DPRD Balikpapan Desak Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Parkir, Dorong Sistem Terpadu dan Digitalisasi Merata

Anggota Komisi II DPRD kota Balikpapan Jafar Sidik

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pengelolaan parkir di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD setempat. Sektor ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD), akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta sistem pengawasan yang masih longgar.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menyatakan bahwa banyak titik parkir yang belum dikelola secara terstruktur. Kondisi tersebut kerap ditemui di kawasan publik seperti pasar tradisional, jalan umum, hingga pusat keramaian. Menurutnya, potensi PAD dari sektor parkir sangat besar, namun belum tergarap maksimal karena sistem yang belum tertata dengan baik.

“Fungsi pengelolaan parkir belum berjalan sesuai harapan. Harus ada pembenahan menyeluruh yang melibatkan semua OPD terkait agar pendapatan dari sektor ini bisa ditingkatkan,” kata Jafar usai rapat dengar pendapat, Kamis (7/8/2025).

Ia juga menyoroti maraknya keberadaan juru parkir liar yang tidak terdaftar dalam sistem resmi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian retribusi, bahkan rawan kebocoran penerimaan daerah. “Di banyak lokasi seperti pasar, trotoar, atau tepi jalan protokol, kita melihat juru parkir yang beroperasi tanpa pengawasan. Ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Untuk itu, Jafar mendorong Pemkot Balikpapan melakukan pendataan ulang seluruh titik parkir potensial serta mengaktifkan kembali program juru parkir binaan. Ia menyebut, pendekatan digitalisasi juga perlu diperluas agar tak hanya diterapkan di mal dan rumah sakit, tetapi juga di area publik yang belum tersentuh sistem modern.

“Digitalisasi sistem parkir tidak boleh eksklusif hanya di tempat elite. Justru kawasan pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya harus jadi prioritas agar transparansi dan akuntabilitas meningkat,” katanya.

Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas OPD yang fokus menyusun peta titik parkir resmi, sistem pengawasan, serta pembinaan terhadap para juru parkir. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan terhadap sistem parkir resmi.

“Kalau sistemnya diperbaiki dan dikelola profesional, sektor parkir bisa menjadi sumber PAD unggulan. Kota ini butuh pengelolaan yang lebih modern dan menyeluruh,” pungkas Jafar.