SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan anak usia dini di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian utama. Komisi IV DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada Jumat, 18 Juli 2025, di Ruang Gabungan Lantai 2 Gedung DPRD.
Rapat tersebut menjadi wadah bagi para penggiat PAUD non-formal untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, yang memimpin jalannya forum, menyambut baik kehadiran Himpaudi dan menganggap pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan kebutuhan riil para pendidik.
Salah satu isu penting yang mencuat dalam diskusi ini adalah rencana pemerintah pusat untuk menjadikan kepemilikan sertifikat PAUD sebagai syarat masuk Sekolah Dasar mulai tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik di level lokal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dari Himpaudi. RDP ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi penyelenggara PAUD,” ujar Gasali usai pertemuan.
Keterbatasan fasilitas pendidikan anak usia dini juga menjadi sorotan. Saat ini, Kota Balikpapan hanya memiliki satu Taman Kanak-Kanak Negeri yang berlokasi di Balikpapan Selatan. Kondisi ini dinilai belum mencerminkan distribusi layanan pendidikan yang merata di seluruh kecamatan.
Gasali menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah Kota agar mulai membangun TK Negeri di setiap kecamatan, terutama di wilayah yang telah tersedia lahan dan memiliki kebutuhan mendesak. “Langkah konkret perlu segera diambil. Setidaknya setiap kecamatan memiliki satu TK Negeri sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan sejak usia dini,” tegasnya.
Komitmen Komisi IV tak berhenti di situ. Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong sistem pendidikan yang adil, mulai dari PAUD hingga jenjang menengah pertama. Menurutnya, pendidikan yang inklusif harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Balikpapan.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam hal akses dan mutu pendidikan. Pemerintah harus hadir sejak langkah awal pertumbuhan anak-anak,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)