SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana depan Kantor DPRD Balikpapan pada Jumat (14/11/2025) dipenuhi ratusan pekerja PT Changwon JO RDMP yang menyuarakan tuntutan terkait hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, turun langsung menemui para buruh dan menyampaikan bahwa lembaga legislatif tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Aminuddin hadir bersama dua anggota DPRD lainnya, yakni Muhammad Hamid dari Fraksi PKB dan Japar Sidik dari Fraksi PKS. Ia menegaskan bahwa dewan memahami betul situasi sulit yang sedang dihadapi para pekerja. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya dan beberapa anggota dewan lain berasal dari latar belakang pekerja. “Kami tahu rasanya berada di posisi Bapak-Ibu. Jadi tidak benar kalau kami dianggap tidak peduli,” ujarnya di hadapan massa.
Menurut Aminuddin, sengketa antara buruh dan perusahaan sebenarnya sudah beberapa kali diupayakan penyelesaiannya. DPRD, melalui Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV, Gasali, telah memfasilitasi tiga hingga empat kali pertemuan untuk mencari jalan keluar. Dari rangkaian mediasi itu, sejumlah kesepakatan tertulis telah dibuat dan disetujui bersama.
Namun, ia menyayangkan sikap perusahaan yang tidak menjalankan satu pun poin yang telah disepakati. “Kesepakatan itu dibuat hitam di atas putih, tapi sampai hari ini tidak direalisasikan. Bukan hanya buruh yang dikhianati, kami sebagai mediator juga diremehkan,” tegasnya.
Aminuddin mengatakan bahwa DPRD sebenarnya berusaha menjaga agar persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Namun tanpa adanya realisasi dari perusahaan, tekanan terhadap pekerja terus meningkat dan situasi semakin tidak kondusif. Di hadapan para buruh, ia menjelaskan bahwa pada hari itu DPRD belum dapat mengambil keputusan final karena Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV sedang bertugas di luar daerah.
Meski begitu, seluruh tuntutan para pekerja akan disampaikan secara resmi pada Senin mendatang. “Semua aspirasi Bapak-Ibu sudah kami rekam dan catat,” ucapnya. Para buruh mengeluhkan berbagai masalah, mulai dari keterlambatan gaji, kesulitan membayar kontrakan, hingga kebutuhan biaya hidup yang mendesak. Menanggapi hal itu, Aminuddin memastikan bahwa DPRD tetap berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa bila perusahaan tetap abai, DPRD akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi bahkan DPR RI untuk menekan penyelesaian segera.
(ADV/DPRD Balikpapan)