Politik

PPU,SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Terkait agenda Pemerintah Pusat dalam merekrut sekitar 150.000 sampai 200.000 tenaga kerja untuk pembangunan ibu kota baru.

Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono Basuki mengatakan sesuai rencana Badan Otorita IKN bakal membutuhkan ratusan ribu pekerja. Dalam membangun IKN itu, diminta untu mengikutsertakan para tenaga kerja lokal.

Alasannya karena wilayahnya meliputi sebagian di PPU. "Pembangunan ibu kota baru segara dilakukan pada semester kedua tahun ini, 2022, kami harap tenaga kerja lokal diutamakan" ujarnya, Rabu, (8/6/2022).

Persoalan ini juga bakal dibahas secara langsung dengan Badan Otorita IKN. Dalam waktu dekat, akan turut menyampaikan memprioritaskan tenaga kerja lokal, di samping beberapa hal lainnya. "Nanti saat bertemu Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, kami akan libatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU juga," ucapnya.

Politikus PDIP ini juga mengungkapkan bahwa persoalan ini penting. Sebab, jika bersinggungan dengan urusan masyarakat lokal, dapat menimbulkan konflik jika tak diseriusi.

Makanya, setiap perekrutan tenaga kerja, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam struktur Badan Otorita IKN Nusantara, harus dibahas dengan matang. Kemudian juga, dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, hal ini menjadi lebih penting. "Ya, jika bisa tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, juga dapat diakomodasi di IKN Nusantara," tukas Hartono.

Meski begitu, tenaga kerja lokal itu nantinya tetap perlu melalui beberapa seleksi. Maka dari itu, persoalan pembekalan kompetensi juga perlu dibahas agar bisa dipersiapkan lebih dulu.

"Kami minta Badan Otorita IKN Nusantara bisa rekrut tenaga honorer sesuai spesifikasi pendidikan dan kemampuan karena tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten sekitar 3.000 orang dan berdampak besar kalau ada penghapusan," tutupnya. (ADV)

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Pelantikan Syahrudin M Noor sebagai ketua DPRD PPU yang baru menggantikan Jhon Kenedi akan digelar pada 4 Juli mendatang. Namun penjadwalan secara resmi masih menunggu hasil keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD PPU.

Sekretaris DPRD PPU Andi Singkeru melalui Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Muhtar menjelaskan paripurna pelantikan ketua legislatif yang baru diagendakan pada Senin, (4/6/2022) mendatang.

Syahrudin M Noor akan mengambil sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD PPU Periode 2019-2024 menggantikan Jhon Kenedi. "Kesepakatan itu muncul berdasarkan hasil koordinasi dengan antara Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin dan Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki," ujarnya, Jumat, (30/6/2022).

Seperti diketahui, DPRD PPU sebelumnya telah melakukan rapat paripurna penghentian dan pergantian Ketua DPRD PPU, dari Jhon Kenedi ke Syahrudin M Noor pada 14 Maret 2022. Paripurna menindaklanjuti surat pergantian pucuk pimpinan yang diterbitkan DPP Demokrat.

Dalam perjalanannya, Jhon Kenedi menilai hasil paripurna cacat hukum hingga. Ia kemudian melayangkan gugatan di PN Penajam pada Senin (18/4/2022). Dalam gugatannya, Jhon Kenedi juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 6,03 miliar. Meski pada Senin, (30/5/2022) lalu Jhon Kenedi telah mencabut gugatan. Sebab itulah proses pelantikan pun tertunda.

Karena SK Gubernur Kaltim Isran Noor urung keluar, karena masih memerlukan Surat Keterangan Bebas Perkara dari PN Penajam sebagai salah satu persyaratan. Adapun Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Isran Noor soal pemberhentian dan pengangkatan nakhoda baru legislatif PPU telah keluar pada 21 Juni lalu.

Kemudian sampai di meja parlemen PPU pada 23 Juni, melalui Biro Pemerintahan Setkab PPU. "SK sudah diterima. Didalamnya dijelaskan bahwa pemberhentian itu secara definitif itu pada 21 Juni. Per tanggal itu juga, Jhon Kenedi secara resmi menjadi anggota DPRD biasa," jelas Muhtar.

Lebih lanjut, Muhtar menegaskan bahwa keputusan resmi penyelenggaraan paripurna itu akan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD PPU. Meski begitu, ia meyakinkan bahwa agenda itu hingga kini sudah tidak akan bergeser lagi.

"Banmus biasa kan dilaksanakan di akhir bulan, atau awal bulan. Jadi nanti akan diputuskan agenda paripurna 4 Juli itu pada saat banmus itu. Banmus jadwalnya jika tidak 30 Juni atau 1 Juli digelar," tutupnya. (ADV)

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU serius dalam mengendalikan keberadaan ritel modern yang kian menjamur di wilayahnya.Hal itu agar polemik ketersinggungan dengan warung-warung lokal tidak semakin membesar.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam mencari solusi terkait polemik antara menjamurnya ritel modern dan pelaku usaha kelontong.

Adapun legislatif bakal memanggil eksekutif dan semua pihak yang berkaitan dalam urusan itu. Dalam pertemuan itu, secara khusus pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap toko ritel modern.

Menurutnya, jika keberadaanya dibiarkan, bisa terus berdampak terhadap usaha masyarakat dan akhirnya memicu polemik. “Pengendalian ini dalam rangka melindungi pelaku ekonomi kita, bagi UMKM yang membuat produk ataupun yang usaha sejenis,” ujar Hartono, Rabu, (1/6/2022).

Menurut Hartono, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan daya tarik pengembangan berbagai waralaba untuk hadir di Benuo Taka. Hal itu sebenarnya kabar baik untuk pembangunan daerah, namun satu sisi juga memiliki potensi negatif."Makanya itu perlu diatur dan disosialisasi dengan baik ke masyarakat," tandasnya.

Kemudian, pelaku ekonomi lokal juga dinilai belum siap bersaing dengan toko ritel modern. Sehingga diperlukan upaya khusus agar tidak berdampak pada masyarakat ekonomi kecil.

Lebih lanjut Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, penerbitan izin usaha untuk ritel modern juga harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Karena yang terjadi di lapangan, seolah mengesampingkan persoalan kebijakan itu lalu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Jika tidak diindahkan kita minta pemerintah melakukan class action untuk menutup. Tapi sebelum itu, kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari jalan terbaik,” pungkas Hartono. (ADV)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Usai WHO menetapkan pandemi Covid-19 menjadi endemi, segala aktivitas mulai lebih longgar dilaksanakan. Khususnya berbagai event-event di tempat terbuka. Menyikapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Bijak Ilhamdani mendukung. Hal itu menurutnya penting dilakukan demi pemulihan ekonomi daerah.

“Saya mendukung sekali dan bangga dengan teman-teman, karena hari ini terselenggara kegiatan ini setelah sekian lama banyak sekali keterbatasan karena Pandemi Covid-19, Alhamdulillah sudah mulai kegiatan-kegiatan,” ungkapnya, Minggu (29/5/2022). Bijak menilai kegiatan ini memiliki dampak baik dan diharapkan terus memunculkan kegiatan-kegiatan lain yang positif di daerah ini.

Selain itu dengan terselenggaranya kegiatan seperti ini dapat juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. “Ini dapat memunculkan teman-teman yang lain untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Maka dari itu, politikus muda Partai Demokrat ini lebih menekankan adanya kegiatan di luar ruangan. Hal itu menurutnya dapat menjadi simultan yang efektif.

“Kita masih punya banyak tempat-tempat yang asik yang lainnya misalnya di Taman Bupati, di Titik Nol untuk membuat acara serupa,” tutup Bijak.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Proyek Bendungan Lawe-Lawe kembali disoroti DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Pemkab PPU diminta untuk serius dalam penyelesaian pembangunan itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di sekitarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syahrudin M Noor menuturkan harus ada upaya serius dari pemerintah daerah. Apa lagi, tak sedikit anggaran yang telah masuk dalam proyek pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Benuo Taka itu.

“Kita sudah berinvestasi ratusan miliar rupiah dan belum bisa dimanfaatkan karena memang bendungan ini belum tuntas pembangunanya. Bendungan Lawe-Lawe harus segera diselesaikan,” tegasnya, Kamis, (26/5/2022). Pada 17 Mei 2022 lalu DPRD PPU juga telah memanggil pihak terkait untuk menjelaskan permasalahan yang ada di sana.

Di antaranya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Riviana Noor, Asisten II Setkab PPU Ahmad Usman dan Ditektur Perumda Air Minum Daerah (PDAM)Danum Taka PPU Abdul Rasyid.

Seperti diketahui, proyek bendungan untuk penampungan air baku PDAM Danum Taka PPU senilai Rp 179 miliar. Mulai dikerjakan pada 2014 dan dihentikan pada akhir 2017 karena saat itu pemerintah daerah sedang mengalami defisit anggaran. Progres pembangunan proyek tersebut dihentikan pada posisi 85 persen.

Selain progres pembangunan yang belum menunjukkan tanda bakal selesai, lahan bendungan tersebut dibangun yang merupakan milik Pertamina seluas 200 hektar juga masih bersengketa.

Lahan tersebut digunakan dengan status pinjam pakai, yang masanya telah berakhir dan belum pernah diperpanjang. Selain meminta Pemkab PPU untuk serius menyelesaikan persoalan lahan, jajaran PDAM Danum Taka untuk turut proaktif bersama dengan Dinas PUPR dalam menyelesaikan lahan Bendungan Lawe-Lawe.

“Perumda Air Minum Danum Taka jangan hanya berpikir sebagai operator saja, tetapi harus juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk masalah lahan,” pungkasnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com– DPRD Penajam Paser Utara (PPU) memberikan apresiasi terhadap Pemkab PPU. Atas usahanya selama ini dalam menjalin komunikasi yang baik terhadap tamu pemerintahan yang datang.

Seperti diketahui, PPU belakangan selalu ramai dikunjungi berbagai pihak setelah ditunjuk sebagian wilayahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Baik dari kalangan masyarakat, hingga ke pejabat elit.

Sikap pemerintah daerah PPU yang memberikan sambutan baik terhadap tamu yang datang itu diapresiasi Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Bijak Ilhamdani. Pasalnya hal itu, cukup menyita waktu untuk pelayanan terhadap para tamu yang datang tetap harus diberikan secara maksimal.

“Saya mengapresiasi pemerintah daerah karena banyak menyita waktu mereka untuk melakuan pelayanan kepada para tamu,” katanya, Rabu, (25/5/2022).

Politikus muda Partai Demokrat ini menganggap dari pelayanan yang baik akan memberikan kesan yang baik pula bagi daerah.

Khususnya saat mereka meninggalkan daerah berjuluk Benuo Taka ini. Dari hal tersebut pun diharapkan bisa menjalin kerjasama yang akan menguntungkan daerah terutama terhadap ekonomi.

"Ke depan tentu mereka meninggalkan ppu ini dengan cerita yang baik, sehingga kedepan kita melakukan beberapa kerjasama secara tidak langsung meningkatkan manfaat ke kita,” ujar Bijak.

Terlepas dari itu pula, hal ini akan memberikan dampak positif lainnya. Satu hal yang bisa diprediksi ialah soal peluang daerah untuk menawarkan potensi investasi.

“Saya yakin hal itu akan memberikan dampak positif lainnya. Khususnya dalam hal peningkatan iklim investasi di daerah,” pungkasnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKAcom - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU segera mengalokasikan anggaran untuk UPT Pekerjaan Umum (PU) di masing-masing kecamatan. Pasalnya saat ini banyak jalan rusak parah di pemukiman tidak mendapatkan perbaikan. Akibat jalan rusak itu, tak sedikit warga yang menjadi korban. Jalan berlubang dan berlumpur, membuat warga sulit untuk mengendalikan kendaraannya dan terjatuh.

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati mengungkapkan seperti akses utama antar Desa Sebakung Jaya dan Babulu Laut, Kecamatan Babulu. Warga setempat biasanya menyebutnya Jalan Sekunder 8. Ruas jalan sekira 4 kilometer itu hampir tiap hari ada saja pengendara yang terjatuh di sana.

“Separah sawah kalau mau dibilang. Itu akses utama, jadi jalan ini aktif sekali, penghubung antara PPU dan Paser juga,” ucap legislator daerah pilih (dapil) Waru-Babulu, Sujiati, Kamis, (19/5/2022).

Perbaikan terakhir pernah dilakukannya beberapa tahun lalu, saat periode kepemimpinan sebelumnya. Namun, perbaikilah itu hanya sementara saja. Tidak sesuai dengan kendaraan yang kerap melintas di sana.

Seperti diketahui pula, tak sedikit kendaraan bermuatan berat melintas di sana untuk distribusi hasil panen petani dan nelayan. Dulu sudah pernah diperbaiki, pengerasan juga, itu era kepemimpinan periode yang sebelumnya, sampai saat ini belum pernah lagi,” sebut dia.

Tentu hal ini menimbulkan banyak kerugian untuk masyarakat. Selain soal kenyamanan, untung dari penjualan hasil panen petani dan nelayan juga menjadi lebih rendah. Akibat terpotong cost distribusi yang sulit. Masyarakat juga hampir tiap hari juga sudah swadaya, saya saja ikut iuran untuk perbaikan itu, tapi kan jalan yang kondisinya begini banyak, jelas masyarakat saja tidak mampu,” sebut Sujiati.

Maka dari itu, politikus perempuan satu-satunya di jajaran parlemen ini berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Walau kondisi keuangan daerah yang saat ini kurang sehat, namun mesti harus ada perlakuan prioritas pada hal-hal yang bersifat urgen.

Solusi yang dia sebutkan ialah penyelesaian penganggaran untuk UPT PU yang ada di masing-masing kecamatan. Karena seperti diketahui, anggaran operasional 4 UPT PU yang ada di PPU tahun ini nihil. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan seperti perbaikan sementara jalan sulit dilakukan tahun ini.

“Supaya bisa bergerak untuk pekerjaan yang urgen seperti ini. Tahun ini anggaran UPT itu ditiadakan, mereka mau beli solar saja tidak bisa,” pungkas Sujiati.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Salah satunya dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dalam pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua I DPRD PPU, Basuki Hartono menyebutkan peran masyarakat PPU dalam pemindahan IKN tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterlibatan SDM lokal dalam pembangunan itu penting untuk membantu pembangunan daerah, selain untuk menimbulkan ketimpangan sosial.

"Ke depan kita ingin bahwa diluar wilayah IKN pemerintah pusat juga membantu percepatan pembangunan maupun SDM lokal,” jelasnya, Kamis, (19/5/2022).

Terkait peranan lembaganya untuk menyampaikan hal itu ke Badan Otorita sebagai yang berwenang terhadap IKN, dikatakan Hartono belum bertemu secara langsung dan menyampaikan hal tersebut. Namun begitu pihaknya akan terus berupaya untuk dapat berdiskusi langsung dengan badan yang dipimpin Bambang Susantono tersebut.

Adapun menurut Politikus PDI Perjuangan ini, lembaga ini belum secara khusus melakukan koordinasi sebab, Badan Otorita juga belum berkantor di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski begitu, dengan lembaga lain, legislatif PPU telah menyampaikan masukan itu.

"Seperti kepada kementerian terkait kami telah berkoordinasi secara langsung. Hanya saja belum ada tindak lanjut, sebab dari kementerian juga menunggu peraturan lanjutan terkait IKN ini,” bebernya.

Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan peraturan turunan terkait pembangunan IKN. Maka dari itu, ia mendorong berbagai stakeholder untuk mengambil sikap dalam peningkatan SDM lokal agar bisa bersaing nantinya.

“Tidak hanya infrastrukur, tapi juga kesiapan sumber daya manusia jika dibandingkan laju pembangunan. Pasti kita akan tertinggal jika pemerintah pusat tidak membantu,” pungkasnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi program Pembangunan Desa Korporasi Sapi yang berjalan di wilayah setempat. Parlemen juga mendorong Pemkab PPU dapat melakukan inovasi lain atas program itu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati menilai program yang dijalankan di 5 desa yakni Desa Labangka Barat, Babulu Darat, Gunung Intan, Gunung Mulia dan Desa Gunung Makmur tengah berjalan baik. Setiap kelompok mendapat 100 ekor sapi pengembangan dan 100 ekor sapi penggemukan.

"1.000 ekor itu untuk pengembangan dan penggemukan hewan ternak, masing-masing 500 ekor. Sejauh ini program ini berjalan dengan baik di lima desa yang tersebar di Kecamatan Babulu,” ujar Sujiati, Rabu (18/5/2022). Menurutnya, langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memilih PPU sebagai salah satu daerah penerima harus diapresiasi.

Satu sisi ini membantu perkembangan daerah dalam mempersiapkan diri menyambut pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Lebih lanjut, Sujiati menyebutkan meski program pembangunan desa korporasi sapi tidak hanya bisa dipersiapkan untuk daging sapi. Karena ada manfaat lain yang dapat didapat, seperti pupuk kompos dari kotoran sapi tersebut.

Menurutnya hal itu perlu dipikirkan sejalan dengan mencari pupuk pengganti yang digunakan petani. Mengingat petani di PPU yang kini sulit untuk mendapatkan pupuk, khususnya yang bersubsidi.

“Kotoran ternak sapi berguna. Karena dengan sedikit kelangkaan pupuk saat ini kita bisa teratasi dengan pupuk organik dari kotoran sapi tersebut,” sebut dia. Hal ini tentu belum bisa hanya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Pemerintah harus hadir untuk memberikan pelatihan dan pembinaan serta alokasi anggaran pada dinas terkait dalam pengembangannya. “Kotoran ternak agar diolah menjadi biogas dan pupuk organik, baik pupuk cair maupun kompos,” tutupnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemerintah Pusat memerhatikan soal pelestarian budaya lokal. Sejalan dengan soal penerapan konsep hunian ramah lingkungan dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin berpendapat soal komitmen untuk mempertahankan kondisi alam sesuai dengan konsep smart forest city. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Yakni IKN berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta memiliki keanekaragaman hayati. “Kami berharap pemerintah pusat konsisten menerapkan konsep hunian yang ramah lingkungan bangun IKN,” ujarnya Jumat, (13/5/2022).

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan di Kecamatan Sepaku dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ditetapkan sebagai lokasi IKN Nusantara, merupakan kawasan Tahura (taman hutan rakyat) dan HTI (hutan tanam industri).

“Konsep kota hutan atau hunian yang ramah lingkungan itu akan tetap menjaga ekosistem hutan agar alam tetap hijau, lestari dan sejuk,” ucapnya. Dengan kondisi tersebut pemerintah pusat lebih mudah menata pembangunan IKN Indonesia baru bernama Nusantara sesuai konsep kota hutan atau hunian yang ramah pada lingkungan.

“Tatanan pembangunan ibu kota negara harus tetap memelihara hutan, jadi kami harap konsep kota hutan atau hunian ramah lingkungan terealisasi dalam pembangunan IKN,” tambah Raup.

Pembangunan IKN itu juga diharapkan tidak menghabisi hutan atau tetap memelihara hutan yang ada dengan mewujudkan konsep hutan kota atau hunian yang ramah pada lingkungan.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus benar-benar mempertahankan adat istiadat tegas dia, karena di Kaltim merupakan wilayah yang banyak memiliki suku dan adat istiadat yang harus tetap dijaga.

“Adat dan budaya masyarakat lokal harus dapat perhatian dan dipertahankan pemerintah pusat dengan dipindahkannya ibu kota negara Indonesia itu,” tutup Raup.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Kaum perempuan didorong untuk lebih sadar terhadap politik. Khususnya di Penajam Paser Utara (PPU) masih terbilang rendah dari partisipasi kaum hawa.

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati menyebutkan masih perlu berbagai upaya dalam peningkatan kesadaran politik. Apalagi melihat angka partisipasi kaum hawa dalam kancah politik dinilai masih jauh dari harapan.

“Meski undang-undang sudah mewajibkan 30 persen dalam pemilihan legislatif, faktanya, yang akhirnya duduk di kursi legislatif masih sangat minim,” ucap dia, Jumat, (13/5/2022). Dia menuturkan sejatinya kaum hawa punya hak yang sama dengan kaum adam untuk terjun di kancah politik. Menurut dia, perlu banyak diadakan diskusi-diskusi terkait pemahaman politik secara luas.

“Masih banyak tantangan. Terutama datang dari keluarga, utamanya suami yang terkadang tak memberi jalan,” sebut Sujiati. Lewat diskusi tersebut, pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran perempuan agar bisa ambil peran dalam percaturan politik di PPU bahkan Kaltim. “Ini kan bukan soal mudah. Dalam artian, waktu untuk keluarga bakal terbagi,” ujar dia.

Sujiati juga menyayangkan bahwa dalam memenuhi kebijakan itu, partisipasi perempuan seolah hanya dilibatkan untuk memenuhi persyaratan saja. “Jadi jangan hanya waktu pendaftaran saja kuota 30 persen dipenuhi. Tapi harus bisa sampai duduk di parlemen,” tutup dia.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan permasalah Pasar Induk Waru di Desa Sesulu. Tujuannya agar pasar di Kecamatan Waru Tiu bisa segera dioperasikan.

Adapun peersoalan yang perlu diselesaikan ialah terkait lahan yang itu menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU. “Jangan dibiarkan, harus segera diselesaikan tidak repot juga urusannya,” ujarnya, Selasa, (10/5/2022).

Hadirnya Pasar Induk Waru dianggap penting, karena adanya pasar tersebut bisa merealisasikan penataan pasar yang telah lama direncanakan. Persoalan tanah yang belum bersertifikat di Pasar Induk Waru tidak akan bisa dibangunkan fasilitas dan seharusnya permasalahan lahan itu sudah selesai.

“Kalau lahan itu milik pribadi atau warga tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah kabupaten untuk mengatur dan penataan pasar,” ucapnya. Penyelesaian sertifikasi lahan tersebut tidak sulit lanjut kader Partai Keadilan Sejahtera tersebut, bagaimana pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

“Kami bingung sertfikasi tanah pasar itu, karena sepengetahuan kami tanah sekitar lima hektare telah dibebaskan dan harusnya pengadaan tanah itu sudah selesai karena pengadaanya sudah lama,” tambahnya. Diharapkan Pasar Induk Waru yang rampung dibangun pada 2016 itu tidak menjadi permasalahan yang berlarut, sehingga tidak terawat dan rusak.

“Kalau tidak cepat diselesaikan sertifiasi jadi masalah ke depan. Kalau persoalan sertifikat tinggal kordinasi dengan BPN, jangan sampai jadi pekerjaan berlarut dan kami sudah berulang-ulang ingatkan,” pungkas Wakidi.

Rn