Upstream Oil & Gas Executive Meeting: Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah
-
swara republika

SWARAREPUBLIKA.com, YOGYAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar Upstream Oil and Gas Executive Meeting Tahun 2025.
Kegiatan yang mengangkat tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” ini berlangsung pada 29–30 Oktober 2025 di Yogyakarta.
Forum tahunan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan percepatan eksplorasi dan produksi migas dapat terlaksana lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudi Mas’ud, S.E., M.E., Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Azhari Idris, serta Ketua Panitia Elis Fauziyah. Turut hadir sejumlah kepala daerah penghasil migas seperti Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Paser, Wali Kota Balikpapan, dan Wali Kota Tarakan, serta pimpinan BUMD dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Eka Bhayu Setta menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Ia menilai kehadiran mereka mencerminkan dukungan kuat terhadap upaya bersama mencapai target lifting migas nasional. “Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, Nanang Abdul Manaf, dalam keynote speech-nya menegaskan pentingnya kolaborasi menuju swasembada energi nasional. Ia menjelaskan bahwa pemerataan energi di seluruh wilayah menjadi tantangan besar dalam mencapai ketahanan energi.
“Peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur energi, serta komitmen terhadap net zero emission adalah fokus utama pemerintah. Tahun 2025, Indonesia menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% dan Net Zero Emission pada 2060,” jelasnya.
Nanang juga menyinggung langkah pemerintah mereaktivasi ribuan sumur idle untuk mendorong peningkatan produksi migas nasional. Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menyebut Executive Meeting menjadi forum komunikasi penting dengan para pemangku kepentingan daerah. Melalui kegiatan ini, SKK Migas menyampaikan perkembangan terkini industri migas, potensi cadangan, serta peluang investasi di wilayah Kalsul. “Forum ini juga menjadi ajang berbagi solusi terhadap berbagai tantangan, seperti perizinan, kepastian hukum, lingkungan, hingga pengembangan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Azhari menambahkan, saat ini terdapat 46 Wilayah Kerja (WK) eksplorasi dan produksi migas di bawah pengawasan SKK Migas Kalsul. Wilayah ini berkontribusi 30% terhadap lifting gas nasional dan 12% terhadap lifting minyak nasional. “Industri hulu migas terus berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah melalui optimalisasi produksi, eksplorasi masif, dan reaktivasi lapangan,” tambahnya.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kemenkeu, ADPMET, BUMD, pimpinan daerah, dan praktisi energi yang memberikan wawasan terkait arah kebijakan energi nasional.
“Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, SKK Migas, KKKS, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan kemandirian energi nasional, kesejahteraan daerah penghasil migas, serta keberlanjutan industri migas Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang telah menjaga kelancaran operasi hulu migas,” pungkas Azhari.
(*)

