SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan sikapnya menolak penerapan teknologi desalinasi air laut sebagai solusi penyediaan air bersih. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa teknologi tersebut dinilai tidak efisien dan terlalu mahal untuk diterapkan di Balikpapan. Fauzi menyampaikan penolakannya setelah melakukan kunjungan kerja ke Batam guna mempelajari implementasi desalinasi.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, ia menemukan bahwa proyek desalinasi di Indonesia masih sebatas konsep dan belum ada yang terbukti berhasil diterapkan secara optimal. "Desalinasi memang dapat mengubah air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi, tetapi biaya operasionalnya sangat tinggi. Bahkan, harga jual air yang dihasilkan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per liter, yang jelas tidak terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Fauzi membandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang berhasil menerapkan teknologi desalinasi karena memiliki sumber energi murah dan teknologi yang lebih maju. Sementara itu, di Indonesia, faktor biaya dan ketersediaan energi menjadi kendala utama dalam penerapan teknologi ini.

Sebagai solusi alternatif, DPRD Balikpapan akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta Gubernur terpilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku.

Sungai ini dinilai memiliki debit air yang melimpah dan telah menjadi sumber utama bagi beberapa daerah di Kalimantan Timur. Menurut Fauzi, pemerintah telah merencanakan sistem distribusi air dari Sungai Mahakam ke Balikpapan melalui jalur tol. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi pengiriman air ke kota yang terus berkembang, baik dari segi populasi maupun industri, sehingga kebutuhan air bersih yang semakin meningkat bisa terpenuhi dengan lebih baik. "Kami sedang dalam tahap koordinasi.

Mudah-mudahan rencana ini bisa segera terlaksana karena opsi ini jauh lebih realistis dibandingkan desalinasi yang biayanya sangat tinggi," tambahnya. Dengan memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sumber utama air baku, DPRD Balikpapan berharap permasalahan krisis air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada teknologi yang belum teruji secara efektif di Indonesia.

(ADV/J)