SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Penanganan persoalan drainase di wilayah Balikpapan Barat kembali menuai sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla, menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) lamban dalam merespons keluhan warga terkait sedimentasi yang menumpuk di sejumlah saluran air.
Kondisi tersebut membuat kawasan permukiman dan jalan kerap tergenang setiap kali hujan deras mengguyur kota. Menurut Baharuddin, tumpukan lumpur yang tidak segera dikeruk menyebabkan aliran air tersumbat dan meluber hingga ke badan jalan. Ia menyebut, permasalahan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, namun tindak lanjut dari instansi teknis belum terlihat nyata.
“Setiap kali hujan turun, air langsung meluber ke jalan karena sedimen di parit sudah terlalu tinggi. Warga sudah sering mengadu, tapi tindak lanjutnya belum jelas,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti alasan klasik yang kerap disampaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan, yakni kesulitan membersihkan parit karena adanya pedagang yang menempati area di atas saluran. Menurutnya, kendala tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan koordinasi antarinstansi.
“Selalu saja alasannya pedagang menutup parit, padahal ini bisa ditangani jika ada ketegasan. Satpol PP bisa dilibatkan untuk menertibkan. Jangan saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Baharuddin menegaskan, perawatan dan pengerukan drainase merupakan kewajiban pemerintah melalui instansi teknis, bukan sepenuhnya tanggung jawab masyarakat. Ia menilai gotong royong warga hanya bersifat pendukung, bukan menggantikan tugas pemerintah.
“Masyarakat bisa bantu bersihkan sampah ringan, tapi untuk mengangkat sedimen tebal di dasar parit, itu kewajiban Dinas PU. Jangan justru warga yang disalahkan,” katanya.
Ia menilai lambannya respons tersebut menunjukkan lemahnya kinerja UPT di wilayah kerja Balikpapan Barat. Karena itu, ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat pelaksana di lapangan.
“Kalau UPT-nya tidak bisa bekerja maksimal, sebaiknya dibubarkan saja. Tidak ada gunanya pegawai digaji tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu pemborosan anggaran,” kritiknya.
Lebih lanjut, Baharuddin meminta Dinas PU segera melakukan pemetaan terhadap titik-titik drainase yang masuk kategori kritis agar penanganan tidak bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan jangka panjang. Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan membentuk tim terpadu bersama Satpol PP dan pihak kecamatan untuk menertibkan kawasan padat penduduk yang salurannya tertutup bangunan liar.
“Kalau tidak segera ditangani, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan, kita akan menghadapi persoalan banjir yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga soal keseriusan pemerintah melindungi warganya,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)