SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak akan menghambat pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan. Komitmen ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, usai menghadiri rapat di Gedung DPRD, Rabu (29/10/2025) sore.
Gasali menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja untuk meninjau dampak penyesuaian TKD terhadap kegiatan pembangunan. Dari hasil pembahasan sementara, belum ada kesepakatan final, namun ia memastikan program prioritas tetap dijalankan. “RDP kemarin membahas bagaimana memastikan pemotongan TKD ini tidak berpengaruh pada anggaran sektor pendidikan. Masih dibahas lebih lanjut, tapi kami berharap seluruh program prioritas bisa tetap berjalan di tahun 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD bersama dinas terkait akan terus memantau agar setiap kegiatan pembangunan pendidikan tetap terlaksana tanpa penundaan. “Belum bisa kami pastikan hasil akhirnya karena pembahasan masih berlangsung, tapi kami ingin aktivitas di lapangan tidak terhenti,” tambahnya.
Gasali menyebut, program yang menjadi fokus utama Komisi IV meliputi penambahan ruang belajar baru (RKB), pembangunan sekolah, serta renovasi fasilitas pendidikan yang rusak. “Item yang kita dorong tetap sama, yaitu peningkatan kapasitas sekolah dan penambahan ruang belajar agar pelayanan pendidikan semakin baik,” tuturnya.
Ia menegaskan, meskipun terjadi pemotongan TKD, sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban efisiensi anggaran. “Program pendidikan ini bukan terancam, tapi justru wajib dipertahankan karena menyangkut masa depan anak-anak Balikpapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gasali memastikan proyek pembangunan SD Negeri 022 Balikpapan tidak terdampak pemotongan TKD. Proyek tersebut, kata dia, sudah dianggarkan dalam APBD 2025 dan kini dalam tahap penyelesaian. “SD 022 tetap berjalan karena dananya sudah tersedia. Saya sudah meninjau langsung ke lapangan, dan optimis bisa rampung pada Desember,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, meskipun dilakukan penyesuaian fiskal. “Harapan kami, pelayanan pendidikan di Balikpapan tetap berjalan maksimal. Pembangunan ruang kelas, renovasi sekolah, dan proyek yang sudah direncanakan harus selesai tepat waktu,” pungkas Gasali.
(ADV/DPRD Balikpapan)