Hukum

SWARAREPUBLIKA.com - Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, Polsek Penajam menggelar kegiatan patroli tatap muka dengan warga.

Patroli ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat serta menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait proses Pemilu mendatang.Rabu (3/01/24) Kegiatan patroli tatap muka ini melibatkan personel Polsek Penajam yang menyambangi berbagai lokasi strategis di wilayah hukumnya.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Hendrik Eka Bahalwan S.H,.S.I.K Melalui Kapolsek Penajam AKP Ridwan Harahap S.H,.M.H mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pemilu berlangsung.

"Dengan patroli tatap muka ini, kami ingin mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun kepercayaan, serta mendengarkan langsung aspirasi dan kekhawatiran warga terkait Pemilu 2024. Hal ini untuk memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung dengan damai dan demokratis," ujar Kapolsek.

Dalam setiap pertemuan, petugas kepolisian aktif berdialog dengan warga, memberikan informasi terkait proses Pemilu, serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Selain itu, petugas juga memberikan himbauan terkait pentingnya tetap menjaga ketertiban dan menghindari segala bentuk konflik yang dapat merugikan bersama. Warga yang ditemui merespon positif terhadap kehadiran petugas kepolisian dan menyampaikan berbagai masukan serta aspirasinya terkait Pemilu.

Mereka mengapresiasi inisiatif Polsek Penajam yang berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kapolsek Penajam menegaskan komitmen Polsek Penajam untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu.

"Kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga netralitas dan keadilan selama proses Pemilu berlangsung," tambahnya.

Dengan dilaksanakannya patroli tatap muka ini, diharapkan terciptanya hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat, sehingga Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.

HUMAS POLDA KALTIM

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Formak Indonesia bersama KPK RI Menggelar Diskusi terkait dalam penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan Korupsi pada Rabu , 29/11/2023 dihotel Benakutai Balikpapan.

Wakil Kasatgas II Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika. Peran serta masyarakat dalam penindakan pemberantasan korupsi sangat di butuhkan oleh KPK, hal ini dibutuhkan bagi KPK yang mana KPK Tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat baik itu Organisasi seperti LSM, dan lainnya.

KPK Bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan baik itu dikalimantan timur dan didaerah lainnya. Kinerja dari pada KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan menerima adanya laporan dari masyarakat jika sesuai dengan ketentuan nya KPK Akan menindaklanjuti jika memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Ketua Formak Indonesia Jerico mengungkapkan bahwa pembekalan yang diberikan kepada seluruh pengurus Formak yang ada dikalimantan mulai dari Balikpapan, Samarinda, Paser semua harus mendapatkan pembekalan diri tentang apa korupsi itu dan bagaimana melakukan tindakan pada saat dilapangan.

Dengan tema penguatan integritas anti korupsi semua diawali pada diri sendiri. Untuk saat ini teman teman di Formak diupayakan untuk ikut dalam berbagai kegiatan yang di selenggarakan oleh formak guna untuk mengetahui bagaimana cara penindakan jika ditemukan di daerahnya terjadi praktek praktek korupsi, jelasnya

Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini Formak Indonesia terus memberikan pembekalan pendidikan antikorupsi agar seluruh anggota bisa beritegritas oleh karena itu dengan adanya KPK sebagai Nara sumber suatu kehormatan bagi Formak Indonesia untuk bisa bekerja sama membantu KPK untuk ditindak lanjuti.

PPU, SWARAREPUBLIKA.com,  -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan 22 Desa Antikorupsi 2023, yang ditandai pemberian penghargaan kepada desa terpilih dari 22 Provinsi di Indonesia. Pemberian penghargaan berlangsung di Desa Tengin Baru, Sepaku, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (28/11).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam sambutannya mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan perilaku antikorupsi di desa nyatanya lebih rendah dari perkotaan, padahal nilai-nilai kearifan lokal sendiri sudah ada di desa. "Karenanya, KPK ingin meningkatkan kembali kesadaran masyarakat desa agar dapat terpicu sadar akan bahaya perilaku koruptif," pesannya.

Lanjut Wawan, anggaran yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa jadi satu hal penting, yang semestinya dapat digunakan untuk keperluan pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di lingkungan desa. "Sehingga kegiatan peluncuran Desa Antikorupsi tidak hanya seremonial saja, tapi secara substantif, desa-desa bisa memegang teguh prinsip perilaku antikorupsi," ujar Wawan.

Pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2023 merupakan tindak lanjut dari Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2021, dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2021, KPK membentuk 1 percontohan Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2022, KPK membentuk 10 Desa Percontohan di 10 Provinsi di Indonesia. Sementara pada tahun 2023 ada 22 Percontohan Desa Antikorupsi di 22 Provinsi di Indonesia.

Sehingga, sampai saat ini total sudah ada 33 Desa Antikorupsi dari 33 Provinsi di Indonesia. Adapun 22 desa, yang secara resmi dinyatakan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi 2023 meliputi; Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur; Desa Kotaraya Selatan, Sulawesi Tengah; Desa Gunungbatu, Banten; Desa Mekar Jaya, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Pulau Gadang, Riau; Desa Bumi Jaya, Kalimantan Selatan; Desa Limau Manis, Kepulauan Riau; Desa Suban Ayam, Bengkulu; Desa Ahuawatu, Sulawesi Tenggara; Desa Paya Tumpi I, Aceh; Desa Muara Gula Baru, Sumatera Selatan; Desa Mekar Sari, Jambi; Desa Kalepu, Sulawesi Barat; Desa Pulau, Sumatera Utara; Desa Bagendang Hilir, Kalimantan Tengah; Desa Sungai Limau, Kalimantan Utara; Desa Yafawun, Maluku; Desa Wiau Lapi, Sulawesi Utara; Desa Tabongo Timur, Gorontalo; Desa Nendali, Papua; Desa Soribo, Papua Barat; dan Desa Maitara Selatan, Maluku Utara.

Pemilihan Desa Antikorupsi didasari 5 komponen utama dan 18 indikator. Kelima komponen utama tersebut meliputi; Penataan Tatalaksana Desa; Penguatan Pengawasan; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; Penguatan Partisipasi Masyarakat; dan Penguatan Kearifan Lokal Desa.

Sejak tahun 2015 sampai 2023, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sebesar Rp538 triliun guna membuat desa lebih maju dan sejahtera. Namun demikian, KPK melihat anggaran besar itu kerap kali belum efektif, sebab masih ada kebocoran dalam pengelolaan keuangan desa.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan peran desa yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Karenanya, sangat diharapkan pembangunan partisipatif masyarakat di desa dapat berjalan optimal dan jauh dari praktik korupsi. Karenanya, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi berharap program Desa Antikorupsi KPK akan berdampak positif bagi kemajuan desa, dengan meminimalisir celah korupsi.

"Dengan begitu kedepannya akan bertambah lagi Desa Antikorupsi melalui pemekaran di setiap Provinsi di Indonesia serta dapat berdampak besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa guna membentuk budaya antikorupsi secara masif dan berkelanjutan," kata Kumbul. Selain peluncuran Desa Antikorupsi 2023, KPK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah membuat pemekaran percontohan Desa Antikorupsi di tingkat Kabupaten sebanyak 29 desa.

Dalam kegiatan peluncuran Desa Antikorupsi 2023 ini turut hadir PJ. Gubernur Banten Al Muktabar; PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun; perwakilan dari Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus; perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Binto Wikantosa; perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Murtono; serta Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. *Sekilas Tentang Desa Tengin Baru* Desa Tengin Baru merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Nama Desa Tengin Baru sendiri berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sebelah Timur dan berlanjut ke sebelah Selatan Desa. Di tahun ini, Desa Tengin Baru terpilih menjadi salah satu dari 22 Desa Antikorupsi setelah melalui sejumlah tahapan penilaian. Pada awalnya, KPK menerima usulan 3 desa dari 22 Provinsi di Indonesia. 

Kemudian, KPK melakukan audiensi dengan Kepala Daerah, untuk observasi dari usulan tersebut. Selanjutnya, dilakukan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibentuk menjadi sebuah percontohan Desa Antikorupsi guna pemenuhan nilai sesuai indikator buku panduan Desa Antikorupsi, yang dilanjutkan ke tahap penilaian sesuai 5 komponen utama dan 18 indikator.

Sehingga terpilihlah Desa Tengin Baru mendapat nilai 96,5 atau masuk kategori istimewa. "Program Desa Antikorupsi jadi wujud nyata bagi masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia. Ke depannya, Kalimantan Timur siap menjadi percontohan dalam memerangi korupsi," pungkas Sri Wahyuni.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan bersama Media Briefing Kalimantan Timur, Balikpapan dalam Launcing "Desa Anti Korupsi" Tahun 2023 di Hotel Platinum Balikpapan.Senin, (27/11/2023)

Kegiatan Media Briefing ini menghadirkan Narasumber KPK diantaranya Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur pembinaan peran serta masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan juru Bicara KPK Ipi Maryati Kudung.

Desa Tengin Baru, Sepaku penajam Paser Utara Mendapat predikat sebagai desa anti korupsi di tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Predikat Desa Anti Korupsi ini akan dilaunching kan pada Selasa, 28 September 2023. Direktur pembinaan peran serta masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi memaparkan sejumlah program dalam hal pemberantasan Korupsi.

KPK melakukan pemberantasan Korupsi mengunakan 3 trisula atau strategi diantaranya pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum. Namun 3 strategi ini tidak akan efektif jika tidak melibatkan peran serta masyarakat, karena pada dasarnya korupsi itu adalah pilihan "hari ini kita tidak korupsi tapi besok atau lusa dan seterusnya kita tidak tahu," jelas Kumbul Kusdwijanto Sudjadi Direktur pembinaan peran serta masyarakat. Menurutnya,

Teori Korupsi ini di ibaratkan puncak gunung es semakin kebawah semakin besar bongkahan gunung es tersebut artinya semakin besar tingkat kejahatan korupsi itu dilakukan, " Apa yang sudah dilakukan KPK dalam melakukan penangkapan ada sekitar 1648 pelaku sejak KPK berdiri sampai Ditahun 2023 ini," tegas Kumbul. Kemudian untuk menghancurkan bongkahan gunung es tersebut KPK menggunakan strategi pencegahan dan pendidikan salah satu dengan melakukan program Desa Anti Korupsi.

Untuk menjadikan desa anti korupsi sangat dibutuhkan Peran serta dimasyarakat dalam hal ini KPK Hanya mendorong dan masyarakat lah yang bekerja. Program desa anti korupsi merupakan program unggulan yang dimiliki KPK dimana desa merupakan sistem terkecil yang ada di pemerintah harapannya jika masing masing desa sudah anti korupsi diharapkan untuk tingkat kecamatan akan ikut serta sampai kabupaten kota dan seterusnya.

Dari tahun 2015 sampai dengan 2022 terdapat 851 kasus dan 973 pelaku yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya . Sementara anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dari satu sisi melalui APBN sejak 2015 sampai dengan 2023 Rp 538 triliun tentunya dengan anggaran yang Sebesar itu masyarakatnya sejahtera akan tetapi faktanya korupsinya cukup tinggi, paparnya.

Dengan program desa anti korupsi yang digagas KPK ini dapat memberikan perhatian kepada masyarakat agar bisa bekerjasama dalam menuntaskan kejahatan korupsi ini karena tanpa masyarakat KPK tidak bisa bekerja sendiri pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA .com - Ditresnarkoba Polda Kaltim memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Sebanyak 38,48 gram sabu dimusnahkan dengan cara diblender lalu di larutkan ke dalam kloset, Senin (20/11/2023).

Pemusnahan tersebut turut disaksikan tersangka serta dihadiri oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijana, Paurminopsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim Iptu Wariston Simanjuntak,S.E, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

AKBP Nyoman mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ini merupakan hasil pengungkapan dari tersangka berinisial NA dan NRyang berhasil diamankan di Jl. Tirtowarso RT. 035 Kel. Bukuan, Kec. Palaran Kota Samarinda pada 31 Oktober lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu -sabu sebanyak 308 poket.

Barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 307 poket narkotika jenis sabu seberat 38,48 Gram netto dengan cara dilarutkan dengan air yang dicampur dengan porstex kemudian diblender. Dan 1 poket berisikan 5 gram sabu disisihkan untuk pembuktian persidangan dan uji Labfor.

“Dengan pemusnahan barang bukti narkotika ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan menjadi langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari narkoba.” tutup AKBP I Nyoman Wijana

Humas Polda Kaltim

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Musyawarah Cabang (Muscab) III Perhimpunan Advokat Indonesia digelar hari ini Sabtu (26/8) di Hotel Senyiur Balikpapan. Muscab Peradi kali mengambil tema Meneguhkan Peradi Balikpapan yang Mandiri dan Bermartabat. Dimana dalam Muscab ini ada empat kandidat kuat yang akan menjadi ketua Peradi Balikpapan lima tahun kedepan.

Salah satu advokat muda Balikpapan Yotam Wijaya menyampaikan dirinya berharap Peradi bukan saja lembaga tempat berkumpulnya advokat, namun gaung dan keberadaannya lebih bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, khususnya di Balikpapan.

“Peradi harus bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Balikpapan, khususnya terkait pemahaman hukum”ujar Yotam. Dimana saat ini masyarakat hanya mengetahui jika polisi dan jaksa sajalah yang merupakan penegak hukum.

Masyarakat harus mengerti juga jika advokat merupakan bagian penegak hukum di Indonesia kedudukannya sama dengan kedua lembaga kepolisian dan kejaksaan. Selain itu Yotam berharap bagi siapapun yang terpilih menjadi ketua Peradi Balikpapan kedepan dapat membawa perubahan signifikan terhadap organisasi.

Seperti perlu adanya peningkatan kapasitas anggota, melakukan edukasi masyarakat terkait hukum. “Kegiatan yang mampu memberikan peningkatan kapasitas anggotalah, jangan sekedar kumpul-kumpul dan senam. Peradi inikan bukan organisasi semacam PKK tapi Lembaga profesi”tandas Yotam.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka terhadap Zainal Muttaqin atas dugaan penggelapan dalam jabatan pada Senin 21 Agustus 2023 lalu.

Perihal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Sugeng Teguh Santoso kepada awak media di Cafe Botram Balikpapan permai pada Kamis (24/08/2023) sore.

Mantan direktur Jawa pos ini dilaporkan oleh Andi Syarifuddin kuasa hukum Jawa pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan anak usahanya Duta Manuntung (penerbit koran Kaltim pos).

Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum dari Zainal Muttaqin menjelaskan klien kami dinyatakan menggelapkan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan hutang dibank untuk suatu badan usaha lain.

Menurutnya, Apa yang digelapkan oleh klien kami sementara sertipikat yang diperkarakan semuanya milik pribadi, tidak berada di pihak lain dan sertipikat atas nama klien kami Zainal Muttaqin, jelasnya kepada awak media.

Adanya sertipikat yang diakui milik JJMN dan Duta Manuntung diantaranya sertipikat Nomor : 1313 yang terletak di Gunung Samarinda, Sertipikat Nomor : 3246 di kelurahan Gunung Samarinda, Sertipikat HGN Nomor : 2863 kelurahan Gunung Samarinda, Sertipikat Nomor : 4992 kelurahan batu ampar dan Sertipikat Hak milik Nomor 09695 di Banjar baru dan semua atas nama Zainal Muttaqin.

Dengan berjalannya proses dipersidangan nanti kami berharap pengadilan profesional dalam memutuskan perkara ini dan Jika Sertipikat ini diakui milik JJMN dan Duta Manuntung maka buktikan dengan dasar klaim nya, tegas Sugeng Teguh Santoso.

RN

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Memperingati Hari Bhayangkara ke-77, Polda Kalimantan Timur mengadakan acara spesial yang dikenal sebagai Bhayangkara Overland Temu Kangen, Jumat (7/7/2023).

Acara yang digelar di halaman depan Loby Mapolda Kaltim ini dipimpin oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Drs. Mujiyono, S.H., M.Hum dan dihadiri oleh Ketua IOF Kaltim Bapak Gatot, Walikota Bontang Basri Rase, S.IP., M.Si., serta beberapa pejabat utama Polda Kaltim dan Kapolres Bontang.

Dalam Bhayangkara Overland Temu Kangen ini, Polda Kaltim bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi Polda Kaltim untuk memberikan kontribusi positif kepada warga sekitar.

Wakapolda Kaltim turut memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar Polda Kaltim sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya, dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Ketua IOF Kaltim juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Walikota Bontang, Basri Rase, S.IP., M.Si., juga memberikan dukungan penuh terhadap acara Bhayangkara Overland Temu Kangen ini. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan sebagai langkah konkrit dalam membangun hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakapolda Kaltim mengungkapkan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Ia berharap Bhayangkara Overland Temu Kangen dapat menjadi momentum yang baik untuk mempererat ikatan emosional dan membangun kepercayaan antara Polisi dan warga.

Dengan adanya Bhayangkara Overland Temu Kangen, Polda Kaltim menunjukkan komitmennya untuk menjadi mitra yang handal bagi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, ucap Wakapolda Kaltim.

Humas Polda Kaltim

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara yang ke-77 di Lapangan Apel Mapolda Kaltim, Sabtu (1/7/2023) pagi.

Upacara dipimpin secara langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si., Sementara bertindak sebagai komandan upacara yaitu AKBP Bangun Isworo Kabag Ops Ditlantas Polda Kaltim. Secara terpusat,

upacara peringatan hari Bhayangkara akan dilangsungkan di Mabes Polri Jakarta, pukul 15.20 WIB hari ini. Presiden RI, Joko Widodo, akan bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memberikan arahan kepada seluruh personel Polri. Kapolda Kaltim sebelum meninggalkan lapangan upacara menyampaikan selamat hari Bhayangkara kepada seluruh personel Polri di provinsi Kalimantan Timur.

Orang nomor 1 Polda Kaltim ini juga memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, Danlantamal Balikpapan, Danlanud Balikpapan, Kajati Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim dan para tokoh agama maupun stakeholder lainnya.

“Saya menyampaikan apresiasi dan pengormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan yang hadir hari ini dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini,” ucap Irjen Imam Sugianto.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa menyampaikan perlindungan kepada kita semua dalam menjaga kamtibmas serta menjadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat,” katanya.

Humas Polda Kaltim

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dit Polairud Polda Kaltim berhasil menyita ratusan paket kosmetik tanpa ijin edar dan tidak terdaftar BPOM. Dirpolairud Polda Kaltim Kombes Pol Donny Adityawarman, S.I.K., M.SI., CHRMP menjelaskan penyitaan tersebut berawal dari pemeriksaan anggota di atas Kapal Ferry Queens Soya yang sandar di Pelabuhan Kota Samarinda, Minggu (7/5/2023).

"Jadi dari hasil giat kami di lapangan, diamankan sebanyak 5 kardus warna Coklat berisi 499 Paket kosmetik merk NRL dan 1 Dus warna coklat berisi berisi 100 pcs Rclinic, 10 pcs Lulur Magic, 20 pcs Fass Glow, 75 pcs Pelangsing, 25 pcs kosmetik tanpa nama dan 1200 pcs kosmetik merk Dubai Super yang tidak memilik izin edar dan juga standar mutunya," ucapnya.

Barang-barang tersebut berhasil disita dari tangan seorang perempuan ID (30) warga Kota Bontang. Dari pengakuan tersangka, paket kosmetik ini milik 3 orang termasuk dirinya dan di dipesan online dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Kombes Dony mengatakan karena sebagai pemilik barang, ID turut diamankan petugas dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mako Sat Polairud Polresta Samarinda. Dan anggota juga sedang melakukan pencarian terhadap pemilik barang 1200 pcs kosmetik merk Dubai An. EL yang berdomisili di Kalsel dan suplayer barang di Sulawesi Selatan, ujarnya.

Atas tindakannya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan atau ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 15 tahun dan denda 1,5 milyar.

Humas Polda Kaltim

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan mengamankan dua orang tersangka yakni di Daerah Gunung Bugis Kec.Balikpapan Barat atas nama inisial "SI" (Laki-laki) dan "YP" (Perempuan).

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Rickynaldo Chairul, S.I.K., M.M., M.Han., menerangkan bahwa anggota melakukan penangkapan di Gunung Bugis, Kel.Kampung Baru Ulu, Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (01/05/2023) sekitar pukul 16.30 Wita.

Dari tangan tersangka "SI" (26) & "YP" (24), anggota di lapangan berhasil amankan barang bukti berupa 25 klip plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 7.34 gram bruto serta uang tunai senilai Rp.1.550.000.

Saat ini dua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tersangka "SI" dan "YP" diterapkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Humas Polda Kaltim

SWARAREPUBLIKAcom, Samarinda - Mewakili Kapolda Kaltim, Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Kombes Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H. ikuti rapat koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2023 Prov.Kaltim bertempat di Ruang Ruhui Rahayu Lt.1 Gedung Gubernur Kaltim, Kota Samarinda Selasa (11/04/2023).

Dalam rakor tersebut, turut dihadiri pula Staff Ahli Bidang III Gubernur Kaltim, Kasiops KOREM 091 Aji Suryanata Samarinda, Kadishub Prov.Kaltim, Kabinda Prov.Kaltim, BBPJN Kaltim, BPTD KALTIM, Jasa Raharja Kaltim, Para Ka SKPD Propinsi Kaltim.

Rapat Koordinasi tersebut membahas masalah kesiapan menjelang arus mudik dan arus balik jalur darat, laut, dan udara, khususnya bagi masyarakat Kaltim di momen Hari Raya Idhul Fitri 1444 Hijriah, baik masalah pengamanan dan sarana dan prasarana serta perkiraan situasi menjelang, proses, dan sesudah kegiatan.

Dalam pelaksanaannya nanti melibatkan unsur internal dan eksternal sektor perhubungan yang dapat mendukung terselenggaranya kesuksesan penyelenggaraan angkutan lebaran 1444 H/2023 M, unsur-unsur eksternal seperti: TNI, POLRI, BIN, BBPJN/PUPR, SKK MIGAS, Pertamina, PLN, BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja dan lain-lain".

Dirlantas mengatakan, persiapannya mulai dari perkiraan kemacetan arus lalu lintas jelang Hari Raya Idul Fitri dan antisipasi kenaikan harga bahan pokok penting menjelang lebaran. Antusiasme masyarakat khususnya di Kaltim yang ingin mudik di masa libur Lebaran tahun 2023 diperkirakan akan sangat tinggi mengingat sudah tidak ada lagi PPKM.

“Diperkirakan arus mudik tahun ini akan tinggi, sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi agar penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman, selamat, tertib, lancar dan sehat. Dalam hal tersebut, kesiapan Polda Kaltim yakni pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2023 dengan sasaran yakni Potensi Gangguan, Ambang Gangguan dan Gangguan Nyata, sedangkan Target operasi meliputi Orang, Barang, tempat, dan kegiatan masyarakat yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, ujarnya.

Humas Polda Kaltim