SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Program dialog warga yang diprakarsai Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Forum yang digelar pada Senin malam, 22 September 2025, di Jalan Pemuda RT 13 No. 29 E, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, berlangsung penuh antusiasme.
Kegiatan yang semula bertema sosialisasi perizinan ini justru didominasi keluhan warga tentang masalah banjir. Mereka menilai kondisi semakin parah sejak adanya bendungan di sekitar Jembatan BSB yang dianggap tidak berfungsi optimal. “Dulu banjir besar hanya terjadi puluhan tahun sekali, misalnya 2002, 2012, atau 2022. Sekarang, hujan sebentar saja sudah banjir. Kami jadi was-was setiap kali mendung,” ungkap seorang warga.
Karena kerap dilanda banjir, warga kini tak lagi berani menyimpan barang berharga di lantai dasar rumah. Semua peralatan penting dipindahkan ke lantai dua untuk berjaga-jaga. Bahkan, ada yang mengusulkan pemerintah menyiapkan perahu karet sebagai sarana darurat.
Selain banjir, warga juga mengeluhkan lampu jalan yang minim penerangan, membuat lingkungan rawan dan tidak nyaman pada malam hari. Persoalan lain adalah soal pengelolaan sampah. Sejak adanya larangan membuang atau membakar sampah sembarangan, warga mengaku kesulitan lantaran tidak tersedia bak penampungan atau tempat sampah yang memadai di sekitar lingkungan.
Menanggapi aspirasi itu, Yono Suherman menegaskan semua keluhan akan ditindaklanjuti. Menurutnya, banjir, lampu jalan, hingga sampah merupakan persoalan mendasar yang harus segera dicarikan solusi. “Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar ada langkah nyata.
Walaupun awalnya dialog ini membahas perizinan, lebih dari 90 persen aspirasi warga justru menyangkut persoalan lingkungan dan infrastruktur dasar. Itu menandakan kebutuhan warga memang sangat mendesak,” ujar Yono.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Hendra, yang memaparkan layanan Mall Pelayanan Publik. Ia menjelaskan berbagai urusan administrasi kini bisa dilakukan di satu lokasi, mulai dari KTP, paspor, pembayaran PBB, pajak kendaraan, hingga BPJS.
Hendra juga menyoroti kebijakan Informasi Manajemen Tanah Negara (IMTN) yang sudah diterapkan sejak 2004. Sistem ini menggunakan titik koordinat untuk menekan potensi sengketa lahan. Saat ini, Perdana IMTN sedang direvisi DPRD agar lebih sederhana dan berpihak pada warga. “Pemerintah hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian hukum dan solusi. Revisi perda ini diharapkan bisa mengurangi konflik lahan di Balikpapan,” jelasnya.
Dialog ditutup dengan komitmen Yono Suherman untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Banjir, sampah, dan lampu jalan adalah masalah nyata yang langsung dirasakan warga. Kami akan mendorong pemerintah agar segera bertindak,” tandasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)