SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Balikpapan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Beberapa poin utama yang mereka sampaikan meliputi pengawasan serta penindakan tegas terhadap truk trailer dan tronton yang parkir sembarangan di bahu jalan, penyelesaian permasalahan banjir khususnya di kawasan GPA, serta penyediaan air bersih bagi seluruh warga Kota Balikpapan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, secara langsung menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan bahwa tidak semua permasalahan yang diangkat dapat diselesaikan melalui kewenangan DPRD.

Ia menjelaskan bahwa beberapa poin tuntutan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan nasional, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. “Kami sangat mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Dari 10 tuntutan yang mereka ajukan, salah satunya adalah penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Kami telah menjelaskan kepada mereka bahwa hal ini merupakan ranah pemerintah pusat. Namun, sebagai bentuk dukungan, DPRD Balikpapan akan menyampaikan aspirasi ini melalui surat resmi ke pemerintah pusat,” ujar Alwi saat ditemui media.

Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan kota. Ia juga mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa sangat penting untuk memastikan pembangunan di Balikpapan berjalan sesuai dengan kebutuhan warga.

(ADV/J)