SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 diprediksi akan menghadapi tantangan berat. Penurunan signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat membuat kekuatan fiskal daerah harus disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan daerah.

“Penurunan ini cukup besar, sekitar Rp1,55 triliun. Kami perlu menyampaikan hal ini secara terbuka agar masyarakat memahami konteksnya,” ujar Andi Arif Agung saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, proyeksi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun akan mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun. Faktor utama penyebabnya adalah koreksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu PAD kita masih bisa mencapai Rp1,5 triliun, tetapi dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, target itu sulit dipertahankan. Karena itu, pembahasan APBD harus realistis dan menyesuaikan kemampuan daerah,” jelasnya.

Politikus yang akrab disapa A3 ini menegaskan, meskipun fiskal daerah melemah, pemerintah tetap memiliki strategi untuk menjaga stabilitas pembangunan. Namun, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. “Kita tentu memiliki strategi untuk mengungkit kembali kekuatan fiskal, tetapi butuh proses dan perencanaan yang matang agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan ketimpangan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan yang memiliki tahapan dan mekanisme jelas. “Pembangunan tidak bisa dilakukan secepat membalik telapak tangan. Setiap program harus melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Ada prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus dihormati,” tegasnya.

Selain itu, A3 juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang jernih dan faktual. Semua kebijakan pembangunan harus berbasis analisis dan kemampuan anggaran, bukan sekadar janji politik,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)