SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyampaikan kritik terhadap belum diakomodasinya sejumlah program prioritas yang telah diusulkan pihaknya dalam perencanaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk tahun 2025.
Hal tersebut diungkapkan Fauzi usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Disporapar Balikpapan yang digelar di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD, Senin (13/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan serta kesiapan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Menurut Fauzi, banyak catatan hasil pengawasan dan kunjungan lapangan yang telah disampaikan pihaknya, namun sebagian besar belum terealisasi dalam dokumen perencanaan resmi.
Ia menyoroti salah satu contoh konkret di Pantai Manggar Segarasari, yang merupakan destinasi wisata andalan Kota Balikpapan. “Kami menemukan beberapa permasalahan yang sebenarnya sudah kami usulkan solusinya, namun belum juga masuk dalam program. Misalnya soal penyewaan fasilitas seperti terpal dan tenda yang dikeluhkan masyarakat, serta persoalan ketersediaan air bersih. Di lokasi itu hanya ada dua ground tank, sementara kami sudah merekomendasikan tambahan minimal empat unit, tapi sampai sekarang belum diakomodasi,” jelasnya.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara hasil pengawasan DPRD dengan proses perencanaan di tingkat dinas. Padahal, menurut Fauzi, setiap usulan yang lahir dari hasil tinjauan lapangan dan aspirasi masyarakat seharusnya menjadi bagian dari program pembangunan prioritas.
“Usulan yang kami sampaikan bukan keinginan pribadi atau kelompok, melainkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Kami berharap tahun depan semua masukan dari DPRD bisa diakomodasi, agar arah pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Fauzi.
Selain soal infrastruktur, Fauzi juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, terutama dari kawasan Pantai Manggar. Ia menilai potensi destinasi tersebut masih sangat besar jika dikelola lebih optimal. “Pantai Manggar tetap menjadi penyumbang PAD utama di sektor pariwisata.
Walaupun sempat mengalami penurunan, tingkat kunjungan masih tinggi. Dengan manajemen yang lebih baik dan fasilitas yang ditingkatkan, saya yakin kontribusinya bisa terus naik,” ujarnya.
Fauzi berharap, Disporapar dapat lebih terbuka dan aktif berkoordinasi dengan DPRD dalam proses penyusunan program. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kami sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memperkuat daya tarik wisata Balikpapan. Karena itu, kami berharap perencanaan anggaran ke depan bisa sejalan antara DPRD dan Disporapar,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)