SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah tahun mendatang.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser fokus pemerintah terhadap persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah. Ia menjelaskan, kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Dari total dana transfer sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen di antaranya mengalami pemotongan, sehingga pemerintah kota harus melakukan penyesuaian besar terhadap rencana pembangunan tahun 2026. “Pemotongan ini cukup signifikan. Banyak kegiatan fisik yang terpaksa ditunda, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan besar tidak bisa dimulai pada tahun 2026,” ujar Yusri, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan program prioritas. DPRD bersama jajaran eksekutif berkomitmen menata kembali arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. “Seluruh alokasi anggaran fisik akan kami arahkan pada program yang paling mendesak dan selaras dengan visi Wali Kota, yakni mewujudkan Balikpapan bebas banjir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusri menilai penanganan banjir tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik semata. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, seperti konservasi lingkungan, penghijauan, serta perbaikan sistem drainase dan saluran air secara terpadu di kawasan rawan genangan.
“Pekerjaan besar ini tidak bisa berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Kami tetap berupaya agar masyarakat merasakan dampak nyata dari setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Meski sejumlah proyek besar harus ditunda, Yusri tetap optimistis bahwa komitmen terhadap program pengendalian banjir akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan besaran dana transfer agar pembangunan di Balikpapan dapat berjalan optimal.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena yang paling penting, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)