DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, memberikan apresiasi tinggi kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Klandasan Ilir atas inisiatif mereka dalam memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak-anak jalanan di wilayah tersebut.

Menurutnya, langkah yang dilakukan aparat ini menjadi contoh nyata kepedulian sosial terhadap generasi muda yang membutuhkan pendampingan. Budiono menilai, kegiatan yang dilakukan kedua aparat kewilayahan itu sangat bermanfaat karena tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memberikan edukasi dan pendekatan humanis kepada anak-anak yang kerap bekerja atau berkeliaran di kawasan publik. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Klandasan Ilir. Mereka mengumpulkan anak-anak yang masih di bawah umur dan memberikan pembinaan dengan cara yang positif,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Senin (3/11/2025).

Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut berawal dari deteksi dini aparat di lapangan yang menemukan sejumlah anak sedang bekerja di berbagai tempat seperti rumah makan, depan hotel, dan area perniagaan. Sebagian dari mereka diketahui menjajakan tisu dan koran untuk mencari penghasilan harian.

Melihat kondisi itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas kemudian mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan, termasuk pengajian yang menghadirkan ustaz sebagai pembimbing moral dan spiritual. “Jumlah anak yang dibina sekitar 10 hingga 15 orang. Ini langkah luar biasa karena bisa jadi di tempat-tempat lain juga ada anak-anak dengan kondisi serupa yang perlu mendapat perhatian,” tambah Budiono.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti bahwa sebagian besar anak-anak tersebut adalah pelajar yang putus sekolah dan berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekolah. “Anak-anak ini masih di bawah umur dan tidak boleh dipekerjakan. Pemerintah kota harus ikut turun tangan dengan menyediakan program pembinaan, misalnya melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Gunung Pasir atau Sepinggan,” jelasnya.

Meski begitu, Budiono menekankan bahwa keterlibatan Dinas Sosial baru bisa dilakukan apabila anak-anak tersebut benar-benar terlantar atau tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab. “Kalau mereka sudah terlantar memang wajib ditangani Dinsos. Tapi selama mereka masih punya keluarga, maka tanggung jawab utama tetap ada di orang tua,” imbuhnya.

Ia berharap kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar persoalan anak jalanan di Balikpapan bisa tertangani dengan lebih baik. “Dengan kerja sama yang berkelanjutan, kita bisa membantu anak-anak ini mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih cerah,” tutup Budiono.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Maraknya aktivitas fotografer di sejumlah kawasan olahraga Kota Balikpapan kini menjadi sorotan publik. Para fotografer yang memanfaatkan momen warga berolahraga untuk diabadikan, kemudian menjual hasil jepretannya melalui platform digital seperti Fotoyu, memunculkan dua sisi pandangan: antara peluang ekonomi dan isu privasi.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menilai fenomena tersebut sebenarnya bisa menjadi potensi ekonomi lokal jika dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ia menyebut, keberadaan fotografer di ruang publik dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung sektor usaha mikro di bidang jasa kreatif. “Kalau ini bisa menjadi potensi PAD, ya tidak ada salahnya memberdayakan fotografer itu.

Secara ekonomi, kegiatan ini menarik karena termasuk dalam pengembangan UMKM di bidang jasa dan pelayanan,” ujarnya, Senin (3/11/2025). Meski demikian, Danang menekankan pentingnya adanya pengawasan ketat agar aktivitas pemotretan tidak melanggar privasi masyarakat. Ia menilai tanggung jawab terbesar justru ada di tangan para fotografer, bukan semata pada aparat penegak perda seperti Satpol PP. “Kalau foto itu bisa disalahgunakan, seharusnya pengawasan datang dari fotografer sendiri. Tidak mungkin semuanya ditindak oleh Satpol PP,” tegasnya.

Selain isu privasi, Danang menilai aktivitas fotografi di ruang publik juga bisa menjadi sarana promosi pariwisata. Lokasi seperti Lapangan Merdeka dan Grand City disebut memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kota yang menarik perhatian wisatawan. “Seperti di Malioboro, Yogyakarta, kita jalan saja bisa difoto. Balikpapan juga punya banyak spot menarik yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Ia pun mendorong agar pemerintah kota melalui dinas terkait mendata serta membentuk wadah resmi bagi fotografer lokal agar lebih terkoordinasi. Dengan demikian, pengawasan dan pemberdayaan bisa berjalan beriringan. “Kalau mereka sudah terdaftar, tentu lebih mudah diawasi dan diberdayakan. Jangan sampai ada juru foto liar yang memanfaatkan situasi,” pungkasnya.

Menurut Danang, banyak fotografer kini beralih ke ruang publik karena minimnya acara besar atau pernikahan. Karena itu, ia menilai kreativitas mereka patut diapresiasi selama tetap menjunjung etika dan menghormati hak privasi masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar mempercepat penyelesaian proyek perbaikan drainase dan trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Balikpapan Tengah. Ia menilai pekerjaan yang masih berlangsung itu harus segera dirampungkan, mengingat waktu pelaksanaan tinggal sekitar satu bulan setengah.

“Saya berharap pemerintah kota melalui dinas terkait segera menuntaskan perbaikan drainase dan trotoar. Waktu kita tinggal satu bulan setengah lagi,” ujar Budiono saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah penting dalam mengurangi potensi banjir yang kerap terjadi di kawasan padat aktivitas itu. Ia menilai upaya peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase patut diapresiasi karena sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menata kota agar lebih aman dan nyaman bagi warga.

Namun, Budiono mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di area pertokoan sepanjang Jalan Ahmad Yani. “Penyelesaian ini penting agar tidak mengganggu kegiatan di toko-toko atau kawasan niaga di sekitar lokasi pengerjaan,” tambahnya.

Terkait pengawasan, Budiono menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan terus melakukan pemantauan di lapangan. Pengawasan teknis akan difokuskan oleh Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan, lingkungan hidup, dan perhubungan. “Secara kewenangan kita sama-sama mengawasi, tapi secara khusus Komisi III yang akan turun langsung. Nanti akan kita ingatkan lagi agar Dinas PU mempercepat pengerjaan, terutama di Jalan A. Yani,” jelasnya.

Meski menekankan percepatan, Budiono juga menegaskan bahwa kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan. “Sisa waktu satu bulan setengah ini harus dikejar dengan kualitas sesuai spesifikasi. Jangan asal-asalan,” tandasnya.

Ia berharap proyek drainase dan trotoar tersebut dapat selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi kenyamanan serta keselamatan masyarakat Kota Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat karakter kebangsaan serta menata ruang kota secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan, masing-masing tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menjelaskan bahwa kedua raperda tersebut lahir dari kebutuhan strategis kota yang terus berkembang. Menurutnya, Balikpapan sebagai kota multi etnis dan berperan sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) membutuhkan fondasi nilai kebangsaan yang kokoh. “Balikpapan ini kota multi etnis, menjadi beranda IKN. Maka nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga agar nasionalisme dan patriotisme masyarakat tetap kuat,” ujarnya usai rapat pembahasan di Hotel Grand Senyiur, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengimplementasikan program pembinaan ideologi secara sistematis dan berkelanjutan. Aturan ini, kata Budiono, diharapkan mampu memperkuat integritas serta karakter generasi muda agar tidak mudah tergerus pengaruh global.

Sementara itu, Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun untuk menjawab tantangan pertumbuhan penduduk dan perubahan tata ruang yang cepat. “Perubahan fungsi lahan dari perkebunan ke pemukiman perlu diatur agar penataan kawasan tertib dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tuturnya.

Budiono menegaskan, draf kedua raperda tersebut telah rampung dibahas di DPRD dan kini menunggu proses harmonisasi oleh Gubernur Kalimantan Timur sebelum ditetapkan. “Tahun ini selesai, tinggal harmonisasi saja,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyambut baik langkah DPRD. Ia menilai, kebijakan ini menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat karakter kebangsaan sekaligus memperbaiki kualitas tata ruang kota.

“Nilai-nilai Pancasila menjadi filter agar kita tidak kehilangan jati diri. Dengan raperda ini, penataan kota dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan lingkungan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menyoroti berbagai persoalan keselamatan berlalu lintas yang kerap dikeluhkan masyarakat. Sorotan itu disampaikan seusai rapat paripurna di Hotel Grand Senyiur, Rabu (29/10/2025).

Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan sejumlah masukan yang diterima dari warga, mulai dari kondisi jalan, pelanggaran rambu, hingga keberadaan polisi tidur yang tidak sesuai aturan.

Menurut Budiono, keluhan terbanyak datang dari pengendara terkait speed bump atau polisi tidur yang dinilai terlalu tinggi dan tidak memenuhi standar keselamatan. “Banyak laporan dari warga, terutama di Jalan Syarifudin Yoes, Soekarno-Hatta, dan MT Haryono. Mereka mengeluhkan guncangan yang terlalu keras saat melintas, apalagi bagi penumpang hamil, kondisi ini bisa sangat membahayakan,” ujarnya.

Selain itu, Budiono juga menyoroti banyaknya jalan berlubang di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Mulawarman. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua. “Kalau pengendara harus menghindar mendadak karena jalan berlubang, potensi jatuhnya besar. Ini harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pelanggaran rambu lalu lintas juga masih marak terjadi di sejumlah kawasan. Salah satunya kendaraan besar yang parkir sembarangan di daerah rawan tikungan, seperti di sekitar SMP kawasan Gunung Pasir. “Ada mobil boks yang parkir di tikungan hingga menutup pandangan pengendara. Ini sangat berbahaya karena menciptakan zona buta,” jelas Budiono.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota. Ia menilai pelanggaran semacam itu kerap menimbulkan kemacetan dan meningkatkan potensi kecelakaan di jalur padat. “Aturannya sudah jelas, tapi masih banyak yang melanggar. Harus ada penindakan tegas agar keselamatan di jalan benar-benar terjamin,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Budiono mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap laporan kecelakaan dan kerusakan jalan dari masyarakat. Ia berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. “Kami ingin keselamatan menjadi prioritas utama. Jalan-jalan di Balikpapan bukan hanya harus lancar, tapi juga aman untuk semua pengguna,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada Rabu (29/10/2025), untuk membahas persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan kompensasi ratusan tenaga kerja proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Joint Operation (JO) yang melibatkan PT Changwon JO PT Era.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar pada 2 September lalu. Saat itu, pihak perusahaan telah berjanji akan menuntaskan pembayaran gaji serta kompensasi bagi para pekerja yang belum menerima haknya.

“Ini RDP kedua lanjutan dari tanggal 2 September lalu, terkait keterlambatan pembayaran gaji oleh RDMP JO, khususnya PT Changwon JO PT Era. Ada sekitar 300 tenaga kerja yang belum menerima haknya,” ujar Gasali di Gedung DPRD Balikpapan.

Ia menambahkan, dalam pertemuan sebelumnya PT Changwon telah menyatakan kesediaannya untuk membayar seluruh kewajiban tersebut. “Gaji bulan Juli dan Agustus sudah dibayarkan. Namun masih ada kompensasi bagi 158 dari 300 pekerja yang belum terselesaikan, termasuk tenaga kerja subcon di bawah PT Era JO PT Changwon,” jelasnya.

Gasali turut menjelaskan struktur proyek tersebut. “Susunannya, PT Kilang Pertamina Balikpapan sebagai pemberi kerja kepada RDMP JO, kemudian RDMP JO men-sub-kan pekerjaan kepada PT Changwon JO PT Era. Namun dalam perjalanannya, PT Changwon belum membayarkan seluruh gaji dan kompensasi, meski proses mediasi sedang berjalan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, kompensasi yang belum dibayarkan untuk 158 pekerja itu mencapai sekitar Rp1,48 miliar. “Mereka berencana menggelar aksi demo pada Kamis (30/10/2025) di tiga lokasi, yakni Kantor Wali Kota Balikpapan, DPRD Balikpapan, dan Pertamina,” tutur Gasali.

Namun DPRD mengambil langkah cepat untuk mencegah aksi tersebut. “Kami berinisiatif memediasi agar aksi tidak terjadi. Harapannya, hari ini ada kesepakatan yang bisa dijadikan dasar penyelesaian. Tapi sejak pagi hingga sore, belum ada keputusan,” terangnya. Komisi IV pun memberikan tenggat waktu kepada pihak perusahaan. “Kami meminta pertanggungjawaban PT Changwon JO PT Era untuk melunasi pembayaran kepada 158 pekerja dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak diselesaikan, kami tak bisa lagi menahan para pekerja untuk melakukan aksi. Kami sudah mencarikan solusi, dan bila tak ditindaklanjuti, demo kemungkinan digelar Senin depan (3/11/2025),” tegasnya.

Gasali berharap masalah ini segera tuntas tanpa menimbulkan gejolak di lapangan. “Batas waktu pembayaran kami tetapkan hingga Jumat (31/10/2025). Kami memohon agar PT Changwon segera menyelesaikannya demi menjaga kondusivitas Kota Balikpapan,” ucapnya. Ia juga menyinggung alasan yang disampaikan perusahaan. “Alasannya selalu soal administrasi. PT Changwon mengklaim sudah membayar ke PT Era, tetapi sejak Juni 2022 proyek sudah diambil alih langsung oleh PT Changwon. Ini yang masih kami klarifikasi,” kata Gasali.

Dalam pertemuan tersebut, dua perusahaan hadir, meski PT Era hanya diwakili oleh mantan HRD yang juga menjadi korban karena belum menerima gaji. “Pihak PT Changwon mengaku sudah menyelesaikan kewajibannya, namun belum bisa membuktikan secara administrasi,” ujar Gasali.

Ia menutup dengan harapan agar permasalahan tersebut segera menemukan titik terang. “Jika bukti transfer belum bisa ditunjukkan secara final, kami berharap pada 31 Oktober nanti sudah ada penyelesaian agar situasi di Balikpapan tetap kondusif,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Isu rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan pada tahun 2026 menjadi perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan pihaknya tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak pada pegawai, khususnya mereka yang berperan langsung dalam pelayanan publik seperti tenaga kesehatan.

“Artinya kami akan mendorong agar pegawai tidak dirugikan. Kalau dipotong tentu dirugikan. Kami berharap, khususnya di DPRD, agar PNS ini tidak sampai terkena dampak negatif. Kalau pun ada pemotongan, mungkin bisa dilakukan di segmen lain,” ujar Gasali di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (29/10/2025).

Gasali menilai tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Menurutnya, jika tunjangan mereka dikurangi, hal itu bisa menurunkan motivasi dan berimbas pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah bijak dalam menata ulang anggaran.

“Ya itu yang kami harapkan, agar pemotongan tidak ke ranah tenaga kesehatan. Kalau pun ada, mungkin bisa diambil dari kegiatan seremonial atau pos-pos anggaran lain yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gasali menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan memiliki porsi anggaran yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan memiliki alokasi minimal 20 persen dari APBD, sedangkan kesehatan juga memiliki ketentuan tersendiri sesuai Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya aturan tersebut, Gasali optimistis dua sektor vital itu tidak akan terdampak secara signifikan.

Ia menegaskan program-program pelayanan publik tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. “Program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kalaupun ada pengurangan, itu hanya pada kegiatan seremonial, bukan pada layanan inti,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak akan menghambat pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan. Komitmen ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, usai menghadiri rapat di Gedung DPRD, Rabu (29/10/2025) sore.

Gasali menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja untuk meninjau dampak penyesuaian TKD terhadap kegiatan pembangunan. Dari hasil pembahasan sementara, belum ada kesepakatan final, namun ia memastikan program prioritas tetap dijalankan. “RDP kemarin membahas bagaimana memastikan pemotongan TKD ini tidak berpengaruh pada anggaran sektor pendidikan. Masih dibahas lebih lanjut, tapi kami berharap seluruh program prioritas bisa tetap berjalan di tahun 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD bersama dinas terkait akan terus memantau agar setiap kegiatan pembangunan pendidikan tetap terlaksana tanpa penundaan. “Belum bisa kami pastikan hasil akhirnya karena pembahasan masih berlangsung, tapi kami ingin aktivitas di lapangan tidak terhenti,” tambahnya.

Gasali menyebut, program yang menjadi fokus utama Komisi IV meliputi penambahan ruang belajar baru (RKB), pembangunan sekolah, serta renovasi fasilitas pendidikan yang rusak. “Item yang kita dorong tetap sama, yaitu peningkatan kapasitas sekolah dan penambahan ruang belajar agar pelayanan pendidikan semakin baik,” tuturnya.

Ia menegaskan, meskipun terjadi pemotongan TKD, sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban efisiensi anggaran. “Program pendidikan ini bukan terancam, tapi justru wajib dipertahankan karena menyangkut masa depan anak-anak Balikpapan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gasali memastikan proyek pembangunan SD Negeri 022 Balikpapan tidak terdampak pemotongan TKD. Proyek tersebut, kata dia, sudah dianggarkan dalam APBD 2025 dan kini dalam tahap penyelesaian. “SD 022 tetap berjalan karena dananya sudah tersedia. Saya sudah meninjau langsung ke lapangan, dan optimis bisa rampung pada Desember,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, meskipun dilakukan penyesuaian fiskal. “Harapan kami, pelayanan pendidikan di Balikpapan tetap berjalan maksimal. Pembangunan ruang kelas, renovasi sekolah, dan proyek yang sudah direncanakan harus selesai tepat waktu,” pungkas Gasali.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat fondasi sosial dan menata ruang kota terus menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan.

Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (29/10/2025), dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) resmi dibahas, yakni Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Anggota DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai kedua raperda tersebut memiliki arti strategis dalam membentuk arah pembangunan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkarakter kuat. Ia menegaskan, pendidikan kebangsaan harus menjadi pondasi bagi generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi. 

“Raperda tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting untuk memperkuat karakter generasi muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha. Mereka perlu memahami nilai-nilai kebangsaan agar tidak kehilangan jati diri di era digital,” ujar Wahyullah usai mengikuti rapat paripurna. Menurutnya, pembinaan karakter tidak dapat dipisahkan dari penataan lingkungan yang sehat dan tertata.

Karena itu, Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang layak huni serta memperkuat nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.  “Balikpapan masih menghadapi tantangan backlog atau kekurangan rumah yang cukup tinggi. Sebagai beranda Ibu Kota Nusantara, kita harus siap menyambut pertumbuhan penduduk baru dengan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan,” jelasnya.

Wahyullah juga menyoroti sekitar 5.600 unit permukiman kumuh yang membutuhkan perhatian serius. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan infrastruktur, tetapi juga pembinaan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan, keteraturan, dan kehidupan yang harmonis.  “Melalui Raperda ini, kami ingin membumikan nilai-nilai Pancasila di setiap kawasan permukiman. Pembangunan bukan sekadar fisik, tapi juga membangun manusia dan semangat nasionalismenya,” tegasnya.

Ia berharap kedua Raperda ini dapat segera disahkan dan dijalankan secara konsisten, agar Balikpapan tumbuh sebagai kota modern penopang IKN yang tetap berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Semangat Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk tampil sebagai penggerak perubahan. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. Muliati, yang mengajak kaum muda agar berani berinovasi dan beradaptasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurutnya, makna Sumpah Pemuda tidak hanya sebatas simbol persatuan, tetapi juga menjadi dorongan untuk melahirkan gagasan kreatif yang membawa manfaat bagi masyarakat. “Sumpah Pemuda adalah bukti bahwa perubahan besar lahir dari semangat dan keberanian generasi muda. Kini saatnya semangat itu diwujudkan melalui inovasi, kreativitas, serta kemampuan mengikuti perkembangan zaman,” ujar Muliati saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari dunia kerja, pendidikan, hingga cara berinteraksi. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi lintas bidang agar generasi muda Balikpapan mampu bersaing di level nasional bahkan global.

“Teknologi jangan hanya dimanfaatkan untuk hiburan atau konsumsi informasi semata. Pemuda harus naik kelas, menjadi pencipta dan pengembang ide-ide baru berbasis teknologi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muliati menyoroti pentingnya dukungan nyata dari pemerintah dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. “Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menyiapkan generasi muda Balikpapan yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mereka harus menjadi contoh positif bagi daerah lain,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pemuda menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum kebangkitan untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata. “Jangan takut bermimpi besar. Jadilah generasi yang tidak hanya mengikuti arus digitalisasi, tetapi mampu menciptakan arus perubahan menuju Balikpapan dan Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum penting bagi generasi muda Balikpapan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa anak muda harus menjadi garda terdepan dalam memajukan kota dan menyiapkan masa depan bangsa. “Generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan estafet kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Yono usai menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Balai Kota Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Menurut Yono, DPRD Balikpapan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) terus membuka ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi melalui berbagai program pembinaan. “Selama ini, kami telah bekerja sama dengan Forkopimda dan Disporapar. Beragam kegiatan seperti pelatihan, workshop, hingga program pendidikan telah diarahkan untuk meningkatkan prestasi dan keterampilan generasi muda,” jelasnya.

Program-program tersebut, lanjut Yono, tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan ilmu formal, tetapi juga pengembangan karakter, kemandirian, dan kepemimpinan. Bidang yang disentuh meliputi kewirausahaan, pendidikan karakter, pengetahuan kenegaraan, hingga kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global. “Semua kegiatan ini bertujuan membentuk generasi emas Balikpapan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan siap menghadapi tantangan global,” tambahnya.

Yono menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam setiap tahap pembangunan. Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus terlibat sebagai pelaksana sekaligus pengawas pembangunan. “Anak muda perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Semangat dan idealisme mereka penting untuk melakukan check and balance, serta membantu pemerintah mengoreksi kebijakan agar lebih berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi generasi muda Balikpapan untuk terus berinovasi dan berkontribusi. “Peran generasi muda dan masyarakat sangat penting. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita bisa membangun Balikpapan yang lebih baik ke depan,” pungkas Yono.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momen penting bagi generasi muda Kota Balikpapan untuk merenung sekaligus memacu semangat berkontribusi bagi bangsa.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, Selasa (28/10/2025). Taqwa menekankan bahwa Sumpah Pemuda lebih dari sekadar seremoni tahunan. Peristiwa ini merupakan pengingat sejarah perjuangan bangsa yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus. “Ini hari bersejarah yang memberikan spirit bagi kita semua, terutama generasi muda Balikpapan. Sumpah Pemuda adalah sumber inspirasi untuk terus berjuang dan berkarya,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan pemuda kini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dulu perjuangan diwujudkan lewat senjata, saat ini generasi muda berperan melalui inovasi, kreativitas, dan produktivitas di berbagai bidang. “Sekarang bukan lagi soal perang fisik, tapi bagaimana kita mengisi waktu dengan kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, orangtua, dan masyarakat,” kata Taqwa.

Ia menegaskan bahwa pendidikan, kompetensi, dan karakter menjadi modal penting bagi pemuda menghadapi era globalisasi. Generasi muda harus memiliki visi, misi, dan kemampuan yang mumpuni agar dapat bersaing dan memberi kontribusi nyata bagi daerah maupun bangsa.

Lebih jauh, Taqwa mengingatkan bahwa pemuda bukan sekadar simbol semangat, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat dukungan dan fasilitas untuk berkembang, berinovasi, serta berkolaborasi. “Pemuda perlu didukung dan difasilitasi agar dapat berkembang, berinovasi, dan berkolaborasi. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang tumbuh bagi mereka,” tandasnya.

Di akhir pesan, Taqwa berharap semangat Sumpah Pemuda terus hidup dalam setiap langkah generasi muda Balikpapan. “Selamat Hari Sumpah Pemuda. Jadikan momentum ini untuk memperkuat tekad dan semangat membangun bangsa,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)