BALIKPAPAN- Rapat Paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara virtual yang menghadirkan Wali Kota Balikpapan, di ruang rapat gabungan Fraksi DPRD , Rabu (01/07/2020).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz didampingi Wakil Ketua II Sabaruddin Panrecalle dan Wakil Ketua III Subari dan dihadiri anggota DPRD Balikpapan , dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.
Adapun enam fraksi DPRD Balikpapan yang menyampaikan pandangannya yakni Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Alwi Al Qadri, Fraksi PDI Perjuangan oleh Fadliannoor, Fraksi Gerindra oleh Aminuddin, Fraksi PKS oleh Amin Hidayat, Fraksi Demokrat oleh Sri Hana dan Fraksi Gabungan oleh Capt. Umar Hatta.
Dalam hal ini ,Fraksi Partai Golkar menyoroti tentang morat maritnya sistem pendidikan di kota Balikpapan yang sampai saat ini belum bisa teratasi, diantaranya pelaksanan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang setiap tahun selalu menemui permasalahan.
"Alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD Kota Balikpapan, seyogyanya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Maka itu, fraksi Golkar sangat berharap kepada saudara Wali Kota Balikpapan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," kata Alwi.
Alwi menjelaskan perlu ketegasan dalam melakukan penyelesaian, kenyataan kepala OPD tidak sanggup melakukanya, fraksi Golkar akan mendukung penuh Wali Kota dalam mengambil kebijakan strategis.
Bila dimungkinkan dipersilakan untuk melelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan cari orang yang punya integritas dan dedikasi yang menyatakan mampu dan sanggup menyelesaikan persoalan tersebut."Dipersilakan melelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan cari orang yang punya integritas dan dedikasi yang menyatakan mampu dan sanggup menyelesaikan persoalan tersebut," tegas Alwi.
Selain itu Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan pandanganya melalui juru bicaranya Fadliannoor, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.Namun, capaian tersebut harus dibarengi pembenahan terkait lima poin catatan penting yang direkomendasikan BPK RI perwakilan Kaltim.
"Kedua badan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, ke depan harus lebih maksimal dalam menggali potensi meningkatkan pengendalian serta pengawasan dalam penetapan penata usahaan penerimaan khususnya dari retribusi kendaraan bermotor dan lain lain," kata Fadliannoor.
Fraksi-fraksi lainnya, juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun 2019 lalu, dari bidang pendidikan, pembangunan kota, penanganan banjir, serta lainnya,pungkasnya.
Penulis: Agus