SWARAREPUBLIKA.com, PPU - program pengawasan pembangunan di tahun 2023 menjadi program yang akan dimulai setidak nya pada akhir triwulan pertama tahun 2023 termasuk menggelar RDP termasuk juga dengan reses pada Maret ini. Perihal ini disampaikan oleh ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin Noor, Kamis, (9/3/2023)

Begtu pula di penghujung Maret nanti, juga ada agenda penting lainnya. Yakni terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab PPU Tahun Anggaran 2022. “LKPJ, triwulan pertama itu sebaiknya segera dilakukan,” ujarnya.

Syahrudin menjelaskan, LKPJ tersebut mencakup semua laporan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun masa anggaran. Dalam hal ini, para legislator serta masyarakat dapat melihat langsung hasil kegiatan pemerintah daerah pada tahun lalu.

DPRD Penajam Paser Utara (PPU) khususnya Badan anggaran (BANGGAR) memiliki pertimbangan dalam memberikan pandangan program yang diusulkan pemkab PPU pada 2023 jika tepat sasaran.pastinyabakan dibahas bersama dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Adapun menurutnya, TAPD juga memiliki peran untuk pengawasan. Dalam forum tertentu, harusnya kedua pihak berupaya meramu dan membahas penggunaan anggaran daerah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan masyarakat. “Sebenarnya kalau fungsi Banggar, tidak hanya membahas anggaran.

Tetapi juga termasuk pengawasannya, implementasinya, dan itu semua melibatkan rekan-rekan di DPRD,” kata Syahrudin. Sekadar informasi, APBD PPU pada tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Ia berharap, semua program pemerintah tahun 2023 dapat berjalan lancar. ungkapnya

ADV

 

SWARAREPUBLIKA.com, PPU - Kelanjutan proyek Bendung telake sampai saat ini belum ada titik terang akan kelanjutannya. mestinya proyek irigasi ini diharapkan segera rampung agar dapat membantu petani dalam mengelola ribuan hektar lahan di dua kabupaten yakni longkali, Paser, dan babulu PPU.

Terkait dengan proyek ini ketua komisi II DPRD Penajam Paser BBM p Utara (PPU) Wakidi akan mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat seperti apa kelanjutan proyek Bendung telake ini.

 

Kamis, (9/3/2023)Penundaan proyek ini berimbas pada kekecewaan Wakidi selaku ketua komisi II dimana pada waktu itu alokasi anggaran dipindahkan ke pembangunan intake sepaku demi kebutuhan penyangga IKN.

"Kami menolak lupa rencana pemerintah merealisasikan bendung regulator Sungai Telake. Ini harapan para petani tanaman pangan dari Babulu, Waru, Penajam. Itu berkaitan dengan sumber air untuk irigasi teknis,”.

Menurut pengamatannya, banyak petani yang akan beralih ke perkebunan sawit dalam lima tahun mendatang. Apabila pemerintah pusat tidak segera memecahkan persoalan irigasi. Untuk diketahui, pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan lelang pembangunan bendung tersebut, 2022 lalu.

Bahkan, rencana pembebasan lahan di Kecamatan Babulu sudah berlangsung. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu itu mengucapkan selama bendung regulator di Sungai Telake belum dibangun, kondisi pertanian di PPU tetap seperti sekarang. Dipastikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk penghuni IKN. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan lokal saja masih belum mencukupi.

“Tiba-tiba pemerintah pusat mengalihkan untuk kegiatan di IKN. Ini terus terang, kami bersama warga terutama petani, kecewa banget,” sebutnya. Lebih lanjut, Wakidi menilai, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini.

Agar para petani tetap diberdayakan dengan mendukung program-program nyata dan mengembalikan rencana bendung Sungai Telake menjadi program nasional. Adapun rencana teknis pelaksanaan pembangunan bendung regulator di Sungai Telake sudah dilengkapi desain.Kedalaman bendung diturunkan sekian meter dan bangunannya setinggi enam meter, untuk memudahkan mengalirkan air ke sawah-sawah petani, ungkapnya.