SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kecelakaan maut yang kembali terjadi di kawasan Muara Rapak, Balikpapan Utara, mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Mereka menilai bahwa percepatan pembangunan fly over di lokasi tersebut menjadi solusi utama untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan bahwa proyek fly over di Muara Rapak seharusnya segera direalisasikan. Menurutnya, Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut sudah tersedia, namun hingga kini belum ada langkah konkret dalam pelaksanaannya.
“Fly over ini sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat, dan seharusnya segera direalisasikan. DED-nya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya,” ujar Halili pada Senin, 17 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa meskipun jalan di kawasan Muara Rapak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, koordinasi dengan pemerintah kota tetap diperlukan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. “Jalan ini memang kewenangan provinsi, tetapi pemerintah kota juga harus berperan aktif dalam mendorong percepatan pembangunan fly over.
Tinggal bagaimana kesiapan provinsi untuk mengalokasikan anggaran,” tambahnya. DPRD Balikpapan menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan fly over ini. Mereka berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera menganggarkan dana guna merealisasikan proyek tersebut demi keselamatan masyarakat. “Kami di DPRD Balikpapan sangat mendukung, karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.
Kita tidak ingin terus-menerus mendengar kabar kecelakaan di Muara Rapak,” tegas Halili. Kawasan Muara Rapak memang dikenal sebagai titik rawan kecelakaan, terutama bagi kendaraan besar seperti truk dan trailer. Jalan yang menurun dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Simpang Muara Rapak sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan fatal.
DPRD Balikpapan berharap agar proyek fly over ini bisa segera masuk dalam tahap pembangunan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Mereka juga mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara pemerintah daerah dan provinsi agar proyek ini bisa segera direalisasikan.
(ADV/J)