SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan dari Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Pembahasan APBD 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Pada kesempatan itu, ia mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada LPTQ, panitia, serta seluruh elemen masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-53 Kota Balikpapan yang dinilai meriah, tertib, dan berjalan tanpa hambatan.
Siswanto kemudian menyoroti langkah cepat Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons kebijakan fiskal nasional melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, regulasi tersebut membawa dampak besar terhadap struktur pendapatan daerah dan menjadi tantangan tersendiri bagi penyusunan APBD.
Dalam laporan Fraksi Gerindra, disebutkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan, dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,091 triliun. Total koreksi TKD mencapai Rp1,057 triliun, dengan penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang turun sekitar Rp767,97 miliar. “Ini adalah tantangan fiskal terbesar yang harus dihadapi pemerintah kota,” ujarnya.
Karena itu, penyesuaian belanja dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun dianggap sebagai langkah kehati-hatian yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai terdapat sejumlah isu strategis yang tetap harus diperhatikan.
Pertama, kerentanan fiskal daerah. Siswanto menilai penurunan TKD semakin memperlihatkan tingginya ketergantungan Balikpapan terhadap pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan di kisaran Rp1,58 triliun. “Kemandirian fiskal harus segera diperkuat,” tegasnya.
Kedua, perubahan fokus pembangunan. Ia mencermati adanya pergeseran orientasi belanja dari penguatan infrastruktur perkotaan dan ekonomi lokal berbasis UMKM menjadi lebih terfokus pada mandatory spending dan efisiensi belanja operasional. Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada melambatnya pembangunan, terutama pada sektor krusial seperti pengendalian banjir dan persiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.
Ketiga, ketidakpastian terkait asumsi transfer daerah dari Provinsi Kaltim. Hingga kini, alokasi transfer masih menggunakan perkiraan penurunan Rp100 miliar karena belum adanya data resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan koreksi lanjutan yang dapat memengaruhi jalannya program di pertengahan tahun anggaran.
Berdasarkan evaluasi itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah kota memberikan penjelasan lebih rinci terkait dua hal utama. Pertama, strategi peningkatan kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD pada tahun 2026. Kedua, arah prioritas pembangunan, khususnya terkait mitigasi sosial, pengendalian banjir, serta kesiapan Balikpapan dalam menghadapi perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
(ADV/DPRD Balikpapan)