DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, menilai perlunya solusi menyeluruh dalam menata Pasar Pandansari agar tidak kembali semrawut seperti kondisi saat ini, Selasa (28/10/2025)

Menurutnya, pasar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di Balikpapan tersebut telah berfungsi ganda sebagai pasar induk sekaligus pasar tradisional, sehingga menimbulkan berbagai persoalan tata kelola. Jafar menjelaskan, berdasarkan regulasi, pendataan dan pengaturan pasar menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar.

Namun, khusus Pasar Pandansari, situasinya jauh lebih kompleks karena tingkat aktivitas jual beli yang sangat tinggi. “Pasar Pandansari bisa dikatakan pasar teramai di Balikpapan. Hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat tersedia di sana, mulai dari sembako, sayur-mayur hingga bahan harian lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hampir semua pemasok dan agen besar mendistribusikan barang ke Pasar Pandansari sebelum disalurkan ke wilayah lain. Hal inilah yang menjadikan pasar tersebut seolah berperan ganda. “Aktivitas bongkar muat dari luar kota juga terpusat di sana, sehingga kesannya pasar ini sudah menjadi pasar induk,” kata Jafar.

Namun, tingginya aktivitas perdagangan menyebabkan penataan pasar menjadi rumit. Banyak pedagang berjualan hingga ke badan jalan, yang akhirnya menimbulkan kemacetan dan tumpang tindih dengan area parkir. “Sekarang median jalan pun sudah dijadikan tempat berjualan. Padahal dulu, kendaraan masih bisa melintas lancar,” ungkapnya.

Pemerintah kota, lanjutnya, telah beberapa kali melakukan penertiban. Akan tetapi, kondisi pasar sering kembali semrawut setelah beberapa waktu. “Biasanya setelah ditertibkan, tidak lama kemudian situasinya kembali seperti semula. Ini yang perlu solusi jangka panjang,” tuturnya.

Jafar menilai, penataan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kenyamanan masyarakat yang berbelanja. “Pemerintah harus menata ulang dengan konsep yang lebih baik, karena lahan di sana juga terbatas dan banyak bangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Ia berharap penataan ke depan dapat menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. “Tujuan kita bukan hanya menertibkan, tapi juga menghadirkan lingkungan pasar yang tertata dan layak bagi semua pihak,” pungkas Jafar.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat generasi muda dalam membangun masa depan bangsa.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mengingatkan bahwa pemuda memiliki peran besar dalam menentukan arah kemajuan Indonesia, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika global saat ini. “Alhamdulillah, di momen Sumpah Pemuda ini kita patut bersyukur. Harapan saya, generasi muda harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi,” ujarnya.

Menurut Jafar, dunia saat ini dihadapkan pada tantangan besar berupa persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan kemampuan yang mumpuni agar pemuda mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Ke depan, tantangan kehidupan semakin berat. Karena itu, pemuda-pemudi harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu menjadi generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti persoalan ketatnya persaingan di dunia kerja. Ia menilai, tantangan terbesar bagi anak muda saat ini adalah bagaimana mereka bisa bersaing di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan. “Persaingan di dunia kerja sangat kompetitif. Untuk itu, generasi muda harus punya keterampilan, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi agar tidak tertinggal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jafar menilai era digitalisasi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Dunia yang semakin terhubung memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk berkembang tanpa batas. “Era digital membuat dunia terasa dekat. Semua bisa diakses dengan cepat. Maka dari itu, gunakan teknologi untuk hal yang positif, untuk berkarya dan berprestasi,” pesannya.

Ia berharap semangat Sumpah Pemuda terus menjadi inspirasi agar para pemuda Balikpapan senantiasa berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025 menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk terus memperkuat semangat persatuan dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. Kasmah, menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus perjuangan para pendahulu bangsa. Menurut Hj. Kasmah, semangat yang diwariskan para pemuda tahun 1928 tidak boleh luntur di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. “Sumpah Pemuda adalah tonggak persatuan bangsa. Generasi muda hari ini harus menjadikannya inspirasi untuk terus bersatu, berkontribusi, dan menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.

Ia menilai, tantangan yang dihadapi pemuda masa kini berbeda dengan masa perjuangan dahulu. Namun semangat juang, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air harus tetap sama kuatnya.

Hj. Kasmah mendorong agar pemuda di Balikpapan ikut aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, hingga politik sebagai bentuk nyata pengabdian kepada daerah. “Pemuda adalah penggerak utama perubahan. Mereka harus mampu memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan digital untuk kemajuan kota dan bangsa. Jangan mudah terpecah karena perbedaan, tetapi jadikan perbedaan sebagai kekuatan,” tambahnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Hj. Kasmah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Ia berharap pemuda Balikpapan menjadi pelopor inovasi serta ikut menjaga lingkungan dan ketertiban kota.

“Mari kita jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai energi positif untuk membangun Balikpapan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Persatuan dan gotong royong adalah kunci utama,” tutupnya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 ini, Hj. Kasmah mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneguhkan komitmen bersama menjaga semangat kebangsaan dan terus berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suwanto, menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada peringatan seremonial atau unggahan motivasi di media sosial. Menurutnya, esensi sejati dari momentum ini adalah bagaimana generasi muda mampu berbuat dan memberikan dampak nyata bagi lingkungannya.

“Menjadi pemuda bukan hanya soal semangat dan kata-kata inspiratif. Yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan mereka bisa membawa pengaruh positif di manapun berada. Itulah bentuk nyata kontribusi membangun Balikpapan,” ujarnya saat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Selasa (28/10/2025).

Suwanto menjelaskan, kekuatan pemuda justru tercermin dari langkah-langkah kecil yang mereka lakukan di sekitar tempat tinggalnya. Ia menilai pembangunan daerah tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan megah atau proyek infrastruktur besar, melainkan dari tumbuhnya karakter masyarakat yang peduli dan berdaya. “Ketika anak muda mampu menularkan hal-hal baik dan menggerakkan warga sekitar untuk peduli, itu artinya mereka sedang membangun kota ini dari akarnya,” tambahnya.

Politisi yang dikenal aktif berinteraksi dengan komunitas kepemudaan itu juga menyoroti tantangan besar di era digital. Banyak anak muda yang larut dalam dunia maya dan mulai kehilangan sentuhan sosial di dunia nyata.

Padahal, kata Suwanto, keterlibatan sosial merupakan kunci pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan. “Melalui kegiatan lingkungan, diskusi, atau kerja sama komunitas, mereka bisa belajar empati dan kepedulian. Dari sana lahir generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan,” ungkapnya.

Ia mengajak para pemuda Balikpapan untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka dalam kegiatan sosial, kepemudaan, serta pengembangan potensi wilayah. Menurutnya, perubahan besar selalu dimulai dari hal sederhana yang dilakukan dengan hati. “Jika pemuda turun langsung membantu masyarakat, menjaga kebersihan, dan menginisiasi gerakan positif, Balikpapan akan tumbuh menjadi kota yang bukan hanya maju, tetapi juga hidup dengan semangat gotong royong,” tegasnya.

Di akhir pesannya, Suwanto berharap semangat Sumpah Pemuda 2025 menjadi pendorong bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi. “Kota ini akan maju jika pemudanya hadir dan peduli. Di situlah makna sejati Sumpah Pemuda hidup,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur bukan lagi sekadar rencana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Ia menilai keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah timur kota sangat krusial, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kalau melihat dari sisi finansial, memang kami di Kota Balikpapan mengalami pengurangan anggaran dari pusat. Sebelumnya kami sudah menyusun rencana pelebaran dan pembukaan jalan tembus, namun karena keterbatasan dana, beberapa program harus disusun ulang,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Meski ruang gerak pembangunan menjadi terbatas, Ari menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan. “Dua hal ini tetap menjadi prioritas utama. Kami akan terus mendorong agar pembangunan fasilitas publik, terutama rumah sakit, tetap berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur adalah kebutuhan moral sekaligus kemanusiaan. Ia menyebut, jarak yang jauh dari wilayah timur menuju pusat kota menjadi kendala besar bagi warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. “Saya menyebutnya fardu ain, kewajiban yang harus dipenuhi. Masyarakat di Balikpapan Timur berhak mendapatkan akses kesehatan yang cepat dan layak,” kata Ari.

Politisi tersebut menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit tersebut agar segera terealisasi. “Apapun mekanismenya, kami akan terus dorong agar rumah sakit di Balikpapan Timur benar-benar terbangun. Balikpapan Barat sudah punya, sekarang giliran wilayah timur,” ujarnya.

Ari juga menilai, dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi, kebutuhan akan rumah sakit tidak bisa ditunda lagi. “Tahun 2025 ini, Balikpapan Timur semakin padat. Rumah sakit adalah kebutuhan dasar untuk perlindungan dan keselamatan masyarakat. Harus segera dimulai, walau secara bertahap,” tegasnya.

Ia menargetkan pembangunan dapat dimulai paling lambat tahun 2026. “Kalau pun tahap awal baru bisa digelontorkan Rp10 miliar, yang penting sudah ada bentuk fisiknya. Sisanya bisa dilanjutkan di 2027 atau 2028. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ini harga mati bagi saya,” pungkasnya. 

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk mempertegas perannya dalam pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan bahwa pemuda harus tampil sebagai motor penggerak perubahan dan kemajuan bangsa, khususnya di Kota Balikpapan. Menurut Halili, semangat perjuangan para pemuda tahun 1928 harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi masa kini.

Ia menilai, nilai-nilai persatuan, keberanian, dan idealisme yang melekat dalam Sumpah Pemuda menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan zaman. “Kita harus membangkitkan kembali semangat pemuda-pemudi Balikpapan agar lebih berperan aktif dalam membangun kota ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Politikus PKB ini menegaskan, peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ajakan untuk meneguhkan kembali tekad generasi muda sebagai agen perubahan bangsa. “Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, tapi pesan besar bahwa kemajuan bangsa selalu dimulai dari semangat dan keberanian anak muda,” katanya menambahkan.

Halili menilai, tantangan pemuda masa kini berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika dulu perjuangan dilakukan di medan perang, maka kini tantangannya adalah bagaimana beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi. “Perjuangan hari ini bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan kolaborasi. Pemuda harus jadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi kreatif dan digital,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. “Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung tumbuhnya ide-ide kreatif dan kegiatan produktif di kalangan pemuda,” ucapnya.

Halili juga berpesan agar generasi muda menjauhi perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Ia berharap energi muda diarahkan untuk hal-hal positif.

“Kalau pemuda bersatu, kreatif, dan percaya diri, maka Balikpapan akan semakin maju. Karena sejatinya, pemuda adalah motor penggerak perubahan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai penentu arah masa depan bangsa. Ia menilai, sebagaimana pesan Bung Karno, kemerdekaan dan kemajuan Indonesia lahir dari semangat serta perjuangan para pemuda yang tidak kenal lelah memperjuangkan cita-cita bangsa.

“Kita harus mencermati pesan Bung Karno bahwa keberhasilan bangsa itu lahir dari pemuda. Karena pemuda adalah arah masa depan bangsa. Mereka menjadi tongkat estafet perubahan menuju Indonesia yang lebih baik,” ujar Ari Sanda saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Ari menuturkan, keberhasilan seseorang tidak semata-mata diukur dari banyaknya nasihat, melainkan dari kekuatan tekad dan kemauan untuk terus maju. “Orang yang ingin berhasil harus punya kemauan dari dirinya sendiri. Tidak perlu selalu diberitahu bagaimana caranya sukses. Tapi kenyataannya, banyak pemuda hari ini yang justru terpaku pada dunianya sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ari menyoroti besarnya pengaruh generasi milenial dan Gen Z dalam arah politik serta kehidupan sosial bangsa. Melalui ruang digital, pemuda kini mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam dinamika politik nasional. “Kita bisa lihat dalam peristiwa politik terakhir, banyak pergerakan yang justru dimotori anak muda melalui media sosial. Ini membuktikan bahwa semangat dan daya juang pemuda masih tinggi,” katanya.

Meski begitu, Ari mengingatkan agar sikap kritis kaum muda disalurkan dengan cara yang konstruktif. Ia mendorong para pemuda untuk aktif dalam organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan diri sekaligus tempat menyalurkan aspirasi. “Ada karang taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan yang bisa ikut dalam musrenbang. Ada juga KNPI, HIPMI, hingga GMNI yang dapat menjadi ruang lahirnya ide-ide perubahan,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar generasi muda memahami mekanisme pembangunan sebelum memberikan kritik, sehingga kontribusi mereka lebih bermakna. “Pemuda memang harus kritis, tapi juga tahu alurnya. Dengan begitu, energi positif mereka bisa tersalurkan dan tidak berubah menjadi energi negatif,” ujarnya.

Menurut Ari, organisasi kepemudaan adalah tempat lahirnya calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki pandangan luas dan semangat kebangsaan tinggi. “Dari ruang diskusi itulah lahir ide-ide brilian untuk bangsa,” tambahnya.

Menutup pesannya, Ari mengajak seluruh pemuda Balikpapan untuk terus bersemangat menjaga dan membangun kotanya. “Mari kita jadi generasi yang berani bersuara, menjaga Balikpapan, dan menjadi penentu arah masa depan bangsa,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Permasalahan sampah kembali menjadi sorotan serius di Kota Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi semua pihak, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam mengatasi tumpukan sampah yang masih banyak terlihat di berbagai titik kota. “Kami mengimbau seluruh masyarakat Balikpapan untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Masih banyak kita temui sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, dan hal ini mencoreng wajah kota,” ujar Ari Sanda usai rapat di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Menurut Ari, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama antara masyarakat dan pihak terkait. Meski demikian, ia menilai DLH harus lebih tanggap dalam menangani permasalahan di lapangan. “DLH harus cepat merespons laporan masyarakat. Jangan tunggu sampah menumpuk baru diangkut. Penanganan harus sistematis dan terencana,” tegasnya.

Ari juga mengungkapkan, DPRD telah mendorong pemerintah kota untuk memperbarui sistem pengelolaan sampah agar lebih modern dan efisien. Salah satu program yang dirancang adalah penggantian seluruh bak sampah konvensional menjadi kontainer sampah. “Kami sudah menyetujui usulan tersebut dalam anggaran DLH. Insyaallah tahun 2026 program ini mulai dijalankan,” jelasnya.

Dengan sistem kontainer, lanjut Ari, proses pengangkutan sampah diharapkan lebih cepat karena kontainer yang penuh akan langsung diganti dengan yang kosong. “Ini solusi jangka panjang agar kota tetap bersih dan tidak lagi ada penumpukan di TPS,” katanya. Namun, Ari juga menyoroti dampak pembongkaran sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lama yang menyebabkan masyarakat kebingungan membuang sampah.

“TPS lama banyak yang dibongkar, sementara lokasi penggantinya belum siap. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Ia menambahkan, DLH berencana membangun TPS baru berkapasitas besar di setiap kecamatan.

Ari pun berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan. “Kota ini milik kita bersama. Mari jaga kebersihan agar Balikpapan tetap bersih, indah, dan nyaman,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses.

Salah satunya terkait pengelolaan anggaran dan optimalisasi aset daerah yang dinilai belum maksimal. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyebut pihaknya akan mendorong agar pengelolaan videotron diserahkan sepenuhnya kepada Perumda Manuntung Sukses melalui mekanisme penyertaan modal daerah.

Menurutnya, selama ini videotron masih dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum akhirnya diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pola tersebut dianggap tidak efisien karena menimbulkan pemborosan anggaran pemeliharaan setiap tahun.

“Setiap tahun selalu muncul biaya pemeliharaan videotron di APBD murni maupun APBD perubahan. Padahal, di dalamnya bisa saja terjadi permainan kecil yang tidak terpantau dan tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah. Seharusnya videotron ini bisa dikomersialkan agar menambah PAD,” ujarnya di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, jika pengelolaan videotron diserahkan kepada Perumda Manuntung Sukses, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan jauh lebih besar. Videotron dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk kepentingan iklan seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah lain, misalnya Kota Bogor, Surabaya, dan DKI Jakarta.

“Balikpapan ini pintu gerbang Ibu Kota Negara, wajah kota harus tertata. Kalau sistem periklanan digital ini berjalan baik, pajak iklan bisa meningkat signifikan. Di Kota Bogor, pendapatan dari penyewaan videotron mencapai lebih dari Rp2 triliun per tahun karena sistemnya dihitung per detik, bukan pertahun seperti spanduk manual,” jelasnya.

Taufik menambahkan, pengelolaan terpusat juga akan mengurangi beban APBD karena biaya pemeliharaan, listrik, dan perawatan tidak lagi ditanggung masing-masing OPD. “Kalau dikelola Perumda, setiap hari bisa diawasi dan ada angka pasti dalam setoran pajak. Pemerintah tidak perlu lagi memikirkan anggaran perawatan videotron, tinggal menerima hasilnya dalam bentuk pajak,” terangnya.

Selain meningkatkan pendapatan, langkah ini juga membuka peluang kerja bagi tenaga muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Ia berharap pemerintah kota segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal yang mencakup pengelolaan videotron dan media luar ruang lainnya.

“Dengan begitu, wajah kota lebih tertata, PAD meningkat, dan efisiensi anggaran dapat tercapai,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah, menegaskan pentingnya menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu prioritas pembahasan pada tahun 2025.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025). Menurut Laisa, kehadiran regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi perempuan dan laki-laki agar memiliki kesempatan yang sama di berbagai sektor pembangunan, mulai dari pemerintahan hingga kehidupan sosial masyarakat.

“Saya kira lebih bagus kalau Raperda Pengarusutamaan Gender ini diprioritaskan. Jangan sampai kita masih membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang sudah saatnya kedudukan mereka setara,” ujar Laisa.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai bahwa kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga perlu diperhatikan secara serius. Salah satunya dengan memberikan cuti bagi ayah saat istri melahirkan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendampingi dan mengasuh anak.

“Kalau perempuan cuti melahirkan tiga bulan, seharusnya laki-laki juga diberi cuti, meskipun sebentar, misalnya sepuluh hari. Itu penting untuk mendampingi istri dan menjaga bayi yang baru lahir,” jelasnya.

Laisa menilai bahwa kondisi kesetaraan gender di Balikpapan saat ini sudah menunjukkan kemajuan. Pemerintah daerah dinilai semakin terbuka dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di berbagai bidang, meskipun masih diperlukan dorongan untuk memperkuat implementasinya.  “Kalau soal ketimpangan, sekarang sudah mulai berkurang. Di pemerintahan juga sudah cukup baik, penempatan jabatan sudah sesuai kemampuan. Tapi tentu masih perlu dorongan agar semua perempuan punya kesempatan yang sama,” ungkapnya.

Dalam dunia politik, Laisa juga mengingatkan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan, sesuai amanat undang-undang yang menetapkan keterwakilan minimal 30 persen bagi perempuan di lembaga legislatif maupun partai politik. 

“Perempuan tetap harus diberi ruang di politik, minimal 30 persen sesuai aturan. Setiap partai harus memastikan itu berjalan agar kebijakan yang lahir bisa lebih berimbang,” tegasnya.

Ia berharap, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dapat segera disahkan agar menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kesetaraan peran laki-laki dan perempuan di seluruh lini kehidupan masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan rasa kecewa usai memimpin rapat paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung Senin (27/10/2025).

Rendahnya tingkat kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada kesempatan tersebut menjadi pemicu kekecewaan ketua dewan.

Usai paripurna, Alwi menyampaikan bahwa ketidakhadiran para pejabat tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap forum penting dewan. Menurut pengamatannya, dari sekian undangan, hanya satu kepala OPD yang hadir secara langsung. Sementara sebagian besar hanya mengirimkan perwakilan. Kondisi itu membuat suasana paripurna terasa tidak semestinya. “Ya agak kecewa sedikit, karena kesannya menyepelekan. Kesannya terlalu menyepelekan arti paripurna ini sendiri,” ujar Alwi usai memimpin rapat.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa rapat paripurna merupakan forum penting yang seharusnya dihadiri oleh seluruh unsur pemerintahan, termasuk kepala OPD. Apalagi, melalui forum ini, DPRD dan pemerintah dapat menyelaraskan langkah kebijakan serta menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan daerah. “Paripurna ini wadah resmi. Kalau kepala OPD tidak hadir, tentu komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kurang maksimal,” tambahnya.

Alwi menilai, ketidakhadiran kepala OPD tanpa alasan yang mendesak dapat menimbulkan kesan buruk atas komitmen kerja sama legislatif dengan eksekutif. Karena itu, ia langsung menyampaikan keberatannya kepada Wakil Wali Kota yang turut hadir dalam rapat tersebut. “Sebelum menutup rapat tadi, saya langsung sampaikan ke Pak Wawali agar diteruskan kepada Pak Wali Kota,” ujarnya.

Melalui pesan itu, Alwi meminta agar para kepala OPD lebih menghargai agenda resmi DPRD. Ia berharap kepala OPD dapat menghadiri langsung, kecuali jika benar-benar memiliki urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. “Kalau memang tidak ada hal yang betul-betul mendesak, ya tolonglah hadir di rapat paripurna,” pintanya.

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang pada agenda paripurna berikutnya. Menurutnya, kehadiran para kepala OPD bukan hanya bentuk kedisiplinan, tetapi juga cermin komitmen terhadap pelayanan publik. “Kalau mungkin masih di kantor dan tidak ada kesibukan, ya hadirlah. Itu bentuk tanggung jawab bersama,” pesannya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, memastikan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak otomatis berdampak pada program prioritas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus untuk merealisasikan seluruh program prioritas.

Selaku legislatif, Yusri ingin sektor pembangunan infrastruktur, misalnya penanganan banjir tetap berjalan efektif pada tahun mendatang. Apalagi, pada tahun mendatang juga lembaganya menginginkan adanya percepatan realisasi. “Kalau bisa dalam tahun 2026 itu bisa cepat terlaksana, kenapa tidak?” ujarnya pada Senin (27/10/2025).

Meski begitu, Yusri memahami bahwa adanya kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD sedikit-banyak memengaruhi efektifitas realisasi program prioritas. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. “Bidang kesehatan dan pendidikan itu kan wajib prioritas, karena ini juga terkait visi dan misi Wali Kota. Anggaran pendidikan memang seharusnya 20 persen, kesehatan juga wajib. Ini kan bagian dasar yang harus dijalankan pemerintah kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusri menilai realisasi pembangunan infrastruktur pendidikan cukup positif sejauh ini. Pada tahun ini, pemerintah kota telah merealisasikan dua proyek. Mestinya, menurut dia, tahun mendatang dapat lebih meningkat. “Bidang pendidikan tahun ini hanya bisa dua dilaksanakan. Harusnya masih bisa ditambah tahun depan,” katanya.

Lebih lanjut Yusri mengomentari soal potensi minimnya TKD pada tahun mendatang. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih agresif di Balikpapan. Pembangunan kota ini, kata dia, perlu bergerak lebih cepat untuk menyambut dampak pertumbuhan ekonomi baru di kawasan IKN. “Kita sekarang menyambut kehadiran IKN. Kalau tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Harusnya (pemerintah pusat) berpikirnya begitu,” tegasnya.

Yusri mengingatkan bahwa langkah pembangunan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur sudah semestinya memberi manfaat bagi warga, terutama dalam memperkuat konektivitas dan mendukung layanan publik. Seiring akan berlakunya kebijakan TKD, ia berharap pemerintah kota tetap mampu menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan produktivitas pembangunan.

“Efisiensi boleh saja, tapi jangan sampai menghambat program strategis yang bisa membawa manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)