SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM, Memasuki usia ke 21 DPRD penajam Paser Utara menggelar rapat paripurna bersama Bupati penajam Paser Utara Hamdam dan seluruh jajaran OPD setempat pada Sabtu (11/3/2023).

Ketua DPRD penajam Paser Utara Syahrudin M Noor menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang telah ikut memberikan tenaga serta pikiran dalam memajukan kabupaten penajam Paser Utara.

Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan diantaranya masih ada kekurangan kekurangan yang harus dibenahi terutama perbaikan infrastruktur yang diharapkan bagi kita semua, jelasnya.

Dengan ditetapkannya kabupaten penajam Paser Utara sebagai Ibukota negara Nusantara tentunya sangat diperlukan peningkatan SDM agar kedepannya masyarakat Kalimantan timur khususnya penajam paser Utara ikut ambil bagian dalam program pembagunan IKN.

Lanjutnya, Pembangunan infrastruktur merupakan poin yang harus digencarkan karena peningkatan perekonomian dapat berjalan ketika akses infratruktur jalan baik didesa desa kecamatan serta jalan propinsi semua sudah terselesaikan, ujarnya. kemudian pentingnya penyediaan sarana air bersih yang selama ini masih menjadi PR kita bersama untuk segera dituntaskan.

Momen ini adalah momen yang pas bagi kita semua untuk terus ber syukur kepada Allah SWT atas dasar limpahan Rahmat serta hidayah dengan berjalannya pembangunan IKN Nusantara semoga perekonomian masyarakatnya tumbuh pesat dan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada, ungkapnya. (ADV)

SWARAREPUBLIKA.com, PPU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (PPU Kaltim) Thohiron mendukung dalan upaya pemerintah daerah PPU untuk menuntaskan pembangunan Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati PPU tahun 2023.

Thohiron mengatakan bahwa rumah jabatan segera diselesaikan pembangunannya, sehingga dapat difungsikan.  “Rumah jabatan Bupati menurut saya itu penting untuk dilanjutkan karena itu merupakan aset daerah,” ucap Thohiron kepada Awak media ini, Jumat (10/3/2023).

Pemkab PPU kini telah kembali menganggarkan kurang lebih Rp 7 miliar dan melanjutkan pembangunan Rumah Jabatan Bupati tersebut yang belum selesai pekerjaannya sejak tahun 2020 lalu.  

"Rumah jabatan Bupati tersebut merupakan aset penting bagi pemerintah daerah oleh karena itu perlu proses pembangunannya yang telah menghabiskan banyak anggaran, sehingga sangat disayangkan apabila tidak dilanjutkan," ucapnya.   “Sayang kalau tidak dilanjutkan, itu dibangun dengan menghabiskan banyak anggaran,” sambungnya.

Diketahui, Pembangunan rumah jabatan Bupati PPU yang dikerjakan pada akhir 2020 hingga pertengahan 2021 lalu, karena pembangunannya sempat terhenti dan terkendala anggaran selama beberapa waktu.  

"Pembangunan Rumah Jabatan Bupati itu telah menyerap anggaran setidaknya Rp 34 miliar, dari mulai bangunan utama, tempat parkir, pos jaga, jaringan listrik, site development, dinding pagar dan lainnya," jelas Thohiron.

"Sehingga saat ini pemerintah daerah telah menganggarkan kembali untuk tahap penyelesaiannya, serta beberapa furniture untuk bagian dalam bangunan," pungkasnya. 

ADV