SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, memastikan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak otomatis berdampak pada program prioritas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus untuk merealisasikan seluruh program prioritas.

Selaku legislatif, Yusri ingin sektor pembangunan infrastruktur, misalnya penanganan banjir tetap berjalan efektif pada tahun mendatang. Apalagi, pada tahun mendatang juga lembaganya menginginkan adanya percepatan realisasi. “Kalau bisa dalam tahun 2026 itu bisa cepat terlaksana, kenapa tidak?” ujarnya pada Senin (27/10/2025).

Meski begitu, Yusri memahami bahwa adanya kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD sedikit-banyak memengaruhi efektifitas realisasi program prioritas. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. “Bidang kesehatan dan pendidikan itu kan wajib prioritas, karena ini juga terkait visi dan misi Wali Kota. Anggaran pendidikan memang seharusnya 20 persen, kesehatan juga wajib. Ini kan bagian dasar yang harus dijalankan pemerintah kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusri menilai realisasi pembangunan infrastruktur pendidikan cukup positif sejauh ini. Pada tahun ini, pemerintah kota telah merealisasikan dua proyek. Mestinya, menurut dia, tahun mendatang dapat lebih meningkat. “Bidang pendidikan tahun ini hanya bisa dua dilaksanakan. Harusnya masih bisa ditambah tahun depan,” katanya.

Lebih lanjut Yusri mengomentari soal potensi minimnya TKD pada tahun mendatang. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih agresif di Balikpapan. Pembangunan kota ini, kata dia, perlu bergerak lebih cepat untuk menyambut dampak pertumbuhan ekonomi baru di kawasan IKN. “Kita sekarang menyambut kehadiran IKN. Kalau tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Harusnya (pemerintah pusat) berpikirnya begitu,” tegasnya.

Yusri mengingatkan bahwa langkah pembangunan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur sudah semestinya memberi manfaat bagi warga, terutama dalam memperkuat konektivitas dan mendukung layanan publik. Seiring akan berlakunya kebijakan TKD, ia berharap pemerintah kota tetap mampu menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan produktivitas pembangunan.

“Efisiensi boleh saja, tapi jangan sampai menghambat program strategis yang bisa membawa manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)