SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Perlunya evaluasi rutin terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mejadi sorotan wakil rakyat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan upaya yang sedang dilakukan untuk mencegah angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023.

Seno Aji mengakui bahwa pada APBD 2023 masih ada potensi terjadinya Silpa yang cukup tinggi, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim memiliki capaian daya serap yang masih rendah. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko terjadinya Silpa. Oleh karena itu, ia mendorong Biro Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, untuk memperbaiki proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar.

Untuk mengatasi masalah ini lanjutnya , ia mengusulkan agar langkah-langkah pengadaan dimulai lebih awal, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, sehingga perencanaan dapat lebih terstruktur "Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar," harapnya.

Bahkan terangnya rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Pihaknya telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan. "Kami yakin langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024”ujar Seno Aji. (Adv/dprdkaltim)