SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Masalah stunting di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius, terutama setelah data terbaru menunjukkan prevalensinya masih cukup tinggi, yakni mencapai 19,3 persen pada tahun 2024. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan yang menilai perlu adanya langkah konkret dan kolaboratif untuk menekan angka tersebut.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Hj Yusdiana Hakim, menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan krusial yang berdampak pada masa depan generasi bangsa. Ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya menjadikan isu ini sebagai wacana, tetapi segera mengambil tindakan nyata dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan tenaga kesehatan.
"Fokus perhatian kami tertuju pada wilayah Balikpapan Utara, karena kasus stunting di sana tergolong tinggi. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat agar kondisi ini bisa segera tertangani," ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (6/8/2025).
Yusdiana menekankan bahwa stunting bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Ia menyebut, banyak keluarga yang secara finansial tergolong mampu, namun anak-anak mereka tetap mengalami stunting akibat kurangnya perhatian terhadap asupan gizi dan pola pengasuhan. "Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi tentang kepedulian orang tua.
Banyak orang tua yang terlalu sibuk dan menyerahkan pengasuhan kepada pihak lain. Akibatnya, kebutuhan gizi anak terabaikan," jelasnya, yang juga duduk di Komisi IV DPRD Balikpapan. Fraksi NasDem mendorong adanya pendekatan edukatif yang langsung menyasar masyarakat, terutama dalam hal pemahaman tentang pentingnya gizi dan tumbuh kembang anak.
Menurut Yusdiana, penyampaian informasi juga perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. "Komunikasi publik soal stunting harus disederhanakan, jangan pakai bahasa teknis. Masyarakat harus merasa dekat dan paham, agar mereka terdorong untuk ikut berperan," katanya.
Selain itu, Yusdiana mengajak kalangan swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan di Balikpapan untuk turut serta membantu. "Sudah ada dua atau tiga perusahaan yang memulai langkah tersebut. Semoga semakin banyak yang terlibat agar upaya penanganan ini bisa lebih cepat dan menyeluruh," pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)