SWARAREPUBLIKA, Balikpapan - Proses pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian jadwal pelantikan gubernur, yang menjadi penentu utama. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak terkait, sehingga memicu kekhawatiran di masyarakat karena hal ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan gubernur.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menegaskan bahwa pelantikan wali kota tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran gubernur yang berwenang melantik. "Pelantikan bupati dan wali kota merupakan kewenangan gubernur. Jika gubernur belum dilantik, maka pelantikan wali kota otomatis tertunda.

Saat ini, kami masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ungkapnya, Senin (6/1/2025). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Namun, jadwal tersebut berpotensi mundur jika sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum tuntas.

Kondisi ini berdampak langsung pada jadwal pelantikan Wali Kota Balikpapan yang awalnya direncanakan pada 10 Februari 2025. “Kami telah menyusun jadwal sementara, tetapi keputusan akhir tetap menunggu arahan Kemendagri. Kami berharap informasi resmi terbaru dapat diterima dalam satu atau dua hari ke depan,” tambah Yudho.

Dalam Pilkada 2024, pasangan Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo dari nomor urut 1 memenangkan pemilihan dengan suara signifikan, yakni 59,27%. Mereka unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, Rendi Susiswo Ismail dan Eddy Sunardi, yang memperoleh 15,27%, serta pasangan nomor urut 3, Muhammad Sa’bani dan Syukri Wahid, dengan perolehan 25,47%. Kemenangan mutlak Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo disambut optimisme berbagai pihak, yang berharap pasangan ini segera dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode mendatang. Namun, kepastian pelantikan mereka bergantung pada proses pelantikan gubernur.

Kondisi ini menuai perhatian publik yang berharap pemerintah segera menyelesaikan kendala administrasi dan memberikan kepastian jadwal. Tanpa kejelasan, proses pemerintahan berisiko terganggu, yang dapat berdampak pada jalannya pelayanan publik. Masyarakat berharap Kemendagri dan pihak terkait segera mengumumkan jadwal resmi agar roda pemerintahan di Balikpapan berjalan tanpa hambatan.

Kejelasan ini penting untuk memastikan transisi kepemimpinan berlangsung sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik.

(ADV/J)