Melalui APBD- P Pemerintah Kabupaten Kukar Akan Terus Mendukung Jalannya Proyek Pembangunan
-
swara republika
TENGGARONG, SWARAREPUBLIKA .com - Dengan ditetapkan dan disetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 senilai Rp 11,8 Triliun oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat maka pelaksanaan proyek pembangunan di kabupaten Kutai Kartanegara dapat dimulai.
Dalam merealisasikan sejumlah proyek yang ada pemerintah kabupaten Kukar Kartanegara telah memasuki tahap lelang barang dan jasa dibulan Oktober Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan waktu yang terkait dengan perubahan anggaran.
Disampikan oleh sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kukar telah melaksanakan proses lelang barang dan jasa beberapa pekan yang lalu.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) telah diterbitkan, dan Pemkab akan terus mendukung serta memantau proses belanja OPD.
"Kami berharap tidak akan ada kendala yang bersifat non-teknis yang signifikan, dan kami akan terus mendorong memantau pelaksanaan proyek ini setelah DPA diterbitkan dan kontraknya disusun jelasnya saat dikonfirmasi," Senin (2/10/2023)
Seluruh OPD mendapat surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kutai Kertanegara untuk melaporkan secara rinci perkembangan proyek yang sedang berjalan.
Selain itu, Sunggono telah melakukan pertemuan dengan beberapa OPD yang memiliki program bantuan masyarakat untuk mengatasi potensi kendala administrasi yang mungkin muncul. Ia menekankan bahwa semangat untuk merealisasikan APBD-P berlaku untuk semua jenis proyek, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
Dimana untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek yang bersifat non fisik. Dengan tujuan untuk menghindari adanya potensi masalah administrasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Harapan kami dalam pelaksanaan proyek ini tidak terjadi masalah dan berjalan dengan baik. Melalui perubahan anggaran ini, kami fokus pada semua proyek, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sesuai dengan evaluasi yang kami lakukan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," pungkasnya.(ADV/Diskominfo Kukar)
