SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya menekan angka stunting di Kota Balikpapan dinilai tidak akan efektif tanpa dukungan kuat dari kader posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ryan Indra Saputra, yang menekankan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan dan kapasitas para kader di lapangan.
Menurut Ryan, kader posyandu berperan langsung dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan balita. Namun, kerja keras mereka sering kali tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. “Kader di lapangan sebenarnya sudah banyak berbuat, tetapi masih kurang mendapat apresiasi. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk insentif atau bentuk penghargaan lainnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Ia menilai, peningkatan kapasitas kader juga sangat penting agar mereka mampu memberikan edukasi kesehatan yang benar dan berkelanjutan kepada masyarakat. Ryan menyebut, pelatihan rutin dan pendampingan teknis perlu dilakukan agar kader dapat memahami lebih dalam mengenai gizi anak dan pencegahan stunting. “Kalau mereka dibekali dengan pengetahuan yang baik, kader bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Karena mereka yang paling tahu kondisi di lingkungan masing-masing,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek sumber daya manusia, Ryan juga mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan kebijakan stunting. Ia menilai, data yang digunakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Kami melihat ada perbedaan antara hasil survei dan kenyataan di lapangan. Karena itu perlu ada klarifikasi agar datanya bisa dipercaya,” katanya.
Ryan menegaskan, data yang tidak valid berpotensi menyesatkan arah kebijakan. Ia berharap setiap program penanganan stunting benar-benar berbasis bukti dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai program berjalan tapi tidak menyentuh akar persoalan hanya karena datanya tidak tepat. Pemerintah harus memastikan akurasi data agar intervensi bisa efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Ryan mengajak semua pihak ikut terlibat dalam gerakan menurunkan angka stunting, tidak hanya pemerintah daerah. “Penanganan stunting tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara DPRD, swasta, dan masyarakat. Kalau semua bergerak bersama, hasilnya pasti lebih nyata,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan daerah lain yang berhasil menurunkan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. “Di Deli Serdang, semua pihak ikut ambil bagian, dari pemerintah sampai masyarakat. Saya yakin Balikpapan juga bisa meniru langkah seperti itu,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)