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, pada Senin (11/8/2025).

Yono menjelaskan, pengesahan ini dilakukan setelah Pemerintah Kota menerima salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1/K.156/2025 terkait hasil evaluasi rancangan peraturan tersebut. “Perda ini telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2025 pada 14 Juli 2025. Artinya, aturan ini sah berlaku dan akan menjadi panduan resmi pembangunan industri selama dua dekade mendatang,” ungkapnya.

Rencana pembangunan tersebut dirancang sebagai peta jalan (roadmap) pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Fokus utamanya menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, serta memastikan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Menurut Yono, Perda ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan industri secara terarah. “Balikpapan memiliki potensi besar di sektor pengolahan, energi, dan jasa. Dengan regulasi ini, kita memastikan pertumbuhan yang seimbang antara peningkatan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Wali Kota Balikpapan, melalui Sekretaris Daerah Muhaimin, menyampaikan bahwa Perda ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan industri.

“Kami ingin pertumbuhan industri memberi manfaat maksimal bagi warga, membuka peluang kerja baru, dan menjaga kualitas lingkungan,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan, visi jangka panjang Balikpapan adalah menjadi pusat industri modern, inovatif, dan berdaya saing, namun tetap mempertahankan konsep kota hijau. Keberhasilan rencana ini, lanjutnya, sangat bergantung pada sinergi, inovasi, dan komitmen semua pihak.

Dengan disahkannya Perda Rencana Pembangunan Industri 2024–2044, Balikpapan kini memiliki landasan yang jelas untuk mengelola pertumbuhan industri secara terukur, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat posisi strategisnya di tingkat nasional maupun internasional.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Warga Kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras premium di pasaran. Sejumlah toko ritel dan pedagang beras menyebut pasokan dari distributor sudah terhenti sejak awal pekan.

Situasi ini menjadi perhatian publik setelah terbongkarnya dugaan praktik curang sejumlah distributor yang menjual beras kualitas medium dengan label premium. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai praktik ini jelas merugikan masyarakat yang terpaksa membayar harga tinggi untuk kualitas yang tidak sesuai.

“Kalau memang premium, ya dijual sebagai premium. Kalau medium, ya dijual sebagai medium. Harganya kan beda,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Budiono menjelaskan, stok beras premium memang terbatas, tetapi pasokan beras medium di lapangan masih tersedia. Masalahnya, sebagian distributor diduga sengaja menahan penjualan beras medium dengan harga normal karena sebelumnya sudah memasarkannya sebagai premium demi meraup keuntungan lebih besar.

“Saya yakin distributor masih punya stok. Cuma beras medium itu dijual dengan harga premium. Artinya kan ada selisih harga yang mereka ambil,” tambahnya.

Satgas Pangan Kaltim juga telah menemukan bukti bahwa beberapa merek, seperti Bondi dan lainnya, yang seharusnya berstatus medium justru diedarkan dengan label premium. “Satgas pangan sudah menemukan ada beras medium yang dijual premium. Ini yang harus dibenahi,” tegas politisi PDIP ini.

Ia meminta distributor segera mengembalikan harga beras oplosan tersebut sesuai kualitasnya. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kestabilan harga. “Stok ada, tapi mereka takut kena sanksi. Kalau kenyataannya medium, ya kembalikan ke harga medium dan pakai merek medium,” katanya.

Budiono turut membandingkan kualitas beras premium Bulog dengan non-Bulog. Menurutnya, beras premium dari Bulog masih terjamin mutunya, sedangkan sebagian premium non-Bulog hanyalah beras medium yang dikemas ulang. “Kita akan tegas mengembalikan harga beras medium itu ke harga medium. Jangan ada lagi yang memanipulasi label,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan perlu memperketat pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan masyarakat mendapatkan beras sesuai kualitas dan harga yang seharusnya, sekaligus mencegah praktik kecurangan di masa mendatang.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pengelolaan parkir di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD setempat. Sektor ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD), akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta sistem pengawasan yang masih longgar.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menyatakan bahwa banyak titik parkir yang belum dikelola secara terstruktur. Kondisi tersebut kerap ditemui di kawasan publik seperti pasar tradisional, jalan umum, hingga pusat keramaian. Menurutnya, potensi PAD dari sektor parkir sangat besar, namun belum tergarap maksimal karena sistem yang belum tertata dengan baik.

“Fungsi pengelolaan parkir belum berjalan sesuai harapan. Harus ada pembenahan menyeluruh yang melibatkan semua OPD terkait agar pendapatan dari sektor ini bisa ditingkatkan,” kata Jafar usai rapat dengar pendapat, Kamis (7/8/2025).

Ia juga menyoroti maraknya keberadaan juru parkir liar yang tidak terdaftar dalam sistem resmi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian retribusi, bahkan rawan kebocoran penerimaan daerah. “Di banyak lokasi seperti pasar, trotoar, atau tepi jalan protokol, kita melihat juru parkir yang beroperasi tanpa pengawasan. Ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Untuk itu, Jafar mendorong Pemkot Balikpapan melakukan pendataan ulang seluruh titik parkir potensial serta mengaktifkan kembali program juru parkir binaan. Ia menyebut, pendekatan digitalisasi juga perlu diperluas agar tak hanya diterapkan di mal dan rumah sakit, tetapi juga di area publik yang belum tersentuh sistem modern.

“Digitalisasi sistem parkir tidak boleh eksklusif hanya di tempat elite. Justru kawasan pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya harus jadi prioritas agar transparansi dan akuntabilitas meningkat,” katanya.

Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas OPD yang fokus menyusun peta titik parkir resmi, sistem pengawasan, serta pembinaan terhadap para juru parkir. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan terhadap sistem parkir resmi.

“Kalau sistemnya diperbaiki dan dikelola profesional, sektor parkir bisa menjadi sumber PAD unggulan. Kota ini butuh pengelolaan yang lebih modern dan menyeluruh,” pungkas Jafar.

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pelarangan game Roblox bagi siswa sekolah dasar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memunculkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Yusdiana Hakim, menilai kebijakan ini harus menjadi momentum bagi para orang tua untuk introspeksi dalam mendampingi anak-anaknya dalam penggunaan teknologi.

Menurut legislator dari Partai NasDem tersebut, fenomena anak-anak yang kecanduan game online tidak lepas dari peran orang tua yang terlalu permisif dalam memberikan akses terhadap gawai tanpa batas. Ia menyebut banyak orang tua menyerahkan ponsel hanya demi membuat anak tenang di rumah. “Memberikan HP tanpa kontrol itu seperti melempar anak ke ruang yang kita sendiri tidak tahu isinya,” kata Yusdiana saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Rabu (6/8/2025).

Ia pun menyambut baik langkah pemerintah yang melarang Roblox untuk anak-anak usia sekolah dasar karena dinilai mengandung konten yang tidak ramah anak, termasuk unsur kekerasan. “Anak usia SD masih sangat rentan dan mudah terpengaruh. Jangan sampai mereka tumbuh dengan kebiasaan yang salah karena kurang pengawasan,” ujarnya.

Namun, Yusdiana menekankan bahwa pelarangan semata bukan solusi jangka panjang. Menurutnya, membatasi waktu penggunaan gadget dan mendampingi anak saat menggunakan teknologi jauh lebih efektif. Ia mendorong orang tua membuat aturan penggunaan ponsel di rumah, seperti pembatasan waktu maksimal satu jam per hari.

Di sisi lain, ia juga menyoroti kurangnya fasilitas publik ramah anak sebagai salah satu penyebab anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. “Kami dari Komisi IV terus mendorong agar pemerintah menyediakan lebih banyak taman bermain dan ruang terbuka hijau sebagai alternatif aktivitas yang menyehatkan,” tambahnya.

Yusdiana mengibaratkan pemberian gadget tanpa pendampingan seperti membiarkan anak kecil menyeberang jalan sendirian. “Anak usia dua tahun sudah pegang HP, tapi ditinggal begitu saja. Itu sangat berisiko. Orang tua wajib tahu konten apa yang dikonsumsi anak-anak mereka,” tegasnya.

Ia pun berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan larangan, tetapi juga menyertakan edukasi menyeluruh kepada masyarakat. “Langkah ini harus dibarengi sosialisasi dan pembinaan, agar orang tua paham peran penting mereka dalam membentuk kebiasaan digital anak-anaknya,” pungkas Yusdiana.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Masalah stunting di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius, terutama setelah data terbaru menunjukkan prevalensinya masih cukup tinggi, yakni mencapai 19,3 persen pada tahun 2024. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan yang menilai perlu adanya langkah konkret dan kolaboratif untuk menekan angka tersebut.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Hj Yusdiana Hakim, menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan krusial yang berdampak pada masa depan generasi bangsa. Ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya menjadikan isu ini sebagai wacana, tetapi segera mengambil tindakan nyata dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan tenaga kesehatan.

"Fokus perhatian kami tertuju pada wilayah Balikpapan Utara, karena kasus stunting di sana tergolong tinggi. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat agar kondisi ini bisa segera tertangani," ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (6/8/2025).

Yusdiana menekankan bahwa stunting bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Ia menyebut, banyak keluarga yang secara finansial tergolong mampu, namun anak-anak mereka tetap mengalami stunting akibat kurangnya perhatian terhadap asupan gizi dan pola pengasuhan. "Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi tentang kepedulian orang tua.

Banyak orang tua yang terlalu sibuk dan menyerahkan pengasuhan kepada pihak lain. Akibatnya, kebutuhan gizi anak terabaikan," jelasnya, yang juga duduk di Komisi IV DPRD Balikpapan. Fraksi NasDem mendorong adanya pendekatan edukatif yang langsung menyasar masyarakat, terutama dalam hal pemahaman tentang pentingnya gizi dan tumbuh kembang anak.

Menurut Yusdiana, penyampaian informasi juga perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. "Komunikasi publik soal stunting harus disederhanakan, jangan pakai bahasa teknis. Masyarakat harus merasa dekat dan paham, agar mereka terdorong untuk ikut berperan," katanya.

Selain itu, Yusdiana mengajak kalangan swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan di Balikpapan untuk turut serta membantu. "Sudah ada dua atau tiga perusahaan yang memulai langkah tersebut. Semoga semakin banyak yang terlibat agar upaya penanganan ini bisa lebih cepat dan menyeluruh," pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Peresmian Export Center Balikpapan oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, di Galeri UMKM Jalan Marsma R. Iswahyudi, Balikpapan Selatan, menjadi momen penting yang mendapat sambutan hangat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Gerindra, Danang Eko Susanto, menilai kehadiran Export Center merupakan langkah strategis yang akan membuka jalan bagi pelaku UMKM lokal untuk menembus pasar internasional.

Menurutnya, fasilitas ini tidak sekadar menjadi sarana perdagangan, tetapi menjadi jembatan penting yang menghubungkan potensi UMKM Kalimantan dengan konsumen global. “Balikpapan pantas menjadi simpul penting ekspor UMKM. Ini merupakan pengakuan bahwa potensi ekonomi kota ini telah diakui di tingkat nasional,” ujar Danang dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin 4 Agustus 2025.

Danang menegaskan bahwa Fraksi Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini karena selaras dengan visi pemerintah daerah dalam memperluas akses ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Export Center semakin memperkuat posisi Balikpapan bukan hanya sebagai kota penyangga IKN, tetapi juga sebagai pintu gerbang ekspor untuk wilayah Kalimantan Timur.

“Kami di DPRD siap mengawal dan memastikan adanya dukungan kebijakan dan infrastruktur agar fasilitas ini berjalan optimal,” tambahnya.

“Momentum ini harus dijaga agar UMKM kita benar-benar bisa naik kelas dan bersaing di pasar global.” Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menjelaskan bahwa Export Center Balikpapan merupakan bagian dari program nasional bertajuk “UMKM Bisa Ekspor”.

Program ini bertujuan membina pelaku usaha lokal agar tidak berhenti di pasar domestik, tetapi berani mengambil peluang di tingkat internasional. Export Center tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari kurasi produk, pendampingan peningkatan kualitas dan kemasan, hingga fasilitasi pertemuan bisnis dengan calon pembeli luar negeri.

Di Balikpapan, penyuluh ekspor akan ditugaskan langsung untuk membantu UMKM memahami dan memenuhi permintaan pasar negara tujuan, seperti Jepang, Malaysia, dan Tiongkok. “Sejak awal tahun 2025, program ini telah menghubungkan lebih dari 800 UMKM dengan mitra internasional, dan nilai transaksinya sudah mencapai USD 90,04 juta atau setara Rp1,4 triliun,” ungkap Budi.

Ia menambahkan bahwa selain memperluas ekspor, Kementerian Perdagangan juga terus mendorong gerakan nasional Gaspol (Gerakan Pakai Produk Lokal) guna memperkuat daya saing pasar dalam negeri. “Pasar lokal juga sangat besar, tetapi kita harus terus meningkatkan kualitas produk kita agar tidak kalah di negeri sendiri,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif, Export Center Balikpapan diharapkan menjadi motor penggerak ekspor UMKM Kalimantan yang berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Danang Eko Susanto, menyampaikan apresiasi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi.

Ia menilai jawaban tersebut mencerminkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. “Penjelasan dari Wali Kota sangat visioner dan menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Balikpapan memiliki komitmen serius untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra,” ujar Danang.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai RPJMD 2025–2029 memiliki fondasi strategis yang kuat. Lima fokus utama pembangunan menjadi perhatian khusus, yakni integrasi pembangunan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan ekonomi hijau dan biru, peningkatan kesejahteraan yang merata, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta kemandirian fiskal melalui pendekatan pembiayaan inovatif.

Menurut Danang, kelima strategi tersebut mampu mendorong kemajuan Kota Balikpapan secara menyeluruh apabila dieksekusi secara konsisten dan tepat sasaran. “Kami percaya RPJMD ini bukan hanya rencana kerja semata, tetapi sebuah peta jalan pembangunan yang menuntut implementasi nyata di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi Gerindra mendukung pelaksanaan program-program yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Setiap program harus memberikan dampak langsung kepada warga. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek yang aktif berkontribusi,” tegas Danang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah, Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Dengan kerja sama yang erat antara DPRD dan pemerintah kota, kami optimistis target-target pembangunan dapat dicapai. Balikpapan harus menjadi kota yang religius, berdaya saing, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh warganya,” tutup Danang.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi II DPRD Kota Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap maraknya peredaran beras premium yang tidak sesuai standar di pasaran. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mencegah agar beras bermasalah tidak kembali beredar di tengah masyarakat.

Temuan ini bermula dari inspeksi Tim Satgas Pangan Kalimantan Timur yang melakukan pemeriksaan ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Balikpapan dan Samarinda. Dari hasil pengecekan tersebut, tim mengambil 21 sampel merek beras untuk diuji secara laboratorium.

Hasil uji menunjukkan dua merek di antaranya tidak memenuhi syarat kualitas beras premium. Bahkan, harga jualnya terpantau melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dari Polda Kaltim dan Satgas Pangan yang berhasil mengungkap praktik curang, seperti pengemasan ulang beras medium seolah-olah sebagai beras premium, serta ketidaksesuaian berat bersih dalam kemasan,” kata Fauzi pada Senin (4/8/2025).

Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Balikpapan segera berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk menarik peredaran beras yang dianggap bermasalah. Meskipun beras tersebut dinyatakan masih aman untuk dikonsumsi, langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

Fauzi juga meluruskan isu kelangkaan beras di pasaran yang sempat berkembang. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penarikan sementara terhadap beras yang terindikasi bermasalah. “Sudah kami komunikasikan dengan dinas terkait. Penarikan ini bukan karena kekurangan stok, melainkan langkah preventif,” jelasnya.

Saat ini, hasil uji laboratorium terhadap beberapa merek beras lainnya masih menunggu. Oleh karena itu, Komisi II terus mendorong agar pengawasan terhadap distribusi pangan, khususnya beras, dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya akan turun langsung melakukan inspeksi lapangan.

Tak hanya itu, Fauzi mengimbau masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada beras premium bermerek. Ia menekankan bahwa beras dari Bulog yang dijual dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga memiliki kualitas yang baik dan lebih terjangkau. “Dengan memilih beras Bulog, kita sekaligus membantu petani lokal karena suplai beras itu berasal dari produksi dalam negeri,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 yang berlangsung di Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025). Juru Bicara Fraksi Golkar, Kasmah, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD merupakan panduan penting yang berisi arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan.

Dokumen ini, menurutnya, merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta menjadi landasan dalam menetapkan program kerja di berbagai sektor strategis. “RPJMD 2025–2029 adalah dokumen strategis pembangunan kota.

Kami menilai, sinergi antara pemerintah, DPRD, stakeholder, serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar visi-misi pembangunan bisa terwujud secara optimal,” ujarnya. Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons berbagai masukan yang telah disampaikan melalui pemandangan umum fraksi.

Menurut Kasmah, jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi telah cukup menjawab berbagai isu penting yang sebelumnya disorot. Ia tak lupa mengapresiasi peran masyarakat Balikpapan yang selama ini menjaga ketertiban dan kondusivitas kota. Menurutnya, stabilitas yang terjaga menjadi modal sosial penting dalam mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang.

“Atas nama Fraksi Partai Golkar, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus menjaga kondusivitas. Ini menjadi fondasi kuat bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan ke depan,” ucapnya.

Dengan penuh keyakinan, Fraksi Golkar pun menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ini, kata Kasmah, merupakan bentuk komitmen partainya dalam mendukung pembangunan Balikpapan menuju kota modern dan berdaya saing global.

“Kami percaya, dengan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan DPRD, Balikpapan mampu tumbuh menjadi kota yang nyaman, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pelaksanaan RPJMD yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia berharap program-program strategis yang dirumuskan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Dukungan penuh dari Fraksi Golkar ini menandai semangat kolektif dalam mendorong pembangunan Kota Balikpapan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)