SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa perubahan struktur APBD 2026 harus benar-benar dicermati setelah pemerintah pusat melakukan pemangkasan besar terhadap alokasi dana transfer ke daerah.
Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota pada Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Jumat (21/11/2025). Menurut Budiono, rencana anggaran yang awalnya mencapai Rp4,5 triliun terpaksa dikoreksi menjadi hanya Rp3,3 triliun. Penyesuaian drastis tersebut otomatis berdampak pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dari beberapa OPD, rata-rata dipotong.
Hanya Dinas Pendidikan yang tidak, bahkan justru bertambah,” jelasnya. Ia menilai kebijakan mempertahankan sekaligus menambah anggaran pendidikan menjadi indikator bahwa sektor ini harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar, fasilitas pendukung, dan tenaga pendidik.
Karena itu, penambahan anggaran dianggap sebagai momentum memperkuat layanan pendidikan. Budiono juga menyoroti rencana Dinas Pendidikan yang akan merekrut sekitar 500 guru baru untuk jenjang SD dan SMP.
Meski kemungkinan berstatus kontrak pada tahap awal, langkah tersebut dianggap penting untuk menutup kekurangan guru yang menjadi masalah bertahun-tahun. “Saya mendukung itu, karena faktanya memang kita kekurangan guru,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran harus dibarengi dengan implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan sekolah baru, peningkatan sarana dan prasarana, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Balikpapan.
Lebih jauh, Budiono menyatakan bahwa komitmen memperkuat pendidikan tidak boleh melambat meski anggaran daerah sedang dalam kondisi ketat. Keputusan tidak memotong anggaran pendidikan menunjukkan kesepahaman bahwa sektor ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Balikpapan.
Dengan adanya penambahan anggaran, ia berharap Dinas Pendidikan dapat bekerja lebih strategis, transparan, dan efisien. Kebutuhan fasilitas belajar diprediksi akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman. “Fraksi PDIP tadi berpandangan bahwa pendidikan harus terus diperkuat. Ini momentum memperbaiki kekurangan yang sudah lama terjadi,” tutup Budiono.
(ADV/DPRD Balikpapan)