Politik

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Sariman menyoroti upah atau gaji tenaga kerja lokal cukup rendah pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, gaji tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menaungi proyek IKN Nusantara terbilang cukup rendah atau tidak dibayar sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU.

“Tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek IKN di Kecamatan Sepaku dibayar gak sesuai dengan standar UMK,” ujar Sariman, (10/8/2022). Sariman mengatakan perihal standar UMK, di Kabupaten PPU telah memiliki aturan tersebut, selain itu hal tersebut juga tertuang pada Perda tentang penempatan tenaga kerja lokal.

Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU UMK di Kabupaten PPU tahun 2022 senilai kurang lebih Rp 3,4 juta. “Kami di DPRD akan dorong persoalan ini kita punya aturan UMK, ada perdanya juga, kita harus tegakan.

Ini jadi kekhawatiran kami jangan sampai proyek di IKN terganggu karena persoalan UMK, bisa jadi nanti ada yang demo atau semacamnya,” kata dia.

Menyoal upah tenaga lokal, Sariman mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU. Namun, ternyata pihak Disnakertrans PPU juga tidak menerima informasi dari perusahaan-perusahaan di Kecamatan Sepaku.

“Rupanya Disnakertrans PPU tidak tahu berapa dibayar mereka, saya tanya sama Disnakertrans PPU kenapa gak ada kroscek di sana. Ternyata Disnakertrans sudah mengirimkan surat namun belum direspon dengan perusahaan di sana,” ujarnya.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA. com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menggelar serap aspirasi (reses) di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Kegiatan reses yang digelar di Kecamatan Penajam itu dihadiri puluhan warga setempat.

Raup Muin menerima banyak aspirasi dari warga setempat. Salah satu yang menjadi atensinya adalah penyerapan tangan kerja lokal dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa masyarakat setempat khawatir jika pemindahan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku nantinya tidak menyerap tenaga kerja lokal.

“Aspirasi masyarakat yang kami terima terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pemindahan IKN agar tidak meminggirkan tenaga kerja lokal, karena saat ini khawatir tidak diperhatikan,” kata Raup, Selasa (9/8/2022).

Raup Muin mengatakan akan terus mendorong optimalisasi penyerapan tenaga lokal dalan rangka pemindahan IKN Nusantara.

Sebab Badan Otorita IKN Nusantara bakal membutuhkan ratusan ribu pekerja untuk pembangunan IKN Nusantara, yang wilayahnya meliputi sebagian di Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) “Kami akan terus dorong pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga lokal untuk IKN,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Raup juga menyempatkan diri untuk menyampaikan imbauan terkait bahaya Narkoba. “Daerah kita sudah di tunjuk jadi ibu kota negara, kita berharap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kiya juga berkualitas.

Saat ini narkoba menjadi ancaman, kita berharap kepada masyarakat dapat menjadi kontrol dan melawan peredaran barang haram itu. Laporkan ke kepolisian kalau ada hal yang mencurigakan,” tutup Raup.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron menggelar serap aspirasi (reses) masa sidang III Tahun Sidang 2022 di RT 20, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.

Thohiron mengatakan dalam kesempatan resesnya kali ini, usulan warga yang diterimanya banyak mengenai permasalahan drainase yang kurang memadai, akses jalan lingkungan yang mengalami kerusakan, bantuan posyandu, bantuan siring, bantuan rumah layak huni dan penanganan sampah di wilayah tersebut.

“Tapi yang paling krusial dari masyarakat adalah terkait persoalan sampah,” kata Thohiron, Rabu (9/8/2022). Dijelaskan Thohiron, selama ini di Kelurahan Petung belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS).

Sementara masyarakat akhirnya membuang sampah di TPS Pasar Petung. Padahal TPS itu diperuntukkan hanya untuk kepentingan di pasar. “Sampai saat ini belum ada TPS-nya. Tapi untuk sampah sudah relatif tidak bergejolak, masyarakat sudah peduli. Sekarang ada mobil keliling yang mereka siapkan secara mandiri untuk mengambil sampah-sampah mereka,” kata dia.

Menurutinya, meski masyarakat sudah mulai peduli dengan persoalan sampah tersebut, pemerintah harus tetap memperhatikan persoalan tersebut dengan menyediakan TPS di Kelurahan Petung. “Pemerintah tidak boleh abai, kemudian tidak menyiapkan TPS , kan pada akhirnya seiring dengan bertambahnya penduduk, dan sebagainya harus ada TPS-nya, saat ini saya belum lihat ada TPS.

Menurut saya kalau untuk wilayah Petung itu ya cukup hanya 2 atau 3 saja TPS yang disiapkan,” ujarnya. Ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan persoalan penanganan sampah yang menurutnya cukup penting.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung di Ruang Rapat Lantai III, Gedung DPRD PPU, Selasa (9/8/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD PPU Wakidi tersebut membahas terkait sistem pelayan rujukan RSUD. Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor didampingi Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin.

Dijelaskan Wakidi dalam rapat tersebut membahas terkait dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE). SISRUTE merupakan sebuah aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan antar Fasilitas Kesehatan. Sistem rujukan ini digunakan untuk mengirim dan menerima pasien ke rumah sakit. Sistem ini juga mempercepat proses rujukan pasien ke rumah sakit.

“Pemerintah sedang membangun sistem rujukan terintegrasi, jadi nanti dengan sistem ini, pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia terintegrasi. Jadi tidak ada lagi ruangan kosong, gak ada tempat, otomatis dengan sistem ini rumah sakit bisa memberikan pelayanan, gak manual lagi,” kata Wakidi, Selasa (9/8/2022).

Ia mengungkapkan melalui data dari Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan jika RSUD di Kabupaten PPU belum menerapkan SISRUTE. “Makanya kita panggil RSUD Ratu Aji Putri Botung kesini.

Supaya ini harus segera diaktifkan. Karen kabupaten/kota lainnya sudah ada. Sementara PPU belum ada. Masyarakat banyak yang komplain dan mengeluhkan hal ini,” ujarnya.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Pagelaran Pemilihan Duta Wisata Putri Pariwisata Dan Duta Wisata Periode 2022 kembali digelar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Pada periode pemilihan duta wisata kali ini, tema yang diangkat adalah Spirit of Nusantara.

Tema itu diambil dengan harapan dapat menjadi energi yang besar serta menyalakan semangat Kabupaten PPU dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Finalis yang terpilih masuk Grand Final merupakan putra-putri pilihan yang paling terbaik yang lolos dalam seleksi sebelumnya.Ada sepuluh pasangan duta wisata yang lolos masuk grand final yang dilaksanakan pada Senin (8/8/2022) malam kemarin.

Namun, ada yang disayangkan pada pagelaran pemilihan duta wisata putri pariwisata dan duta wisata periode 2022 kali ini cukup berbeda.

Antusiasme dari putra putri daerah terlihat berkurang dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disdukpar) PPU ini dilaksanakan dengan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Pemerintah daerah sendiri tidak menggelontorkan anggaran pada dinas terkait karena keterbatasan anggaran. Anggota DPRD PPU Muhammad Bijak Ilhamdani menuturkan bahwa kegiatan ini harusnya menjadi salah satu hal yang menjadi atensi bagi pemerintah daerah.

Dilanjutkannya, mereka yang terpilih menjadi duta wisata nakal menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempromosikan dan berkarya untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten PPU Iini menjadi catatan kita juga bahwa pemerintah untuk lebih memperhatikan event-event yang ada untuk anak-anak muda atau generasi penerus. Agenda seperti ini yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan. Tidak boleh dipandang sebelah mata,” ujar Bijak, Selasa (9/8/2022).

Politisi Partai Demokrat itu berharap kepada pemerintah daerah untuk terus mendukung dan memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini agar menciptakan generasi penerus yang baik di Kabupaten PPU. “Kami harap pemerintah memperhatikan kegiatan seperti ini ya. Lebih mensuport anak-anak muda di PPU kedepan,” kata dia.

Terakhir, Bijak menyampaikan kepada finalis yang terpilih menjadi Duta Wisata dan Putri Pariwisata Periode 2022 agar bisa melaksanakan amanat dan terus memprosikan pariwisata di Kabupaten PPU.

“Harapan mereka harus terus aktiv secara langsung bukan hanya seremonial pada acara hari H saja. Harus by doing berjalan. Mereka senagai mitra pemerintah harus mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten PPU,” kata dia.

(Rn)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Arif Albar mengelar serap aspirasi (reses) dibeberapa lokasi diantaranya Kelurahan Nipah-Nipah, Sungai Parit dan Nenang, Kecamatan Penajam. Reses yang dilakukan anggota DPRD PPU Dapil Penajam ini, dihadiri puluhan warga setempat.

Dalam agenda resesnya di Kelurahan Nipah-nipah, Kader Partai Perindo itu mengatakan bahwa banyak aspirasi warga setempat yang ia terima diantaranya adalah akses jalan pemukiman serta sarana fasilitas pasar di Kelurahan Nipah-Nipah.

“Warga Kelurahan Nipah-Nipah minta pasar rakyat segera diperbaiki,” kata Arif, Senin (8/8/2022) Arif Albar menjelaskan hasil reses masa sidang ke III kepada wartawan Beritapenajam.

Ia mengatakan, jika pembangunan Pasar Tradisional Nipah-Nipah belum bisa dilaksanakan lantaran terdapat masalah naskah akademik tentang tata ruang perlu dikaji ulang. “Belum ada tata ruang yang mengatur pasar itu. Jadi harus ada naskah akademik pengkajian tentang pasar di daerah itu. Kemudian dimasukan di tata ruang,” kata dia.

Ia menjelaskan, bahwa Pasar Tradisional Nipah-Nipah di wilayah itu sudah ada sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk. Namun, pemerintah daerah tidak berkoordinasi dengan masyarakat saat menetapkan tata ruang pasar tersebut.

“Seharusnya saat Kabupaten PPU dibentuk, pemerintah harus menetapkan bahwa di daerah itu ada pasar tradisional, apalagi kawasan itu tempat pemukiman warga,” kata dia.

Ia menuturkan jika keberadaan Pasar Tradisional Nipah-Nipah cukup memberikan dampak positif bagi perekonomian di wilayah setempat. “Harapan saya kepada pemerintah untuk memprihatikan pasar itu.

Tapi kita ketahui juga bahwa saat ini pemerintah sedang memprioritaskan menyelesaikan hutang tahun 2020-2021. Jika memang ada anggaran alokasi dana dari pusat ya bisa dianggarkan disitu,” kata dia

(*Rn)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com - Sujiati Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara) menerima 2 keluhan. Hal tersebut diterima dirinya dalam reses masa sidang 3 di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sujiati mengungkapkan hal pertama yang menjadi keluhan yakni harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dianggap mengalami kenaikan luar biasa.

Meski demikian solar subsidi tersedia namun tidak mampu menahan laju kebutuhan. “Di Waru bersama kelompok nelayan yang mereka keluhkan saat ini adalah BBM solar yang sangat luar biasa kenaikannya.

Memang ada solar subsidi tapi tidak banyak jadi tidak bisa memenuhi permintaan nelayan,” ungkap Sujiati, senin (08/08/2022). Kemudian keluhan yang kedua yakni terkait jalan rusak yang menjadi andalan petani ataupun nelayan.

Namun saat ini pihak legislatif tak bisa banyak berjanji. Pasalnya gambaran untuk anggaran aspirasi dikatakan Sujiati belum mencuat. “Kedua terkait akses jalan banyak yang rusak itu sih. Ya saya sendiri tidak berani janji aspirasi karena belum ada gambarannya,”tutur dia.

Dari hasil reses tersebut dirinya akan menyampaikan kepada ketua komisi dan pimpinan DPRD kabupaten Penajam Paser Utara. “Saya akan laporkan dengan pimpinan gimana solusinya seperti apa dan juga ketua komisi,”kata dia.

Dirinya pun memiliki solusi berupa menggelar pertemuan dengan dinas dan pihak terkait soal keluhan tersebut. Dan juga solusi untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat membangun jalan rusak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) “Kalau gambaran saya nanti kita panggil dinas terkait dan Pertamina.

Soalnya dengan harga solar saat ini tidak menutupi nilai modal. Intinya tetap berusaha untuk genjot gimana caranya APBN itu bisa memperbaiki jalan yang rusak,” ujar dia.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR menggelar kegiatan Reses masa persidangan III tahun 2022 di kelurahan Penajam kecamatan Penajam.

Senin (8/8/2022) - Reses kali ini berada di lingkungan warga yang terdampak kebakaran pada tahun 2019 lalu dengan dihadiri Puluhan warga serta tokoh masyarakat RT 6,7 dan 8. Korban kebakaran di tahun 2019 lalu mendapat bantuan 20 unit rumah dari pemerintah daerah untuk tahap pertama.

Sementara korban yang terdampak dari kebakaran besar itu ada sekitar 83 unit rumah warga. Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dari dapil penajam ini bahwa kegiatan reses beliau difokuskan pada warga yang terdampak Kebakaran.

Namun perlu diketahui dari 83 unit warga yang terdampak telah didata ada 23 warga yang terdampak sebagian sudah ada yang bangun sendiri dengan menggunakan uang mereka sendiri, jelasnya.

Sementara korban dampak dari kebakaran tidak ada yang mau direlokasi. Kita harus pikirkan bersama bagaimana mereka (sikorban) yang terdampak kebakaran bisa diberikan kompensasi atau tidak. Jelas Syarifuddin HR.

"Warga korban kebakaran minta diberikan kompensasi kepada pemerintah daerah sebesar 100 juta per KK" sebagai dasar ganti biaya rumah yang dibangun selama ini".

Harapan kami sebagai Anggota DPRD Penajam Paser Utara akan berkordinasi dengan sekretaris daerah dan Asisten II bidang Ekonomi dan pembangunan kabupaten PPU terkait dengan kompensasi ke 23 warga tersebut, pungkasnya.

Rn

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Malam puncak grand final pemilihan Duta wisata putri pariwisata dan Duta wisata kabupaten PPU dilaksanakan di gedung Bupati lantai 1 dihadiri Anggota DPRD PPU Adla Dewata, Senin (8/8/2022) malam.

Para pemenang nantinya akan mengikuti ajang pemilihan serupa ditingkat provinsi dan tingkat nasional. Adli Dewata mengatakan wilayah Penajam Paser Utara (PPU) sudah ditetapkan sebagai letak ibukota negara yang baru oleh presiden Indonesia Ir. Joko Widodo.

Dengan adanya Duta wisata dan Duta putri pariwisata sekiranya sangatlah penting keduanya dapat mempromosikan sektor pariwisata yang ada dipenajam Paser Utara (PPU). Menurutnya, Pemilihan dalam mencari duta wisata dan Duta putri pariwisata merupakan ajang yang sangat positif dalam mempromosikan serta melestarikan aset pariwisata di daerah.

Selain itu juga dapat menjadi bagian dari mitra pemerintah daerah dengan tugasnya mengembangkan dan mengenalkan pariwisata dipenajam Paser Utara (PPU), kedua Duta ini harus mampu memelihara serta mengembangkan nilai nilai seni budaya dan Adat didaerah ini. Untuk kedepan ajang pemilihan Duta wisata dan Duta wisata putri pariwisata dapat diikuti lebih banyak peserta.

Kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata PPU Andi Israwati menyampaikan bahwa ditahun ini peserta yang mengikuti ajang ini tidak sebanyak ditahun sebelumnya.

Namun kegiatan pemilihan Duta wisata dan Duta putri pariwisata dapat terlaksana dengan diikuti sekitar 41 peserta yang mendaftarkan diri, kami yakinkan kepada anak anak kami agar lebih banyak belajar terhadap pentingnya seni dan budaya lokal untuk ditingkatkan, pungkasnya.

Rn.

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Ilhamdani Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) giat melaksanakan kegiatan Reses dimasa sidang 3 tahun 2022 di kecamatan Sepaku. Kegiatan Reses Ilhamdani di kecamatan Sepaku Desa Karang Jinawi diwarnai dengan sejumlah keluhan warga setempat salah satu diantaranya adanya jalan yang rusak.(7/8/2022).

Kerusakan jalan desa karang Jinawi diperkirakan kerusakan jalannya mencapai 8 km sampai pada Desa Sukaraja kecamatan Sepaku, PPU.

Ilhamdani menyampaikan bahwasanya pemerintah provinsi Kalimantan timur telah menjanjikan kepada pemerintah PPU akan mengeluarkan anggaran perbaikan jalan sebesar 2.5 miliar.

Melalui pemerintah provinsi Kalimantan Timur, pemerintah PPU dijanjikan bantuan anggaran perbaikan jalan tersebut sebesar 2.5 miliar. Namun, anggaran sebesar itu belum mampu menutupi perbaikan jalan rusak sepanjang 7,5 Km di Desa Karang Jinawi.

Karena itu, Pemkab PPU juga diharapkan turut mengalokasikan anggaran perbaikan jalan itu di tahun anggaran 2023. “Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran, karena bantuan anggaran dari provinsi tidak cukup,” jelasnya.

Kondisi terkini jalan tersebut semakin memburuk selain berlubang juga ketika musim hujan datang jalan becek. “Kalau turun hujan kondisinya becek dan sulit dilewati kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” tuturnya.

Selain dengan adanya keluhan jalan yang rusak warga setempat juga mengalami kesenjangan terhadap pemenuhan air bersih Mengenai Hal tersebut dengan jelas dan h Bijak akan berkomunikasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Danum Taka untuk terjun langsung melihat ke lapangan.

“Kami berencana akan undang pihak Perumda Air Minum Dan menagkn untuk melihat langsung kondisi Desa Karang Jinawi,” pungkasnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Bijak Ilhamdani soroti traffic light (lampu lalu lintas) yang tidak berfungsi di Gerbang Madani Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

Lampu lalu lintas di kawasan tersebut telah lama tidak berfungsi, Tak sedikit pengguna jalan yang was-was ketika melihat kawasan tersebut.

Pasalnya, di kawasan tersebut banyak pemukiman warga, selain itu ada perkantoran, sekolah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung yang terbilang padat. Kondisi traffic light hingga saat ini yang belum difungsikan.

Aktivitas lalu lalang kendaraan dari Kelurahan Penajam maupun arah sebaliknya dari Kelurahan Petung juga terbilang cukup padat. “Kondisi ini sedikit menganggu.

Apalagi aktivitas disitu agak sedikit padat karena dekat daerah perkantoran, ada perumahan korpri, pemukiman warga, rumah sakit, sekolah. Kawasan tersebut cukup padat. Ini cukup membahayakan pengguna jalan tentunya,” kata Bijak, Minggu (7/8/2022).

Dinas Perhubungan (Dishub) PPU diminta untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga para penggunaan jalan tidak perlu khawatir apabila melintas di kawasan itu.

“Nanti minta konfirmasi dengan Dishub, paling tidak segera diaktifkan kembali agar tertib. Kita kan gak ada laporan juga, Dishub tidak memberikan informasi yang ada di sana, itukan menjadi bagian tanggung jawab Dishub,” tandasnya.

(Rn)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU di Lantai II, Gedung DPRD PPU, Jumat (5/8/2022).

Rapat kerja bersama Disna≥kertrans PPU membahas persoalan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) dan nilai upah tenaga kerja lokal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku. Lembaga DPRD PPU akan merencanakan pembahasan lanjutan terkait Tenaga Kerja Asing di IKN.

Dijelaskan Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan rapat kerja ini dilaksanakan karena banyak keresahan dari masyarakat kabupaten PPU karena hadirnya IKN Nusantara.

“Masyarakat banyak yang resah karena hadirnya tenaga kerja asing di Kabupaten PPU khusus di Ibu Kota Negara,” katanya. Bijak mengatakan, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Disnakertrans PPU serta beberapa pihak terkait dalam waktu dekat untuk membahas persoalan ini.

Selain dari itu, Bijak juga mengatakan akan memastikan surat edaran Gubernur Kaltim tentang pelaksanaan upah minimum Kabupaten PPU agar diikuti oleh seluruh perusahaan yang ada di wilayah ini.

(Rn)