DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan antara kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menilai kondisi tersebut kerap menghambat pelayanan publik di tingkat masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sehari-hari.

Menurut Yono, banyak warga mengeluhkan lambatnya penanganan masalah yang seharusnya dapat diselesaikan langsung oleh kelurahan. Ia mencontohkan persoalan kecil seperti lampu jalan mati, saluran air tersumbat, atau kerusakan jalan ringan yang justru harus menunggu tindakan OPD. “Jangan sampai hal kecil seperti lampu jalan butuh waktu lama untuk diperbaiki. Itu tidak keren,” ujar Yono, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan, kelurahan seharusnya memiliki kewenangan eksekusi agar bisa bertindak cepat tanpa harus menunggu instruksi berjenjang. Saat ini, kelurahan harus melapor ke kecamatan, lalu diteruskan ke OPD sebelum masalah ditangani. “Proses berlapis itu memperlambat pelayanan publik. Kita ingin persoalan masyarakat bisa ditangani langsung oleh kelurahan,” tegasnya.

Selain itu, Yono berharap pelayanan publik di Balikpapan dapat dilakukan melalui sistem terpadu satu pintu. Dengan sistem ini, warga cukup melaporkan keluhan atau permohonan melalui aplikasi digital atau layanan pesan singkat yang terintegrasi. “Kalau ada masyarakat ingin komplain, cukup lewat handphone atau aplikasi. Laporan langsung masuk ke sistem, dan bisa ditangani cepat,” jelasnya.

Ia juga menilai pentingnya integrasi antara layanan publik dan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan sistem yang terhubung, pemerintah dapat sekaligus memberikan edukasi kepada warga agar lebih tertib administrasi. “Pelayanan publik sebaiknya linear dengan PBB.

Jangan tunggu mau jual beli tanah baru bayar pajak. Kita ingin pelayanan yang ekselen dan efisien,” ujarnya. Yono menjelaskan, DPRD saat ini sedang mengkaji regulasi bersama akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kajian tersebut bertujuan merumuskan aturan yang lebih jelas agar kewenangan antar lembaga tidak tumpang tindih dan pelayanan publik berjalan optimal. “Kami libatkan kampus agar regulasi ini sesuai aturan dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan perbaikan sistem pelayanan juga bergantung pada partisipasi masyarakat. Menurutnya, warga perlu aktif menyampaikan kondisi nyata di lapangan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan. “Kita tidak ingin hanya dapat laporan bahwa semuanya sudah baik, tapi kenyataannya di lapangan belum maksimal,” tuturnya. Dengan langkah ini, DPRD berharap peran kecamatan dan kelurahan dapat dioptimalkan.

Tujuannya agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Balikpapan. “Artinya, peran kelurahan dan kecamatan harus dioptimalkan lagi agar pelayanan publik berjalan maksimal,” pungkas Yono.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, mendorong optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan agar mampu merespons lebih cepat berbagai persoalan masyarakat. Perangkat wilayah ini harus mendapat dukungan kewenangan yang memadai agar tidak bergantung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Iwan, banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat kelurahan tanpa harus menunggu intervensi dari OPD. Namun, keterbatasan kewenangan membuat kelurahan dan kecamatan tidak bisa bergerak cepat.

“Dengan dukungan kewenangan, kelurahan serta kecamatan bisa langsung bertindak. Hal ini justru meringankan kerja OPD,” ujar Iwan usai mengikuti FGD Kajian Akademik tentang Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kelurahan, Selasa (7/10/2025).

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa pemberian kewenangan lebih luas akan membuka ruang inovasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan perangkat yang kuat, kedua instansi ini dapat memetakan potensi dan persoalan masyarakat secara akurat.

“Kelurahan jadi garda terdepan, mereka tahu daerah mana yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, wilayah mana yang rawan stunting, serta bagaimana kondisi sosial dan pendidikan masyarakat,” jelasnya.

Dengan penguatan fungsi kelurahan dan kecamatan, maka akan mempercepat penanganan masalah publik. Termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Apalagi di era data yang terintegrasi seperti sekarang. “Kalau kecamatan tidak diberi perangkat kuat, akses data lapangan lambat. Akibatnya, respon terhadap persoalan masyarakat juga lambat,” katanya.

Untuk itu, Komisi I DPRD Balikpapan bersama tim akademik tengah menyiapkan kajian yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dewan berharap proses ini segera rampung agar bisa masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. “Nanti kalau naskah akademiknya sudah selesai, kita targetkan masuk di Raperda 2026. Kalau belum sempat, paling lambat 2027,” ungkapnya.

Semangat sinergitas komisi dengan perangkat daerah saat ini menjadi momentum tepat untuk melakukan pembahasan. Karena itu, ia berharap pembahasan Raperda dapat tuntas sebelum memasuki masa perubahan struktur alat kelengkapan dewan (AKD). “Sekarang AKD-nya satu nafas semua dengan mitra di kecamatan. Jadi, semangatnya masih sama. Kita tidak ingin ini tertunda,” tegas Iwan.

Ia menambahkan, jika naskah akademik rampung November mendatang, pihaknya akan segera memasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan begitu, upaya memperkuat peran kelurahan dan kecamatan dalam pelayanan publik dapat segera terealisasi. “Kalau sempat rampung November, langsung kita masukkan di Prolegda lewat Bapemperda,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Penanganan persoalan drainase di wilayah Balikpapan Barat kembali menuai sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla, menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) lamban dalam merespons keluhan warga terkait sedimentasi yang menumpuk di sejumlah saluran air.

Kondisi tersebut membuat kawasan permukiman dan jalan kerap tergenang setiap kali hujan deras mengguyur kota. Menurut Baharuddin, tumpukan lumpur yang tidak segera dikeruk menyebabkan aliran air tersumbat dan meluber hingga ke badan jalan. Ia menyebut, permasalahan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, namun tindak lanjut dari instansi teknis belum terlihat nyata. 

“Setiap kali hujan turun, air langsung meluber ke jalan karena sedimen di parit sudah terlalu tinggi. Warga sudah sering mengadu, tapi tindak lanjutnya belum jelas,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti alasan klasik yang kerap disampaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan, yakni kesulitan membersihkan parit karena adanya pedagang yang menempati area di atas saluran. Menurutnya, kendala tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan koordinasi antarinstansi. 

“Selalu saja alasannya pedagang menutup parit, padahal ini bisa ditangani jika ada ketegasan. Satpol PP bisa dilibatkan untuk menertibkan. Jangan saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.

Baharuddin menegaskan, perawatan dan pengerukan drainase merupakan kewajiban pemerintah melalui instansi teknis, bukan sepenuhnya tanggung jawab masyarakat. Ia menilai gotong royong warga hanya bersifat pendukung, bukan menggantikan tugas pemerintah. 

“Masyarakat bisa bantu bersihkan sampah ringan, tapi untuk mengangkat sedimen tebal di dasar parit, itu kewajiban Dinas PU. Jangan justru warga yang disalahkan,” katanya.

Ia menilai lambannya respons tersebut menunjukkan lemahnya kinerja UPT di wilayah kerja Balikpapan Barat. Karena itu, ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat pelaksana di lapangan.

“Kalau UPT-nya tidak bisa bekerja maksimal, sebaiknya dibubarkan saja. Tidak ada gunanya pegawai digaji tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu pemborosan anggaran,” kritiknya.

Lebih lanjut, Baharuddin meminta Dinas PU segera melakukan pemetaan terhadap titik-titik drainase yang masuk kategori kritis agar penanganan tidak bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan jangka panjang. Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan membentuk tim terpadu bersama Satpol PP dan pihak kecamatan untuk menertibkan kawasan padat penduduk yang salurannya tertutup bangunan liar. 

“Kalau tidak segera ditangani, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan, kita akan menghadapi persoalan banjir yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga soal keseriusan pemerintah melindungi warganya,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, kembali turun ke masyarakat melalui kegiatan dialog warga untuk menyerap aspirasi secara langsung. Kali ini, kegiatan berlangsung di RT 22 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan dihadiri oleh Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim, Lurah Sepinggan Nur Ilham Septian, serta perwakilan Satpol PP Mus Indiansyah, Senin (6/10/2025)

Dialog bertema “Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” itu berlangsung interaktif dan penuh antusiasme.

Dalam kesempatan tersebut, Yono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. “Kita semua harus bersama-sama menjaga lingkungan dari berbagai potensi kejahatan, seperti pencurian dan tindak kriminal lainnya,” ujarnya.

Sejumlah warga pun memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai permasalahan di lingkungan mereka. Salah satunya Fatarudin Anton, yang menyoroti kondisi jalan turunan menuju kawasan hutan kota. Menurutnya, jalan tersebut terlalu curam dan berisiko, terutama saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran.

Menanggapi hal itu, Yono menyebut pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu bersama instansi terkait. “Kami akan pelajari dulu dampaknya, apakah jika dibuat lebih landai akan memengaruhi kondisi sekitar. Persoalan ini juga akan kami koordinasikan dengan dinas terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim menambahkan bahwa usulan perbaikan jalan dapat dimasukkan ke dalam agenda Musrenbang agar bisa ditindaklanjuti secara resmi. Isu lain yang turut mencuat ialah pelayanan BPJS Kesehatan. Beberapa warga mengeluhkan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap peserta.

Menanggapi hal ini, Yono menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih adil dan merata. “Masyarakat harus bijak menggunakan fasilitas BPJS, karena pelayanan disesuaikan dengan kelas kepesertaan masing-masing,” katanya.

Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait pendidikan anak usia dini, drainase di kawasan Sumber Sari yang sering menyebabkan banjir, serta usulan pemasangan CCTV guna mengantisipasi aksi pencurian. Yono menjelaskan, program pemasangan CCTV sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah kota, namun warga juga dapat berinisiatif melakukan pemasangan mandiri di lingkungannya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Satpol PP Mus Indiansyah menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga ketertiban umum. Ia menyebut akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya penjual buah yang kerap menutupi badan jalan. Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti laporan terkait bangunan sisa di sekitar area puskesmas. “Penegakan hukum sudah berjalan, dan warga dapat menghubungi tim Trantibum selama 24 jam untuk melaporkan setiap gangguan ketertiban,” ujarnya.

Menutup dialog, Yono menyampaikan apresiasi kepada warga yang aktif berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Hasil pertemuan ini menjadi bahan penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan terus mendorong upaya penataan infrastruktur kota yang lebih modern dan tertata. Salah satu langkah konkret yang kini digodok adalah rencana penerapan kabel bawah tanah.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyampaikan bahwa kajian teknis dan akademik terkait program tersebut kini memasuki tahap akhir pembahasan dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Senyiur Balikpapan, Senin (6/10/2025).

Menurut Yusri, hasil kajian ini akan difinalisasi untuk kemudian disusun dalam naskah akademik sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda). “Setelah kajian ini selesai, kita akan teruskan ke Bapemperda untuk dibahas menjadi perda. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai dilaksanakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, gagasan kabel bawah tanah ini sejalan dengan visi misi Wali Kota Balikpapan menuju Smart City. Penataan kabel yang selama ini terlihat semrawut di udara dinilai dapat mengurangi estetika kota. “Kota yang maju itu tidak terlihat kabel berseliweran. Kita ingin Balikpapan juga seperti itu, apalagi kita sebagai beranda Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Yusri mencontohkan beberapa kawasan yang sudah menerapkan sistem kabel bawah tanah, seperti Taman Bekapai di Jalan Jenderal Sudirman, serta perumahan Balikpapan Baru dan Grand City. Menurutnya, hasilnya tampak jauh lebih rapi dan indah. “Kalau bisa diterapkan secara menyeluruh, bukan tidak mungkin Balikpapan bisa menjadi pilot project nasional,” tambahnya.

Namun, Yusri juga mengakui bahwa kendala utama dalam mewujudkan program ini adalah ketersediaan anggaran. Ia menyebutkan, dengan adanya potensi pemangkasan anggaran tahun depan, pelaksanaan proyek masih harus menunggu keputusan final. “Kita berharap bisa mulai pada 2026, terutama di kawasan MT Haryono dan Ahmad Yani yang sudah dilengkapi box culvert untuk jaringan kabel bawah tanah,” ungkapnya.

Selain menambah nilai estetika, proyek kabel bawah tanah ini juga berpotensi memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Balikpapan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan jaringan bawah tanah sebagai ruang sewa bagi perusahaan penyedia jasa internet dan telekomunikasi.

Yusri menambahkan, kesiapan teknis sebenarnya sudah dimulai, termasuk pembuatan jalur di samping saluran drainase untuk penempatan kabel. “Kendala seperti banjir dan tumpang tindih dengan pipa PDAM tentu masih harus dikaji secara teknis. Tapi secara konsep, infrastruktur pendukungnya sudah ada,” jelasnya. Ia juga menyoroti banyaknya kabel dan tiang yang tidak lagi berfungsi di beberapa ruas jalan kota.

Hal ini, menurutnya, harus segera ditertibkan karena dapat membahayakan pengguna jalan. “Kami akan memanggil pihak-pihak terkait secara persuasif agar menertibkan jaringan yang tidak digunakan lagi,” tegas Yusri.

Meski biaya investasi dinilai cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp500 juta per kilometer, Yusri optimistis proyek ini bisa terwujud jika menjadi program prioritas pemerintah kota. “Kalau kita ingin mewujudkan Balikpapan sebagai kota modern dan berwawasan Smart City, penataan kabel bawah tanah ini langkah penting untuk kita wujudkan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dialog warga RT 36 Perumahan Mawija, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, berlangsung hangat dengan berbagai persoalan yang diangkat masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Camat Balikpapan Selatan, Muhammad Hakim, S.Sos., M.H., serta Ketua RT 36 Rahmad Zainal. Dalam forum tersebut, sejumlah keluhan warga mencuat. Salah satunya terkait layanan air bersih. Warga menyampaikan bahwa meski pipa induk sudah terpasang, debit air yang mengalir masih kecil dan tidak stabil, Selasa (30/9/2025)

“Kami ingin tahu sampai kapan air ini bisa normal. Pipa ada, tapi aliran air sangat minim,” ungkap seorang warga.

Menjawab hal itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, yang turut hadir, menjelaskan bahwa debit air yang ada saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang ada di Balikpapan, Ia juga menambahkan, pembangunan waduk baru di kawasan Aji Raden tengah diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Selain air bersih, warga juga menyoroti kurangnya penerangan jalan di beberapa titik. Ketua RT 37, Suparno, menanyakan prosedur pengajuan lampu jalan.

Camat Muhammad Hakim memastikan bahwa wilayah Perumahan Mawija sudah masuk dalam daftar usulan. Bahkan, DPRD telah mengakomodasi hal ini dalam perubahan anggaran agar pemasangan segera terealisasi. Isu lain yang muncul ialah adanya rencana investor memanfaatkan lahan di atas parit atau fasilitas umum.

Camat menegaskan aturan tidak memperbolehkan usaha besar berdiri di kawasan permukiman. Hanya usaha kecil berskala UMKM yang diperkenankan, itupun dengan persetujuan RT setempat.

Dalam kesempatan itu, Camat juga menyampaikan inovasi pelayanan publik. Warga kini tidak perlu mengantre di kantor BPJS Kesehatan, karena sejumlah layanan administrasi seperti pindah kelas kepesertaan dapat dilakukan langsung di kelurahan.

Dialog kemudian ditutup dengan penegasan dari Yono Suherman bahwa penyediaan air bersih, penerangan jalan, serta penataan lingkungan menjadi pekerjaan bersama. “Kita ingin Balikpapan lebih terang, nyaman, dan masyarakatnya bisa merasakan layanan publik secara merata,” ujarnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Persoalan keterlambatan penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) oleh developer kembali mencuat dalam dialog warga di RT 61 Cluster Valencia jalan Boulevard, Balikpapan Selatan, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan DPMPTSP Balikpapan, Hendra, serta Lurah Sepinggan Baru Sarbin, warga menyampaikan sejumlah keluhan. Salah satunya terkait jalan lingkungan yang mulai rusak namun belum ada perbaikan karena tanggung jawab masih berada di pihak developer.

Selain itu, warga juga mempertanyakan regulasi kepemilikan lahan serta ketersediaan fasilitas yang seharusnya mereka nikmati. Menanggapi hal tersebut, Yono Suherman menegaskan bahwa kewajiban developer adalah menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah kota.

Dengan begitu, Pemkot dapat segera masuk untuk melakukan pembangunan dan perawatan infrastruktur. “Pada prinsipnya warga ingin mendapatkan pelayanan yang sama. Sayangnya, developer masih menghindar dari tanggung jawab menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah telah melakukan berbagai langkah, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak developer, agar proses serah terima segera terealisasi. “Kalau developer sudah menyerahkan, maka pemerintah kota bisa turun tangan untuk memfasilitasi pembangunan dan pelayanan. Harapannya, masyarakat di Regency bisa merasakan fasilitas yang sama seperti wilayah lainnya,” jelas Yono.

Beberapa fasilitas yang dinilai mendesak antara lain penerangan jalan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, serta infrastruktur lingkungan lainnya. Kondisi ini penting diperhatikan mengingat sebagian besar penduduk Balikpapan Selatan tinggal di kawasan perumahan yang belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas sesuai standar.

Yono juga menyoroti masih banyak developer di Balikpapan yang lambat atau bahkan enggan menyerahkan fasum. Menurutnya, hal ini sering dipicu oleh pembangunan yang tidak sesuai rencana awal atau izin yang diberikan. “Karena itu, saya dorong warga untuk bersama-sama menekan developer agar segera menyerahkan fasum dan fasosnya. Dengan begitu, pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PKS, Jafar Sidik, terus mendorong penguatan program ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Baru-baru ini, ia menghadiri penyerahan bibit sayuran dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) kepada para ketua RT di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara.

Sebanyak 30 RT menjadi penerima manfaat program ini dengan total 300 bibit cabai, tomat, dan terong. Proses penyerahan dilakukan bertahap, dimulai Senin lalu untuk 10 RT, dilanjutkan Kamis, dan sisanya dijadwalkan pada Senin depan. “Tahap pertama sudah disalurkan 150 bibit. Sisanya akan menyusul setelah dilakukan pembibitan kembali,” terang Jafar Sidik.

Selain bibit, ia turut memberikan bantuan tambahan berupa pupuk, tanah gembur, polybag, serta kompos untuk mendukung pembibitan. RT 39 dan RT 41 ditunjuk sebagai lokasi pembibitan yang akan menjadi sumber penyediaan bibit bagi masyarakat di Graha Indah, Senin(22/9/2025)

“Tujuannya supaya masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada dinas. Jika butuh bibit, bisa langsung mendapatkannya dari pembibitan di wilayahnya,” jelasnya.

Jafar Sidik menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan tugas Komisi II DPRD Balikpapan yang bermitra dengan DKP3. Ia berharap Graha Indah dapat menjadi pionir sehingga masyarakat terbiasa menanam, minimal untuk konsumsi rumah tangga, dan ke depan bisa berkembang menjadi usaha produktif.

“Program ketahanan pangan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan harian, tapi juga membantu menambah pendapatan keluarga. Dengan begitu, ketahanan pangan bisa benar-benar menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Balikpapan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kota dan mitra kerjanya untuk mendorong program-program serupa agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat langsung.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Program dialog warga yang diprakarsai Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Forum yang digelar pada Senin malam, 22 September 2025, di Jalan Pemuda RT 13 No. 29 E, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, berlangsung penuh antusiasme.

Kegiatan yang semula bertema sosialisasi perizinan ini justru didominasi keluhan warga tentang masalah banjir. Mereka menilai kondisi semakin parah sejak adanya bendungan di sekitar Jembatan BSB yang dianggap tidak berfungsi optimal. “Dulu banjir besar hanya terjadi puluhan tahun sekali, misalnya 2002, 2012, atau 2022. Sekarang, hujan sebentar saja sudah banjir. Kami jadi was-was setiap kali mendung,” ungkap seorang warga.

Karena kerap dilanda banjir, warga kini tak lagi berani menyimpan barang berharga di lantai dasar rumah. Semua peralatan penting dipindahkan ke lantai dua untuk berjaga-jaga. Bahkan, ada yang mengusulkan pemerintah menyiapkan perahu karet sebagai sarana darurat.

Selain banjir, warga juga mengeluhkan lampu jalan yang minim penerangan, membuat lingkungan rawan dan tidak nyaman pada malam hari. Persoalan lain adalah soal pengelolaan sampah. Sejak adanya larangan membuang atau membakar sampah sembarangan, warga mengaku kesulitan lantaran tidak tersedia bak penampungan atau tempat sampah yang memadai di sekitar lingkungan.

Menanggapi aspirasi itu, Yono Suherman menegaskan semua keluhan akan ditindaklanjuti. Menurutnya, banjir, lampu jalan, hingga sampah merupakan persoalan mendasar yang harus segera dicarikan solusi. “Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar ada langkah nyata.

Walaupun awalnya dialog ini membahas perizinan, lebih dari 90 persen aspirasi warga justru menyangkut persoalan lingkungan dan infrastruktur dasar. Itu menandakan kebutuhan warga memang sangat mendesak,” ujar Yono.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Hendra, yang memaparkan layanan Mall Pelayanan Publik. Ia menjelaskan berbagai urusan administrasi kini bisa dilakukan di satu lokasi, mulai dari KTP, paspor, pembayaran PBB, pajak kendaraan, hingga BPJS.

Hendra juga menyoroti kebijakan Informasi Manajemen Tanah Negara (IMTN) yang sudah diterapkan sejak 2004. Sistem ini menggunakan titik koordinat untuk menekan potensi sengketa lahan. Saat ini, Perdana IMTN sedang direvisi DPRD agar lebih sederhana dan berpihak pada warga. “Pemerintah hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian hukum dan solusi. Revisi perda ini diharapkan bisa mengurangi konflik lahan di Balikpapan,” jelasnya.

Dialog ditutup dengan komitmen Yono Suherman untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Banjir, sampah, dan lampu jalan adalah masalah nyata yang langsung dirasakan warga. Kami akan mendorong pemerintah agar segera bertindak,” tandasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat warga kembali digelorakan di wilayah Balikpapan Utara. Bertempat di gedung serbaguna Kelurahan Graha Indah, Kamis (4/9/2025), digelar kegiatan pelatihan budidaya tanaman pangan yang dihadiri Lurah Graha Indah, jajaran DKP3 Balikpapan, kader dari 31 RT di Graha Indah dan Karang Joang, serta perwakilan DPRD Kota Balikpapan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga. “Sebanyak 31 perwakilan RT di Graha Indah mengikuti Bimbingan teknis budidaya cabai, tomat, dan terong. Bibit yang disalurkan ditanam dengan konsep urban farming. Bahkan ada empat RT yang meminta dibuatkan lokasi pembibitan agar warga lebih mudah mendapatkan bibit ke depan,” ujar Jafar Sidik.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal program bersama DKP3 sehingga Graha Indah dapat menjadi percontohan penerapan urban farming di Balikpapan Utara. “Tujuannya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui hasil panen yang bisa dijual warga,” tambahnya.

Koordinator Balai Penyuluhan Karang Joang, Ika Restiawati, menilai keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan. Pihaknya memastikan penyuluh akan aktif mendampingi warga maupun RT penerima bantuan agar penanaman berjalan optimal. “Setiap RT memperoleh 30 bibit cabai, 30 bibit tomat, dan 30 bibit terong di tahap awal. Bila berhasil dan masih ada kebutuhan, bisa diajukan lagi sesuai stok pembibitan,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Graha Indah, Muhammad Arif Rahman, menuturkan program ketahanan pangan ini merupakan sinergi lintas pemerintah, mulai dari pusat hingga kelurahan. PKK juga dilibatkan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. “Harapan kami, program ini berkembang di setiap RT dengan memanfaatkan lahan kosong maupun pekarangan rumah warga. Hasil panennya diharapkan bisa menambah pendapatan keluarga,” ungkapnya.

Dengan dukungan legislatif, peran aktif penyuluh, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat, program ketahanan pangan di Graha Indah diharapkan menjadi gerakan kolektif yang tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga menopang perekonomian warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Ratusan massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak kembali memenuhi area depan Gedung DPRD Kota Balikpapan pada Senin (1/9/2025). Aksi yang dimulai sejak siang itu masih berlanjut hingga menjelang malam, tepatnya pukul 17.28 Wita, dengan suasana yang tetap kondusif dan tertib.

Massa aksi menyuarakan beragam persoalan, baik skala nasional maupun lokal, yang mereka nilai mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah dan wakil rakyat. Isu-isu yang diangkat antara lain soal kebijakan pusat yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, hingga persoalan mendasar yang masih dirasakan warga Balikpapan sehari-hari.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, turun langsung menemui massa. Kehadirannya disambut dengan sorak dukungan dari peserta aksi. Dalam keterangannya, Alwi mengapresiasi semangat mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui jalur damai tanpa insiden berarti.

“Saya berharap ada perwakilan mahasiswa yang menyusun berita acara tuntutan. Insyaallah saya bersama pimpinan DPRD lainnya siap menandatangani bersama agar aspirasi ini memiliki kekuatan resmi,” tegas Alwi di hadapan massa.

Ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan tidak akan berhenti sebatas didengar, tetapi akan ditindaklanjuti. Menurutnya, beberapa persoalan yang disuarakan membutuhkan koordinasi dengan pihak eksekutif dan instansi teknis. Contohnya masalah banjir yang harus dibahas dengan Dinas Pekerjaan Umum, serta keluhan air bersih yang melibatkan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).

Dari sisi isu nasional, massa aksi menyoroti tindakan represif aparat yang dianggap merugikan masyarakat sipil hingga menelan korban jiwa. Selain itu, mereka juga menolak wacana penambahan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat.

Sementara untuk isu lokal, peserta aksi menuntut solusi nyata atas persoalan banjir yang kerap melanda, keterbatasan layanan air bersih, maraknya temuan beras oplosan di pasaran, serta keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kecil.

Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, bersama elemen masyarakat yang merasa memiliki kepedulian terhadap nasib kota. Kehadiran hampir seluruh anggota DPRD yang ikut mendengarkan aspirasi dianggap sebagai sinyal positif bagi tindak lanjut ke depan.

Hingga berita ini diturunkan, aksi damai masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, tanpa gangguan berarti.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan sekaligus Ketua Komisi IV, Gasali, menggelar kegiatan reses masa sidang III 2024-2025 di kediaman Ketua RT 35 Amirudin yang juga Ketua LPM Manggar, Balikpapan Timur, Minggu (31/8/2025)

Acara ini disambut antusias masyarakat yang hadir untuk menyampaikan beragam aspirasi. Dalam kesempatan itu, Gasali menegaskan bahwa persoalan utama warga masih berkaitan dengan layanan PDAM, penerangan jalan umum (PJU), serta sektor pendidikan.

Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri sehingga menjadi perhatian khusus untuk diperjuangkan. “Alhamdulillah, reses berjalan lancar dan aspirasi warga sangat luar biasa. Persoalan yang kerap muncul masih seputar PDAM, PJU, serta pendidikan yang setiap tahun menjadi harapan masyarakat. Saya yakin usulan ini akan kita perjuangkan dalam APBD agar bisa direalisasikan,” ujar Gasali.

Selain itu, masalah banjir dan genangan air juga banyak disampaikan. Menurut Gasali, wilayah Manggar yang berbatasan langsung dengan pantai membutuhkan perencanaan drainase yang matang. Ia mendorong agar perusahaan di sekitar pesisir ikut membantu dengan membuat akses parit di lingkungannya.

“Kalau air hanya tertuju pada satu titik, pasti terjadi penumpukan. Karena itu, perlu dibuat sodetan drainase agar aliran bisa terbagi, sehingga genangan dapat diminimalisir,” jelasnya.

Gasali juga menyinggung persoalan sampah yang masih menjadi masalah klasik. Menurutnya, kendala bukan semata volume sampah, tetapi kurangnya kesadaran sebagian warga yang membuang sampah sembarangan. “Ini masalah klasik. Kita harap warga lebih peduli menjaga kebersihan, terutama tidak membuang sampah ke sungai. Sampah plastik yang menumpuk di saluran bisa menimbulkan masalah besar,” tegasnya.

Sementara itu, Amirudin selaku Ketua LPM Manggar sekaligus Ketua RT 35, menyampaikan bahwa reses kali ini menjadi momentum penting karena dihadiri banyak tokoh masyarakat, ketua RT, serta sejumlah instansi terkait, seperti Dinas PU, PDAM, Dishub, perwakilan kecamatan dan kelurahan, hingga stakeholder lainnya.

Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan warga mulai dari banjir, layanan pendidikan, hingga PDAM telah dibahas bersama instansi yang hadir. Ia juga menyoroti masalah sampah yang menjadi keluhan warga, khususnya di RT 35 dan sekitarnya. “Sudah lama penumpukan sampah difokuskan di RT 038 setelah bak sampah di pinggir jalan dibongkar. Kami berharap ada solusi agar masalah ini tidak terus membebani warga di sekitarnya,” ungkap Amirudin.

Ia menambahkan, saat ini DLH telah menyiapkan kontainer di RT 038 yang setiap hari diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan sistem ini, pengelolaan sampah diharapkan lebih tertib dan kebersihan lingkungan tetap terjaga.

Amirudin menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini harus terus dikawal agar mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Dengan begitu, hasilnya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Balikpapan Timur.

(ADV/DPRD Balikpapan)