SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Penerapan kebijakan baru mengenai distribusi elpiji 3 kilogram di Balikpapan, yang hanya dapat dibeli melalui pangkalan resmi, membawa tantangan baru. Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan harga dan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, di lapangan, beberapa tantangan muncul terkait pelaksanaannya, terutama terkait kepadatan pembelian di pangkalan.

Salah satu isu yang dikhawatirkan adalah antrean panjang di pangkalan, yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengingatkan pentingnya sistem distribusi yang efisien. "Penting bagi pemerintah untuk memastikan pembelian elpiji berjalan lancar, tanpa menimbulkan kerumunan," katanya.

Selain itu, mekanisme pembelian juga harus diawasi dengan ketat agar tidak ada pihak yang membeli lebih dari satu tabung dalam satu waktu. Sistem antrean yang terorganisir atau pencatatan digital bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Fauzi juga berharap agar pangkalan-pangkalan tidak kekurangan pasokan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan elpiji. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah daerah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan ini.

Langkah evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik. Harapannya, kebijakan ini dapat memastikan harga elpiji tetap stabil dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

(ADV/J)