SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lambatnya progres pembangunan sejumlah pasar tradisional di kota ini. Permasalahan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan yang digelar pada Senin (13/10/2025).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program di sektor perdagangan. Menurutnya, proyek-proyek pasar tradisional harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. “Pertemuan ini kami gelar untuk mengevaluasi sejauh mana progres kegiatan yang sudah berjalan. Jangan sampai menjelang akhir tahun anggaran, masih ada program yang tersendat tanpa kejelasan,” ujarnya seusai rapat.
Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa progres pembangunan beberapa pasar utama, seperti Pasar Klandasan dan Pasar Inpres, masih jauh dari target yang direncanakan. Berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan, tingkat penyelesaian kedua proyek itu baru mencapai sekitar 50 persen. “Waktu tinggal dua bulan lagi sebelum tahun anggaran berakhir, tapi realisasi fisiknya baru separuh jalan. Ini tentu mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi keterlambatan apalagi sampai mangkrak,” tegas Fauzi.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Komisi II akan melakukan inspeksi langsung dalam waktu dekat. Fauzi menilai, laporan resmi dari instansi terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil. “Kami ingin melihat langsung penyebab utamanya, apakah masalah anggaran, pelaksana proyek, atau koordinasi antarinstansi. Fakta di lapangan sering kali berbeda dengan laporan yang diterima,” jelasnya.
Selain menyoroti progres, Komisi II juga meminta percepatan penyelesaian pembangunan di area penting seperti Blok C, Blok D, dan kawasan kuliner Pasar Klandasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga. “Kami berharap pedagang bisa segera menempati tempat yang layak dan masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman. Dinas harus memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai standar mutu,” kata Fauzi.
Ia menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan hingga proyek benar-benar selesai dan berfungsi optimal. “Kami tidak ingin pembangunan pasar hanya jadi proyek jangka panjang tanpa hasil nyata. Pasar harus hidup kembali dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)