Wakil Bupati Randi Solihin memantau pengecekan kesehatan anak dan Ibu di kecamatan Samboja

TENGGARONG, SWARAREPUBLIKA .com - Stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mencegah masalah ini, Pemkab Kukar telah menganggarkan dana sebesar Rp 358 miliar pada tahun 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting di Kukar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang mengatakan bahwa Pemkab Kukar sangat serius dalam menangani stunting.

“Sehingga, tidak ada alasan lagi bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa menurunkan angka stunting dengan maksimal di tahun depan,” kata Rendi. Rendi mengklaim bahwa upaya penanganan stunting di Kukar telah berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kasus stunting pada tahun 2022 turun 14 persen. Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Pemkab Kukar menargetkan Kukar bebas stunting pada 2024.

Rendi menyebutkan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, terutama Kodim 0906/Kukar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian Kukar. “Melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak, hasilnya penanganan stunting positif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka stunting di Kukar,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam mengatasi stunting adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim. Tim ini tersebar di seluruh wilayah Kukar untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang berisiko mengalami stunting. Tim ini terdiri dari tiga orang, yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB.

Mereka bertugas untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Mereka juga memberikan arahan agar anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan terhindar dari stunting.(ADV/Diskominfo Kukar)

Sekretaris Kabupaten Kukar Sunggono

TENGGARONG, SWARAREPUBLIKA .com - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan pelatihan dan sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin digital di era transformasi digital.

Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai OPD di Kukar dan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 8-9 November 2023, di Hotel Mercure Samarinda. Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sungkono, yang mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa teknologi informatika dan komunikasi kini menjadi bagian penting dari berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan dan layanan publik. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan pelatihan GCIO yang bekerja sama dengan Inixindo Bandung.

“Kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat digitalisasi,” ujar Sunggono.

Sunggono menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar mengganti proses manual dengan digital, tetapi juga harus memastikan bahwa layanan digital yang disediakan memiliki kualitas, keamanan, dan keterjangkauan yang baik.

Selain itu, transformasi digital juga harus didukung oleh perubahan pola pikir dan pola kerja para pemimpin di setiap OPD. “Seorang pemimpin digital harus memiliki kemampuan berpikir sistematis dan analitis, memahami bagaimana teknologi dapat membantu organisasinya, membuat keputusan yang cerdas dan tepat, serta mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis organisasi,” tutur Sunggono.

Sunggono berharap bahwa pelatihan GCIO ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang teknologi digital. Ia juga berharap bahwa pelatihan ini dapat mendukung program Smart City yang sedang digalakkan oleh Pemkab Kukar melalui program DISAPA atau Digitalisasi Layanan Publik.

“Kita ingin Kukar menjadi kabupaten idaman yang maju, mandiri, dan sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep Smart City yang berbasis teknologi digital. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kukar,” pungkas Sunggono.