SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan kini menghadapi berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Namun, hingga kini Balikpapan belum menerima bantuan khusus dari Pemerintah Pusat untuk menangani lonjakan penduduk yang semakin meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum di kota tersebut.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk mendukung Balikpapan dalam menghadapi konsekuensi langsung dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Sampai sekarang, Balikpapan hanya mengandalkan APBD. Padahal, dampak dari perkembangan IKN sudah mulai terasa, seperti kemacetan yang makin parah dalam satu tahun terakhir," ujar Alwi kepada media, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut Alwi, peningkatan jumlah penduduk di Balikpapan—baik pendatang baru maupun tamu terkait IKN—telah menimbulkan tantangan. "Balikpapan ini, siap tidak siap, harus menampung banyak perubahan. Ada sisi positif seperti pertumbuhan hotel dan UMKM yang turut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ungkapnya. Meski begitu, dampak negatifnya juga terlihat, seperti kemacetan yang meningkat dan pasokan air yang sering kali tidak stabil.

Pasokan air yang belum memadai menambah beban masyarakat Balikpapan. Alwi menjelaskan bahwa sistem distribusi air dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) kerap kali terganggu. "PTMB seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota, tetapi sekarang sering ada keluhan pasokan air yang tidak lancar. Apalagi, ada sekitar 10 ribu pekerja RDMP yang turut menggunakan sumber daya kota," tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan infrastruktur seperti pembangunan flyover di titik kemacetan seperti wilayah Balikpapan Timur dan Simpang Rapak. “Pelebaran jalan mungkin bukan solusi optimal karena pembebasan lahannya rumit. Jika ada flyover atau tol seperti di Makassar, kami yakin itu bisa membantu,” ujar Alwi berharap.

(ADV/J)