SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi PKB yang berkoalisi dengan Hanura dan Demokrat di DPRD Balikpapan menyatakan bahwa kemudahan investasi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (11/2/2025), oleh Wakil Ketua Fraksi PKB, Muhammad Hamit.

Menurut Hamit, penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi yang rumit sangat dibutuhkan untuk menarik lebih banyak investor. Hal ini diyakini dapat mempercepat realisasi investasi, meningkatkan kepercayaan para investor, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. “Kami mendukung langkah pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan investasi. Proses perizinan yang cepat dan tidak berbelit akan mendatangkan investasi lebih besar untuk Balikpapan,” ujar Hamit.

Namun, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap investasi yang masuk. Fraksi PKB mengingatkan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan regulasi yang ada, dan pengawasan tetap harus dilakukan untuk menghindari potensi dampak negatif. “Kemudahan investasi tidak boleh mengesampingkan pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses perizinan, operasional usaha, serta kepatuhan pajak dan lingkungan dapat diawasi dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB menegaskan bahwa pengawasan harus dilaksanakan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa perlakuan khusus terhadap pelaku usaha atau investor tertentu. Semua pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku. “Kami ingin pengawasan dilakukan secara objektif, tanpa tebang pilih.

Pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan agar investasi benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Fraksi PKB menganggap penting untuk memaksimalkan peluang usaha dan investasi di Balikpapan demi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Hamit berharap agar investasi yang masuk dapat menjadikan Balikpapan sebagai kota yang modern, ramah investasi, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kami menginginkan Balikpapan menjadi kota yang modern, yang tidak hanya ramah terhadap investasi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Hamit.

(ADV/J)