SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya untuk memperkuat transportasi publik di Kota Balikpapan terus digalakkan, seiring dengan posisinya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu perhatian datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang menyuarakan perlunya pengembangan layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT).
Hal ini disampaikan Yono saat menghadiri kegiatan Bimbingan Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan di Hotel Maxone, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, BCT memiliki peran strategis dalam membangun budaya transportasi publik yang efektif dan efisien. “Transportasi umum harus menjadi pilihan utama masyarakat, baik warga lokal maupun pendatang dari dan ke IKN. Ketergantungan pada kendaraan pribadi menunjukkan bahwa layanan publik belum maksimal,” jelasnya.
Saat ini, BCT baru mengoperasikan dua koridor aktif, yang dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah kota. Yono mendorong penambahan koridor baru, terutama ke kawasan Balikpapan Timur dan beberapa titik di Balikpapan Utara yang belum terlayani secara optimal. Namun, ia mengakui, kendala utama terletak pada pembiayaan yang cukup besar.
“Untuk satu koridor saja dibutuhkan dana sekitar Rp12 miliar per tahun, karena layanan masih digratiskan hingga kontrak berakhir pada 2027. Jadi dua koridor sudah menghabiskan sekitar Rp24 miliar per tahun,” ungkapnya.
Selain rute, ia juga menekankan pentingnya memperluas titik pemberhentian atau halte bus di lokasi-lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan area permukiman padat. Menurut Yono, strategi ini penting agar masyarakat dari berbagai kalangan merasa tertarik dan nyaman menggunakan transportasi umum.
“Jika halte tersedia di tempat strategis seperti Bandara, Pelabuhan, dan Balikpapan Superblock (BSB), masyarakat kelas menengah ke atas pun tidak akan ragu untuk naik BCT,” katanya.
Meski begitu, pengembangan layanan harus tetap mempertimbangkan efisiensi. Yono menekankan pentingnya kajian matang agar jumlah armada sesuai kebutuhan, dan tidak terjadi pemborosan operasional. “Jangan sampai ada armada yang beroperasi tapi hanya mengangkut satu atau dua penumpang. Jumlah bus harus proporsional dan efektif,” tambahnya.
Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah waktu tunggu penumpang di halte yang terlalu lama. Ia menilai jeda antarbus yang mencapai 30 menit menjadi salah satu penghambat minat masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong penambahan unit bus atau penyesuaian jadwal keberangkatan. “Transportasi umum harus cepat, nyaman, dan bisa diandalkan. Jika masyarakat harus menunggu lama, mereka akan kembali ke kendaraan pribadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Yono mengajak masyarakat membangun budaya baru dalam bertransportasi. Ia mencontohkan negara maju seperti Jepang, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat, menggunakan angkutan umum. “Kalau di Jepang, menteri pun naik kereta. Di Balikpapan, saya ingin semua orang tanpa terkecuali merasa bangga naik BCT. Itu harus menjadi budaya kita ke depan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)