SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kordinator Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menata pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih terarah dan produktif.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir secara aktif dengan menciptakan kawasan kuliner terpadu yang terkelola dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Terkait UMKM yang ada di Balikpapan, ke depan kita akan atur lebih terarah. Kalau kita studi banding ke daerah lain seperti Jakarta, UMKM biasanya dikumpulkan di satu lokasi. Nanti bisa kita tetapkan melalui SK Wali Kota sebagai kawasan kuliner,” jelas Budiono, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, pembentukan kawasan kuliner terpadu akan memudahkan pemerintah dalam memberikan dukungan fasilitas dasar, mulai dari ketersediaan listrik, air bersih, hingga pengelolaan parkir yang tertata. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara nyaman dan berkelanjutan.

Selain dukungan dari pemerintah, Budiono juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Perusahaan bisa bantu lewat CSR, misalnya memberikan seragam atau gerobak bagi pelaku UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya memantau, tapi benar-benar hadir memberikan dukungan nyata,” ujarnya.

Budiono menambahkan, sejumlah kawasan di Balikpapan seperti Lapangan Merdeka dan Balikpapan Baru sudah mulai menunjukkan pola penataan yang baik. Di lokasi tersebut, area kuliner dan area parkir telah dipisahkan sehingga lebih tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. “Dulu pedagang bercampur dengan parkir, sekarang sudah kita pisahkan. Hasilnya lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung,” ungkapnya.

Ia optimistis, jika kawasan kuliner dibentuk secara legal melalui SK Wali Kota, hal itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku UMKM.

(ADV/DPRD Balikpapan)