DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Suasana dialog warga Kelurahan Sepinggan Baru, RT 49, Jumat (24/10/2025), berlangsung hangat dan penuh keluhan yang jujur.

Satu per satu warga mengungkapkan unek-unek mereka kepada Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, mulai dari persoalan bank sampah hingga drainase yang tak kunjung dibenahi.

Erna, Ketua Bank Sampah RT 35, menjadi yang pertama berbicara. Dengan suara tenang tapi sarat kelelahan, ia menjelaskan bahwa meski sudah lama berdiri dan menjalin kerja sama dengan Pegadaian, bantuan dari kelurahan maupun LPM tak pernah mereka rasakan. “Kami punya 36 nasabah aktif dan 33 penabung emas. Tapi tak ada perhatian dari pihak kelurahan, padahal di SK, nama LPM tercantum. Kami mohon yang bekerja benar-benar yang di lapangan, Pak,” ujarnya.

Keluhan berlanjut dari Agus, Ketua RT 36. Ia menyampaikan kekecewaan soal drainase yang sudah tiga tahun tak tersentuh perbaikan. “Kadang saya iri, Pak. Wilayah lain diperhatikan, drainase diperluas, tapi di depan SD 010 sampai mesjid Al-Hijrah itu tak berfungsi sama sekali. Padahal kami sudah ajukan proposal ke kecamatan,” katanya.

Ia berharap usul itu tak hanya dicatat, tapi benar-benar dieksekusi. Sementara itu, Novi dari RT 36 mengeluhkan kebingungan warga dalam menyalurkan sampah plastik hasil pilahan. Mereka sudah bekerja sama dengan program Ciros, namun setoran sampah tak memberi hasil apa pun. “Kami setor satu mobil penuh plastik kemasan, tapi sampai sekarang tak ada kejelasan. Anak-anak remaja sudah kami libatkan, tapi kami bingung mau setornya ke mana,” ucapnya, disambut anggukan warga lain.

Menanggapi itu, perwakilan DLH, Ririn, menjelaskan bahwa tahun ini kerja sama masih terbatas. “Baru PHM yang bermitra lewat CSR-nya. Tahun depan insyaallah akan kami perluas, termasuk dukungan sarana dan edukasi bagi bank sampah,” tuturnya.

Wahyullah Bandung menegaskan bahwa permasalahan bank sampah bukan hanya soal alat, tapi soal kesadaran dan keberlanjutan. “Saya sudah catat semua. Kalau pemerintah belum bisa maksimal, saya siap jalankan pendampingan lewat yayasan yang saya miliki. Fokusnya bukan hanya ekonomi, tapi lingkungan dan sosialnya,” ujarnya.

Ia juga memastikan aduan soal drainase akan diteruskan ke Dinas PU. “Aspirasi ini akan saya kawal. Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang merasa tak didengar,” tegasnya.

Dialog sore itu ditutup dengan semangat baru, bahwa di balik keluh dan harap, masih ada keinginan kuat untuk menjadikan Sepinggan Baru lebih bersih, tertata, dan layak huni bagi warganya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kelurahan Karang Jati sore itu ramai oleh warga yang antusias menghadiri Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 bersama anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo.

Suasana berjalan hangat namun sarat keluhan. Warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari dana ganti sewa korban kebakaran hingga pelayanan BPJS di rumah sakit yang masih membingungkan. Keluhan pertama datang dari Kamran, Ketua RT 04.

Ia menanyakan kejelasan dana ganti sewa bagi korban kebakaran Desember 2024 yang tak kunjung cair. “Kami sudah menyampaikan ke pak lurah dan kasi tatib, katanya karena kejadiannya di akhir tahun, jadi sulit terealisasi. Padahal warga kami juga butuh kepastian,” ucapnya, Jumat (24/10/2025).

Menanggapi hal itu, Lurah Karang Jati Dedy Prasetya Utama Idris S sos, menjelaskan bahwa proses pengajuan tersebut terhambat karena sudah melewati tahun anggaran. “Biasanya kegiatan pemerintah tutup di pertengahan Desember. Pengumpulan data dan pelaporan baru selesai Januari, sehingga tidak bisa dicover di tahun sebelumnya. Tapi kami bersama camat dan TAPD akan kembali berkoordinasi dengan BKAD,” jelasnya.

Nelly Turuallo menambahkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan BKAD dan mendorong agar ada revisi dalam regulasi bantuan sosial tanggap darurat (BSTT). “Kami akan kawal agar ke depan, warga yang terkena musibah di akhir tahun tetap mendapat haknya. Mudah-mudahan ada kabar baik dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya optimistis.

Selain persoalan kebakaran, perwakilan Rumah Sakit IHC Panorama turut menjelaskan bahwa mereka telah mempekerjakan sekitar 40 persen tenaga kerja dari warga sekitar. “Kami berkomitmen memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal, apalagi dengan meningkatnya jumlah pasien,” ujarnya.

Dialog kemudian berlanjut pada keluhan warga soal pelayanan BPJS. Ade, perwakilan dari BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa penentuan status gawat darurat dilakukan oleh dokter jaga di IGD berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. “Jika kondisi pasien memenuhi salah satu dari lima kriteria kegawatdaruratan, maka otomatis dijamin BPJS,” katanya.

Namun warga seperti Dedy RT 24 menilai masih banyak ketimpangan di lapangan. “Kadang pasien BPJS harus menunggu lama, sementara pasien umum lebih cepat ditangani. Kami harap ada kejelasan agar masyarakat tidak takut berobat,” keluhnya.

Menutup kegiatan, Nelly menegaskan akan membawa semua aspirasi ke rapat komisi dan lintas instansi. “Kami ingin pelayanan kesehatan dan bantuan sosial di Balikpapan semakin manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil,” tutupnya dengan tegas.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Vera Yulianti, kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang I tahun 2025/2026 yang digelar di RT 66 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Karang Rejo Budi, perwakilan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Suryo Hadi Prabowo selaku Supervisor Consumer Service, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Lili, serta sejumlah tokoh masyarakat, ketua RT, sesepuh, dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Lurah Karang Rejo, Budi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Vera yang konsisten turun langsung menemui warga. “Terima kasih kepada Bu Vera yang sudah hadir dan mendengar langsung aspirasi warga. Mudah-mudahan Bu Vera selalu diberi kesehatan dan umur panjang, karena kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat Balikpapan Tengah,” ujarnya.

Suasana reses berlangsung hangat dan interaktif. Warga antusias menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait ketersediaan air bersih serta pembinaan pelaku UMKM. Warga RT 66, Sukardi, mengeluhkan sulitnya akses air PDAM. “Kami mohon agar pemasangan sambungan air bisa segera dilakukan. Kami benar-benar kesulitan air, sementara kalau beli harganya cukup mahal,” ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan Andi Rifai, yang menyoroti seringnya aliran air PDAM mati hingga dua hari berturut-turut. “Air sering tidak mengalir selama dua hari, dan kalaupun mengalir hanya sebentar. Kami harap ada solusi nyata dari pihak PDAM,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Suryo Hadi Prabowo dari PTMB menjelaskan bahwa keterbatasan bahan baku air menjadi kendala utama. “Ketersediaan air baku kami terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, distribusi air dijadwal bergilir. Namun kami berkomitmen bersama pemerintah untuk mencari solusi penyediaan air baku tambahan,” jelasnya.

Selain persoalan air, warga juga berharap adanya dukungan pembinaan UMKM. Lili dari Dinas Koperasi dan UMKM menyatakan siap memberikan pendampingan langsung, mulai dari pendataan hingga pelatihan usaha. “Kami juga rutin mengadakan kegiatan kurasi dan pendampingan legalitas, termasuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Jadi silakan berkoordinasi agar program ini bisa segera dilaksanakan di Karang Rejo,” ujarnya.

Sementara itu, Vera Yulianti menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di DPRD. “Kami akan terus berupaya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih dan pemberdayaan ekonomi melalui UMKM.

Reses ini menjadi wadah kami untuk mendengar langsung keluhan dan harapan warga,” ungkapnya. Kegiatan reses ditutup dengan diskusi santai yang diharapkan menjadi langkah awal bagi peningkatan kesejahteraan warga Karang Rejo.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Isu mengenai rencana pengurukan lahan di kawasan pesisir Lamaru dan Teritip kembali memicu perhatian publik. Proyek yang disebut berjarak sekitar empat mil dari bibir pantai itu dikabarkan akan digarap oleh pihak swasta. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun lembaga teknis yang berwenang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu yang belum memiliki dasar informasi jelas. Ia menegaskan bahwa DPRD belum menerima laporan atau dokumen resmi mengenai rencana tersebut.

“Saya belum bisa memastikan kebenarannya karena sampai sekarang belum ada laporan dari pihak pemerintah maupun perusahaan. Tapi yang pasti, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya dirugikan,” tegas Gasali, Kamis (23/10/2025).

Gasali menekankan, setiap proyek berskala besar di kawasan pesisir harus diawali dengan sosialisasi dan melibatkan masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar tidak muncul kesalahpahaman. “Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kabar dari luar tanpa pernah diajak bicara langsung oleh pihak terkait,” ujarnya.

Politikus asal daerah pemilihan Balikpapan Timur itu juga menegaskan, DPRD akan turun tangan mengawal persoalan ini jika rencana pengurukan benar adanya. Ia menilai, pembangunan tidak boleh semata-mata berpihak pada investasi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

“Kalau memang perencanaan itu ada, tentu harus ada solusi agar warga tidak terdampak negatif. Justru proyek seperti itu seharusnya membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi pesisir,” katanya.

Gasali menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kejelasan proyek tersebut. “Selama belum ada izin resmi dan kajian lingkungan yang jelas, proyek tidak bisa dijalankan. Prinsipnya, pembangunan boleh berjalan, tapi masyarakat jangan sampai dirugikan,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat saat menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (23/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, warga secara terbuka menyampaikan beragam aspirasi mulai dari pembangunan jalan, penerangan lingkungan, hingga peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat seperti Posyandu.

Salah satu warga, Zakiyah dari RT 32, mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan di Gang Swadaya 2 serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Gang Swadaya 1 yang tembus ke SMPN 19. “Jalan sudah dibuka, tinggal pembangunannya saja, Pak. Mudah-mudahan bisa sekalian dipasang penerangan karena malam hari masih gelap,” ujarnya.

Ia juga berharap adanya perhatian terhadap pembangunan Posyandu RT 32, karena sejak pemecahan wilayah, kegiatan kesehatan ibu dan balita masih dilakukan secara darurat di rumah kader. Hal senada disampaikan Ida dari RT 17.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Posyandu di wilayahnya sudah berjalan, namun terkendala keterbatasan dana dan perlengkapan. “Material sudah ada sebagian dari kelurahan, tapi dana warga sudah menipis. Kami masih membutuhkan kursi, meja, dan alat Posyandu lainnya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gasali memastikan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada dinas terkait. Ia menegaskan bahwa status lahan menjadi faktor penting dalam proses pembangunan fasilitas umum. “Kalau tanahnya masih milik pribadi, pemerintah tidak bisa menganggarkan karena berpotensi menimbulkan sengketa. Namun, jika sudah dihibahkan atau berstatus fasilitas umum, baru bisa diproses,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gasali juga menyoroti pentingnya peningkatan insentif kader Posyandu. Ia menilai kader merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang perlu mendapat apresiasi layak. “Kami sedang memperjuangkan adanya payung hukum untuk pemberian insentif kader Posyandu. Saat ini mereka hanya mendapat Rp100 ribu dibagi lima orang per bulan. Ke depan harus ada peningkatan,” tuturnya.

Selain isu fasilitas sosial, Gasali turut menyinggung persoalan proyek sedimentasi laut yang berdampak pada nelayan di kawasan Lamaru dan Teritip. Ia meminta agar pemerintah memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pihak perusahaan guna menghindari kesalahpahaman. “Kita akan kawal agar masyarakat tidak dirugikan. Pemerintah pasti mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana hangat itu diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan para ketua RT untuk terus menjaga sinergi pembangunan di Balikpapan Timur. “Yang terpenting adalah komunikasi dan kesabaran. Semua aspirasi pasti kami perjuangkan agar masyarakat Lamaru semakin sejahtera,” pungkas Gasali.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 diprediksi akan menghadapi tantangan berat. Penurunan signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat membuat kekuatan fiskal daerah harus disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan daerah.

“Penurunan ini cukup besar, sekitar Rp1,55 triliun. Kami perlu menyampaikan hal ini secara terbuka agar masyarakat memahami konteksnya,” ujar Andi Arif Agung saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, proyeksi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun akan mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun. Faktor utama penyebabnya adalah koreksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu PAD kita masih bisa mencapai Rp1,5 triliun, tetapi dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, target itu sulit dipertahankan. Karena itu, pembahasan APBD harus realistis dan menyesuaikan kemampuan daerah,” jelasnya.

Politikus yang akrab disapa A3 ini menegaskan, meskipun fiskal daerah melemah, pemerintah tetap memiliki strategi untuk menjaga stabilitas pembangunan. Namun, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. “Kita tentu memiliki strategi untuk mengungkit kembali kekuatan fiskal, tetapi butuh proses dan perencanaan yang matang agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan ketimpangan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan yang memiliki tahapan dan mekanisme jelas. “Pembangunan tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan. Setiap program harus melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Ada prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus dihormati,” tegasnya.

Selain itu, A3 juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang jernih dan faktual. Semua kebijakan pembangunan harus berbasis analisis dan kemampuan anggaran, bukan sekadar janji politik,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Suwanto, kembali melaksanakan kegiatan reses masa sidang di RT 69 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungannya langsung kepada wakil rakyat. Turut hadir mendampingi Suwanto sejumlah perwakilan instansi teknis Pemerintah Kota Balikpapan, di antaranya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian (DKUMKMP), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), serta Camat Balikpapan Tengah, Ariefdah Aida Kuntjoro.

Kehadiran unsur pemerintah ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut atas setiap aspirasi yang muncul dari masyarakat. Dalam forum dialog yang berlangsung hangat, warga menyampaikan berbagai usulan, mulai dari pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area pemukiman, penyediaan layanan wifi gratis, program beasiswa pendidikan, hingga perbaikan sejumlah ruas jalan yang mulai rusak.

Selain itu, pembahasan juga menyinggung pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang menjadi tumpuan bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh akses permodalan. Salah seorang warga RT 58, Tati, menanyakan mekanisme dan syarat pengajuan pinjaman bagi pedagang kecil agar bisa memanfaatkan dana koperasi secara maksimal.

Sementara warga lainnya, Harilulu Sutanto, mengapresiasi peran aktif Suwanto yang selama ini membantu penataan kawasan Kampung Buah Bunga dan Sayur (Bungas). Namun ia juga menyoroti kondisi jalan berlubang di perbatasan RT 60 dan RT 61 yang kerap membahayakan pengguna jalan, terutama anak-anak. “Banyak anak-anak yang melintas di situ, Pak. Sudah beberapa kali terjadi kecelakaan kecil,” ujarnya.

Masukan serupa disampaikan Ketua RT 60 yang menyoroti kondisi Jalan Taruna Sari yang menghubungkan RT 62 dan RT 63, di mana kontur tanahnya dinilai rawan longsor saat hujan deras. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Suwanto berjanji akan menindaklanjuti setiap masukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses pengajuan program pembangunan agar penanganan dapat dilakukan secara terencana melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Perbaikan jalan tidak bisa dilakukan tanpa surat permohonan resmi dari RT. Itu menjadi dasar laporan kami di SIPD,” jelasnya.

Terkait koperasi, Suwanto mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada pinjaman, tetapi juga memahami pentingnya tanggung jawab dalam pengembalian dana. “Koperasi itu tempat untuk saling membantu. Mindset meminjam tanpa membayar harus diubah. Kesadaran kolektif ini yang perlu kita bangun bersama,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan reses dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap persoalan yang disampaikan benar-benar dapat diselesaikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

(ADV) DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, memberi perhatian serius terhadap kondisi minimnya serapan tenaga kerja lokal di tengah pertumbuhan sektor industri. Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses di RT 14, Kelurahan Teritip, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan serap aspirasi ini dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan ratusan warga RT 13 dan RT 14. Sufyan menyoroti meningkatnya jumlah perusahaan baru yang beroperasi di Balikpapan Timur, namun belum menyerap banyak tenaga kerja lokal. Kondisi ini juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat setempat. “Banyak perusahaan berdiri di Balikpapan Timur, tapi kenapa tenaga kerja lokal justru tidak mendapat kesempatan?” ujarnya di hadapan warga.

Sebagai perwakilan warga di DPRD, ia menegaskan pentingnya perusahaan-perusahaan untuk mematuhi kewajiban dalam perekrutan tenaga lokal. Ketentuan ini, sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan bahkan ke depannya akan diperkuat. “Kami di DPRD juga tengah membahas aturan mengenai kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal minimal sekian persen dari total karyawan,” jelasnya.

Namun demikian, Sufyan mengakui bahwa masih ada tantangan dalam memenuhi kebutuhan industri. Di lain sisi, masih banyak tenaga kerja lokal yang belum memenuhi kebutuhan perusahaan, terutama dari segi keterampilan dan kompetensi. “Kami menyadari kendalanya ada pada kualitas sumber daya manusia lokal. Dari segi skill dan kemampuan, masih perlu peningkatan,” katanya.

Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Khususnya melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. “Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Harus ada dorongan dari semua pihak agar tenaga lokal ini tidak sekadar siap bekerja, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” tegasnya.

Sufyan menilai, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal menjadi kunci agar warga Balikpapan Timur tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia berharap program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan industri yang akan terus mengalami perkembangan. “Kalau tenaga lokal kita sudah terampil, perusahaan tentu tidak punya alasan lagi untuk tidak mempekerjakan mereka,” tambahnya.

Melalui forum ini, Sufyan mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan ikut berperan dalam peningkatan potensi daerah. Ia memastikan DPRD terus berkomitmen mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak kepada masyarakat Balikpapan. “Kita ingin kemajuan industri seimbang dengan kesejahteraan warga lokal. Karena, measyarakat harus merasakan betul kemajuan daerahnya,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Warga Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, kembali menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi, Rabu (22/10/2025)

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan sambungan air bagi warga di RT 29 dan RT 30 yang hingga kini masih menunggu realisasi dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).

Dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2025/2026, Japar memaparkan hasil pendataan yang mencatat 41 usulan sambungan baru di RT 29 dan 21 sambungan di RT 30. Seluruh permohonan tersebut sudah melalui survei teknis dari PTMB dan kini tercatat dalam daftar tunggu penyambungan jaringan air bersih.

“Saat forum diskusi bersama manajemen PTMB, pihak direksi menyampaikan bahwa tahun ini tetap ada program sambungan baru, meskipun kuotanya sangat terbatas. Dari sekitar 13 ribu permintaan di seluruh Balikpapan, hanya 6.000 hingga 7.000 sambungan yang dapat direalisasikan,” jelas Japar.

Sebagai warga yang juga berdomisili di wilayah tersebut, Japar menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan vital yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Saya akan mengawal langsung realisasi sambungan untuk RT 29 dan RT 30. Ini amanah warga yang wajib saya perjuangkan,” tegasnya.

Japar juga mengakui adanya berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber air baku hingga jaringan pipa distribusi yang belum merata. Namun ia optimistis, upaya perbaikan yang kini dilakukan PTMB, seperti rehabilitasi pipa dan peningkatan kapasitas waduk, akan memberi hasil nyata.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dan PTMB tengah menyiapkan penambahan pasokan air sekitar 200 liter per detik pada 2027–2028, bersamaan dengan rampungnya pembangunan waduk baru.

“Harapan saya, sambungan untuk warga yang sudah terdata bisa terealisasi paling lambat dua bulan ke depan. Warga juga saya imbau segera menyelesaikan administrasi agar proses berjalan lancar,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardy Tandiring, menampung beragam aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Gang Selamat RT 40, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Rabu (22/10/2025) malam.

Meski sempat diguyur hujan di sore hari, kegiatan tersebut tetap berlangsung meriah dan dihadiri lebih dari 250 warga dari RT 39, RT 55, dan RT 14. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, terutama ketika menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan interaktif, dua isu utama mencuat sebagai perhatian warga, yakni pelayanan air bersih dari PDAM dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik. “Keluhan terbanyak datang dari persoalan air bersih. Ada warga yang sudah hampir sepuluh tahun pipanya tertanam tapi air tak kunjung mengalir. Bahkan ada pipa induk yang belum difungsikan hingga sekarang,” ujar Swardy di hadapan warga.

Politikus asal daerah pemilihan Balikpapan Timur itu menuturkan, sebagian wilayah memang telah mendapat pemasangan lampu jalan, namun permasalahan air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum terselesaikan. “Untuk PJU sudah mulai terpasang di beberapa lokasi, tapi urusan air bersih ini masih jadi kendala utama. Hampir semua warga menyampaikan hal yang sama,” tambahnya.

Swardy menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan instansi teknis, seperti PDAM dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Ia berkomitmen agar persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada tahap pencatatan, tetapi benar-benar mendapat perhatian dan solusi nyata.

“Semua masukan malam ini akan kami bahas bersama pihak terkait. Soal PDAM dan PJU, ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, Swardy juga menyoroti perlunya evaluasi jaringan distribusi air serta penambahan titik lampu jalan agar pembangunan di Balikpapan Timur lebih merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan. Setiap keluhan akan kami kawal hingga ada penyelesaian konkret,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sisca Anggreni, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi program perlindungan sosial. Menurut pengamatannya, banyak warga yang belum memahami perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, keduanya memiliki manfaat berbeda yang sama-sama penting. “Tadi ada beberapa warga mengeluhkan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung pengobatan akibat kecelakaan,” sebut Sisca usai menggelar reses di kawasan Siaga Dalam, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, pada Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, masyarakat pekerja bukan penerima upah seperti pedagang kecil, buruh harian, dan pelaku UMKM perlu memahami pentingnya memiliki perlindungan ganda. BPJS Kesehatan melindungi dari biaya pengobatan umum, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan bila terjadi kecelakaan saat bekerja.

“Di wilayah sini saya perhatikan banyak pedagang dan pekerja harian yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal ini penting sekali. Meski mereka harus mengeluarkan biaya, tapi manfaatnya besar supaya mereka juga terlindungi,” jelasnya.

Sisca mencontohkan, seorang pedagang yang mengalami kecelakaan saat mengantar dagangannya ke pasar berhak mengajukan klaim melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, banyak warga tidak mengetahui hal ini. “Kalau misalkan ada apa-apa di jalan, misalnya saat membawa dagangan, itu bisa diklaim di BPJS Ketenagakerjaan. Cuma kan mereka tahunya BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung korban kecelakaan,” jelasnya.

Selain itu, Sisca juga menyoroti permasalahan status kepesertaan bagi warga yang sebelumnya bekerja di perusahaan dan kini sudah berhenti. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa status kepesertaan tidak otomatis beralih ke kategori mandiri setelah tidak bekerja. “Beberapa warga menanyakan apakah setelah berhenti dari perusahaan, status kepesertaannya otomatis beralih. Mereka belum banyak yang tahu bahwa mereka harus melalui mekanisme peralihan status kepesertaan,” ungkap Sisca.

Di sisi lain, ia juga menemukan masih banyak warga yang belum mengetahui program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol yang menanggung iuran peserta kelas 3 BPJS Kesehatan. “Untuk peserta kelas 3 sebenarnya sudah bisa ditanggung oleh program itu, tapi belum semua mendaftar, karena belum tahu bagaimana mekanismenya,” ujarnya.

Mencermati kondisi ini, Sisca menilai perlunya peningkatan sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepesertaan BPJS. Ia berharap, edukasi ini juga dapat menjangkau kelompok pekerja non-formal yang selama ini luput dari jaminan sosial.

“Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang belum terdaftar dalam program-program pemerintah yang sebenarnya memberi banyak manfaat,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menggelar reses masa sidang I Tahun 2025/2026 di kawasan Aji Raden, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP), perwakilan Kecamatan Balikpapan Timur, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Suriani menyampaikan, kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung persoalan masyarakat di wilayah konstituennya. Ia menegaskan, kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan solusi konkret, bukan sekadar seremonial.

“Reses ini bukan hanya kegiatan rutin, tapi ruang bagi kami untuk mendengar dan menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan warga. Silakan bapak ibu sampaikan semua masukan dan keluhan,” ucapnya. Antusiasme warga cukup tinggi. Beragam persoalan diutarakan, mulai dari izin usaha, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Salah satu warga, Wahyu, pelaku usaha daring, menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mengurus sertifikasi halal dan izin PIRT untuk produknya.

Menanggapi hal itu, perwakilan DKUMKMP menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan program self declare yang memudahkan pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal melalui pendamping halal yang tersedia di kantor DKUMKMP Balikpapan.

Warga lain, Kartini dari RT 17, juga mengeluhkan sulitnya anaknya diterima di sekolah negeri akibat hasil tes buta warna. Suriani menjelaskan bahwa hal itu umumnya menjadi syarat teknis di sekolah kejuruan tertentu seperti mesin atau listrik yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memantau nilai dan kemampuan anak agar dapat memilih jurusan sesuai potensi mereka. Selain persoalan pendidikan dan UMKM, warga juga menyoroti keterbatasan akses air bersih di wilayah mereka.

Suriani menegaskan akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut ke pihak PTMB agar masyarakat mendapatkan solusi nyata. “Kami akan dorong agar layanan air bersih di Lamaru lebih merata. Ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disporapar Ratih Kusuma turut mendorong masyarakat Lamaru untuk terus berinovasi melalui kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Menurutnya, dari sekitar 15 ribu penduduk Lamaru, 3.500 di antaranya adalah pemuda yang memiliki potensi besar. “Lamaru punya potensi wisata seperti Watu Beach dan wisata petik buah. Ibu-ibu bisa membentuk Pokdarwis agar bisa mengelola wisata lokal secara mandiri,” ujar Ratih.

Ia juga mendorong pelaku UMKM mendaftarkan produk ke Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

(ADV/DPRD Balikpapan)